Penghayat kepercayaan mengalami berbagai proses transformasi sepanjang sejarah Indonesia. Eksistensi mereka pernah dianggap sejajar dengan kelompok agama lain, namun pada titik terendah penghayat kepercayaan pernah menjadi korban genosida. Semenjak terjadinya G30S PKI, penghayat kepercayaan turut menjadi objek dari stigma negatif yang termanifestasi pada proses eksklusi yang dilakukan oleh bukan hanya masyarakat namun juga negara. Menarik disimak, bagaimana penghayat kepercayaan berusaha keluar dari eksklusi dengan berupaya menciptakan inklusi di internal organisasi dan merefleksikannya dalam kehidupan bernegara.

Young mengindikasikan inklusi sosial haruslah memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk mendapatkan rekognisi tanpa menanggalkan keragamannya (Young, 2000). Penghayat kepercayaan di Indonesia pun memiliki keberagaman yang termanifestasi dalam berbagi hal. Bentuk manifestasi tersebut dapat terwujud melalui terbentuknya paguyuban tertentu, aliran komunal suatu masyarakat yang disatukan oleh adat, atau aliran kepercayaan yang diyakini dan diaplikasikan secara perorangan. Keseluruhan bentuk eksistensi penghayat kepercayaan tersebut menjadi bukti mengenai urgensi diterapkannya suatu organisasi yang dapat menjadi wadah bagi penghayat kepercayaan.

Keberadaan organisasi yang menjadi wadah bagi penghayat kepercayaan dapat dirunut ke masa tahun 1955. Pada awal kemerdekaan tersebut terbentuklah BKKI (Badan Kongres Kebatinan Indonesia) sebagai wadah bersama bagi penghayat kepercayaan. Namun eksistensi BKKI tidak bertahan lama dan kemudian berubah nama menjadi BK5I (Badan Koordinasi Karyawan Kebathinan Kerohanian Kejiwaan Indonesia). Mengingat pada masa itu kelabilan politik Indonesia mencapai titik kulminasi dengan adanya genosida massal terhadap PKI dan semua pihak yang diduga berafliasi dengannya, turut mempengaruhi keberadaan dan keadaan penghayat di Indonesia. Demi keamanan penghayat kepercayaan, BK5I akhirnya berafliasi dengan Sekber Golkar yang lahir pada 20 Oktober 1964. (Maarif 2017, 9). Perubahan nama organisasi selanjutnya terjadi dengan pengadopsian nama SKK (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan) yang pada fnalnya berubah nama menjadi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan) (The Indonesian Legal Resources Center, 2012).

Problematika utama yang menjadi sorotan dalam HPK adalah menyusutnya jumlah organisasi penghayat kepercayaan yang tergabung dalam organisasi ini. Bahkan beberapa aliran kepercayaan yang memiliki massa dalam jumlah banyak turut meninggalkan organisasi tersebut. Selain itu kebijakan pemerintah yang menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan turut mempengaruhi eksistensi penghayat kepercayaan. Alhasil, sebagai upaya tindak lanjut, HPK mengadakan MUNAS ke V yang bertempat di Kaliurang pada tahun 1989. Ekspektasi utama yang diusung HPK adalah agar penghayat kepercayaan dapat terafliasi pada satu wadah organisasi kepercayaan dalam skala nasional sekaligus mengupayakan pembentukan pengurus organisasi. Namun, pada MUNAS tersebut, kepengurusan nasional HPK masih belum bisa mencapai kesepakatan fnal. Baru pada MUNAS HPK VI di Solo pada tanggal 11-12 Oktober 2001 terbentuk kepengurusan HPK. (Bustami, 2017).

Sebagai respon dari vakumnya HPK, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berinisiatif mengambil peran sebagai fasilitator dengan menyelenggarakan acara Sarasehan Sesepuh tingkat pusat di Cipayung pada tanggal 22-24 November 1994. Tujuan utama acara ini adalah meneruskan MUNAS ke-V HPK untuk membentuk wadah tunggal bagi penghayat kepercayaan. Upaya lanjutan ditempuh dengan pelaksanaan MUNAS Kepercayaan pada tanggal 9-10 Oktober 1998 di Sanggar Sasono Adiroso Taman Mini Indonesia Indah. Keberhasilan acara ini cukup besar dengan terbukti hadirnya 30 organisasi dari 44 organisasi yang diundang. Organisasi yang abstain menyatakan sikap menyetujui semua keputusan hasil MUNAS dalam bentuk dukungan secara tertulis. MUNAS tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk BKOK (Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan) sekaligus menyusun AD ART dan pencanangan program-program. (Bustami, 2017).

Pada perkembangan selanjutnya, terbentuknya BKOK tidak diamini secara serentak oleh seluruh organisasi kepercayaan. Beberapa daerah masih mempertahankan HPK sebagai organisasi induk mereka. Salah satu daerah yang masih mempertahankan eksistensi HPK adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, hingga Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia terbentuk secara nasional, HPK masih menampakkan eksistensinya. Hal ini terbukti dengan diadakannya sarasehan di tingkat kabupaten pada 11 April 2016 dalam rangka memperkuat relasi antar kelompok penghayat kepercayaan di wilayah tersebut (TribunJogja.com, 2006).

Kebutuhan untuk membentuk badan organisasi tunggal demi kelancaran regulasi oleh pemerintah mengilhami Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa dan Tradisi dibawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi pada tanggal 25-28 November 2012. Sebagai suatu hajatan nasional bagi penghayat kepercayaan, kongres ini dihadiri oleh 750 orang sebagai representasi dari kelompok penghayat kepercayaan dari 33 provinsi dan menghasilkan rekomendasi utama pembentukan wadah tunggal bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Komunitas Adat. Sebagai kelanjutanya, pada tanggal 24-27 September 2013 Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kembali melaksanakan Tindak Lanjut Kongres yang kemudian dilanjutkan dengan deklarasi organisasi tunggal penghayat kepercayaan yang termanifestasikan dalam Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) pada pembukaan Sarasehan Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Keraton Ngayogyakarta. Pada kesempatan yang sama dilaksanakan pula pelantikan Dewan Musyawarah Pusat oleh Wakil Menteri Pendidikan kala itu, Prof. Wiendu Nuryanti, Ph.D (mlki.or.id, 2016). Akta notaris sebagai landasan terbentuknya Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia pusat ditandatangani pada 8 September 2014 oleh Notaris Indah Setyaningsih, SH di bawah Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017).

Dasar pengesahan berdirinya MLKI juga telah diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00554.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Dengan adanya landasan hukum legal yang menaungi, MLKI telah mendapat perlindungan secara penuh sebagai organisasi. Namun selain itu, MLKI juga berkewajiban memenuhi segala ketetapan hukum yang ada di Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan berdirinya MLKI juga menjadi landasan hukum yang menetapkan pengurus Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia pada awal berdirinya organisasi ini (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014).

Dokumen pengesahan MLKI dalam Kementerian Hukum dan HAM ditandatangani oleh beberapa perwakilan organisasi yang kemudian menjadi pengurus awal dari organisasi ini. Nama-nama yang tercantum tersebut adalah Ir. Engkus Ruswana, MM; Naen Soeryono, Andri Hernadi, Wahyu Santosa Hidayat, Suprih Suhartono, Arnold Panahal, Mulo Sitorus, Endang Lastani, Sri Mulyono, Edy Maryanto, Deddy Mulyadi Adipradja, Krisna Makmur, Karel Sutrisno, Drs. Sulistyo S. Tirokusumo, dan Hertoto Basuki (Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014).

Pembentukan MLKI DIY menjadi salah satu MLKI di tingkat provinsi yang pertama kali didirikan. Tercatat pada tanggal 13 Oktober 2014, MLKI DIY dideklarasikan sebagai wadah nasional organisasi penghayat di Provinsi Yogyakarta. Momen deklarasi MLKI DIY dilakukan bertepatan dengan Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Yogyakarta yang berlangsung pada 13-17 Oktober 2014. Deklarasi MLKI DIY dilangsungkan di Kagungan Dalem Pagelaran Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada kesempatan yang sama, dibentuk pula pengurus MLKI DIY periode 2014-2019 (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015).

Sebagai kelanjutan dari deklarasi pembentukan MLKI DIY, pada hari minggu kliwon tanggal 11 Januari 2015 disahkanlah keberadaan MLKI DIY yang menaungi MLKI di wilayah kota dan kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah tingkat kota dan kabupaten yang berada dalam naungan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Dalam kesempatan tersebut, pengurus yang telah dideklarasikan pada sarasehan nasional sebelumnya dikukuhkan sebagai pengurus MLKI DIY. Pengukuhan tersebut dihadiri oleh sebagian besar delegasi dari paguyuban penghayat kepercayaan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogayakarta (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015).

Meski pelaksanaan pengukuhan telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2015, namun Surat Keputusan tentang Pengukuhan Dewan Musyawarah Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baru ditandatangani pada 4 Juli 2015. Dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua presidium pusat MLKI, Ir. Engkus Ruswana, MM, dan Sekretaris jenderal MLKI DIY, Endang Retno Lastani, dilampirkan pula susunan pengurus dewan musyawarah wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2015).

Berikut adalah daftar perwakilan paguyuban penghayat kepercayaan yang hadir dan menandatangani surat pengukuhan pengurus MLKI DIY.

Daftar delegasi yang hadir dalam deklarasi MLKI DIY tidak mencakup perwakilan beberapa paguyuban yang menolak hadir. Hal ini terkait dengan pernyataan sikap beberapa paguyuban yang menyatakan secara tegas untuk tidak berafliasi dengan MLKI. Pangestu adalah salah satu pihak yang menolak menjadi bagian dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia dan bersikukuh sebagai organisasi kemasyarakatan yang independen dan telah memiliki legalitas dari negara. Selain itu, beberapa paguyuban yang eksistensinya cukup berpengaruh seperti Sapto Darmo pun belum menyatakan sikap pada waktu awal dibentuknya MLKI. Setali tiga uang dengan paguyuban SUBUD yang meski telah mendapatkan undangan untuk hadir tetapi tidak datang dan hingga akhir periode kepengurusan MLKI DIY yang pertama masih menyatakan sikap sebagai bukan bagian dari MLKI.

Salah satu hal yang menjadi tujuan utama dibentuknya MLKI adalah untuk menyatukan paguyuban-paguyuban yang berafliasi dengan dua organisasi yang berbeda, yakni HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan) dan BKOK (Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan). Poin ini juga ditekankan dalam pernyataan sikap dalam pembentukan/penyusunan Pengurus Dewan Musyawarah Wilayah MLKI DIY periode 2015-2020:

Organisasi HPK dan BKOK Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini telah menghimpun organisasi/paguyuban/kelompok Penhayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat diharapkan segera dapat menyesuaikan diri atau bahkan dapat melebur diri kepada organisasi Majelis Luhur dengan dilandasi oleh semangat keguyubrukunan lahir batin dan tut wuri handayani (Pernyataan Sikap Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015).

Pembentukan MLKI DIY yang juga sekaligus meleburkan berbagai organisasi penghayat sebelumnya, dan menjadi manuver baru dalam pembentukan identitas penghayat kepercayaan. Seperti yang diketahui, MLKI adalah organisasi yang difasilitasi oleh negara melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keengganan beberapa paguyuban untuk berafliasi dengan MLKI didasarkan pada relasi yang kurang baik antara penghayat kepercayaan dengan negara. Seperti yang telah diungkapkan oleh Maarif (2017) hubungan antara penghayat kepercayaan dengan negara memang tidak selalu akur. Undang-undang No.1/ PNPS/1965 menjadi salah satu instrumen negara yang dianggap sebagai dasar legitimasi tentang diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.

Perjumpaan penghayat kepercayaan dengan negara pun seringkali berujung pada ketidaksepahaman. Seperti yang terjadi pada pengajuan uji materi terhadap UU No. 1/PNPS/1965 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2009 pun mengalami penolakan. Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan untuk “menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya” (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2010). Putusan ini tentu saja berakibat pada semakin buruknya relasi antara kelompok penghayat kepercayaan dengan kelompok beragama sehingga secara langsung maupun tidak langsung turut mempertebal skeptisme penghayat kepercayaan terhadap agama. Terlebih lagi dalam amsal putusan tersebut pelibatan BKOK maupun HPK sebagai saksi yang mendukung Peninjauan Kembali UU No.1/PNPS/1965 harus menemui kegagalan (Maarif, 2017).

Skeptisme tersebut akhirnya terakumulasi dan menjadi suatu kesepahaman (common understanding) diantara penghayat kepercayaan. Sehingga, dalam pembentukan MLKI DIY beberapa kelompok paguyuban tidak langsung menyetujui untuk bergabung dengan anggapan bahwa MLKI DIY adalah cara negara untuk mengontrol para penghayat kepercayaan. Intervensi yang dilakukan negara melalui pembentukan MLKI IDY dianggap sebagai suatu arogansi dan pengebirian independensi para penghayat (Narasumber 5 wawancara pribadi, 19 September 2018). Meskipun begitu, seiring dengan perkembangan waktu, paguyuban-paguyuban penghayat yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersedia berafliasi pada MLKI dan mendaftarkan diri sebagai organisasi demi mendapatkan akta inventaris resmi dari negara.

Perkembangan organisasi penghayat kepercayaan dari BKKI hingga MLKI menunjukkan proses panjang penghayat kepercayaan untuk mendapatkan rekognisi tidak hanya oleh negara tetapi juga dari masyarakat. Demi mencapai inklusi sosial, MLKI mencanangkan berbagai program dan agenda yang memungkinkan representasi dan partisipasinya dalam kehidupan bernegara. Agenda yang diusung oleh MLKI terbagi dalam dua kategori berdasarkan masa penerapannya, jangka pendek dan jangka panjang. Pada penerapan program dan agenda tersebut, MLKI tidak hanya melibatkan anggota internal penghayat kepercayaan tetapi juga masyarakat secara luas.

Mengacu pada Anggaran Dasar yang telah ditetapkan, MLKI memiliki dua jenis program rutin yang tertuang dalam Musyawarah dan Rapat. Kedua kegiatan tersebut dibagi berdasarkan wilayah dengan rincian musyawarah nasional, nasional luar biasa, wilayah, wilayah luar biasa, daerah, daerah luar biasa, cabang, dan cabang luar biasa untuk agenda musyawarah. Ketentuan yang ada pada setiap musyawarah per-daerah adalah diadakan setidaknya lima tahun sekali. Sedangkan untuk musyawarah luar biasa dilaksanakan jika terjadi keadaan luar biasa yang bersifat urgen dengan dihadiri minimal 2/3 anggota. Sedangkan untuk rapat, MLKI menbaginya menjadi rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah, rapat kerja daerah, dan rapat kerja cabang. Sedangkan untuk rapat memiliki ketentuan dilaksanakan per-daerah dengan durasi minimal satu tahun sekali (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014).

Terdapat jeda yang panjang setelah pelantikan pengurus MLKI DIY dengan masa aktif yang dilakukan melalui berbagai agenda. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah karena belum kuatnya konsolidasi internal dari MLKI DIY, kedua karena adanya perbedaan tujuan antara pengurus, dan yang terakhir adalah kurang solidnya koordinasi antara MLKI DIY dengan pengurus MLKI Pusat (Narasumber 6, wawancara pribadi, 1 Desember 2018).

Transformasi Agenda MLKI DIY Paska Putusan Mahkamah Konstitusi

Penerbitan Putusan MK pada tahun 2017 turut mempengaruhi arah baru dari agenda-agenda yang disusun oleh MLKI. Meski demikian, perubahan fokus agenda yang diusung oleh MLKI tidak secara sengaja dipengaruhi langsung oleh penerbitan Putusan MK tersebut. Namun, lebih karena didasari oleh kebutuhan untuk berkonsolidasi dengan pihak lain demi kelancaran proses birokrasi yang dilaksanakan oleh MLKI.

Perubahan fokus agenda MLKI dapat terlihat jelas pada program-program tidak rutin yang telah mereka lakanakan. Agenda-agenda tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori yakni agenda yang berhubungan dengan instansi pemerintah dan yang berhubungan dengan lembaga kemasyarakatan.

Agenda yang berhubungan dengan instansi pemerintah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017, 2 Agustus 2018, 22 Oktober 2018 dengan pihak yang berbeda. Pada tanggal 26 Juli 2017, MLKI melakukan audiensi untuk menyampaikan susunan pengurus dan program MLKI DIY. Setelah vakum selama kurang lebih selama satu tahun, MLKI DIY berupaya menjalin kembali kerjasama dengan instansi pemerintah. Pada tanggal 2 Agustus 2018, MLKI DIY melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kesra Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bina Mental Spiritual Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menyampaikan susunan pengurus serta program yang dimiliki oleh MLKI DIY. Pada 22 Oktober 2018 dengan pihak Wakil Gubernur KPAA Paku Alam X dengan agenda yang hampir sama, yakni pengenalan pengurus dan program MLKI periode 2018/2019.

Berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kelompok masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni dengan sesama anggota MLKI dan dengan kelompok di luar MLKI. Agenda yang digalang dalam internal MLKI dilaksanakan apada tanggal 18 Februari 2018 di kediaman Ketua Presidium MLKI Kabupaten Kulon Progo, Trisno Raharjo (Paguyuban Tulis Tanpo Papan); 3 April 2018 di Kediaman Daryono sebagai Bendahara MLKI DIY sekaligus anggota presidium MLKI DIY; 6 Agustus 2018 di Sendang Semanggi, Kasihan, Bantul; dan 9-10 November 2018 di Sanggar Candi Sapta Rengga. Tujuan utama diadakannya agenda-agenda tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut:

  1. Konsolidasi lebih dalam antara pengurus MLKI DIY dengan MLKI kabupaten beserta paguyuban yang berada di wilayah tersebut.
  2. Melakukan pembahasan mengenai sikap yang hendak ditempuh MLKI DIY beserta paguyuban yang terafliasi sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
  3. Secara umum MLKI DIY mendukung pada Putusan MK dan menyerahkan soal pergantian identitas kepada masing-masing individu.
  4. Melakukan pembahasan tentang pentingnya pemisahan antara organisasi kepercayaan dengan ajaran kepercayaan itu sendiri agar keberlangsungan suatu ajaran tidak tergantung kepada susunan pengurus ajaran tersebut sehingga meski kepengurusan telah terganti, namun ajaran tetap lestari.
  5. Dan urgensi untuk melakukan kesepahaman dalam menyikapi Putusan MK oleh MLKI, baik di tingkat wilayah, maupun kabupaten.
  6. Pengambilan dokumentasi kegiatan dan pelantikan pengurus MLKI kabupaten.

Konsolidasi-konsolidasi tersebut tidak terbatas pada waktu pelaksanaan, bahkan memiliki kecenderungan menjadi program rutin non agenda. Seperti pada pelaksanaan sosialisasi kepengurusan MLKI DIY kepada berbagai instansi pemerintahan demi mendapatkan dukungan terhadap eksistensi MLKI. Pada tahun 2020, MLKI DIY semakin massif menyelenggarakan kegiatan dengan berkoordinasi pada pemerintah kota. Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang disusun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Walikota Yogyakarta, 2020).

Kategori program yang terakhir adalah program yang dilaksanakan untuk menjalin kerjasama dengan kelompok di luar MLKI. Ada dua program yang telah dilaksanakan oleh MLKI DIY yakni pada tanggal 15 Maret 2018, dan 11 Agustus 2018. Pada 15 Maret 2018, MMLKI melakukan pengenalan organisasi dengan SRILI (Srikandi LIntas Iman) di Sanggar Persada Surokrasan MG II/472, Kota Yogyakarta. Sedangkan pada tanggal 11 Agustus 2018, MLKI mengirimkan perwakilannya sebagai salah satu pemimpin doa dalam Pertemuan Nasional Gusdurian di Yogyakarta.[1] (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018).

Permintaan agar delegasi MLKI bersedia menjadi perwakilan dalam memimpin doa lintas iman menunjukkan perkembangan positif posisi penghayat kepercayaan. Isi doa yang dipanjatkan oleh penghayat dianggap memiliki nilai yang universal dan dapat mewakili berbagai pihak tanpa adanya sekat. Pada tanggal 16 Maret 2016, MLKI diminta menjadi salah satu representasi dalam memimpin doa dalam forum yang diadakan oleh Bina Swadaya Learning Center. Keikutsertaan MLKI DIY menjadi bukti transformasi identitas dan kedudukan penghayat kepercayaan yang semakin mendapatkan tempat di masyarakat.

Hal ini seiring sejalan dengan agenda MLKI DIY yang dilaksanakan menindaklanjuti penerbitan Putusan MK. Meski tidak secara khusus mencanangkan agenda-agenda baru sebagai bentuk respon dari Putusan MK, namun terlihat pola yang jelas bahwa agenda yang dilakukan MLKI DIY paska Putusan MK lebih bersifat konsolidasai dengan pihak-pihak di luar MLKI.

Sebagai jembatan antara pemerintah dan penghayat kepercayaan, MLKI memiliki posisi strategis sebagai badan yang memiliki legitimasi untuk melakukan konsolidasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan serta melakukan intervensi terhadap kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Keberadaan MLKI, membawa tujuan utama sebagai agensi yang mewakili penghayat kepercayaan. Sebagai representasi penghayat kepercayaan, MLKI membawa misi yang kuat agar penghayat kepercayaan bisa mendapatkan akses dalam rekognisi, akses pelayanan, dan kesetaraan dalam kehidupan bernegara.

Agenda yang diusung oleh MLKI tertuang dalam Anggaran Dasar yang telah disusun semenjak berdirinya MLKI. Dalam akta pendirian perkumpulan MLKI dinyatakan dengan tegas bahwa tujuan pendirian MLKI adalah untuk memfasilitasi anggota dalam hal verifkasi dan inventarisasi organisasi, dan sertifkasi pemuka penghayat kepercayaan(Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014). Dari dua tujuan pokok yang diutarakan,terlihat dengan jelas bahwa Akta Pendirian Perkumpulan MLKI menginginkan adanya rekognisi terhadap kelompok penghayat kepercayaan yang diakui oleh negara secara legal melalui dokumen resmi.

Rekognisi negara pada suatu kelompok masyarakat merupakan salah satu dimensi pokok yang harus dimiliki oleh seorang warga negara, yakni dalam hal status legal warga negara. Selain rekognisi, tiga dimensi lain yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara utuh adalah keanggotaan, partisipasi, dan akses terhadap berbagai hak (Hiariej & Stokke, 2017). Keempat dimensi pokok dalam wacana kewarganegaraan inilah yang menjadi agenda utama pendirian MLKI.

Agenda-agenda tersebut mengemuka melalui sebagai respon atas diskriminasi panjang yang dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan. Selama bertahun-tahun, kelompok penghayat kepercayaan tidak diperbolehkan mencantumkan identitas keagamaan mereka di KTP, dan sebagai solusinya, kelompok penghayat kepercayaan diharuskan memilih salah satu agama resmi yang ditetapkan oleh negara. Konsekuensi pencantuman identitas agama lain di KTP adalah tidak terakomodirnya hak-hak dasar penghayat kepercayaan dalam pengurusan dokumentasi administrasi seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, hingga Akta Perkawinan.

MLKI berupaya untuk memenuhi hak dasar penghayat kepercayaan dengan cara pengupayaan inventarisasi paguyuban penghayat kepercayaan dan penyediaan organisasi yang menjadi pelindung bagi mereka. Dengan terwujudnya proses inventarisasi yang terdaftar dalam MLKI, diharapkan secara perlahan akan menjadi dasar dalam pengakuan terhadap penghayat kepercayaan secara administratif.

Agenda jangka panjang yang ditetapkan oleh MLKI setelah penerbitan dokumen resmi untuk penghayat kepercayaan adalah untuk mendapatkan hak administrasi pencatatan perkawinan, dan pelaksanaan pendidikan bagi seluruh penghayat kepercayaan sesuai dengan kepercayaan yang mereka yakini. Selama ini, pelaksanaan program pendidikan untuk penghayat kepercayaan adalah mengikuti pendidikan agama yang tersedia di sekolah yang bersangkutan. Hal ini tentu saja menyalahi hak penghayat kepercayaan untuk memperoleh pendidikan (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, dan Offce of the High Commissioner United Nations Human Rights, 1976).

Sebagai simplifkasi, ada tiga agenda utama yang ingin dicapai oleh MLKI untuk penghayat kepercayaan, yakni rekognisi, akses pelayanan, dan kesetaraan. Untuk dapat memperoleh ketiga tujuan tersebut, diperlukan upaya jangka panjang dan bertahap dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi, yang paling utama adalah konsolidasi internal MLKI yang perlu dijalin dengan baik agar MLKI, serta penghayat kepercayaan memiliki satu tujuan yang sama (common goal) dalam kehidupan berpenghayat dan bernegara.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.