A. Kepercayaan bagi Anggota MLKI

Jadi tolong kami sebagai penghayat itu tidak hanya didefnisikan dari dimensi kasar saja. Kami juga punya dimensi lain yang mesti ditampilkan sebagai identitas, yakni dimensi laku dan dimensi batin. Dengan sudut pandang dari berbagai dimensi tersebutlah kami seharusnya dilihat. Sehingga kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah bisa mengakomodir kebutuhan kami” (Narasumber 1, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 11 November 2018).

Sepenggal pendapat mengenai identitas di atas, seharusnya menjadi pertimbangan dalam menganalisis identitas penghayat kepercayaan menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan di Indonesia. Bahkan sejak terbentuknya NKRI, para penghayat kepercayaan telah menghadapi permasalahan serupa. Bahkan permasalahan ini kian menjadi seiring dengan pergantian rezim penguasa di Indonesia. Lantas, seperti apakah seharusnya identitas tersebut dinarasikan sehingga dapat mencakup sudut pandang baik dari pemilik identitas sekaligus pemangku kebijakan.

Transformasi identitas dialami oleh kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia, hanya saja bedanya transformasi identitas penghayat kepercayaan berkutat pada dinamika rekognisi dan legitimasi yang disematkan pada penghayat kepercayaan. Pada awalnya, penghayat kepercayaan dinarasikan sebagai penganut agama leluhur, tetapi hal ini menjadi suatu bukti tentang penyederhanaan makna yang terkandung dalam kepercayaan yang ada di Indonesia yang difokuskan pada praktik ritual lokal (Maarif, 2017). Terlebih lagi, istilah agama leluhur baru digunakan sebagai istilah yang menjadi pembeda antara penganut agama resmi yang dilegalkan oleh pemerintah dan agama lokal yang dianut oleh masyarakat. Penghayat kepercayaan dapat menyematkan identitas mereka secara leluasa di KTP setelah proses panjang pengajuan uji materi terhadap UU No 26 Tahun 2004 dan No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pendapat Narasumber 1 menjadi representasi dari pemaknaan identitas yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan yang tergabung dalam MLKI DIY. Pemaknaan identitas oleh anggota MLKI DIY tidak terlepas dari pemahaman terhadap identitas berdasarkan falsafah Jawa. Dalam falsafah Jawa, keberadaaan manusia tidak terlepas dan saling berkelindan dengan Tuhan dan alam yang ada di sekitarnya. Keterkaitan manusia dengan Tuhannya dan alam sekitar adalah bentuk keseimbangan kosmos yang harus diraih demi mencapai ngudi kasampurnan (pencarian terhadap kesempurnaan). Dalam pandangan Jawa, ngudi kasampurnan didapatkan dengan menempatkan diri dalam kedudukan sebagai manusia yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan dalam penjagaan alam (Wibawa, 2013).[1]

Pendekatan yang sesuai untuk dapat memahami keberadaan Tuhan adalah dengan mengetahui identitas sejati dari manusia dan kesinambungannya dengan alam sekitar. Orang Jawa mengenalnya dengan konsep papat keblat, kalima pancer yang bermakna berpusat pada empat sudut dengan satu pusat. Konsep tersebut menjelaskan tatanan dunia yang berpusat pada satu titik dengan tatanan yang pasti dan tidak bisa diinterupsi. Orang jawa menerjemahkan tatanan ini dalam tatanan hidup melalui pembagian hari legi, pahing, pon, wage, kliwon. Tatanan hari ini yang mempengaruhi kehidupan manusia Jawa untuk menentukan nasib, sehingga menjadi faktor utama dalam penentuan hari baik dan prediksi hari buruk dalam kehidupan orang Jawa (Wibawa, 2013: narasumber 9, wawancara, 16 November 2019).

Meski aturan kosmis dalam kehidupan telah ditentukan dengan tatanan yang pasti, namun manusia juga harus memiliki usaha untuk dapat mencapai kesempurnaan dan kebijaksanaan. Dalam upaya pencapaian kesempurnaan tersebut, penekanan lebih diutamakan pada perilaku sehari-hari. Senada dengan pendapat dari para anggota Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta:

“Penghayat adalah sikap perilaku batin untuk menebar ajaran-ajaran bangsa leluhur yang untuk akhirnya adalah perilaku budiluhur itu aja” (Narasumber 2, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 11 November 2018).

Konsep tentang mikrokosmos dan makrokosmos dalam falsafah Jawa menjadi pokok utama dalam narasi identitas yang disampaikan oleh penghayat kepercayaan. Bagi penghayat kepercayaan, identitas yang seharusnya disampaikan dan direkognisi bukan hanya sebagai seorang penghayat kepercayaan yang dilegitimasi oleh negara, tetapi juga sebagai penghayat kepercayaan yang diberikan ruang untuk mengekspresikan apa yang mereka yakini tanpa ada diskriminasi dari manapun. Keyakinan mereka ini lah yang menentukan sikap mereka terhadap kebijakan yang tertuang dalam Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL.

kepercayaan yang diberikan ruang untuk mengekspresikan apa yang mereka yakini tanpa ada diskriminasi dari manapun. Keyakinan mereka ini lah yang menentukan sikap mereka terhadap kebijakan yang tertuang dalam Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL.

B. Kebijakan yang Mempengaruhi Identitas

Dalam konteks Indonesia, pembedaan identitas secara etnis terlihat dari kebijakan Belanda dalam pengaplikasian Undang-Undang Kolonial (Regerings Reglement) tahun 1854 yang memisahkan penduduk Indonesia berdasarkan ras. Dalam klasifkasi Belanda, ada tiga ras yang mendiami Indonesia dan memiliki tingkatan status sosial berbeda. Tingkat sosial pertama ditempati oleh orang-orang kulit putih Eropa (Europeanen). Di tingkat kedua ditempati oleh orang-orang (peranakan). Cina, Arab, India, dan non-Eropa lainnya yang dimasukkan dalam kategori (Vreemde Oosterlingen). Dan yang terakhir adalah pengelompokan terhadap masyarakat lokal dan lebih dikenal dengan sebutan inlander (Tauchid, 2009).

Klasifkasi identitas di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga pada masa Orde Baru ditetapkan peraturan yang membedakan penduduk Indonesia berdasarkan agama. Klasifkasi ini diawali dengan pemberian defnisi tentang agama oleh Departemen Agama pada tahun 1961. Kategori agama yang dicanangkan oleh Departemen Agama meliputi adanya kitab suci, nabi, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari defnisi agama tersebut, presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sebagai dasar hukum yang “melindungi” agama-agama resmi di Indonesia. Bagi penghayat kepercayaan, undang-undang tersebut menjadi dasar diskriminasi bagi mereka karena kedudukan kepercayaan maupun kebatinan dianggap bukan sebagai agama dan memiliki potensi membahayakan agama-agama yang ada (Maarif, 2017).

Selain peran dari negara, faktor krusial lain yang menjadi pendukung adalah dominasi suatu kelompok tertentu. Jika dilihat dalam sejarah bangsa Indonesia, narasi tentang agama suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh persetujuan dari kelompok dominan. TAP MPR RI IV/MPR/1978 adalah bukti nyata bahwa dominasi suatu kelompok tertentu menjadi sangat signifkan.

Hal itu dikarenakan penetapan TAP MPR RI IV/MPR/1978 merupakan negosiasi atas banyaknya protes dari kelompok Islam terhadap penyetaraan agama dan kepercayaan yang bagi mereka tidak tepat. Sebagai konsekuensi, pembinaan kepercayaan dan kebatinan dialihkan dari Kementerian Agama ke Kementerian Kebudayaan. (Maarif, 2017). Hal ini belanjut hingga masa sekarang dimana MUI dengan tegas mengelompokkan kepercayaan bukan sebagai agama, melainkan sebagai suatu kelompok yang wajib diawasi pergerakannya. Dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018, MUI dengan tegas menyatakan:

“7. a. Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah agama, dan tidak dapat disamakan dengan agama. Keduanya adalah entitas yang berbeda sama sekali, tidak satu kategori dan tidak dapat dimasukkan ke dalam satu wadah atau kelompok yang sama.

b. Pembinaan oleh negara kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME hendaknya diarahkan agar jangan sampai aliran kepercayaan tersebut menjadi “agama” baru. Sebaliknya pembinaan oleh negara tersebut hendaknya diarahkan agar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut menjadi pemeluk agama yang ada di tanah air.” (MUI, 2018).

Sebagai konsekuensi kedudukan kepercayaan, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap kepercayaan. Langkah-langkah pembinaan tersebut dimaksudkan agar kepercayaan tetap mengikuti pedoman pada sila pertama Pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari ketentuan tersebut jelas terdapat pemaksaan agar kepercayaan mengikuti ketetapan agama yang berlandaskan Pancasila. Dengan kata lain, pasal tersebut menjadi pemaksaan dan pembatasan terhadap ruang lingkup kepercayaaan sehingga kepercayaan tidak dapat dimunculkan pada ruang publik secara luas.

Pernyataan MUI menyatakan bahwa putusan MK tidak menyelesaikan inti permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penghayat kepercayaan. MUI sebagai kelompok agama dominan meminta pemerintah untuk mengklasifkasikan permasalahan utama yang dihadapi oleh kelompok penghayat kepercayaan dan membedakannya dengan permasalahan peraturan negara. MUI dengan tegas mensyaratkan bahwa penyelesaian masalah yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan adalah dengan pemenuhan hak-hak penghayat, bukan dengan merubah peraturan yang telah ada. (MUI Homepage, 2017).

Sikap kelompok dominan yang terwakili oleh MUI inilah yang kemudian melatarbelakangi dibentuknya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 417.14/10666/DUKCAPIL sebagai instrumen legal yang menjadi dasar diferensiasi Kartu Tanda Penduduk penganut agama dan kepercayaan.

Sejalan dengan pendapat MUI, PP Muhammadiyah menyuarakan keberatannya tentang pengakuan eksistensi kepercayaan dengan diterbitkannya Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016. Penolakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah berdasarkan kesangsian terhadap sistem kepercayaan dan pola hubungan antara penghayat kepercayaan dengan Tuhan. Selain itu, Muhammadiyah juga menegaskan bahwa tidak semua kepercayaan layak untuk direkognisi sebagai agama. Pandangan-pandangan Muhammadiyah terhadap aliran kepercayaan tersebut diperkuat dengan argumen bahwa Muhammadiyah dan organisasi masyarakat lain tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang akhirnya mengabulkan tuntutan mengenai rekognisi kepercayaan di Indonesia (Wildansyah, 2017, m.detik.com)

Dalam hal pemberian identitas, negara seharusnya menjadi suatu institusi tertinggi yang memiliki kewajiban untuk melegitimasi suatu individu maupun kelompok sebagai bagian dari anggotanya dalam suatu bentuk rekognisi yang sah secara hukum. Rekognisi sebagai upaya untuk menjaga keteraturan dalam ruang publik, di lain sisi, suatu kelompok memiliki nilai-nilai ideal yang mereka yakini yang dikenal sebagai nilai otentisitas kelompok. Seperti dalam kelompok penghayat kepercayaan yang memusatkan identitas mereka bukan pada dokumen tertulis tetapi juga kepada perilaku dan keyakinan yang mereka pegang dengan erat. (Narasumber 8, wawancara pribadi, 19 September 2018; Narasumber 3 dan Narasumber 1, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan

Dalam sejarah panjang hubungan antara penghayat kepercayaan dengan negara dapat dilihat bahwa perkembangan tersebut menuju kearah yang positif, meski permasalahan yang dihadapi masih ada hingga saat ini. Pada masa orde baru hingga setelah reformasi, kelompok penghayat kepercayaan dituntut untuk berafliasi dengan kelompok dominan yakni dengan pengadopsian salah satu agama yang diakui sebagai agama mereka. Tuntutan oleh negara tersebut dilakukan melalui penetapan TAP MPR 1960, PNPS, hingga Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada tahun 2006 yang kemudian direvisi pada tahun 2013. Tahun 2017 sekiranya menjadi suatu tahun yang dapat memberikan angin segar bagi penghayat kepercayaan dengan adanya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dapat menjadi dasar legitimasi bagi identitas mereka sebagai warga negara yang setara dengan kelompok kepercayaan lainnya.

Negara mengartikulasikan warga negaranya melalui berbagai media, salah satu yang utama adalah melalui perundang-undangan. Indonesia, sebagai negara hukum melandaskan semua undang-undangnya pada Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi pancasila serta instrumen hukum lain yang terbentuk kemudian. Dalam hal ini ada dua undang-undang yang menjadikan dasar perubahan identitas penghayat kepercayaan di Indonesia. Dasar yang pertama adalah Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian dalam Negeri Nonor 471.14/10666/DUKCAPIL.Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 11 November 2018). Dua faktor tersebut, kewajiban negara dan nilai otentitas kelompok, seringkali tidak tepat dalam menarasikan identitas kelompok tertentu (Taylor, 1994).

Pembentukan putusan MK sendiri diawali oleh perjuangan yang dilakukan oleh kelompok kepercayaan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah menjadi saksi dalam pengajuan Surat Peninjauan Kembali terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 yang menjadi dasar legitimasi diskriminasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan. Peninjauan kembali terhadap undang-undang tersebut didasarkan bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan dasar konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yakni UUD 1945. Selain itu, pengesahan UU Nomor 1/PNPS/1965 merupakan tindakan lanjut dari Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dalam keadaan darurat (ad hoc) (Maarif, 2017).

Salah satu kejanggalan penetapan undang-undang tersebut adalah munculnya kelompok dominan yang bergerak melalui Departemen Agama melakukan delegitimasi terhadap kelompok kepercayaan lewat perumusan ulang defnisi agama di Indonesia. Terlebih lagi, UU Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan ICCPR (Martin, 2006) yang juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang 1945. (Gultom, 2010).

ICCPR menegaskan bahwa kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan yang telah diyakini dan menjalankan segala praktiknya menjadi salah satu non-derogable rights (hak-hak yang tidak bisa diganggu gugat) yang wajib diakui bahkan tidak dapat dikesampingkan baik dalam keadaan darurat sekalipun. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak sejalan dengan ICCPR terlebih tentang ekspresi agama di ruang publik. Ekspresi keagamaan sudah selayaknya mendapatkan jaminan negara, dan kebebasan menentukan agama adalah hak personal yang tidak bisa diintervensi siapapun.

Kembali kepada pengajuan surat untuk melakukan Uji Materi terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 yang diajukan oleh Perkumpulan IMPARSIAL (Inisiatif Masyarakat Pastisipatif untuk Transisi Berkeadilan). Dalam surat pengajuan uji materi tersebut tuntutan yang diajukan adalah agar penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dengan penganut enam agama resmi lainnya dengan berbagai konsekuensi hukumnya (Maarif, 2017). Salah satu konsekuensi hukum yang menjadi pertimbangan utama adalah peninjauan pasal 4 dalam undangundang tersebut yang diperkuat oleh pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menuntut pidana penjara maksimal lima tahun “Dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun” (Mahkamah Konstitusi, 2010). Pengajuan uji materi tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa kewenangan pembentukan undang-undang tersebut berada pada kuasa negara sebagai salah satu penyeimbang berbagai kelompok yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa melalui pengaplikasian Undangundang tersebut tidak membatasi dan menghilangkan kemajemukan tradisi yang ada di Indonesia (Mahkamah Konstitusi, 2010).

Setelah tuntutan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 1/PNPS/1965 ditolak, kembali dilakukan permohonan untuk uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 dan revisinya Nomor 24 Tahun 2013 pada tanggal 28 September 2016. Pengajuan uji materi ini tercatat pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Pengajuan uji materi ini meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Ayat (1). “KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.”

Ayat (2). “Keterangan tentang agama sebagai mana dimaksud pada ayat (1). bagi penduduk yang agamanya belum diakuisebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan atau bagi penghayat tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”

Dan perubahahannya pada Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang nomor
24 Tahun 2013:

Ayat (1) “KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasiladan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, agama, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkannya KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTPel”.

Ayat (5) “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

Dua ayat ini dianggap sebagai polemik khususnya pada ihwal pengosongan kolom agama. Meski pada ayat kedua dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan dengan jelas bahwa pemilik Kartu Tanda Penduduk yang mengosongi kolom agamanya akan tetap mendapatkan pelayanan yang setara, tetapi dalam prakteknya pemilik KTP tersebut masih mengalami berbagai diskriminasi. Pada bidang pendidikan semisal, penghayat kepercayaan tidak mendapatkan fasilitas untuk mempelajari kepercayaan yang diyakini dan justru terpaksa untuk mengambil mata pelajaran agama lain. Setali tiga uang di bidang pekerjaan, penghayat kepercayaan menemukan banyak kesulitan saat mengajukan diri sebagai anggota aparatur sipil negara. Begitu pula diskriminasi di bidang perbankan yang menolak peminjam dengan KTP-el dengan kolom agama yang dikosongi (Narasumber 7, wawancara pribadi, 12 Januari 2019; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, 2016).

Perjuangan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan yang kuasanya dilimpahkan kepada Tim Pembela Kewarganegaraan mendapat hasil setelah MK mengabulkan permohonan pemohon secara seluruhnya. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa kata agama yang termaktub dalam dua undnag-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuasaan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan” (Mahkamah Konstitusi, 2017).

Pengesahan Putusan MK yang mengabulkan permohonan dari penghayat kepercayaan menjadi suatu titik dimana kebijakan pemerintah yang telah dianut selama bertahun-tahun mengalami suatu proses evaluasi. Dalam kasus ini, evaluasi kebijakan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengalami evaluasi eksternal yang diinisiasi oleh aktor di luar pemangku kebijakan (Fischer, Miller, & Sidney, 2007).

Konsekuensi dari putusan MK tersebut memberikan ruang bernapas bagi para penghayat kepercayaan dalam berbagai bidang terutama dalam ranah rekognisi dan legitimasi penghayat kepercayaan sebagai warga negara Indonesia yang sah. Menindaklanjuti Putusan MK tersbeut, Kementerian dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran bernomor 471.14/10666/DUKCAPIL mengenai Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain sebagai dasar hukum rekognisi terhadap penghayat, Surat Edaran tersebut juga menjadi petunjuk teknis bagi penerbitan KTP bagi penghayat kepercayaan. Penggantian kolom agama dalam KTP merujuk pada identitas yang ada di KK, sehingga, jika KK masih belum mencantumkan Kepercayaan terhadpa Tuhan Yang Maha Esa, maka KK harus diganti sesuai dengan prosedur yang berlaku. (Hantoro. 2019, Februari 22. nasional.tempo.co).

Sebagai prosedur pertama dalam penggantian kolom agama, pemohon harus mendapatkan surat pernyataan dari RT atau RW tempat tinggal pemohon. Setelah mendapatkan surat pernyataan, hal yang seharusnya mereka lakukan adalah meminta rekomendasi dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia setempat. Proses terakhir yang dilakukan adalah mengajukan permohonan penggantian KTP ke kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (Hantoro. 2019, Februari 22. nasional.tempo. co).

Surat edaran tersebut mencantumkan secara rinci dokumen yang harus dilengkapi dalam proses perubahan KK di bidang agama yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Blangko Kartu Keluarga, Resgistrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Surat Edaran Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL mengklasifkasi KK menjadi tiga kategori. Kategori pertama ditujukan untuk keluarga yang seluruh anggotanya merupakan penganut agama. Berkebalikan dengan kategori sebelumnya, kategori kedua adalah keluarga yang semua anggotanya adalah penghayat kepercayaan. Sedangkan kategori terakhir diformulasikan bagi sebuah keluarga yang anggota keluarganya terjadi dari penganut agama dan penghayat kepercayaan.

Keluarga yang memiliki anggota keluarga penghayat kepercayaan harus menempuh prosedur yang sedikit berbeda dalam proses pencatatan KK. Bagi keluarga yang seluruh anggotanya telah terdaftar sebagai penghayat kepercayaan, syarat yang harus dilakukan adalah dengan cara mengisi formulir F-1.68 sebagai syarat untuk mencetak KK sesuai database yang terekam dalam Dukcapil. Sedangkan bagi penghayat kepercayaan yang masih mencantumkan agama di KTP nya harus mengisi formulir F-1.69, surat pernyataan perubahan agama menjadi penghayat kepercayaan, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai peghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Selain itu, dalam perubahan Kartu Keluarga dari agama menjadi Kepercayaan juga memerlukan surat keterangan dari paguyuban dimana pemohon berafliasi. (Narasumber 7, wawancara pribadi, 12 Januari 2019). Prosedur yang ditujukan bagi penghayat kepercayaan yang sebelumnya tercatat sebagai pemeluk agama sedikit berbeda dengan penghayat kepercayaan yang telah tercatat dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagi pemohon yang sebelumnya memilih kolom agama, maka harus menyertakan blangko Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas perubahan yang ia lakukan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dilengkapi oleh penghayat kepercayaan menjadi bukti bahwa perubahan tersebut dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut harus mencantumkan nama dari dua orang saksi.

Secara legal, Putusan MK bersifat fnal dan mengikat sehingga implementasi Putusan MK Nomor 97/XIV-PUU/2016 memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Meski demikian, Putusan Mahkamah konstitusi tidak mengatur secara rinci mengenai implementasi putusan tersebut. Maulidi (2017) memberikan empat alasan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi menghadapi alasan. Sebab pertama adalah terbatasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat konstitusional untuk mengkaji undang-undang. Kewenangan Mahkamah konstitusi hanya terbatas declaratoir (menegaskan keadaan hukum) dan constitutief (meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum), dalam kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan instrumen hukum yang bersifat condemnatoir (memberikan konsekuensi hukuman). Alasan kedua dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutorial yang dapat memastikan pelaksanaan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan potensi munculnya institusi lain yang akan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, apalagi dalam implementasinya, putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan dukungan instrumen hukum dan cabang kekuasaan negara lainnya. (Siahaan, 2009). Sebab ketiga adalah tidak ada tenggang waktu khusus dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan instrumen hukum lain sebagai instrumen formal procedural yang mengatur tata cara pelaksanaan putusan tersebut. Selain itu, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi juga membutuhkan kondisi negara yang stabil mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat interupsi terhadap undang-undang yang diputuskan. Sebab terakhir adalah tidak ada konsekuensi yuridis yang pasti jika putusan Mahkamah Konstitusi diabaikan. Kepatuhan dalam implementasi substansi hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya sanksi hukum yang berlaku terhadap putusan tersebut (Sutiyoso, 2009).

Pada kasus pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016, terdapat interupsi dari institusi lain yang akhirnya memberikan interpretasi pada implementasi putusan tersebut. Mengingat tidak adanya sanksi hukum dan unit eksekutorial, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat memberikan tindakan tegas bagi institusi lain untuk tidak melakukan interupsi dalam bentuk apapun. Interpretasi tersebut diwujudkan dalam pembatasan terhadap implementasi putusan tersebut. Interpretasi yang dilakukan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/ DUKCAPIL sebagai instrumen yang bersifat formal procedural. Penerbitan Surat Edaran Dalam Negeri tersebut akhirnya memberikan pengaruh dalam pemberian identitas bagi penghayat kepercayaan baik di mata negara maupun dalam interpretasi penghayat kepercayan itu sendiri.

Negosiasi yang diinisiasi oleh kelompok agama dominan memberikan dampak pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal tersebut tertuang pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL tentang kategori penghayat kepercayaan berdasarkan KK. Ada tiga kategoriang dicantumkan pada Surat Edaran tersebut, yakni Kartu Keluarga untuk seluruh anggota keluarga memeluk agama resmi, Kartu Keluarga untuk keluarga dengan seluruh anggota keluarga adalah penghayat kepercayaan, dan Kartu Keluarga untuk keluarga dengan sebagian anggota penganut agama maupun penghayat kepercayaan.

Kategorisasi yang dilaksanakan di Surat Edaran meski tidak secara terangterangan namun menimbulkan segregasi dalam internal penghayat kepercayaan. Indikasi adanya segregasi ini ditandai dengan pembedaan terhadap warga negara berdasarkan status yang ditulis dalam dokumentasi negara. Konsekuensi yang akan terjadi dengan adanya segregasi berujung pada proses eksklusi terhadap kelompok tertentu dimana kelompok tersebut akan berhadapan dengan keterbatasan akses sosial, dan politik dalam kehidupan bernegara (Young, 2000).

Kategorisasi yang dilakukan negara terhadap kelompok agama yang didasarkan KK dapat menimbulkan arogansi terutama pada keluarga yang keseluruhan anggotanya adalah pemeluk agama, dan penghayat kepercayaan. Arogansi ini merujuk konsep identitas yang dianggap sebagai identitas ideal atau dalam kata yang lebih sederhana adalah kelompok keluarga penghayat. Dengan landasan kemurnian identitas, keluarga penghayat dan keluarga beragama akan berusaha mengeklusi kelompok dengan keluarga campuran sebagai konsekuensi tidak terpenuhinya identitas ideal yang menjadi syarat agar diterima oleh kelompok keluarga penghayat (Laitin, 1995).

Selain eksklusi secara sosial, dampak lain yang mungkin akan dirasakan oleh keluarga campuran adalah dalam pengurusan dokumen administratif negara. Terutama dalam hal tanda kenal lahir anak dan penentuan pendidikan bagi anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Seperti diketahui bersama, salah satu syarat utama akses pendidikan agama bagi anak disesuaikan dengan identitas agama orang tuanya. Pelaksanaan pendidikan penghayat pun mensyaratkan surat permintaan dari orang tua siswa yang diteruskan oleh sekolah kepada MLKI agar siswa yang dimaksud dapat memperoleh pendidikan penghayat. (Narasumber 5, wawancara pribadi, 12 Januari 2019).

MLKI menjadi institusi sentral dalam upaya negara untuk meregulasi penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan penghayat turut melibatkan MLKI sebagai institusi yang menjadi representasi penghayat kepercayaan. Seperti dalam penyusunan bahan ajar dan kurikulum yang untuk mata pelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Beberapa problem utama yang dihadapi oleh MLKI DIY paska Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Kemendagri mengemuka terkait dengan identitas penghayat kepercayaan. Ketidakterlibatan secara langsung penghayat kepercayaan dalam perumusan KTP yang diinisiasi oleh Kementerian Agama dengan intervensi MUI membuat para penghayat bersikap skeptis atas kebijakan tersebut. Skeptisisme tersebut terutama berkaitan dengan narasi identitas yang harus diusung oleh penghayat kepercayaan agar dapat sesuai dengan konsep yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Sayangnya, konsep identitas yang dicanangkan oleh pemerintah bukanlah narasi identitas yang sesuai dengan pemenuhan dimensi-dimensi warga negara.

Ketidakterlibatan anggota MLKI terhadap formulasi kebijakan yang dilaksanakan oleh negara berimbas pada perbedaan penafsiran tentang kepercayaan di internal MLKI. Perbedaan tersebut sebagian besar terletak pada persepsi tentang makna kepercayaan. Sebagian pihak menganggap bahwa kepercayaan harusnya terwujud dalam bentuk formal citizenship melalui pengakuan dari negara. Di sisi lain, beberapa penghayat lebih memperhatikan pada aplikasi kepenghayatan sebagai bentuk informal citizenship.

Dimensi laku yang dianggap sebagai unsur utama oleh sebagian dari penghayat kepercayaan dapat dipahami sebagai bentuk dari kebebasan beragama yang berada dalam wilayah forum internum. Dengan demikian, negara tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi. Lingkup ini meliputi kebebasan bagi penghayat kepercayaan untuk melakukan ekspresi kepenghayatan seperti ritual, serta hak untuk menyakini kepercayaannya, bahkan hak untuk melakukan penolakan untuk melakukan konversi dari maupun ke agama atau kepercayaan lain.

Dalam ekspresi sosial, forum internum penghayat kemudian termanifestasikan dalam pembentukan aspek-aspek informal citizienship seperti mediasi, kepatuhan terhadap norma masyarakat, dan pembentukan relasi antara penghayat (Bereschot & van Klinken: 2018). Dimensi laku penghayat menuntu kepada praktek mediasi antarpenghayat untuk melakukan ritual kepenghayatan sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing. Dalam hal ini, media tentang laku penghayat mencegah terjadinya chaos terutama tentang nilai kepercayaan yang harus dijadikan rujukan dalam proses inventarisasi paska Putusan MK.

Aspek kedua tentang kepatuhan terhadap norma-norma yang telah menjadi bagian dari aspek pokok dalam kepenghayatan. Norma-norma tersebut turut diwariskan dalam dimensi laku yang ada pada keyakinan tiap-tiap penghayat baik yang berafliasi dalam paguyuban maupun tidak. Aspek ini menjadi salah satu aspek penting ketika berbicara tentang dimensi laku kepenghayatan mengingat sikap dan perilaku penghayat seringkali merujuk pada tatanan norma dalam lingkup internal kepenghayatan mereka. Bahkan, dalam beberapa paguyuban, norma-norma tersebut dituangkan dalam kitab suci ajaran.

Terakhir, pembentukan relasi informal yang terjalin antar penghayat dan paguyuban. Melalui pembentukan relasi ini, penghayat kepercayaan memperoleh perlindungan dari keloga sesama penghayat. Pembentukan relasi secara informal ini juga sebagai basis perlindungan bagi penghayat kepercayaan jika sewaktu-waktu terjadi intervensi terhadap penghayat. Terlebih lagi, melalui relasi informal ini, para anggota MLKI menunjukkan kesolidan saat menghadapi intervensi dari luar.

Dalam dimensi formal citizenship, sebagai warga negara, penghayat kepercayaan berhak mendapatkan pemenuhan dimensi-dimensi kewarganegaraan yang terdiri dari keanggotaan (membership), status legal (legal status), hakhak (rights), dan partisipasi (participation). Dimensi keanggotaan yang wajib dimiliki oleh penghayat kepercayaan bukan untuk membuat kelompok ini serupa dengan warga negara yang lain dalam bentuk komunitas homogen, melainkan lebih untuk menciptakan suatu inklusi sosial. Lebih lanjut, melalui keanggotaan, penghayat kepercayaan sudah sepatutnya dikenal sebagai bagian dari Indonesia, bukan sebatas suatu kelompok yang harus dimonitoring oleh BAKORPAKEM. Selanjutnya di dimensi status legal, penghayat kepercayaan sudah sepatutnya diakui oleh negara melalui dokumen resmi tanpa harus ada prasyarat tentang statusnya. Dimensi ketiga, hak-hak mewajibkan penghayat kepercayaan memiliki aksses terhadap hak-hak sipil, politik, dan sosial tanpa dibatasi oleh apapun. Dan yang terakhir pada dimensi partisipasi, sudah selayaknya penghayat kepercayaan dapat dilibatkan dalam upaya pengaturan (governing) hal-hal publik. Tanpa adanya pemenuhan terhadap dimensi-dimensi tersebut, penghayat kepercayaan tidak dapat dikategorikan sebagai warga negara seutuhnya, atau dalam bahasa Hiariej dan Stokke (2017) para penghayat kepercayaan termasuk dalam kategori stratifed citizen.

Lantas, mengapa begitu sulit bagi penghayat kepercayaan mendapatkan rekognisi penuh dari negara sebagai warga negaranya. Yudianita (2015) merumuskan dua hal penyebab sulitnya rekognisi terhadap penghayat kepercayaan terletak pada dua faktor yakni faktor yuridis dan sosial. Hukum yang menjadi dasar konstitusi NKRI, UUD 1945, telah menetapkan bahwa “(2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Disinilah kemudian kata-kata “agama dan kepercayaannya” diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap kelompok. Bagi penghayat kepercayaan, hal ini berarti bahwa kepercayaan harus mendapat tempat yang setara dengan agama. Namun di sisi pihak beragama, kepercayaan tidak dapat disandingkan dengan agama karena telah dinarasikan sebagai suatu hal yang berbeda.

Faktor kedua yang menjadi masalah dalam rekognisi penghayat kepercayaan terdapat pada aspek sosiologis dimana stigma negatif tentang penghayat kepercayaan masih lazim ditemukan di masyarakat. Terlebih dengan adanya peran aktif dari agama dominan dalam tata kelola negara menjadikan penghayat kepercayaan menjadi semakin terpinggirkan. Urusan beragama di negara Indonesia yang memegang godly nationalism seperti yang dikatakan oleh Menchik (2016) membuat agama memiliki peran yang cukup vital dalam perumusan berbagai kebijakan di pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan berbagai partai politik yang menunjukkan orientasi utamanya adalah agama meski tidak secara tegas mendeklarasikan sebagai partai berasaskan agama tertentu.

Berbagai problem yang dihadapi oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia terkait dengan rekognisi dan legitimasi memberikan pengaruh besar pada anggota MLKI. Problem utama sebagai konsekuensi disahkannya Surat Edaran Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL adalah terciptanya beberapa segregasi dalam internal Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia itu sendiri.

I. Kelompok Penghayat “Murni”

Segregasi tersebut mengemuka dari respon yang ditunjukkan oleh anggota MLKI terhadap Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan penghayat kepercayaan mendaftarkan dirinya dalam database negara. Dengan adanya friksi di antara penghayat kepercayaan membuat solidaritas sesama anggota MLKI menjadi semakin terdegradasi. Dengan kata lain, Surat Edaran Kemendagri secara tidak langsung memberikan dampak negatif melalui pengklasifkasian penghayat kepercayaan. Anggota MLKI terbagi menjadi tiga kelompok yang ditunjukkan dengan respon yang berbeda terhadap Surat Edaran Kementerian. Friksi pertama adalah anggota MLKI yang merasa himbauan untuk merubah kolom agama dalam KTP menjadi penghayat kepercayaan sebagai syarat mutlak sebagai penghayat. Kelompok ini kemudian menyebut diri mereka sebagai kelompok penghayat “murni”. Kedua adalah kelompok yang merasa kurang puas terhadap Surat Edaran karena telah merasa nyaman dengan identitas sebagai penghayat beragama yang kemudian termanifestasikan sebagai kelompok penghayat “beragama”. Dan yang terakhir adalah kelompok yang berusaha untuk tidak terjebak dalam dikotomi baru tersebut dan memilih untuk melakukan penghayatan secara personal.

Kelompok penghayat “murni” menjadi pihak yang dengan senang hati mengikuti instruksi pemerintah untuk merubah kolom agama dalam KTP mereka dengan kolom penghayat kepercayaan. Kelompok ini berpendapat bahwa dengan menjadi penghayat kepercayaan secara laku memerlukan legitimasi sebagai penghayat secara yuridis. Dan hal itu bisa diwujudkan melalui penggantian identitas dalam KTP dan KK.

Pengakuan terhadap penghayat kepercayaan secara administrasi menjadi suatu yang krusial bagi kelompok penghayat yang setuju dengan perubahan status agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pengakuan administratif ini mereka tidak perlu lagi mencantumkan agama lain di KTP mereka secara terpaksa. Selain itu, pengakuan secara administratif juga memperkuat kedudukan mereka di mata hukum.

Banyak hal positif yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan yang telah mengganti KTP mereka menjadi kepercayaan baik secara yuridis maupun sosial. Di sisi yuridis, dengan adanya pengakuan bahwa kepercayaan dalam dokumen resmi negara, membuat penghayat memiliki proteksi hukum untuk melaksanakan kepercayaan mereka tanpa ada kekhawatiran lagi. Pengakuan ini tentu saja sejalan dengan mandat ICCPR yang telah diratifkasi oleh Indonesia. Selain itu pencantuman agama sebagai identitas dalam KTP sangat krusial karena akan berkaitan dengan hak-hak lain yang memang harus dipenuhi oleh negara meliputi hak dalam pendidikan, perkawinan, pencatatan akte kelahiran dan kematian, hingga hak untuk mendapatkan layanan publik. Terlebih lagi, hak untuk beragama termasuk dalam nonderogable rights yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah.

Perbedaan besar yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan yang telah mengganti kolom agama sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri di bidang sosial adalah berkurangnya stigma negatif yang mereka terima. Sebelumnya, bagi penghayat kepercayaan yang mengikuti instruksi UU No 23 Tahun 2006 dan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan mengosongkan kolom agama dalam KTP mereka selalu dianggap sebagai kelompok yang sesat dan tanpa agama. (Narasumber 2, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018). Sedangkan bagi penghayat yang memilih untuk mencantumkan agama resmi di kolom agama mereka mendapat diskriminasi berkaitan dengan anggapan sebagai kelompok yang musyrik, memeluk agama tanpa mengikuti hukum agama yang dicantumkan di Kartu Tanda Penduduk.

Perubahan yang nyata di bidang sosial terjadi setelah pergantian KTP dengan pencantuman kolom agama kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jika sebelumnya penghayat kepercayaan mendapat tekanan dan tuntutan saat memilih mencantumkan agama di KTP-nya, maka ketika dengan berani mengakui diri sebagai penghayat, tuntutan tersebut perlahan hilang. (Narasumber 7, wawancara pribadi, 12 Januari 2019). Terlebih lagi, bagi para penghayat yang memang memiliki posisi strategis di lingkungannya, bisa mendapatkan privilege sebagai tokoh masyarakat yang mewakili para penghayat. (Narasumber 9, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).

Meski banyak hal positif yang didapatkan setelah pencantuman Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kolom agamanya, tidak bisa dipungkiri bahwa penghayat kepercayaan masih mendapatkan diskriminasi. Terutama ketika sebelumnya telah menganut agama yang diakui oleh negara. Diskriminasi yang terbanyak adalah melalui perundungan secara verbal. Bentuk perundungan tersebut berupa pertanyaan dengan nada sinis mengenai agama yang dianut, salam yang tidak pernah dijawab, hingga sindiran-sindiran halus mengenai ritual keagamaan. Seperti yang dialami oleh Narasumber 7 sebagai penyuluh kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus memberikan pelajaran kepada peserta didik penghayat kepercayaan di sekolah-sekolah. Meskipun secara tak langsung, namun perundungan yang ia dan istrinya terima berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan kinerja selama menjadi penyuluh. (Narasumber 7, wawancara pribadi, 12 Januari 2019).

Hal lain yang bersifat negatif terkait dengan pencantuman kepercayaan di KTP penghayat muncul dari dalam pribadi penghayat sendiri. Beberapa penghayat yang konservatif menganggap bahwa perubahan identitas dari agama menjadi penghayat kepercayaan menjadi suatu hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap penghayat. Mereka menganggap bahwa penghayat yang berafliasi dengan agama adalah kelompok penghayat kelas dua. Dengan kata lain, penghayat yang masih mencantumkan agama di KTP tidak layak menempati isu-isu strategis secara struktural di MLKI.

Sikap inilah yang kemudian menciptakan segregasi dalam internal MLKI, sehingga isu mengenai penghayat “murni” dan penghayat “beragama” mengemuka. Penghayat kepercayaan “murni” menuntut agar penghayat yang masih berafliasi dengan agama meninggalkan agama dan secara total mengakui kepercayaan baik secara hal administratif di dokumen legal maupun secara nyata.

Eksistensi yang mereka tunjukkan adalah sebagai penghayat kepercayaan yang berani tampil secara sepenuhnya tanpa berafliasi dengan agama manapun. Bahkan sebelum adanya Surat Edaran Kemendagri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, mereka dengan patuh mengikuti UU No 23 Tahun 2006 dan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi penduduk dengan mengosongkan kolom agama yang mereka miliki. Hal ini dianggap perlu untuk menunjukkan identitas mereka yang berbeda dengan kelompok penghayat kepercayaan yang mereka anggap tidak murni. Agama bagi penghayat kepercayaan di KK dan KTP yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak dicantumkan.

Kepuasan yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan terhadap perhatian pemerintah tidak lantas membuat penghayat kepercayaan dengan serta merta puas dengan format Kartu Tanda Penduduk sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL. Hal ini tentu saja sangat beralasan karena format KTP tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi baru yang karena menjadi pembeda antara penghayat kepercayaan dengan kelompok beragama.

Bagi penghayat kepercayaan, idealnya KTP yang ditujukan untuk penghayat kepercayaan adalah serupa bagi yang kelompok beragama agar tidak menimbulkan segregasi di antara mereka. Selain itu, format dalam KTP yang seharusnya adalah dengan mencantumkan nama payuguban dimana mereka berafliasi. Sebelum kesepakatan tentang nama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Esa, nama yang diusulkan penghayat telah lebih dahulu bertransformasi untuk bisa mengakomodir semua aliran kepercayan yang ada di Indonesia. Pada awalnya, nama yang diusulkan adalah menggunakan nama Agama Jawa, namun dikarenakan nama ini hanya merepresentasikan semangat primordialisme dan sentralisasi pulau Jawa. Setelah itu, format nama dirubah menjadi Agama Nusantara, Agama Pancasila, dan akhirnya dipilihlah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianggap merepresentasikan seluruh penghayat kepercayaan di Indonesia sekaligus tidak menyalahi ideologi Pancasila.

II. Kelompok Penghayat “beragama”

Meski nama kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi nama yang sesuai, namun format dalam KTP yang dirasa ideal adalah dengan tetap mencantumkan paguyuban atau kepercayaan secara spesifk. Mengingat kepercayaan yang ada di Indonesia amat beragam, patutlah jika tuntutan penghayat kepercayaan meminta pencantuman nama kepercayaan secara spesifk. Bagi para penghayat yang berupaya untuk mencantumkan kepercayaan di KTP mereka, format ideal dalam penulisan misalnya: “Kepercayaan: Sumarah/Majelis Eklasing Budi Murko”. Format ini dianggap setara dengan format informasi agama yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk saat ini. (Narasumber 9, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).

Kategori kedua yang mengemuka dalam diskursus mengenai identitas di KTP adalah kelompok penghayat “beragama” yang memandang tidak perlu mengganti identitas mereka menjadi penghayat kepercayaan. Pendapat ini dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena merasa bahwa sentral dalam laku penghayat bukan terletak pada identitas administratif yang dimiliki, tetapi lebih kepada perilaku. Terlebih lagi, kelompok ini beranggapan bahwa agama yang mereka anut adalah bagian yang harus bersinergi dengan kepercayaan mereka sehingga mereka dapat mencapai trance melalui dua hal tersebut (Narasumber 3, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).

Alasan lain terkait keengganan mengganti agama dengan kepercayaan berkaitan dengan posisi sosial mereka di masyarakat. Kelompok penghayat beragama berpendapat bahwa dengan mencantumkan agama, mereka lebih mudah mendapatkan akses ke berbagai sektor, termasuk di ranah pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber 8 yang enggan berganti KTP. Menurut mereka, banyak kekhawatiran yang mengemuka mengenai perubahan agama di Kartu Tanda Penduduk tersebut. Bentuk kekhawatiran yang paling lumrah adalah kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan sosial. Hal ini wajar mengingat stigma negatif tentang kepercayaan masih berkembang luas di masyarakat. (Narasumber 8, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).

Kelompok “beragama” juga menganggap bahwa identitas yang dicantumkan dalam KTP tidak akan memberikan pengaruh signifkan terhadap laku mereka sebagai penghayat. Dengan berafliasi dengan agama yang diakui oleh pemerintah, mereka merasa lebih nyaman karena dapat menyelaraskan praktek agama dan kepercayaan sehingga bisa mendapatkan ajaran pokok dari kedua jalan tersebut.

Posisi strategis di berbagai instansi membuat kelompok penghayat beragama juga menjadi faktor yang menyebabkan keengganan untuk merubah kolom agama. Seperti yang dirasakan oleh Narasumber 1, posisinya sebagai pengajar di Institute Seni Indonesia Yogyakarta menjadi salah satu alasan dirinya lebih nyaman untuk berafliasi dengan agama. Narasumber 1 memaknai identitasnya sebagai laku yang bersifat vertikal, hanya dirinya dan sang pencipta yang berhak untuk mengetahuinya. (Narasumber 1, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).

Senada dengan Narasumber 1, Narasumber 8 sebagai Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kabupaten Sleman sekaligus sesepuh Paguyuban Ngudi Utomo menyetujui pendapat Narasumber 1. Baginya laku penghayat adalah masalah personal yang patut diyakini secara pribadi. Namun, sebagai penghayat yang baik, perlu mewujudkan keyakinannya tersebut di tataran sosial dengan menunjukkan budi pekerti yang terpuji.

Keengganan Narasumber 8 untuk mengubah identitas agamanya terkait erat dengan pengalaman buruknya dengan institusi pemerintah. Pertanggal 11 Maret 2016, Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman menerbitkan surat penolakan untuk menerbitakan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bagi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kabupaten Sleman. Penolakan ini tentu saja menjadi salah satu batu sandungan terbesar agar Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kabupaten Sleman mendapatkan perlindungan secara hukum sebagai organisasi resmi pemerintah. Keengganan tersebut diperparah pula oleh fakta bahwa surat keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sleman, Polres Sleman dan Tim Verifkasi SKT tanpa adanya audiensi secara terbuka dan langsung dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Kabupaten Sleman itu sendiri. Alasan penerbitan surat penolakan tersebut adalah Surat Keterangan Terdaftar hanya berlaku untuk satu aliran kepercayaan, dan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dianggap bisa menimbulkan konflik dengan organisasi masyarakat lain.

Terlihat dengan jelas bahwa peran agama dalam berbagai aspek masih sangat dominan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pelibatan Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu pihak yang menentukan nasib Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Selain itu, dengan dalih meminimalisir konflik dengan berbagai ormas agama, terkesan bahwa Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia adalah suatu organisasi yang keberadaannya menjadi intervensi dalam keteraturan publik (publik order). Intervensi terhadap keteraturan publik ini bukan semata-mata karena eksistensi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, melainkan disebabkan oleh reaksi dari beberapa kelompok yang tidak menerima.

Sebagaimana penghayat kepercayaan “murni”, penghayat “beragama” juga memiliki berbagai kekhawatiran terkait dengan Putusan MK dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri. Penghayat beragama melihat pola-pola perpecahan yang terjadi di dalam internal MLKI DIY dimana penghayat murni berusaha mendiskreditkan penghayat beragama. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Kemendagri dianggap sebagai penyebab retaknya kesolidan MLKI secara internal. Mereka beranggapan bahwa sebelum dua putusan tersebut terbit, anggota MLKI memiliki kesolidan yang tidak perlu diragukan.

Kekhawatiran lainnya adalah belum stabilnya posisi penghayat kepercayaan sebagai salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Berbagai kebijakan yang terkait dengan penghayat kepercayaan masih mengalami dinamika yang tidak dapat diprediksi. Menilik jauh ke belakang dimana pada masa awal kemerdekaan Indonesia, penghayat kepercayaan sempat mengalami masa kesetaraan dengan kelompok agama namun kemudian menjadi berkembang kearah negatif dengan adanya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang dengan tegas mendiskreditkan kepercayaan bahkan disertai ancaman pidana dalam penyebarannya. Perjalanan historis yang panjang dan pasang surut yang dialami oleh penghayat kepercayaan membuat kelompok penghayat beragama bersikap skeptis terhadap kebijakan baru tersebut.

III. Penghayat Personal

Dalam masa pemilihan umum presiden dan wakil presiden makin membuat kecurigaan tersebut semakin besar. Selain karena posisi kepercayaan yang belum sepenuhnya diakui secara utuh, kekhawatiran tersebut diperparah dengan asumsi bahwa pergantian kekuasaan juga akan berpengaruh besar terhadap kebijakan yang berkaitan dengan rekognisi penghayat kepercayaan. Di sisi lain, pemilu juga dikhawatirkan sebagai ajang pencarian simpati agar bisa mendapatkan suara dari kelompok penghayat yang nantinya akan dimintai imbalan berupa negosiasi politik.

Dua kategori yang telah disebutkan, meski memiliki pendapat yang bersebrangan, setidaknya memiliki kesamaan dalam satu hal, yakni afliasi terhadap paguyuban tertentu. Berbeda dengan kategori ketiga yang membebaskan diri dari ikatan terhadap kelompok paguyuban tertentu. Kategori yang lebih lazim dikenal sebagai penghayat personal memilih untuk menjalankan kepenghayatan yang diyakininya melalui pencarian spiritual secara personal tanpa terikat ketentuan dari kelompok manapun.

Bagi penghayat personal, keutamaan dalam pencarian nilai-nilai spiritual haruslah dilakukan secara personal agar bebas dari intervensi dan pengaruh dari pihak lain. Kesempurnaan spiritual yang dilakukan melalui laku secara personal telah dicontohkan oleh para tokoh agama seperti para nabi dan rasul yang memilih pencarian spiritual secara pribadi. Selain itu, penghayat personal meyakini bahwa ajaran-ajaran spiritual yang ada di Nusantara, dalam hal ini budaya Jawa telah memberikan pedoman dan petunjuk yang lengkap kepada siapapun yang bersedia menjalankannya. (“Kotak-kotak Agama”, 2020).

Sikap yang memilih untuk terlepas dari ikatan paguyuban juga didasarkan pada cita-cita utama dari penghayat untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Dengan menjadi penghayat personal, seseorang dapat mempelajari kepenghayatan secara menyeluruh tanpa harus membatasi pada ajaran tertentu yang diyakini dan dipelajari di sebuah paguyuban. Terlebih lanjut, penghayat personal juga memiliki kebebasan untuk bisa mempelajari tidak hanya dari satu paguyuban tertentu, tetapi dapat mengkombinasikan ajaran dari berbagai sumber yang sesuai dengan keyakinannya.

Merespon diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/
PUU-XIV/2016 yang ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Kementerian
Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, penghayat personal turut
merasakan dampak baik dalam hal rekognisi. Pengakuan negara terhadap
penghayat kepercayaan dianggap sebagai langkah awal dalam mereduksi
stigma negatif yang ada di masyarakat sejak dahulu.
Sebagai kelompok yang menjadi objek dari dua kebijakan tersebut,
penghayat personal berharap dengan penerapan dua kebijakan tersebut dapat
menjamin kebebasan beribadah bagi semua kalangan penghayat. Selain itu,
negara juga diharap dapat menghormati dan melindungi setiap pengahayat
kepercayaan. Bentuk perlindungan terhadap penghayat harus diwujudkan
dalam akses terhadap hak-hak untuk beribadah, pencatatan sipil, hingga
pendidikan (“Kotak-kotak Agama”, 2020).

C. Antara “proyek identitas” dan Gagasan Inklusi: Menakar agenda MLKI

Sebagai bentuk respon dari Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, MLKI DIY merumuskan rencana strategi untuk mengatasi adanya perpecahan di internal MLKI dan juga sebagai langkah strategis dalam pelaksanaan kehidupan bernegara yang demokratis. Dalam Focus Group Discussion, MLKI DIY sepakat untuk mencanangkan program Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia sebagai “Rumah Bersama”.

Melalui program “Rumah Bersama”, MLKI DIY berupaya menjadi ruang bagi penghayat kepercayaan dalam mengekspresikan kepercayaan mereka yang termuat dalam dimensi forum internum, sekaligus sebagai organisasi yang memperjuangkan forum eksternum bagi penghayat. MLKI DIY tidak mencoba untuk mengintervensi ekpresi laku kepenghayatan para anggotanya, sebaliknya memberikan ruang berekspresi kepada penghayat kepercayaan berbeda afliasi. Demikian pula pada forum eksternumnya, MLKI DIY berupaya mempermudah penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara meski memiliki penafsiran berbeda urgensi pencantuman kepercayaan dalam KTP.

Konsep MLKI sebagai “Rumah Bersama” terdiri atas dua tahap program yang menjadi dasar perwujudan inklusi. Tahapan pertama adalah pembentukan Kode Etik bagi anggota MLKI DIY. Tujuan utama perumusan kode etik ini adalah sebagai rujukan terhadap sikap yang diambil oleh anggota MLKI DIY. Kode etik tersebut terdiri atas:

  1. Mengaplikasikan sikap asah, asih, asuh dalam interaksi dengan sesama anggota MLKI DIY. Tiga pokok konsep tersebut bermakna untuk saling menjaga relasi dalam bentuk yang tidak saling menegasikan. Konsep ini muncul setelah adanya diskusi tentang perbedaan pandangan antara kelompok penghayat “murni” dan “beragama”. Kesepakatan utama yang terbentuk adalah untuk tidak membeda-bedakan penghayat kepercayaan berdasarkan sikap terhadap Putusan MK dan Surat Edaran Kemendagri.
  2. Merawat Kebhinekaan yang ada dalam internal MLKI. Jika pada poin pertama fokus yang ingin disatukan adalah saling menghargai terhadap perbedaan sikap terhadap Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, di poin kedua lebih kepada keragaman berdasarkan afliasi paguyuban. Perlu digaris bawahi bahwa empat puluh empat paguyuban yang terafliasi dalam MLKI DIY terdiri atas paguyuban dengan latar belakang yang amat berbeda, baik dari ajaran kepercayaan, tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, hingga usia anggotanya.
  3. Keragaman dalam internal MLKI DIY harus dianggap sebagai potensi untuk memperkuat solidaritas MLKI DIY. Poin ketiga ini merupakan bentuk penyikapan terhadap keberagaman internal MLKI DIY baik dari sikap maupun latar belakang anggotanya. Pandangan MLKI DIY lebih berfokus pada upaya pembentukan solidaritas di tengah perbedaan.
  4. Konsistensi pengaplikasian kepenghayatan yang tercermin dalam sikap dan perilaku. Poin ini merupakan bentuk penegasan identitas yang melekat pada anggota MLKI sekaligus sebagai perwujudan mandat dari Anggaran Dasar MLKI. (Anggaran Dasar Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014).
  5. Penghormatan terhadap kelompok non-penghayat sebagai sesama warga negara Indonesia. Konsep tentang kesetaraan yang diinisiasi dalam internal MLKI juga turut diterapkan dalam memandang kelompok lain di luar penghayat kepercayaan. Pentingnya sikap ini adalah sebagai perwujudan konsep inklusi yang menjadi tujuan utama MLKI DIY.

Tahap kedua dari program yang dicanangkan oleh MLKI DIY adalah pelaksanaan tiga pokok program, yakni konsolidasi internal, integrasi dengan kelompok masyarakat dan pemerintah, serta proses review terhadap undangundang yang dirasa masih mendiskriminasi. Pada tahapan pertama, konsolidasi internal, akan dilaksanakan melalui:

  1. Konsolidasi sesama anggota MLKI DIY dan kepada penghayat kepercayaan yang belum berafliasi kepada MLK DIY.
  2. Pembentukan berbagai suborganisasi seperti Puan Hayati, dan Pemuda Penghayat. Kedua sub organisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkankan sumber daya manusia dalam organisasi MLKI DIY.
  3. Pengadaan sosialisasi MLKI di kalangan internal penghayat kepercayaan. Tujuan utama dari progam ini adalah untuk merangkul peghayat kepercayaan yang belum berafliasi dengan MLKI DIY.
  4. Penguatan kompetensi di beberapa bidang yang berada di bawah MLKI DIY terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini merujuk pada penyelenggaraan pendidikan bagi penghayat kepercayaan yang difasilitasi oleh MLKI DIY dalam hal penyuluh dan penyelenggaraannya di instansi pendidikan terkait

Tahap kedua setelah konsolidasi dalam internal MLKI adalah dengan upaya penginterasian MLKI DIY dengan berbagai organisasi masyarakat dan pemerintah. Tahapan yang diperlukan dalam tahap ini adalah:

  1. Sosialisasi MLKI kepada beberapa organisasi baik kepada instansi pemerintah maupun lembaga masyarakat. Tujuan utamanya adalah sebagai pengenalan organisasi dan membuka peluang untuk melakukan kerjasama.
  2. Pengembangan kerjasama terhadap tiga instansi utama, yakni kepada instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga donor. (Rencana Strategi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2018). Tiga lembaga yang dituju tersebut merupakan lembaga yang dapat mendukung kelangsungan MLKI.
  3. Pengembangan media elektronik dan non-elektronik sebagai sarana publikasi bagi MLKI. Sosialiasi yang dilakukan melalui media akan lebih efektif dan dapat menyasar sebagian besar lapisan masyarakat. Saat ini MLKI sendiri telah memiliki website dan halaman facebook resmi yang diupdate secara berkala.
  4. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat. Program ini khusus ditujukan untuk mempermudah MLKI dalam bersosialisasi dan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat sipil.

Tahapan terakhir dari rencana strategi yang dicanangkan oleh MLKI DIY adalah dengan memaksimalkan kebijakan yang ada demi kepentingan penghayat, serta mengupayakan intervensi pada kebijakan yang belum bisa mengakomodir kepentingan penghayat kepercayaan. Langkah yang telah diagendakan oleh MLKI DIY berupa:

  1. Membantu dan melakukan pendampingan dalam proses inventarisasi paguyuban penghayat kepercayaan. Program ini sangat penting dilaksanakan mengingat banyak kelompok penghayat kepercayaan yang belum memiliki literasi tentang administrasi yang berlaku di negara. Selain itu, proses inventarisasi sangat urgen dilakukan untuk melengkapi database penghayat kepercayaan di Indonesia.
  2. Melakukan sertifkasi pemuka penghayat kepercayaan sebagai upaya memaksimalkan representasi penghayat kepercayaan. Para pemuka agama inilah yang nantinya akan menjadi representasi penghayat dalam institusi negara seperti pada Kementerian Agama dan FKUB.
  3. Melakukan upaya pendampingan dan memberikan dorongan bagi para penghayat untuk merubah identitas mereka sesuai kebijakan yang berlaku, yakni administrasi KTP dan KK penghayat kepercayaan.
  4. Melakukan review pada beberapa undang-undang yang dirasa masih memberatkan penghayat kepercayaan. Langkah ini tentu saja harus dilakukan secara teliti dan hati-hati melalui berbagai tahapan dengan pelibatan beberapa ahli di bidang hukum dan administrasi negara, serta akademisi yang memiliki keahlian di bidang penghayat kepercayaan.

Ketiga tahapan yang dicanangkan dalam rencana strategi MLKI DIY memiliki tujuan utama untuk mewujudkan negara yang inklusif. Bentuk inklusivitas negara harus diwujudkan dengan melakukan rekognisi pada semua kelompok warga negara dan mengakomodir hak-hak mereka.

Program “Rumah Bersama” yang diusung oleh MLKI DIY menjadi krusial diterapkan agar keberlangsungan organisasi tersebut dapat terjaga. Hal utama yang menjadi antisipasi dalam pencanangan konsep “Rumah Bersama” adalah perpecahan internal dalam organisasi tersebut. Merujuk pada organisasi-organisasi penghayat kepercayaan sebelumnya, permasalahan yang menyebabkan bubarnya organisasi tersebut dikarenakan ketidak solidan anggota organisasi.

Konsep “Rumah Bersama” yang diusung oleh MLKI merupakan konsep ideal yang menyatukan semua segregasi penghayat kepercayaan yang ada di dalamnya. Kesolidan internal ini lah yang menjadi sikap penting dalam merespon Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL. Dengan adanya kesolidan internal yang mengakomodir semua anggota MLKI, penghayat kepercayaan akan dapat beradaptasi dengan baik terhadap semua kebijakan yang dicanangkan. Selain sebagai proses adaptasi terhadap kebijakan, kesolidan yang dibina dalam konsep “Rumah Bersama” juga berperan dalam upaya akomodasi semua anggota MLKI agar segala kepentingan internal dapat diakomodir secara setara. Langkahlangkah strategi yang dilakukan oleh MLKI dalam mewujudkan kesolidan internal dan mengekspresikan dalam kehidupan bernegara akan disampaikan di bab selanjutnya.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.