A. Membincang Rekognisi Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Relasi antara masyarakat penghayat dengan negara seringkali menempatkan keduanya pada posisi kontradiktif. Berbagai kontestasi yang mewarnai hubungan keduanya telah terjadi sepanjang sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontradiksi tersebut akhirnya semakin meruncing setelah negara memberlakukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965. Meski tidak berfokus pada regulasi mengenai penghayat, namun penerapan undangundang tersebut menjadi titik zenit kemunduran penghayat kepercayaan dalam kontestasi keberagamaan di Indonesia. Sebab utama dari hal tersebut adalah keharusan yang harus dilakukan agar suatu kepercayaan mendapat rekognisi sebagai salah satu keyakinan resmi negara.

Kriteria yang terdapat dalam undang-undang secara tegas memberikan keterbatasan bagi para penghayat dan menempatkan mereka sebagai warga negara kelas kedua. Bagaimana tidak, kesempatan untuk menjalankan keyakinan yang mereka yakini terbatas pada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Apalagi, untuk dapat dinyatakan sebagai agama resmi, suatu kepercayaan harus memenuhi beberapa kriteria yakni: (1) bersumber dari garis kepercayaan yang monoteistik, (2) memiliki kitab yang terkodifkasi secara jelas, (3) mempunyai nabi, dan (4) memiliki jaringan komunitas yang dapat diarsipkan dengan rinci (Saidi, 2004).

Keterbatasan-keterbatasan tersebut berlanjut dengan adanya berbagai regulasi lanjutan, terutama dalam Adminduk No.23/2006. Meski secara tersurat menyatakan bahwa kelompok penganut agama di luar agama resmi yang diyakini oleh pemerintah akan mendapatkan haknya, namun diskriminasi tetap terjadi. Konsekuensi yang dihadapi oleh kelompok pengahayat karena regulasi ini berkaitan dengan administrasi kependudukan seperti penerbitan akta kelahiran, akta pernikahan, akses terhadap pendidikan, hingga terbatasnya kesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara (Mahkamah Konstitusi, 2017).

Sebagai reaksi dari diterapkannya undang-undang tersebut, beberapa lembaga swadaya masyarakat bersama dengan penghayat kepercayaan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dan No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagai hasilnya, pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 sebagai landasan hukum yang sah terhadap pembatalan status undang-undang yang diujikan. Keputusan tersebut menggarisbawahi secara tegas bahwa kata “agama” dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dan No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bentuk kemunduran dari penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berdasarkan bahwa kata tersebut dijadikan legitimasi terhadap privilege yang diperoleh kelompok tertentu, dan mendiskriminasi kelompok lain yang tidak termasuk di dalamnya (Mahkamah Konstitusi, 2017).

Dengan diterapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi bukan berarti masalah yang dihadapi oleh kelompok penghayat menemui solusi yang konklusif terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara. Putusan tersebut menjadi titik awal perjuangan yang harus dihadapi oleh kelompok penghayat kepercayaan, baik secara institusional maupun individual.

Secara institusional, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) menjadi salah satu organisasi yang dapat menjadi jembatan antara negara dan penghayat kepercayaan. Pembentukan MLKI diawali dengan diadakannya Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Komunitas Adat dan Tradisi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kongres yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 28 November 2012 tersebut dihadiri oleh 750 orang peserta yang terdiri dari perwakilan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta Komunitas Adat dan Tradisi dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari kongres tersebut, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa membentuk tim persiapan pembentukan wadah nasional yang kemudian terimplementasi dengan lahirnya Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2014 (mlki.or.id, 2017).

Secara individu, penghayat kepercayaan dihadapkan pada berbagai opsi tentang perubahan kolom agama setelah diterapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, penghayat kepercayaan memiliki opsi untuk merubah kolom agama menjadi “kepercayaan: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” beserta konsekuensi yang mengikuti. Surat Edaran yang merupakan peraturan lanjutan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengklasifkasikan Kartu Keluarga bagi warga negara Indonesia menjadi tiga macam berdasarkan kolom agama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk. Klasifkasi pertama adalah Kartu Keluarga dengan kolom agama jika seluruh anggota keluarga adalah pemeluk salah satu agama resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan keluarga yang seluruh anggotanya adalah penghayat kepercayaan mengikuti format kartu keluarga dengan kolom kepercayaan. Kategori terakhir ditujukan kepada keluarga dengan anggota penganut agama dan penghayat kepercayaan melalui penerbitan kartu keluarga dengan kolom agama atau kepercayaan.

Perbedaan sikap dari penghayat kepercayaan dalam merespon Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan dikotomi baru dalam internal penghayat, yakni penghayat “murni” dan penghayat “beragama”. Terminologi penghayat “murni” merujuk pada kelompok penghayat yang dengan penuh antusias mengganti kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk mereka dengan kolom kepercayaan. Berseberang posisi dengan kelompok ini, penghayat “beragama” merupakan kelompok yang menyakini bahwa aspek kepenghayatan dapat bersanding harmonis dengan keberagamaan sehingga tidak diperlukan perubahan identitas selama praktek dari keduanya masih bisa dilakukan secara sejajar. Di luar dari dua kelompok yang saling bersebrangan, kelompok penghayat personal memilih posisi yang tidak terikat dalam kelompok paguyuban manapun sehingga dapat mempraktekkan kepenghayatan mereka secara independen.

MLKI sebagai organisasi yang menaungi penghayat kepercayaan berupaya untuk merangkul ketiga kelompok yang muncul sebagai respon dari putusan mahkamah konstitusi dan surat edaran kementerian dalam negeri. Upaya yang dilakukan diwujudkan dalam program MLKI sebagai “rumah bersama” dengan mengaplikasikan inklusi sosial dua arah, yakni secara internal dan eksternal. Penerapan inklusi sosial dua arah tersebut menjadi fokus utama penelitian ini dengan menganalisis proses inklusi yang dilakukan oleh MLKI serta tantangan yang muncul dalam proses tersebut.

B. Diskursus Akademik Mengenai Inklusi Sosial

Respon masyarakat pengayat terhadap berbagai regulasi pemerintah terutama setelah ditetapkannya keputusan MK tertuang dalam proses survival strategy sebagai bentuk adaptasi. Survival strategy dalam kontestasi identitas dapat terlihat dari berbagai proses penyesuaian identitas itu sendiri. Lantas, apakah sebenarnya pengertian identitas itu?

Taylor mengemukakan pengertian identitas melalui skema top-down melalui skema yang disebut politik rekognisi. Urgensi dari rekognisi atau pengakuan yang harus didapat oleh semua warga negara seringkali berujung pada ketidaktepatan rekognisi itu sendiri. Ketidaktepatan tersebut dapat berupa misrecognition yang dapat diartikan sebagai ketidaktepatan dalam narasi identitas oleh negara terhadap suatu kelompok. Selain itu, dapat terwujud dalam tidak diakuinya suatu identitas kelompok secara legal karena tidak sesuai dengan ketetapan yang dimiliki oleh negara. Indikasi dari dua hal tersebut dapat dianalisis melalui dua kondisi yakni kesetaraan dalam konteks hak dan ekspresi identitas. Dua kondisi tersebut adalah hal mutlak yang harus terpenuhi demi terhindar dari homogenisasi oleh aktor-aktor yang sedang berkuasa (Taylor, 1994).

Membincang tentang proses identitas kelompok penghayat kepercayaan tidak akan lengkap tanpa melakukan analisis terhadap kebijakan yang membentuknya. Dalam kasus penghayat kepercayaan ini, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 471.14/10666/ DUKCAPIL menjadi regulasi yang merubah kehidupan penghayat kepercayaan. Birkland (2007) memberikan analisis pembentukan kebijakan dimana berbagai pihak harus melakukan kontestasi agar agenda mereka dapat menjadi agenda tersistem hingga dapat diinstitusionalisasikan. Agenda yang telah terinstitusionalisasikan harus menempuh beberapa tahap dalam hingga menjadi agenda yang telah diputuskan oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Keseluruhan proses panjang yang harus ditempuh oleh suatu agenda agar menjadi agenda yang diputuskan dinamakan dengan agenda setting. Pada tahapan proses tersebut, analisis tentang kepentingan, objek kebijakan, potensi penerapan kebijakan, hingga keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut dianalisis sedemikian rupa.

Proses pembentukan kebijakan tidak selamanya mengalami kelancaran dan tanpa halangan. Berbagai agenda yang diusung terkadang hanya dapat menembus tahapan tertentu dan tidak dapat menjadi agenda yang diputuskan. Proses eliminasi agenda dalam berbagai tahap melibatkan banyak pihak, sehingga setiap kelompok yang menghendaki agendanya dapat diputuskan harus melakukan kontestasi di setiap tahapnya.

Sebagai respon terhadap kebijakan yang telah dibentuk, MLKI Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya untuk dapat beradaptasi melalui upaya perwujudkan inklusi. Young (2000) memberikan konsep inklusi sebagai suatu konsep kesetaraan secara formal dan abstrak kepada semua kelompok warga negara. Lebih dari itu, konsep inklusi bermakna menyadari adanya perbedaan dan segregasi di dalam kehidupan bernegara. Lebih lanjut, dorongan harus diberikan kepada kelompok-kelompok yang berbeda untuk dapat menyuarakan kebutuhan, kepentingan, dan perspektif mereka dalam kemasyarakatan melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengedepankan publik.

Young memberikan konsep ideal tentang inklusi yang diwujudkan dalam demokrasi melalui diskursus rekognisi terhadap keberbedaan (differentiated solidarity). Konsep ini mengedepankan pada pengakuan adanya perbedaan dan mendorongnya sebagai dasar untuk membentuk solidaritas. Penekanan utama dalam konsep yang diusung Young adalah solidaritas dalam perbedaan yang dapat dijalin melalui adanya keterikatan secara sosial dan kultural (Young 2000).

Keterikatan sosial dan kultural tersebut dapat terjadi melalui adanya aktivitas asosiatif, yang bermakna aktivitas yang dilakukan dalam suatu masyarakat yang berbeda dan dilakukan dengan intens. Varshney (2002) mengajukan konsep tentang interaksi intens di masyarakat melaluicivic engagement. Keterkaitan sipil (civic engagement) menjadi konsep yang membantu menjelaskan bagaimana aktivitas asosiatif dapat terwujud dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan di dalamnya. Dalam aktivitas asosiatif ini, masyarakat yang berbeda berupaya untuk mencapai jalan dimana mereka dapat menyuarakan suara masing-masing tanpa menimbulkan perpecahan. Aktivitas asosiatif ini bukan didasarkan pada kebijakan tertentu, atau aturan yang diterapkan pemerintah, melainkan terjadi secara natural karena adanya kebutuhan masyarakat untuk saling berinteraksi.

Tiga unsur yang selalu ada dalam aktivitas asosiatif adalah rekognisi, representasi dan partisipasi. Rekognisi adalah tahapan dimana suatu kelompok dapat mengekspresikan identitas mereka yang autentik dengan dukungan pengakuan dan perlindungan dari instansi yang berwenang. Rekognisi sangat penting sebagai bentuk ekspresi identitas tanpa harus menyeragamkan dengan kelompok lain, terutama kelompok dominan (Taylor, 1994).

Representasi merupakan suatu proses dimana identitas suatu kelompok disuarakan dan mengupayakan kelompok lain untuk melakukan persetujuan dan pengakuan atas eksistensi kelompok tersebut. Representasi terdiri atas tiga unsur, yakni kepentingan (interest), opini, dan perspektif. Kepentingan dapat dimaknai sebagai rujukan terhadap identitas diri sendiri dimana suatu kelompok melakukan suatu strategi untuk mewujudkan tujuan dari kelompok tersebut. Disisi lain, opini dapat bermakna sebagai prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan prioritas yang disusun untuk mengekspresikan posisi suatu kelompok agar memutuskan tujuan mana yang akan diwujudkan terlebih dahulu. Sedangkan perspektif mengekspresikan pengalaman dan pemahaman suatu kelompok yang kemudian membentuk opini dan kepentingan mereka (Young, 2000).

Membincang tentang representasi, Mansbrigde (2003) memberikan beberapa bentuk representasi yang bisa dilakukan oleh kelompok tertentu. Model klasik representasi dapat dilihat dari promissory representation (representasi atas dasar perjanjian) yang menempatkan posisi para representatif sebagai agen yang bertanggung jawab atas terwujudnya agenda dan kepentingan yang telah dijanjikan pada para pemilihnya. Berbeda dengan anticipatory representation (representasi antisipatif) yang lebih menekankan posisi representatif untuk melakukan berbagai tindakan yang berorientasi pada pemilihan di masa selanjutnya demi mencapai dukungan. Kedua bentuk representasi tersebut berbeda dengan representasi giroskop (gyroscopic representation) dimana representative tidak mengorientasikan tindakannya pada kepentingan para pemilih secara langsung, namun diharapkan bertindak sesuai dengan ekspektasi para pendukung dengan konsekuensi dapat diganti sewaktu-waktu jika dianggap tidak sesuai dengan agenda dan kepentingan mereka. Bentuk representasi terakhir terwujud dalam representasi pengganti (surrogate representation) dimana representatif bertindak sebagai wakil dari kelompok yang bukan berada dalam wilayah elektoralnya, sehingga antara representatif dan kelompok yang diwakili tidak memiliki keterikatan transaksional.

Unsur ketiga, partisipasi, merujuk pada kapabilitas suatu kelompok untuk dapat mengatur dirinya sendiri sekaligus menempatkan dirinya sebagai perwakilan suara dari kelompok dimana ia berasal (Dagger, 2002). Terdapat tiga tahap dalam konsep partisipasi yakni partisipasi di level privat, sipil, dan politik. Partisipasi privat dilaksanakan dalam internal kelompok. Sedangkan partisipasi di tingkat sipil dilaksanakan dengan mengintegrasikan kelompok tersebut dengan pihak lainnya. Partisipasi politik adalah penyuaraan isu dalam ranah publik agar dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, isu yang menjadi prioritas, kebijakan seperti apa yang harus diambil, serta tanggung jawab masyarakat sipil dalam isu tersebut (Young, 2000).

Pada dasarnya, partisipasi memiliki dua bentuk yakni partisipasi secara langsung dan partisipasi terwakilkan (Hiariej & Stokke, 2017). Partisipasi secara langsung dapat diwujudkan melalui kegiatan asosiasi secara langsung oleh anggota kelompok. Partisipasi dalam bentuk ini dapat dilakukan bahkan oleh individu baik dalam interkelompok maupun antarkelompok. Di sisi lain, partisipasi secara terwakilkan merujuk pada proses penunjukkan delegasi suatu kelompok untuk dapat membawa kepentingan, opini, dan perspektif mereka dalam wilayah publik yang lebih luas.

Menilik pada analisis Ansell.dkk (2020) upaya pengaplikasian inklusi sosial setidaknya akan mengalami dua tahapan proses. Pada tahap pertama, terbentuk faktor yang mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi pada proses inklusi sosial. Pada tahap ini terdapat setidaknya empat unsur yang menjadi motivasi, yakni kepercayaan, insentif, saling keterkaitan, dan tujuan utama dalam kolaborasi. Keempat unsur tersebut memberikan pengaruh yang kuat pada tahap kedua pada pembentukan faktor yang berpusat pada proses inklusi. Dari keempat unsur yang ada, seiring dengan berjalannya proses inklusi sosial, keempat unsur tersebut menjelma pada unsur kepemimpinan yang memfasilitasi kepentingan kelompok, format relasi, dan inklusi strategis.

C. Tentang Monograf

Berangkat dari beragamnya respon yang muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, Center for Religious and Cross Cultural Studies Universitas Gadjah Mada (CRCS UGM) bersama dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daerah Istimewa Yogyakarta (MLKI DIY) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menganalisis berbagai problematika yang mengemuka setelah dua kebijakan tersebut disahkan. Selain itu, FGD yang dihadiri oleh berbagai delegasi dari paguyuban-paguyuban yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta juga ditujukan untuk menganalisis solusi yang bisa dilakukan demi mewujudkan inklusi sosial oleh MLKI DIY

Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, pengumpulan data dilakukan melalui metode in-depth interview kepada para narasumber. In-depth interview sendiri adalah proses dimana peneliti dan informan terlibat dalam wawancara yang mendalam dan bersifat personal. Hal-hal yang menjadi focus utama dalam metode ini adalah berbagai informasi mengenai sudut pandang, ide, program, atau perilaku obyek penelitian. (Boyce & Neale, 2006). Demi menjaga privasi dan keamanan narasumber, maka penulisan nama narasumber akan diganti dengan nomor urut seperti Narasumber 1, Narasumber 2, dan seterusnya. Data-data pendukung didapatkan dari pengumpulan dokumendokumen baik yang berasal dari MLKI, maupun dokumen dari institusi lain.

Sebagai titik awal diskusi mengenai penghayat kepercayaan, bagian pertama diskusi ini berupaya menyajikan ide singkat tentang sejarah eksistensi penghayat kepercayaan beserta dampak berbagai undang-undang terhadap kedudukan penghayat kepercayaan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, diskursus teoritis tentang eksistensi penghayat dan tantangan dalam kehidupan bernegara disajikan secara ringkas.

Selanjutnya, ditampilkan proses panjang perjuangan penghayat kepercayaan untuk mendirikan organisasi tunggal sebagai wadah bagi penghayat kepercayaan secara nasional. Organisasi yang menjadi afliasi bagi penghayat kepercayaan melalui proses transformasi yang panjang sebelum menjadi MLKI pada tahun 2014. Perkembangan yang terjadi pada nama dan bentuk organisasi penghayat kepercayaan seiring sejalan dengan transformasi eklusivitas organisasi penghayat menjadi institusi yang lebih inklusif bagi semua penghayat kepercayaan.

Tantangan terbaru penghayat kepercayaan pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dicantumkan di bagian berikutnya. Pasca disahkannya putusan tersebut, penghayat kepercayaan dihadapkan pada proses renegosiasi identitas demi menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Potensi untuk menjadi kelompok yang diakui secara legal dan terjaminnya hak-hak sebagai warga negara tentu dibarengi dengan munculnya berbagai tantangan bagi penghayat kepercayaan. Tantangan terbesar adalah dengan munculnya berbagai friksi yang menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 secara berbeda sehingga mengakibatkan penghayat kepercayaan terbagi dalam tiga kelompok yang berbeda.

Diskusi berikutnya berusaha memberikan eksplanasi bagaimana penghayat kepercayaan mengatasi friksi yang muncul setelah penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengaplikasian inklusi sosial. Gagasan dan upaya inklusi sosial oleh MLKI berorientasi pada dua arah, tidak hanya diterapkan dalam internal organisasi tetapi juga di ranah kehidupan berkewarganegaraan. Bab ini juga memberikan analisis tantangan pengaplikasian inklusi sosial dua arah dan bagaimana MLKI mengatasinya melalui program “Rumah Bersama”.

Pada bagian penutup, disajikan kembali secara ringkas proses transformasi MLKI hingga upaya MLKI melakukan inklusi dua arah dan solusi untuk mengatasi tantangan yang muncul. Tidak hanya itu, bab ini juga memberikan alternatif teoritis sebagai landasan untuk berbagai riset mengenai perkembangan penghayat kepercayaan di Indonesia.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.