Peran besar MLKI DIY dalam menjembatani negara dengan para penghayat terletak pada posisinya sebagai pengusung agenda yang dicanangkan oleh penghayat kepercayaan. Untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut, MLKI DIY harus berhadapan dengan dua sisi. Di sisi pertama, MLKI DIY memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan menyatukan tujuan utama yang ingin dicapai oleh penghayat kepercayaan. Tanggung Jawab yang diemban oleh MLKI DIY tidaklah mudah mengingat beragamnya kelompok yang eksis dalam internal MLKI DIY. Di lain sisi, MLKI DIY sebagai penghubung antara negara dan penghayat kepercayaan diharuskan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu mewujudkan inklusi sosial.

Strategi yang telah dicanangkan oleh penghayat kepercayaan yang berafliasi dalam MLKI DIY untuk menjadikan organisasi ini sebagai “Rumah Bersama” menunjukkan bahwa tujuan utama MLKI DIY untuk mewujudkan inklusi sosial, baik bagi MLKI DIY sebagai agensi, maupun negara sebagai struktur. Namun, langkah yang seharusnya diambil MLKI DIY agar menjadi suatu agensi yang inklusif tentulah sangat panjang.

Young (2000) menegaskan bahwa yang dinamakan inklusi tidak dapat disederhanakan dengan makna eksistensi kesetaraan secara formal dan abstrak bagi seluruh anggota dalam pemerintahan yang diakui sebagai warga negara. Inklusiftas lebih menitik beratkan pada adanya pemahaman bahwa perbedaan dan divisi sosial dapat mendorong kelompok-kelompok yang berada di situasi yang berbeda untuk menyuarakan kebutuhan, kepentingan, dan perspektif mereka sehingga dapat terwujud dan dipertanggungjawabkan di ranah publik (Young, 2000).

Tataran demokrasi yang bersifat inklusif mensyaratkan adanya tiga aspek yang harus dipenuhi oleh masyarakat yakni adanya rekognisi, representasi, dan partisipasi. Rekognisi merupakan pengakuan terhadap suatu kelompok sebagai bagian dari komunitas tertentu tanpa mengabaikan identitas dari kelompok tersebut. Representasi merujuk kepada proses dimana suara dari semua pihak dapat terwakili dan terdengar dalam diskusi publik. Representasi setidaknya mengharuskan adanya tiga unsur yang terpenuhi, yaitu: kepentingan (interest), opini, dan perspektif. Pemenuhan ketiga unsur tersebut, meski tidak mutlak diamini oleh semua pihak menjadi poin penting keterwakilan suatu kelompok dalam ranah publik.

Young memberikan bentuk ideal dari demokrasi inklusif melalui konsep yang dinamakan rekognisi terhadap perbedaan (differentiated solidarity). Solidaritas terhadap perbedaan menitik beratkan pada konsep bahwa segregasi yang ada di suatu masyarakat dapat ditolerir pada level tertentu (Young 2000). Toleransi terhadap segregasi bukan berarti permisif terhadap perpecahan tanpa upaya penyatuan kelompok yang berbeda. Konsep yang diusung Young ini berfokus pada kesadaran pada eksistensi kelompok yang beragam pada suatu wilayah. Meski terdiri dari beragam kelompok yang dipengaruhi oleh kondisi struktural dan lingkungan, namun dalam tatanan rekognisi terhadap perbedaan, kelompok yang berbeda tersebut memiliki kewajiban untuk tidak hanya menyadari eksistensi kelompok lainnya, tetapi juga kewajiban untuk menjamin yurisdiksi yang adil bagi setiap kelompok (Young, 2000). Kondisi struktural dan lingkungan yang terus menerus menimpa wilayah tersebut mendatangkan konsekuensi bagi kelompok masyarakat yang ada untuk membentuk suatu struktur independen dimana semua kelompok dapat hidup bersama dalam suatu sistem relasi yang mendatangkan kewajiban bagi semua anggotanya untuk terlibat secara aktif.

A. MLKI sebagai Ruang Praktik Inklusi

Penerapan konsep inklusivitas dalam tubuh MLKI dapat dipetakan dalam dua tahap dengan melakukan pemetaan yang kondisi dalam internal MLKI, dan pemetaan solusi yang dapat dimunculkan sebagai respon kondisi tersebut. Peta pertama merupakan pemetaan kondisi dalam internal MLKI menjadi krusial untuk melihat realitas yang ada dalam tubuh MLKI, terutama untuk memetakan representasi dari berbagai kelompok yang ada dalam internal MLKI. Selain itu, pemetaan tersebut menjadi hal penting untuk melihat pola partisipasi yang telah dilakukan oleh MLKI baik partisipasi dalam tataran privat, sipil, dan politik.

Kelompok yang berada dalam naungan MLKI memiliki berbagai keberagaman yang keseluruhannya harus direpresentasikan oleh MLKI. Sebagai institusi yang inklusif, MLKI harus dapat menjadi representasi semua kelompok yang ada di dalamnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang berbeda yang harus direpresentasikan oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, yakni: penghayat “murni”, penghayat “beragama”, dan penghayat personal. Ketiga kelompok tersebut memiliki kepentingan, opini, dan perspektif yang berbeda yang harus direpresentasikan secara imbang.

Kepentingan kelompok penghayat “murni” didasarkan pada sudut pandang mereka tentang defnisi penghayat kepercayaan. Bagi penghayat “murni”, identitas penghayat harus dicantumkan pada KTP sebagai bentuk rekognisi yang legal oleh negara. Tuntutan lain dari penghayat “murni” adalah mendesak penghayat kepercayaan memilih dan mencantumkan identitas mereka sebagai penghayat kepercayaan, tanpa pemberian margin toleransi terhadap penghayat yang masih mencantumkan agama dalam KTP mereka. Opini yang mereka usung adalah untuk memberikan pembeda jelas dan tegas bahwa penghayat kepercayaan memiliki kategori tersendiri yang setara dengan agama.

Di sisi lain, penghayat “beragama” bersikukuh untuk tetap berpegang teguh terhadap dual identity (identitas ganda) mereka yakni sebagai penghayat sekaligus sebagai pemeluk agama. Kepentingan yang mereka usung berfokus pada keberlangsungan identitas yang mereka miliki. Kelompok ini berpendapat bahwa dua identitas baik sebagai pemeluk agama maupun penghayat kepercayaan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Dalam opini penghayat “beragama”, substansi kepenghayatan yang esensial terletak pada perwujudan budi dan perilaku, jauh melampaui identitas dalam KTP.

Kelompok ketiga yang harus direpresentasikan dengan baik adalah para penghayat personal yang lebih memilih untuk tidak terjebak dalam kontestasi identitas. Meski demikian, kepentingan utama penghayat personal adalah untuk mendapatkan rekognisi tanpa harus melampirkan organisasi. Keinginan ini berkebalikan dengan ketentuan yang tercantum dalam blangko F-1.69 pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL yang dengan jelas meminta penyebutan organisasi kepenghayatan tempat berafliasi.

MLKI sebagai organisasi resmi yang menaungi penghayat kepercayaan memiliki kewajiban untuk dapat merepresentasikan semua kepentingan, opini, dan perspektif yang berbeda di internal MLKI tanpa mendiskreditkan salah satu diantaranya. Dari ketiga kelompok yang memiliki kepentingan, opini, dan perspektif yang berbeda dalam menarasikan identitas penghayat, kelompok penghayat “murni” dan penghayat “beragama” berada pada posisi yang kontradiktif. Kelompok “murni” menganggap penghayat “beragama” sebagai penghayat parsial dikarenakan sikap mereka yang tidak tegas dalam menarasikan identitas kepenghayatan. Di sisi yang berbeda, kelompok penghayat “beragama” mengganggap penghayat “murni” sebagai kelompok yang otoriter dan berusaha mendiskreditkan pengejawantahan nilai-nilai kepenghayatan yang berfokus pada budi pekerti dan mementingkan hal artifsial.

Diantara dua kelompok yang saling kontradiktif, kelompok personal menjadi kelompok netral yang mampu memberikan alternatif sikap tanpa menodai kepentingan utama MLKI demi mewujudkan kehidupan penghayat kepercayaan yang inklusif. Hal ini selaras dengan ide Young mengenai rekognisi terhadap perbedaan (differentiated solidarity) yang mementingkan penguatan solidaritas di antara banyak perbedaan. Baik kelompok penghayat “murni” maupun penghayat “beragama” telah sepakat untuk mendahulukan kepentingan MLKI dalam memperjuangkan penghayat kepercayaan secara umum.

Pengejawantahan konsep solidaritas rekognisterhadap perbedaan dapat dilihat dari konsep keanggotaan yang diusung oleh MLKI DIY. MLKI DIY telah menyadari keberagaman penghayat kepercayaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak menerapkan penyeragaman penghayat sebagai syarat menjadi anggota organisasi tersebut. Sebaliknya, MLKI DIY berfokus pada pengintegrasian keberagaman penghayat kepercayaan yang ada di wilayah tersebut. Seperti yang ada dalam konsep rekognisi terhadap perbedaan, MLKI DIY menyusun sistem struktur sebagai fasilitas bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh hak mereka dalam bernegara. Di lain sisi, pembentukan struktur tersebut juga menghadirkan kewajiban bagi para anggotanya untuk mendukung yurisdiksi bagi setiap anggota dari struktur tersebut.

MLKI DIY mengungkapkan rencana strategi mereka dengan mengusung konsep MLKI DIY sebagai “Rumah Bersama”. Seperti yang telah diuraikan, konsep “Rumah Bersama” MLKI DIY terdiri dari beberapa agenda yakni pembentukan kode etik, dan program kerja yang berfokus pada integrasi pada program pemerintah, konsolidasi internal, dan pemaksimalan pengejawantahan undang-undang yang ada.

Konsep MLKI DIY sebagai rumah bersama dapat diuraikan pada dua langkah. Langkah pertama adalah pembentukan kode etik dan langkah kedua dengan melaksanakan program sebagai aplikasi dari program bersama yang diusung.

Selain pembentukan kode etik yang menjadi dasar pengikat bagi anggota MLKI DIY, disusun pula program kegiatan sebagai upaya MLKI DIY meraih inklusiftas bagi kelompok penghayat kepercayaan yang bernaung di dalamnya. Program kerja yang diagendakan dibagi menjadi tiga kegiatan utama, yakni integrasi dengan program pemerintah, konsolidasi MLKI DIY secara internal, dan pemaksimalan pengaplikasian undang-undang serta review bagi undangundang yang mendiskriminasi kelompok penghayat kepercayaan.

Program kerja yang dicanangkan oleh MLKI DIY sesuai dengan program yang dicanangkan oleh MLKI nasional secara luas sebagai strategi penghayat kepercayaan setelah adanya Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 97/ PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL. Untuk mempermudahkan analisis program yang dicanangkan oleh MLKI DIY, dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Konsolidasi MLKI DIY secara internal:

a. Konsolidasi sesama anggota MLKI DIY dan penghayat kepercayaan yang belum terdaftar pada MLKI DIY.

b. Pembentukan berbagai sub-organisasi seperti Puan Hayati, dan Pemuda Penghayat.

c. Sosialisasi organisasi di kalangan internal penghayat kepercayaan.

d. Penguatan kompetensi pada bidang-bidang yang dibawahi oleh MLKI DIY, terutama di bidang pendidikan bagi penyuluh kepercayaan.

2. Integrasi MLKI DIY dengan Pemerintah dan lembaga lainnya:

a. Sosialisasi organisasi MLKI DIY pada instansi pemerintah dan lembaga masyarakat.

b. Pengembangan jaringan kerjasama dengan tiga instansi yakni: pemerintah dan lembaga negara, lembaga non pemerintah, dan lembaga donor (Rencana Strategi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2018).

c. Pengembangan media publik elektronik dan non-elektronik sebagai sarana sosialisasi.

d. Pelaksanaan kegiatan bakti sosial terhadap masyarakat.

3. Pemaksimalan aplikasi Undang-Undang dan review terhadap UndangUndang yang dianggap Mendiskriminasi.

a. Proses inventarisasi organisasi kepercayaan yang berorientasi pada inventarisasi paguyuban penghayat.

b. Pengajuan pemuka kepercayaan sebagai representasi penghayat kepercayaan di instansi pemerintah.

c. Upaya pendaftaran administrasi kependudukan sesuai amanat undangundang.

d. Melakukan review pada kebijakan yang masih diskriminatif pada penghayat kepercayaan.

MLKI DIY sebagai bagian dari representasi penghayat kepercayaan. Pada bab sebelumnya, dijelaskan bahwa representasi secara umum dapat digambarkan melalui tiga unsur yakni kepentingan, opini, dan perspektif. Secara sederhana kepentingan (interest) dapat dimaknai sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok, dalam hal ini tujuan utama yang dituju oleh MLKI DIY adalah untuk mencapai inklusivitas dalam bernegara.

Young (2000) merujuk pada ide yang diusung oleh Anne Phillips (1995) dalam menjelaskan mengenai unsur kedua, yakni opini, yang oleh Phillips disebut sebagai politik ide. Secara sederhana, opini merupakan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan prioritas-prioritas yang diusung oleh agensi yang mempengaruhi pandangannya terhadap bentuk ideal dari suatu kebijakan. Dalam agenda yang diusung oleh MLKI DIY, terlihat jelas bahwa opini yang dibawa adalah tentang rekognisi, akses pelayanan, dan kesetaraan. Ketiga hal utama yang menjadi agenda MLKI DIY tersebut menjadi nilai dasar yang menjadi landasan bagi perjuangan MLKI DIY sebagai representasi penghayat kepercayaan. Sebagai argumen penguat bahwa opini yang diusung oleh MLKI DIY bukan merupakan opini yang bersifat instrumental, dapat terlihat dari kesamaan suara yang menuntut rekognisi terhadap penghayat kepercayaan dari berbagai kelompok penghayat yang berbeda (Narasumber 2, Narasumber 4, & Narasumber 7, Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018; Narasumber 10, wawancara pribadi, 19 September 2018).

Unsur terakhir dalam representasi adalah perspektif yang merujuk pada sumber yang menjadi motor utama untuk mewujudkan ruang publik yang komunikatif dan demokratis (Young, 2000). Perspektif menjadi dasar dari penyatuan berbagai kelompok yang memiliki posisi dan pengetahuan yang berbeda untuk menciptakan pola interaksi agar dapat mewujudkan pengertian satu sama lain. Sesuai dengan yang terjadi dalam internal MLKI DIY yang terdiri dari empat puluh empat paguyuban penghayat kepercayaan yang memiliki afliasi berbeda. Meminjam istilah Tsing (2005) MLKI menjadi penyatuan dari berbagai pecahan (friction) yang sebelum eksistensi MLKI DIY terpecah menjadi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan) dan BKOK (Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Kepercayaan).

Representasi yang dilaksanakan oleh MLKI DIY sebagai agensi dari penghayat kepercayaan dapat dipetakan sebagai gabungan dari unsur-unsur kepentingan, opini, dan perspektif. Tujuan utama dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang inklusif mendorong MLKI DIY merepresentasikannya sebagai agensi yang bersikap inklusif secara internal maupun eksternal.

Sebagai agensi dari kelompok penghayat kepercayaan, strategi dari MLKI DIY harus dapat menjadi representasi dari kelompok penghayat kepercayaan sekaligus sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan sipil, tidak hanya dalam internal MLKI DIY tetapi juga dengan kelompok selain penghayat.

Representasi penghayat kepercayaan yang diusung oleh MLKI DIY merupakan sinergi dari kepentingan, opini, dan perspektif. Representasi ini yang kemudian memungkinkan MLKI DIY untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Dagger (2002) memberikan landasan mengenai bentuk partisipasi ideal yang mengharuskan suatu kelompok dapat mengatur dirinya sendiri sekaligus berperan aktif dalam kehidupan publik sebagai suatu kesatuan. Hiariej dan Stokke (2017) memberikan dua bentuk partisipasi yang memungkinkan diusung oleh seorang warga negara, yakni partisipasi secara langsung dan partisipasi terwakilkan. Kedudukan MLKI DIY sebagai representasi penghayat kepercayaan merupakan bentuk dari partisipasi terwakilkan. Posisi MLKI DIY sebagai organisasi yang menjembatani pemerintah dan penghayat kepercayaan mengharuskan MLKI DIY berpartisipasi aktif dalam formulasi kebijakan yang menyangkut penghayat kepercayaan. Di sisi yang lain, MLKI DIY memiliki kewajiban untuk melakukan self-organizing terhadap kelompok kepercayaan yang terafliasi di dalamnya. Konsep yang diusung oleh Young sangat membantu dalam menganalisa konsolidasi MLKI DIY untuk menciptakan inklusivitas internal.

Konsolidasi internal MLKI DIY dapat diwujudkan melalui berbagai aspek yang mengedepankan tujuan utama mewujudkan inklusi dalam tubuh MLKI DIY. Langkah ini penting mengingat perpecahan yang terjadi setelah terbitnya Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No 471.14/10666/DUKCAPIL. Kesolidan internal MLKI DIY sangat diperlukan sebagai antisipasi perpecahan yang mungkin terjadi, dengan adanya kesolidan internal, inklusi akan tercipta dan mampu memperkuat MLKI DIY sebagai representasi penghayat kepercayaan sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam meregulasi penghayat.

Perwujudan inklusi dalam MLKI DIY terlihat dari rekognisi keberagaman penghayat kepercayaan yang terintegrasi dengan MLKI DIY. Keberagaman tersebut tidak selayaknya dibuat homogen dengan memaksakan penghayat kepercayaan mengambil satu bentuk kepercayaan, namun dengan mengakui eksistensi keberagaman tersebut. Dengan adanya kesadaran akan keberagaman, anggota MLKI DIY memiliki motivasi untuk berinteraksi dan menemukan bentuk solidaritas tanpa mendiskreditkan keberagaman tersebut. Solidaritas dalam internal MLKI DIY dapat terwujud setelah terwujudnya rasa keterikatan dari masing-masing unsur yang berada di dalamnya.

Young (2000) mengajukan dua bentuk keterikatan yang mampu membuat suatu kelompok menarasikan keberagamaannya menjadi suatu solidaritas, yakni keterikatan sosial (social affnity) dan keterikatan kultural (cultural affnity). Dalam kasus MLKI DIY, keterikatan sosial yang mengikat anggota tak terlepas dari posisi sosial yang dimiliki oleh anggota MLKI DIY. Posisi sosial tersebut dapat ditelaah menjadi dua, yakni posisi sosial sebagai ekspresi yang dilakukan secara sadar (positioning) oleh anggota MLKI DIY dan posisi yang didapat dari pihak luar yang menempatkan mereka di tempat tertentu (positioned).

Anggota MLKI DIY memiliki kesadaran untuk mengekspresikan dirinya sebagai penghayat kepercayaan. Posisi yang mereka expresikan sebagai penghayat kepercayaan tentunya bukan suatu wacana yang dipaksakan, melainkan diambil secara sadar oleh para pelakunya. Sesuai dengan AD/ ART MLKI DIY, keanggotaan MLKI DIY bersifat sukarela, dalam arti MLKI DIY tidak melakukan pemaksaan terhadap kelompok penghayat kepercayaan untuk bergabung (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014). Namun demikian, demi menciptakan konsolidasi yang solid antar sesama penghayat kepercayaan, MLKI DIY memberikan rekomendasi kepada penghayat kepercayaan untuk berafliasi dalam organisasi tersebut. Hal ini, selain untuk memperkuat MLKI DIY secara internal juga untuk lebih mudah mendistribusikan regulasi pemerintah kepada penghayat kepercayaan.

Posisi yang diekspresikan oleh anggota MLKI DIY dalam ranah publik membuat pihak di luar MLKI mengidentifkasi mereka sebagai suatu kesatuan. Sesuai konsep yang dinyatakan oleh Young (2007) bahwa suatu kelompok masyarakat dapat diidentifkasi sebagai anggota kelompok tertentu karena memiliki keterikatan dengan anggota lainnya. Paguyuban-paguyuban yang berafliasi dengan MLKI memiliki keterikatan sosial sebagai kelompok penghayat kepercayaan di bawah satu organisasi yang berbadan hukum.

Hal ini senada dengan konsep milik Stokke yang menyatakan keanggotaan merupakan pembeda utama antara orang dalam (insider) dan orang luar (outsider) dalam suatu komunitas (Hiariej & Stokke, 2017). Lebih lanjut, Hiariej dan Stokke menjelaskan keanggotaan terhadap komunitas tertentu berkaitan erat dengan konsep inklusi yang diusung oleh suatu kelompok. Menurutnya, konsep inklusi dapat bervariasi sesuai dengan perubahan waktu, namun kriteria utama yang tidak berubah adalah adanya rekognisi dengan segala konsekuensinya.

Selain posisi yang secara sadar diekspresikan oleh MLKI DIY sebagai penghayat kepercayaan, anggota MLKI DIY juga diposisikan oleh negara sebagai kelompok yang belum dianggap setara dengan kelompok beragama. Ketidaksetaraan tersebut tertuang pada format KTP dan KK yang dikhususkan untuk para penghayat kepercayaan. Seperti telah diuraikan sebelumnya, KTP dan KK yang diinstruksikan oleh Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/2016 merupakan hasil dari negosiasi yang dilakukan oleh negara dan kelompok agama mayoritas. Pemosisian yang diterima oleh kelompok penghayat kepercayaan terutama yang berafliasi dalam MLKI DIY membuat mereka berinteraksi dan berbagi kondisi sehingga menciptakan keterikatan secara sosial. Kedudukan penghayat kepercayaan yang diposisikan oleh negara membuat mereka menciptakan suatu kesolidan yang mengarahkan mereka ke tujuan utama yang ingin dicapai, yakni kesetaraan sebagai warga negara Indonesia.

Selain keterikatan sosial, kelompok penghayat kepercayaan dalam MLKI DIY juga memiliki keterikatan secara kultural. Secara eksplisit, keterikatan kultural mereka terbentuk oleh form keyakinan yang mereka anut, yakni kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meski dalam berbagai bentuk kepercayaan yang berbeda, kelompok penghayat kepercayaan berbagi satu kategori dalam defnisi yang dibentuk oleh negara. Keterikatan ini diperkuat oleh Anggaran Dasar yang dikukuhkan dalam Akta Pendirian Perkumpulan “Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia”. Anggaran Dasar tersebut secara tegas mensyaratkan anggotanya untuk menjaga hakikat dan kemurnian sebagai penghayat kepercayaan (Anggaran Dasar, 2017). Narasi tentang menjaga kemurnian ajaran penghayat kepercayaan juga tertuang dalam Rencana Strategi yang disusun pada saat Rapat Kerja Nasional Tahun 2018 pada 9-10 November 2018 (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa Indonesia, 2018).

Keterikatan kultural sesama penghayat kepercayaan dalam MLKI DIY diperkuat oleh visi mereka yang tertuang dalam slogan Memayu Hayuning Bawana, yang bermakna:

“Berusaha menciptakan kehidupan pribadi maupun kebersamaan yang aman, damai, tentram dan bahagia dan sejahtera agar tercapai keselamatan dunia.” (Anggaran Dasar Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014).

Sesanti pengabdian ini diperjelas dalam Rencana Strategi MLKI DIY Tahun 2018 dengan memberikan eksplanasi lebih jauh:

“… dengan melestarikan dan mengamalkan perikehidupan kemanusiaan yang berbudi pekerti luhur, sebagai manusia Indonesia seutuhnya, dalam mencapai cita-cita masyarakat adil, dan makmur serta sejahtera lahir batin, tata tentrem, kerta raharja.” (Rencana Strategis Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2018).

Sesanti pengabdian tersebut menegaskan keterikatan kultural sebagai penghayat kepercayaan yang merujuk pada hakikat penghayat kepercayaan yang dirumuskan pada Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 1981. Secara singkat hakikat penghayat kepercayaan adalah penganut yang menghayati (yang terwujud dalam laku spiritualitas batin). Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran jiwa dan rohani. Penghayat kepercayaan juga memiliki tiga keterikatan utama yakni Keyakinan Mengenai Entitas Tuhan, Ekpresi Keyakinan dalam Perilaku, dan Pengamalan Nilai-Nilai Budi Luhur kepercayaan masing-masing (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, 2017).

Keterikatan kultural penghayat kepercayaan berkaitan erat dengan keterikatan sosial yang telah diuraikan sebelumnya. Penghayat kepercayaan tidak hanya terikat oleh adanya visi dan defnisi kelompok warganegara yang sama, tetapi juga keterikatan sebagai bagian dari negara Indonesia. Poin menarik yang dikemukakan dalam sesanti tersebut adalah kesadaran terhadap kedudukan penghayat kepercayaan untuk tidak hanya menjalankan kepercayaan mereka secara sungguh-sungguh namun juga menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Hal ini sesuai ide Brubaker yang dielaborasi oleh Hiariej dan Stokke tentang defnisi komunitas nasional yang didasarkan oleh keterikatan etnis-kultural dan yuridis-politis (Hiariej & Stokke, 2017).

Keterikatan sosial dan kultural tersebut menjadi landasan dalam aktivitas asosiasi antar penghayat kepercayaan dalam MLKI DIY. Aktivitas asosiasi yang dilaksanakan oleh penghayat kepercayaan mengantarkan mereka berinteraksi secara sadar dan tanpa paksaan dalam satu lingkup komunitas yakni MLKI DIY. Dari interaksi tersebut, penghayat kepercayaan dalam MLKI DIY berusaha merumuskan suatu wacana yang dapat memperkuat solidaritas internal mereka. Aktivitas asosiasi tersebut menjadi suatu ekspresi yang terwujud pada representasi dan partisipasi internal dalam MLKI DIY.

Baik representasi maupun partisipasi memiliki tujuan akhir untuk mencapai inklusivitas dalam internal MLKI DIY. Inklusi dalam tubuh MLKI DIY akan menciptakan suatu solidaritas yang mampu mempersiapkan MLKI DIY dalam menghadapi berbagai kebijakan dari negara sebagai suatu organisasi yang solid. Penguatan representasi dalam internal MLKI DIY dilaksanakan melalui konsolidasi internal untuk memperkuat organisasi, dan melakukan upaya pembentukan sub organisasi seperti Puan Hayati dan Pemuda Penghayat.

Konsolidasi dalam internal MLKI DIY menjadi salah satu agenda yang terus menerus muncul baik dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, maupun dalam rencana strategi. Pentingnya konsolidasi internal sangat terasa setelah terbitnya Putusan MK dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri. Tak dapat dipungkiri bahwa kedua kebijakan tersebut menciptakan perpecahan dan menimbulkan tensi dalam internal MLKI DIY. Seperti yang diuraikan sebelumnya, kategorisasi penghayat kepercayaan yang muncul akibat penerbitan KTP dan KK membuat masing-masing kategori memiliki arogansi dalam pernyataan sikapnya. Konsolidasi internal dilakukan untuk menjembatani ketiga macam kategori tersebut dapat melakukan penyeragaman bentuk identitas penghayat yang terafliasi dalam MLKI DIY. Hal ini sesuai dengan ide yang disampaikan oleh Young bahwa bentuk ideal inklusi bukanlah penyeragaman, melainkan rekognisi terhadap perbedaan (differentiated solidarity).

Langkah lain sebagai upaya representasi penghayat adalah dengan pembentukan sub-organisasi penghayat yang berfokus pada satu fokus tertentu. Wacana ini semakin mengemuka selepas diadakannya Rapat Kerja Nasional 2018 sebagai bentuk penguatan internal MLKI DIY. Sub organisasi Puan Hayati misalnya, telah dikukuhkan di tingkat nasional pada pembukaan Rapat Kerja Nasional MLKI DIY 13 Mei 2017 di Sanggar Sapta Darma, Jl. Surokarsan MG II/472, Yogyakarta(mlki.or.id). Konsolidasi Puan Hayati di tingkat Provinsi direpresentasi di tingkat pusat dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Pertama Puan Hayati yang diselenggarakan di Bromo Meeting Room Hotel Aria Centra Surabaya pada 12 Mei 2018. Rapat Kerja Nasional tersebut mendorong upaya konsolidasi Puan Hayati di masing-masing wilayah Provinsi. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, pembentukan Puan Hayati secara intensif baru dimulai sejak tanggal 28 Desember 2018 (Narasumber 6, wawancara pribadi, 17 Desember 2018).

Sub-organisasi lain yang menjadi fokus konsolidasi adalah Pemuda Penghayat. Pembentukan organisai pemuda penghayat telah dilakukan sejak tahun 2016 dengan diadakannya Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Denpasar pada tanggal 27 September 2016. Agenda tersebut difokuskan untuk pengenalan nilai kepercayaan dan penyusunan rencana strategi bagi pemuda penghayat dalam mengaplikasikan nilai kepenghayatan (kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2016). Keberlanjutan agenda yang dicanangkan pada saat itu masih belum mengalami progress yang jelas. Hal utama yang menjadi penghambat adalah kuantitas penghayat kepercayaan yang berumur di bawah 45 tahun sesuai dengan kriteria pemuda penghayat kepercayaan. Meskipun keberlanjutan pembentukan pemuda penghayat belum mengalami progress signifkan, namun peran pemuda penghayat terlihat jelas di bidang pendidikan penghayat mengingat saat ini kriteria penyuluh penghayat haruslah berusia di bawah 50 tahun (Narasumber 6, wawancara pribadi, 1 Desember 2018). Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, jumlah penyuluh penghayat tercatat empat orang dari berbagai wilayah.

Representasi harus bersanding dengan partisipasi dalam menciptakan inklusi. Partisipasi dalam internal MLKI DIY diekspresikan dalam dua jenis program, yakni program rutin dan spontan. Program rutin MLKI DIY telah dicanangkan dalam AD/ART yang terdiri dari musyawarah rutin di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Di lain sisi, program spontan diadakan sesuai kebutuhan dan kepentingan MLKI DIY masing-masing daerah.

Dalam partisipasi berbentuk program rutin, anggota MLKI DIY diharuskan berinteraksi dan membahas hal-hal yang diperlukan sesuai dengan waktu dan keadaan. Dalam pertemuan rutin tersebut hal utama yang dibahas adalah program jangka pendek dan analisis peluang serta masalah yang berkaitan dengan program tersebut (Narasumber 5, wawancara Pribadi, 12 Januari 2019). Program rutin dalam agenda MLKI DIY menjadi salah satu bentuk interaksi yang dibutuhkan dalam proses konsolidasi internal terutama pada proses penyamaan sikap dalam menghadapi permasalahan organisasi.

Program yang bersifat spontan diadakan sebagai bentuk reaksi dari berbagai isu tertentu yang belum tercakup dalam program rutin mereka. Salah satunya adalah konsolidasi internal yang dilakukan oleh MLKI DIY Kabupaten Kulon Progo yang dilaksanakan di Paguyuban Tulis Tanpo Papan pada 18 Februari 2018. Program yang diinisiasi oleh MLKI DIY Kabupaten ini bertujuan untuk sosialisasi organisasi MLKI DIY juga upaya perekrutan berbagai paguyuban yang belum terafliasi dengan MLKI DIY.

Kegiatan lain yang tidak termasuk dalam program rutin adalah adanya pengambilan dokumentasi audio visual tentang ritual Paguyuban Bawanatata. Tujuan utama dokumentasi audio visual ini untuk pengarsipan yang digagas oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agenda yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2018 tersebut bertempat di Sendang Semanggi Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul.

Untuk dapat menjadi representasi dari penghayat kepercayaan sekaligus melaksanakan partisipasi dalam ranah publik, MLKI mencoba mengaplikasikan inklusi sosial yang telah dibina secara internal. Inklusi sosial ini sangat krusial untuk diterapkan sebagai respon atas regulasi pemerintah. Dengan kesolidan internal yang telah berhasil dibina dengan baik, akan memperlancar survival strategy MLKI dalam menghadapi kebijakan negara yang bersifat dinamis. Upaya perwujudan inklusi oleh MLKI dalam kehidupan bernegara bukan berarti MLKI memiliki kekuasaan untuk mengintervensi pemerintah, melainkan dengan mencanangkan langkah yang adaptif sehingga MLKI dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah, tanpa menghilangkan identitas mereka sebagai organisasi yang independen dalam meregulasi anggotanya.

MLKI menegaskan bahwa penghayat kepercayaan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga negara yang lain. Dengan demikian, sudah selayaknya penghayat kepercayaan memperoleh hak yang setara dalam hal representasi, rekognisi, dan distribusi. Untuk lebih mempertegas, MLKI menarasikan kesamaannya dengan warga negara Indonesia lain. Sesuai konsep yang diusung Young, penghayat kepercayaan memiliki keterikatan secara sosial dan kultural dengan warga negara Indonesia lain. Keterikatan secara sosial tentu sebagai warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterikatan ini telah dilegalkan pula dengan adanya penerbitan KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan. Dengan adanya dua dokumen resmi yang menginstruksikan legalisasi resmi terhadap penghayat kepercayaan semakin memperkuat kedudukan penghayat kepercayaan di mata negara. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memberikan ruang bagi representasi, merekognisi, dan melaksanakan distribusi penghayat kepercayaan. Di lain sisi, penghayat kepercayaan juga dibebani kewajiban untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berkewarganegaraan.

Keterikatan lain yang menyatukan penghayat kepercayaan dengan kelompok warga negara lain adalah keterikatan secara budaya (culture). Warga negara Indonesia tidak dapat dijadikan homogen seperti konsep yang pernah dianggap ideal pada masa lalu (Hiariej & Stokke, 2017) mengingat warga negara Indonesia yang amat beragam. Pedoman yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika berfokus untuk menjadikan perbedaan menjadi identitas nasional (Farisi, 2014).

Berdasarkan motto Bhinneka Tunggal Ika, MLKI menempatkan diri mereka sebagai salah satu dari keragaman yang memberikan identitas nasional Indonesia. MLKI tidak berusaha mentransformasikan diri sebagai kelompok dominan dan berupaya melakukan survival strategy dengan beradaptasi dengan perkembangan yang dinamis. Namun yang perlu digaris bawahi, strategi yang dilakukan oleh MLKI bukan berarti berusaha menjadi homogen dengan identitas kelompok dominan, melainkan dengan mengusung agenda mereka melalui pendekatan yang lebih dinamis. Upaya-upaya tersebut terekspresikan pada representasi dan partisipasi yang dilakukan oleh MLKI DIY.

Melalui kedua langkah tersebut, baik representasi dan partisipasi, MLKI melakukan kegiatan asosiatif dengan kelompok lain dalam kehidupan bernegara. Kegiatan asosiatif disini dimaknai sebagai bentuk interaksi MLKI dengan kelompok lain dalam kehidupan bernegara. Kegiatan asosiatif yang dilaksanakan oleh MLKI terbagi dalam dua tujuan, yakni representasi, dan partisipasi.

Representasi yang dilakukan oleh MLKI menekankan pada kedudukannya sebagai wajah dari penghayat kepercayaan di Indonesia. Hal ini tertuang dengan jelas pada Pasal 7 dan 9 pada Anggaran Dasar MLKI. Melalui kedua pasal tersebut dijelaskan MLKI memposisikan dirinya sebagai representasi penghayat kepercayaan dengan cara menjadi jembatan penghubung antara penghayat kepercayaan dan pemerintah. Dalam hal ini, MLKI tidak sematamata menjadi subordinat sekaligus perpanjangan tangan pemerintah, melainkan memiliki independensi yang kuat untuk mengatur internal organisasi sekaligus menjadi mitra yang baik dengan pemerintah.

Sebagai mitra pemerintah, MLKI memiliki kuasa untuk meneruskan mandat pemerintah kepada penghayat kepercayaan. Kuasa yang disematkan kepada MLKI diantaranya untuk membantu proses inventarisasi paguyuban penghayat kepercayaan dan sertifkasi pemuka penghayat (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014) memberikan rekomendasi untuk merubah identitas keagamaan, menyelenggarakan pendidikan kepercayaan kepada penghayat yang masih berusia sekolah. Melalui peran-peran tersebut, Majelis MLKI dapat melakukan partisipasi melalui kegiatan asosiatif ke dua arah, yakni kepada penghayat kepercayaan sekaligus kepada pemerintah.

Kegiatan asosiatif yang dilakukan oleh MLKI sebagai upaya partisipasi dalam kehidupan bernegara dapat diklasifkasikan menjadi dua bentuk, yakni bentuk formal dan non-formal. Bentuk partisipasi secara formal yang dilakukan oleh MLKI dapat didefnisikan sebagai suatu kegiatan interaksi ekstra-formal. Term ini merujuk pada segala kegiatan yang terjadi di luar institusi pemerintahan namun masih berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Miller & Demir, 2007). Sedangkan bentuk partisipasi informal yang dilakukan oleh MLKI merupakan refleksi dari ide Varshney tentang keterikatan sipil (civic engagement). Bentuk partisipasi ini merujuk pada sistem keterikatan yang terjadi di kalangan sipil dan independen dari negara( Varshney, 2002).

Kegiatan formal yang dilakukan oleh MLKI adalah dengan cara melakukan berbagai audiensi dan inisiasi kerjasama dengan lembaga pemerintahan. Audensi pertama yang dilakukan oleh MLKI DIY adalah mengenalkan susunan organisasi kepada jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bina Mental Spiritual Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2017. Upaya sejenis ini kemudian berlanjut pada tanggal 2 Agustus 2018 dan 15-16 Agustus 2018 dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tanggal 22 Oktober 2018 dengan Wagub KPAA Paku Alam X (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018).

Bentuk audiensi secara formal dengan institusi pemerintah merupakan bentuk partisipasi aktif MLKI sebagai salah satu komunitas kebijakan. Pentingnya peran suatu komunitas kebijakan adalah sebagai kelompok yang memungkinkan pemberian akses kepada kelompok yang terdampak kebijakan sekaligus memiliki kepentingan di dalamnya (Miller & Demir, 2007). MLKI sebagai komunitas kebijakan dalam proses partisipasi formal tidak memiliki kekuasaan untuk mengintervensi pemerintah, tetapi sebagai institusi kontrol untuk memastikan kepentingan mereka dapat difasilitasi secara maksimal oleh pemerintah.

Menyadari pentingnya upaya integrasi dengan lembaga pemerintahan, MLKI juga mencanangkan program inisiasi kerjasama lanjutan dengan berbagai instansi pemerintah dalam rencana strategi yang mereka susun. Tujuan dari rencana strategi tersebut berfokus pada dua hal, yakni untuk melakukan review lanjutan terhadap berbagai undang-undang yang mendiskriminasi penghayat kepercayaan yang masih berlaku, dan untuk mendegradasi pandangan BAPORPAKEM yang menempatkan penghayat kepercayaan sebagai kelompok yang harus dimonitoring. Tujuan jangka panjang yang dicanangkan oleh MLKI adalah untuk berintegrasi dengan BAPORPAKEM dan menempatkan diri di Kementerian Agama Republik Indonesia(Narasumber 5, dalam Focus Group Discussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).

Di sisi lain, partisipasi non-formal MLKI DIY lebih berfokus pada penjalinan kerjasama dengan institusi non-pemerintah dan masyarakat sipil. Meminjam istilah yang diajukan oleh Varshney tentang jenis engagement, partisipasi MLKI DIY dapat digolongkan sebagai bentuk intercommunal engagement (Varshney, 2002). Namun, tidak senada dengan Varshney yang menekankan pada kategori berdasarkan etnis, engagement yang dilakukan oleh MLKI berdasar pada organisasi dan asosiasi terhadap kelompok tertentu.

Bentuk partisipasi interkomunal yang telah dilakukan oleh MLKI adalah pertemuan dengan SRILI pada 15 Maret 2018, dan dengan GusDurian pada tanggal 11 Agustus 2018. Kedua kegiatan ini merupakan bentuk performa agenda MLKI agar dapat terintegrasi dengan organisasi kemasyarakatan lain. Langkah asosiatif kepada dua organisasi ini adalah langkah tepat mengingat SRILI dan GusDurian adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki reputasi yang memperjuangkan hak-hak bagi kelompok marginal, termasuk kelompok minoritas agama (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018).

Selain usaha untuk menjalin kerjasama dengan organisasi tertentu, MLKI juga mencanangkan program yang menyasar kelompok sipil secara umum. Dalam rencana strategi yang disusun setelah Rapat Kerja Nasional, MLKI bersepakat untuk menginisiasi kegiatan bagi sosial masyarakat melalui berbagai program. Program-program tersebut adalah dengan mengadakan bantuan kepada korban bencana alam, melaksanakan kerja bakti dengan masyarakat, melakukan program donor darah, dan melaksanakan program pengobatan alternatif (Rencana Strategi Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2018).

Program-program pembauran dengan organisasi masyarakat dan masyarakat sipil adalah upaya yang tepat untuk membentuk solidaritas dalam bentuk keterkaitan sipil (civic engagement). Putnam dengan tegas menjelaskan pentingnya keterkaitan sipil di dalam pola interaksi masyarakat. Putnam memberikan empat dampak yang menguntungkan dengan adanya keterkaitan sipil, yakni:

  1. Dengan adanya keterkaitan sipil akan mempersulit oknum yang berusaha merusak jalinan komunitas pada masyarakat sipil.
  2. Keterkaitan sipil memperkuat komunikasi timbal balik di masyarakat sehingga meminimalisir kesalahpahaman.
  3. Memfasilitasi informasi dan meningkatkan arus informasi sehingga kepercayaan antar kelompok semakin kuat.
  4. Menjamin kesuksesan kolaborasi yang digagas antarkelompok dalam masyarakat (Putnam, 1993).

Respon MLKI DIY terhadap berbagai keputusan pemerintah melalui partisipasi dan representasi organisasi menunjukkan strategi bertahan MLKI DIY bukan mengambil bentuk resistensi, tetapi lebih pada upaya inisiasi terciptanya inklusi bagi kelompok penghayat kepercayaan. MLKI DIY tidak secara tegas mengambil posisi sebagai rival dari pemerintah, melainkan sebagai mitra pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk meregulasi penghayat kepercayaan di naungannya, sekaligus menyampaikan aspirasi kelompok penghayat kepercayaan kepada pemerintah. Posisi strategis MLKI DIY sebagai komunitas kebijakan diperkuat dengan berbagai program yang menarasikan MLKI DIY sesuai kapasitasnya untuk menuju pada inklusi.

Keterlibatan anggota MLKI dalam program rutin maupun spontan menjadi satu hal krusial yang harus terus dibina. Pelibatan anggota MLKI dalam program rutin yang selama ini dilakukan sebagian besar bersifat delegatif, yakni dengan hanya pelibatan presidium baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi. Elit dari MLKI masih memiliki wewenang yang besar dalam keberlanjutan nasib MLKI dan paguyuban yang berada di bawah naungannya. Anggota yang tidak termasuk dalam presidium lebih sering mengikuti kegiatan spontan yang memang tidak dikhususkan untuk anggota tertentu.

Partisipasi delegatif anggota MLKI menjadi bukti masih kuatnya budaya patron-client di dalam tubuh MLKI dan paguyuban yang menjadi anggotanya. Seperti dinyatakan oleh Scott, pola patron-client adalah pola hubungan timbal balik dimana individu yang memiliki kedudukan sosial dan atau ekonomi yang lebih tinggi menawarkan pengaruhnya untuk melindungi individu yang berkedudukan di bawahnya dengan imbalan dukungan hingga pemberian asistensi (Scott, 2009). Pola hubungan ini membuat konsolidasi internal dalam masing-masing paguyuban dapat dikontrol dengan baik selama patron mereka dilibatkan secara aktif dalam kegiatan MLKI. Program pertemuan rutin presidium merupakan contoh bagaimana elit penghayat kepercayaan memiliki peran dalam upaya inklusi.

Kuatnya pola interaksi patron-client pada paguyuban penghayat menimbulkan potensi pelaksanaan pengaturan internal organisasi yang dikenal dengan istilah self-policy. Istilah ini diajukan oleh Laitin yang merujuk kepada suatu mekanisme yang mewujudkan harmoni dalam internal suatu komunitas (Tadjoeddin, 2004). MLKI telah menegaskan bahwa mandat untuk mengatur urusan internal dalam paguyuban terletak pada paguyuban itu sendiri. Hal ini dilegitimasi oleh Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi “… dan tidak mencampuri urusan internal anggotanya, sepanjang arahnya memenuhi kriteria Ketuhanan” (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2014).

Meminjam istilah yang diajukan oleh Tadjoeddin, upaya konsolidasi yang diagendakan oleh anggota presidium dapat dikatakan sebagai elite integration. Perwujudan elite integration ditandai sedikitnya dua karakteristik, yakni adanya konsensus di antara para elit, dan eksistensi jalinan kerjasama antar elit yang bersifat inklusif dan ekstensif (Tadjoeddin, 2004). Eksistensi integrasi elit dalam upaya perwujudan inklusi di dalam internal MLKI adalah langkah strategis untuk dapat menyatukan berbagai paguyuban yang berbeda tanpa harus menginisiasi

B. MLKI dan Advokasi Inklusi Sosial (Kebijakan, Layanan, dan Penerimaan Sosial)

Indonesia, sebagai suatu negara yang berdaulat telah memiliki konsep ideal perwujudan inklusi bagi seluruh warga negaranya. Inklusi tersebut terwujud dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi perwujudan solidaritas dalam perbedaan. Dalam falsafah negara tersebut, negara dengan tegas menyebutkan adanya berbagai perbedaan dan membawa perbedaan yang ada sebagai suatu potensi yang memperkaya bangsa Indonesia (Farisi, 2014).

Bhinneka Tungggal Ika adalah modal utama bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan solidaritas di antara perbedaan warga negaranya. Konsep bhinneka tunggal ika dapat tercipta dan terwujud karena adanya keterikatan di antara seluruh warga negara Indonesia, baik keterikatan secara kultural maupun secara sosial. Keterikatan sosial yang mengikat dalam kehidupan bernegara adalah adanya kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang terlindungi secara hukum.

Selain keterikatan secara sosial, warga negara Indonesia juga dipersatukan melalui keterikatan secara kultural. Keterikatan secara kultural terbentuk sejak lama melalui proses panjang sejarah pembentukan negara Indonesia. Bukti paling nyata adanya keterikatan kultural adalah pelaksanaan Sumpah Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Deklarasi sumpah pemuda menjadi titik awal pengikat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Hal ini dikarenakan inisiasi adanya sumpah pemuda tidak hanya dilakukan oleh satu suku bangsa tertentu, tetapi dipelopori oleh pemuda dari berbagai suku bangsa yang telah memiliki kesadaran sebagai bagian dari satu bangsa tunggal, yakni Indonesia.

Negara, memberi perlindungan terhadap semua warga negara Indonesia melalui berbagai kebijakan. Persamaan kedudukan sebagai warga negara Indonesia tertuang jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional Republik Indonesia. Pasal 27 dengan jelas memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa bisa diintervensi. Persamaan kedudukan ini juga ditegaskan dalam Pasal 28E Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 28I pun memberikan jaminan bahwa setiap warga negara akan mendapatkan perlindungan dari sikap diskriminatif dan mendapatkan jaminan perlindungan untuk mengekspresikan identitas budaya. Kesemua pasal tersebut dipertegas oleh pasal 29 sebagai jaminan kepada warga negara untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Ristekdikti. 1999. Undang-Undang Dasar 1945).

Undang-undang yang menjamin kesetaraan bagi semua warga negara Indonesia merupakan suatu instrumen pasif, sehingga membutuhkan keterlibatan dari warga negara Indonesia sebagai pihak yang aktif dalam pelaksanaannya. Keterlibatan warga negara tersebut dilakukan melalui tiga hal yakni rekognisi, representasi, dan partisipasi. Secara sederhana, rekognisi dimaknai sebagai pengakuan terhadap individu maupun kelompok demi memberi jaminan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam interaksi sosial (Fraser, 1997). Pemberian jaminan terhadap warga negara Indonesia terwujud dalam bentuk pengakuan melalui dokumen resmi negara dengan prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Peraturan tentang kependudukan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 dan 27. Dan diatur dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1.

C. Rekognisi

Rekognisi menjadi awal dari pemenuhan hak-hak warga negara yang lain yaitu representasi, dan partisipasi. Representasi adalah upaya untuk menyakinkan orang lain terhadap kepentingan, opini, dan perspektif dari individu atau kelompok (Young, 2000). Dalam kehidupan bernegara, Indonesia menjamin adanya representasi dari warga negaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28. Dalam pasal tersebut, jaminan yang diberikan oleh negara adalah jaminan untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasinya baik secara individu dan komunal. Dalam Undang-Undang Dasar, pengaturan mengenai representasi secara simbolistik melalui Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum (Ristekdikti. 1999. Undang-Undang Dasar 1945).

Hal terakhir yang harus dipenuhi oleh warga negara dalam kehidupan bernegara adalah partisipasi yang merujuk pada kemampuan mereka untuk mengatur diri mereka sendiri (Dagger, 2002). Partisipasi sendiri terbagi atas beberapa tahapan yakni partisipasi di area privat, sipil, dan politik( Young, 2000). Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar rujukan hukum di Indonesia telah menjamin partisipasi warga negaranya dalam bidang ekonomi, sosial, agama-budaya, dan politik. Jaminan tersebut diatur dalam bab VIIB Pasal 22E tentang Pemilihan Umum, bab XI Pasal 29 tentang Agama, bab XIII Pasal 31 dan 32 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, dan bab XIV Pasal 33 dan 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Ristekdikti. 1999. Undang-Undang Dasar 1945).

Secara de jure kebijakan-kebijakan yang diputuskan di Indonesia telah menarasikan adanya keberagaman dan perlindungan terhadap keberagaman tersebut. Namun secara de facto berbagai peraturan justru dapat dimanipulasi untuk mendukung salah satu kelompok dan mendiskreditkan kelompok lain terutama para minoritas. Dalam konteks kehidupan penghayat kepercayaan, beberapa undang-undang mengalami penafsiran yang begitu berbeda. Undangundang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 menjadi salah satu dasar legitimasi diskriminasi terhadap kelompok penghayat kepercayaan mengingat Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 3 secara spesifk menjadikan penghayat kepercayaan sebagai objek hukumnya.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 dan diperkuat dengan KUHP Nomor 156a mendakwa siapa saja yang melakukan penodaan agama dengan hukuman maksimal lima tahun penjara. Pada kedua undang-undang tersebut yang menjadi polemik utama adalah defnisi dan klasifkasi tentang “penodaan”. Pasal 1 tentang “…kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatankegiatan keagamaan dari agama itu” (Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009) dapat ditafsirkan dengan penafsiran yang beragam. Terlebih lagi, penghayat kepercayaan pada saat itu masih harus berafliasi dengan salah satu dari enam agama resmi di Indonesia, sehingga, berbagai ritual yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan akan dianggap sebagai penodaan jika keluar dari kaidah-kaidah dalam agama tertentu.

Selain Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberikan mandat untuk mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah terbatasnya akses penghayat kepercayaan terhadap berbagai hak-hak konstitusional terutama dalam masalah pencatatan dokumen administratif, dan akses terhadap pendidikan hingga pekerjaan.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diperkuat oleh Surat Edaran Kemendagri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL menjadi titik awal perbaikan terhadap nasib penghayat kepercayaan. Poin utama yang menjadi fokus dari kedua kebijakan tersebut adalah pemberian rekognisi kepada para penghayat kepercayaan sehingga penghayat kepercayaan mendapatkan akses hak-hak seperti pendidikan dan pekerjaan secara setara dengan kelompok lainnya.

Rekognisi penghayat kepercayaan menjadi hal utama yang harus diperjuangkan agar dapat menjadi warga negara secara penuh. Dalam hal rekognisi, MLKI memiliki peran sebagai organisasi yang menjadi mitra pemerintah untuk mengatur proses rekognisi penghayat, baik secara individu maupun komunal yang diwujudkan dalam inventarisasi paguyuban. Rekognisi secara individu bagi penghayat harus sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang diperjelas melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Untuk rekognisi terhadap penghayat kepercayaan, selain pemenuhan dokumen-dokumen yang telah ditentukan, penghayat kepercayaan juga harus melampirkan rekomendasi dari organisasi kepercayaan atau paguyuban (Hantoro, 2019, 22 Februari, nasional.tempo.co). Setelah syarat-syarat dokumen telah terpenuhi, penghayat kepercayaan juga diharuskan mengisi blangko F-1.68 bagi penghayat kepercayaan yang telah terdata dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta blangko F-1.69 dan F-1.70 untuk penghayat kepercayaan yang sebelumnya tercatat sebagai penganut agama(Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Rekognisi terhadap penghayat kepercayaan tidak hanya dilakukan terhadap penghayat sebagai individu, tetapi juga secara komunal. Rekognisi penghayat secara komunal dilakukan melalui inventarisasi organisasi penghayat kepercayaan yang berwujud dalam paguyuban penghayat. Hal ini penting sebagai upaya mendapatkan jaminan bagi organisasi agar dapat berfungsi penuh sebagai suatu organisasi masyarakat sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 5.

Semua tujuan dalam organisasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan setelah melakukan pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Pasal 9 dan Pasal 10. Tata cara pengajuan permohonan tersebut dilakukan dengan memenuhi beberapa dokumen sebagai berikut:

  1. Akte pendirian yang dinotariskan;
  2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dinotariskan;
  3. Program Kerja Jangka Pendek, Jangka Panjang;
  4. Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Ormas/LSM (lengkap) yang sah sesuai AD dan ART;
  5. Riwayat Hidup (biodata) pengurus harian:

a. Ketua;

b. Sekretaris (atau sebutan lainnya);

c. Bendahara; (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Tengah, kesbangpol.jatengprov.go.id).

Selain syarat-syarat di atas, pendaftaran paguyuban penghayat juga harus melengkapi berbagai dokumen yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni: Fomulir A yang berisi tentang informasi umum tentang paguyuban tersebut, formulir A1 yang berisi formulir pelengkap data, formulir A2 yang berisi data tara cara ritual, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), formulir sistematika penulisan ajaran, susunan pengurus, daftar nominatif anggota, program kerja, dan daftar riwayat hidup sesepuh. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2017, kebudayaan.kemdikbud.go.id). Peran Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia dalam proses inventarisasi paguyuban penghayat adalah sebagai induk organisasi yang membantu pendaftaran dan pemberian rekomendasi hingga pendataan tata cara ritual (Narasumber 6, wawancara pribadi, 17 Desember 2019).

Selain memfasilitasi rekognisi terhadap penghayat kepercayaan, MLKI juga menjadi organisasi yang menjadi representasi bagi penghayat kepercayaan. Representasi bagi penghayat kepercayaan adalah upaya agar kepentingan, opini, dan perspektif penghayat dapat disampaikan di ranah publik dan mendapatkan timbal balik agar terpenuhi. Salah satu representasi penghayat kepercayaan yang menjadi fokus bagi penghayat adalah penyediaan akses pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Penyediaan akses pendidikan ini sangat krusial diterapkan demi memberikan pemenuhan hak-hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara Indonesia yang utuh.

Meski secara normatif, pengaplikasian kedua kebijakan tersebut menjadi dasar legitimasi terhadap penghayat kepercayaan, namun keduanya menimbulkan polemik baru di kalangan penghayat kepercayaan. Polemik tersebut muncul dari adanya kategorisasi penghayat kepercayaan sesuai dengan Kartu Keluarga yang membedakan antara keluarga penghayat, keluarga beragama, dan keluarga campuran. Polemik lain muncul dari respon penghayat kepercayaan terhadap dua kebijakan tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi awal dari kalangan penghayat. Sebelum diterapkannya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, penghayat kepercayaan berharap bahwa kartu identitas bagi penghayat akan memiliki format “Kepercayaan: (nama paguyuban)”, namun secara praktik KTP yang beredar hanya menjelaskan Kepercayaan sebagai agama mereka.

Selain problem tentang rekognisi, masalah lain yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan sangat kompleks. Akses pendidikan bagi penghayat dan pencatatan dokumen administratif semisal akta perkawinan dan akta kelahiran menjadi poin utama yang mendesak untuk diregulasikan. Pemenuhan akses pendidikan bagi penghayat kepercayaan misalnya, masih belum diimbangi dengan kualifkasi tenaga pendidik yang sesuai mengingat belum terwujudnya pendidikan tinggi yang mengkhususkan dalam bidang kepenghayatan (Narasumber 7, wawancara pribadi, 12 Januari 2019). Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan pun harus menunggu hampir selama lima dekade sebelum dapat dilaksanakan secara resmi. Sesuai dengan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Adminduk dan Peraturan Pemerintah Nomor 37/2007, perkawinan warga negara di selain pemeluk agama Islam wajib dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pada prakteknya, perkawinan penghayat kepercayaan tidak dapat dicatatkan karena kolom agama dikosongkan bagi penghayat kepercayaan. Akibat hukum yang diterima oleh penghayat kepercayaan yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya tentu dianggap tidak menikah di mata negara. Hal ini berdampak pada status anak hasil perkawinan penghayat yang dianggap bermasalah karena tidak memiliki akta kelahiran. Untuk menyiasati hal ini, banyak penghayat kepercayaan yang menikah dengan cara yang ditentukan oleh satu dari enam agama resmi demi mendapatkan pengakuan legal. Strategi ini sesungguhnya mencederai hak asasi penghayat kepercayaan untuk menjalankan agama yang diyakininya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

D. Representasi

Kebijakan yang terwujud dalam berbagai undang-undang tidak serta merta memberikan perlindungan bagi semua warga negara. Terlebih, Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan seturut pergantian rezim yang berkuasa. Penjaminan hak-hak konstitusional kewarganegaraan masih mengalami masa sulit terutama karena kurangnya representasi bagi kelompok-kelompok minoritas, khususnya kelompok penghayat kepercayaan. Bagir dan Dwipayana (2011) menyoroti bagaimana kebijakan yang diterapkan di Indonesia cenderung bersifat memihak pada salah satu kelompok agama tertentu. Hal ini juga ditegaskan oleh Hiariej dan Stokke (2017) yang menjelaskan bahwa proses perjuangan untuk penjaminan identitas selalu diwarnai oleh resistensi dari kelompok yang dieksklusi dan kontestasi tentang makna sebenarnya dari Indonesia. Faktor-faktor tersebut lah yang kemudian menjadikan adanya dinamika panjang perwujudan negara yang inklusif.

Berbagai polemik yang muncul dalam proses pemenuhan hak-hak terhadap penghayat kepercayaan merefleksikan bahwa undang-undang mengenai penghayat tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan minimnya keterlibatan langsung penghayat kepercayaan dalam proses formulasi kebijakan, sehingga kepentingan, opini, dan perspektif mereka tidak dapat direpresentasikan dengan tepat. Pada proses formulasi Surat Edaran Kemendagri misalnya, terjadi negosiasi politik untuk melindungi kelompok dominan yakni MUI dan menihilkan partisipasi penghayat kepercayaan. Minimnya partisipasi dan representasi dari kelompok penghayat kepercayaan dalam setiap proses formulasi kebijakan menjadi permasalahan utama dalam setiap pembentukan kebijakan.

Perwujudan representasi dari penghayat kepercayaan tidak hanya bisa dilakukan secara langsung oleh penghayat, namun bisa melalui representasi secara tidak langsung, selama dapat memenuhi empat kategori representasi, yakni representasi formalistik, representasi simbolik, representasi deskriptif, dan representasi substantif (Bagir dan Dwipayana, 2011). Representasi formalistik merujuk pada representasi yang dilakukan dalam lembaga perwakilan formal. Sedangkan representasi simbolik adalah keterwakilan secara kultur dan dapat diukur melalui seberapa besar penerimaan dari kelompok yang diwakili. Defnisi dari representasi deskriptif adalah tingkat kemiripan latar belakang antara representatif dan kelompok yang diwakilinya. Terakhir, representasi substantif merupakan tindakan untuk menyuarakan kepentingan suatu kelompok dalam ruang publik.

Bentuk dari representasi penghayat kepercayaan di Indonesia selama ini masih berkutat pada kategori representasi pengganti (surrogate representation) (Mansbridge, 2003). Keterwakilan deskriptif dari penghayat kepercayaan terlihat dari eksistensi penganut Kong Hu Chu yang pernah mengalami nasib serupa dengan penghayat kepercayaan dalam hal legitimasi agama. Sedangkan representasi pengganti dilakukan oleh berbagai LSM yang terlibat dalam proses pengajuan uji materi baik terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam ranah politik, format representasi yang diterapkan oleh penghayat kepercayaan adalah melalui surrogate representation (representasi pengganti) sehingga gagasan-gagasan politik yang diusung oleh MLKI tidak bisa secara langsung diekspresikan dan dikontestasikan pada ranah politik tetapi harus melalui perwakilan yang memiliki agenda sama untuk memperjuangkan kelompok yang terdiskriminasi (Mansbridge, 2003).

Seturut dengan representasi, partisipasi dalam kehidupan bernegara dijamin oleh negara. Secara normatif, semua warga negara dapat berpartisipasi secara penuh dalam ruang partisipasi yang dijamin oleh negara yakni dalam ekonomi, sosial, agama-budaya, politik. Dalam ranah partisipasi, Young (2000) mendeskripsikan tiga tahap partisipasi yakni dalam ranah privat, sipil, dan politik. Partisipasi dalam ranah privat telah dilakukan yakni dalam internal paguyuban masing-masing. Begitu pula dengan partisipasi di ranah sipil yang dilakukan melalui pembentukan MLKI. Namun partisipasi dalam ranah politik masih belum mampu diwujudkan oleh penghayat kepercayaan.

Sebagai alternatif, Callahan (2007) memberikan enam model partisipasi yang dapat dilaksanakan oleh penghayat kepercayaan. Keenam model tersebut adalah informasi publik, respon terhadap informasi publik, konsultasi, memperluas keterlibatan, perencanaan bersama, dan delegasi. Perluasan informasi publik dapat menggunakan media massa untuk memperluas penyebaran informasi tentang penghayat kepercayaan. Respon terhadap informasi publik dilakukan dengan melakukan FGD, maupun survey yang hasilnya dapat menjadi acuan terhadap kebijakan dan penerapannya. Model konsultasi dilakukan melalui berbagai workshop untuk mendapat masukan dari pihak lain. Memperluas keterlibatan penghayat kepercayaan juga harus dilakukan sebagai perwujudan partisipasi dalam ranah sipil dan politik. Penghayat kepercayaan juga harus dapat terlibat dalam perencanaan bersama dalam berbagai agenda publik. Dan yang terakhir, penghayat kepercayaan memerlukan delegasi dalam berbagai kegiatan di ranah publik. Dari keseluruhan model partisipasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penghayat kepercayaan harus menjadi pihak yang proaktif agar dapat merepresentasikan dirinya dalam ruang publik.

Dalam kehidupan bernegara, instrumen-instrumen pasif yang telah diatur oleh negara perlu mendapatkan respon aktif dari warga negaranya. MLKI, dalam hal ini berperan aktif sebagai organisasi yang mengupayakan rekognisi, representasi, dan partisipasi dari penghayat kepercayaan. Peran tersebut amat penting diambil alih oleh MLKI mengingat penghayat kepercayaan masih harus berjuang untuk dapat menjadi warga negara yang utuh (full citizen) sehingga bisa mendapat rekognisi, bisa direpresentasikan, dan bisa berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara.

Penyediaan pendidikan bagi penghayat kepercayaan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri tersebut menjadi dasar rujukan utama dalam pelaksanaan penyediaan pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan dengan jelas bahwa peserta didik bagi pendidikan kepercayaan dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ada dua kompetensi yang harus didapatkan oleh peserta didik yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tugas pembentukan dua kompetensi tersebut dibebankan kepada MLKI (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan).

Sebagai respon dari mandat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, MLKI mengirimkan nama-nama kandidat penyuluh kepercayaan untuk mengikuti bimbingan teknis. Bimbingan teknis bagi penyuluh kepercayaan telah diadakan beberapa kali. Pelaksanaan bimbingan teknis yang pertama dilaksanakan secara nasional pada tahun 2017 di Solo dan Yogyakarta secara bertahap. Tujuan utama dalam pelaksanaan bimbingan teknis tersebut adalah untuk mempersiapkan tenaga penyuluh kepercayaan untuk dapat mengimplementasikan pendidikan kepercayaan dalam bentuk rencana pembelajaran. Rencana pembelajaraan ini akan dipergunakan sebagai acuan dasar pembelajaran bagi peserta didik penghayat. (Narasumber 7, wawancara pribadi, 9 November 2018).

Penyuluh kepercayaan tidak hanya mendapatkan pelatihan dalam bimbingan teknis, tetapi juga diharuskan untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada beberapa aspek yang dimasukkan dalam standar kompetensi dasar tersebut yaitu menganalisis potensi penyuluhan kepercayaan, menentukan kebutuhan penyuluhan kepercayaan, perancangan metode dan materi penyuluhan kepercayaan, mengevaluasi hasil penyuluhan kepercayaan, dan mengkaji ulang pelaksanaan penyuluhan kepercayaan (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, 2017).

Selanjutnya, setelah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan, penyuluh kepercayaan diharuskan memberikan kesediaan untuk melaksanakan beberapa hal yang berhubungan dengan penyuluhan kepercayaan. Kesediaan tersebut dicantumkan dalam Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu:

a.Melaksanakan KBM sesuai kurikulum nasional pendidikan Kepercayaan.

B. Menjaga perilaku budi pekerti luhur sebagai penghayat Kepercayaan dan pendidikan yang menjadi panutan peserta didik.

C. Melaporkan kegiatannya setiap pergantian tahun ajaran kepada MLKI dan Kemendikbud.

D. Melaksanakan KBM di kota lain di sekitar kota tempat tinggal (Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2018).

Setelah pemenuhan standar kompetensi penyuluh kepercayaan, hal yang harus dilakukan adalah menyusun prosedur pelaksanaan penyuluhan kepercayaan. MLKI menerbitkan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Nomor 065/DMP-V/K.1/X/2018. Dalam petunjuk operasional tersebut, pelaksanaan penyuluhan kepercayaan dilakukan setelah adanya permintaan dari peserta didik untuk mendapatkan penyuluhan kepercayaan kepada satuan pendidikan setingkat sekolah dimana ia belajar. Selanjutnya, sekolah terkait mengirimkan surat keterangan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar mengeluarkan surat tugas kepada penyuluh kepercayaan. Penentuan penyuluh kepercayaan dilakukan oleh MLKI setempat melalui surat rekomendasi yang ditujukan kepada sekolah terkait (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2018).

Dalam pelaksanaan penyuluhan kepercayaan, MLKI memiliki beberapa tugas dan kewenangan. Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh MLKI tersebut menjadi bagian dari upaya representasi terhadap kepentingan, opini, dan perspektif penghayat dalam upaya mendapatkan pendidikan. Representasi tersebut terlaksana melalui tugas dan kewenangan yang berupa:

A. Penjalinan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Proses Kepercayaan pada Satuan Pendidikan termasuk dalam penyediaan Guru/ Penyuluh Kepercayaan.

B. Sebagai koordinator penugasan Guru/Penyuluh Kepercayaan untuk melaksanakan tugas pembelajaran pada satuan pendidikan.

C. Memiliki kewenangan memberikan surat rekomendasi tentang Penyuluh Kepercayaan yang ditugaskan untuk memberikan Penyuluhan Kepercayaan (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2018).

Dari representasi yang dilakukan oleh MLKI, maka partisipasi oleh penghayat dalam kehidupan bernegara dapat terwujud. Bentuk partisipasi dalam bidang pendidikan yang ditunjukkan oleh MLKI adalah sebagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, partisipasi dalam pendidikan juga diatur pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI, Pasal 29 tentang agama yang menjamin setiap penduduk dalam melaksanakan agama dan kepercayaannya (ristekdikti.go.id, 1999, Undang-Undang Dasar 1945).

Instrumen-instrumen yang menjadi jaminan adanya partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam penyelenggaraan penyuluhan kepercayaan menjadi jaminan utama partisipasi terhadap penghayat kepercayaan. Jaminan tersebut menjadi landasan bagi penghayat kepercayaan berpartisipasi dalam ruang partisipasi secara privat, sipil, dan politik. Partisipasi secara privat yang terlaksana dalam penyelenggaraan penyuluhan kepercayaan adalah partisipasi yang dilakukan oleh peserta didik dalam penentuan dalam pelaksanaan penyuluhan kepercayaan. Peserta didik memiliki kewenangan khusus untuk mengungkapkan inisiatif dalam meminta penyuluhan kepercayaan kepada sekolah atau satuan pendidikan dimana ia berafliasi. Inisiatif peserta didik tersebut dituangkan dalam Surat Permohonan untuk Dididik Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani oleh orang tua peserta didik. Pengajuan surat ini harus disertai dengan Surat Pernyataan Orang Tua bahwa Putranya sebagai Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditandatangani dan disahkan dengan materei senilai Rp. 6000,-. Partisipasi privat ini menjadi penentu akan terselenggaranya partisipasi dalam bidang pendidikan penghayat di tahap partisipasi selanjutnya(Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

E. Partisipasi

Pada tahapan partisipasi di ranah sipil dalam penyuluhan kepercayaan adalah melalui pelaksanaan penyuluhan pendidikan di satuan pendidikan. Proses partisipasi tersebut dilakukan dalam berbagai tahapan yakni proses penyuluhan kepercayaan, metode penyuluhan kepercayaan, media penyuluhan kepercayaan, penentuan penyuluh kepercayaan, dan mekanisme layanan penyuluhan kepercayaan (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). Partisipasi dalam tahap ini membentuk ruang partisipasi dalam ranah sipil melalui interaksi yang dilakukan oleh peserta didik, penyuluh kepercayaan, dan instansi terkait. Partisipasi sipil dalam pelayanan penyuluhan kepercayaan menjadi partisipasi awal yang melibatkan berbagai pihak yang lebih luas dari partisipasi privat. Tahapan partisipasi sipil ini menjadi landasan dalam partisipasi di tahapan selanjutnya, yakni partisipasi politik.

Layanan penyuluhan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan adalah contoh nyata dari partisipasi di ranah politik, dimana penghayat kepercayaan dalam hal ini diwakili oleh MLKI menjadi salah satu aktor dalam penyusunan pelayanan pendidikan. Peran dari MLKI terlihat dalam tugasnya sebagai penyusun kerangka kurikulum pelayanan kepercayaan, penyusunan konsep materi pembelajaran, hingga penyusunan standar kompetensi penyuluh kepercayaan. Partisipasi dalam ranah politik yang dilaksanakan oleh MLKI adalah bukti pelibatan penghayat kepercayaan secara langsung dalam proses pelaksanaan penyuluhan kepercayaan bagi peserta didik penghayat kepercayaan. (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Partisipasi yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan dalam pelaksanaan pelayanan penyuluhan kepercayaan adalah salah satu elemen yang wajib dilakukan oleh penghayat kepercayaan sebagai warga negara Republik Indonesia yang utuh. Eksistensi MLKI dalam mewujudkan konsep warga negara utuh bagi penghayat kepercayaan tidak dapat dinafkan. Melalui MLKI, penghayat kepercayaan mendapatkan rekognisi baik secara individu maupun komunal. Organisasi ini pula yang menjadi representasi kuat bagi penghayat kepercayaan dalam menyampaikan kepentingan, opini, dan perspektif penghayat kepercayaan di Indonesia. Fungsi terakhir MLKI bagi penghayat kepercayaan adalah sebagai agen yang mampu memfasilitasi penghayat kepercayaan untuk berpartisipasi dalam ruang partisipasi bernegara. Sebagai warga negara yang utuh, penghayat kepercayaan harus dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, agama, budaya, dan politik. Salah satunya adalah dalam pendidikan melalui penyediaan penyuluhan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan.

Respon MLKI DIY dalam menanggapi implementasi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL terwujud dalam sikap yang bersifat adaptif. Perwujudan sikap adaptif tersebut didasari oleh falsafah Jawa yang menjadi dasar dari berbagai kepercayaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu pokok falsafah yang tertuang dalam Anggaran Dasar MLKI adalah penekanan tugas organisasi ini sebagai memayu hayuning bawana.

Langkah-langkah adaptif yang mereka lakukan terlihat dengan nyata pada perumusan MLKI sebagai “Rumah Bersama”. Dalam perumusan kode etik, MLKI menyertakan empat kelompok yang menjadi sasaran sikap asah, asih, dan asuhnya, yakni sesama anggota sesama anggota, sesama penghayat, dan sesama warga negara Indonesia. Tiga kelompok tersebut mencerminkan implementasi pitutur memayu hayuning pribadi, memayu hayuning sesama, dan memayu hayuning titah lan praja. Implementasi memayu hayuning pribadi terlihat dari sikap penghayat kepercayaan yang berafliasi dalam MLKI DIY memandang koleganya meski berbeda pandangan sebagai penghayat murni maupun penghayat beragama. Tanpa memandang perbedaan tersebut, anggota MLKI sebagai satu pribadi yang menyatu dalam satu organisasi.

Sikap penghormatan yang ditujukan kepada sesama kelompok penghayat yang berada di luar organisasi MLKI DIY merupakan bentuk implementasi memayu hayuning sesama. Bagi kelompok penghayat kepercayaan di internal MLKI DIY, penghayat kepercayaan baik individu maupun secara organisasi memiliki esensi yang sama yakni sebagai penghayat. Terlebih lanjut, mereka adalah bagian tidak terpisahkan dari semesta kepenghayatan, karena itu sudah selayaknya mereka mendapatkan penghormatan dan penjaminan laku sebagai penghayat kepercayaan.

Tidak hanya sikap tata laku terhadap penghayat, “Rumah Bersama” juga mempertimbangkan eksistensi kelompok lain di luar penghayat kepercayaan. Tanpa melakukan pembedaan, anggota MLKI DIY mengakui sesama warga negara Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penghayat kepercayaan. Hal ini lah yang menjadi cerminan dari sikap memayu hayuning titah lan praja. Sikap ini pula lah yang mendorong perencanaan program yang bersifat adaptif dalam perwujudan inklusi sosial dalam kehidupan bernegara. Bahkan dalam program integrasi dengan beberapa instansi, implementasi pitutur tersebut terlihat dengan jelas melalui upaya perangkulan secara halus, seperti program yang ditukukan kepada BAKORPAKEM (Narasumber 3, dalam Focus Group Discoussion Center for Religious and Cross Cultural Studies dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Yogyakarta, 11 November 2018).

Dalam program tersebut dicanangkan dengan jelas bahwa MLKI DIY tidak serta merta melakukan resistensi melainkan dengan upaya untuk merubah persepsi dari BAKORPAKEM sehingga tidak lagi menjadi kelompok yang wajib diawasi, melainkan kelompok yang wajib dilindungi. Upaya merubah persepsi tersebut dilakukan dengan melaksanakan audiensi ke berbagai instansi. Melalui cara audiensi, MLKI DIY melaksanakan strategi merangkul dengan halus tanpa melakukan resistensi.

Salah satu yang terlihat jelas dari implementasi memayu hayuning bawana oleh penghayat kepercayaan adalah dengan menjaga keteraturan dalam tatanan hidup bernegara tanpa memunculkan sikap resistensi terhadap kebijakan yang diputuskan oleh negara. Strategi yang dilakukan lebih bersikap adaptif demi menjaga keteraturan dan keselarasan kehidupan negara Indonesia. Strategi yang bersifat adaptif ini tercermin dari program-program yang dilaksanakan oleh MLKI DIY, baik dalam konteks rekognisi, representasi, maupun partisipasi.

Strategi adaptif dalam konteks rekognisi diwujudkan dalam penyesuaian dengan kebijakan yang berlaku, baik untuk rekognisi secara individual maupun paguyuban penghayat kepercayaan. MLKI DIY melakukan fasilitasi bagi individu yang hendak melakukan perubahan identitas agama. Demikian pula dengan proses inventarisasi paguyuban penghayat kepercayaan, MLKI DIY memberikan fasilitasi terhadap paguyuban yang hendak mendaftarkan diri. Fasilitasi yang dilakukan tidak hanya berkutat pada masalah administratif yang menyangkut dokumen, melainkan juga ikut mengupayakan dokumentasi ritual dan ajaran sebagai salah satu persyaratan inventarisasi.

Dalam konteks representasi, strategi adaptif ditunjukkan dengan penyelenggaraan pendidikan melalui pemaksimalan kompetensi bagi penyuluh kepercayaan. Selain dalam konteks representasi, partisipasi yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan juga menunjukkan proses adaptasi terhadap aturan yang berlaku. Meski demikian, strategi adaptasi yang mereka tunjukkan tidak serta merta membuat penghayat kepercayaan mengikuti segala peraturan dan kehilangan kepentingan, opini, dan perspektif mereka. Dalam upaya strategi yang dilakukan, penghayat kepercayaan juga menyisipkan tujuan-tujuan yang mereka ingin capai. Hal ini terlihat dalam proses perumusan kurikulum untuk penyuluhan kepercayaan yang dilakukan dengan campur tangan oleh penghayat kepercayaan. Pada pelaksanaannya pun, penghayat kepercayaan yang direpresentasikan oleh MLKI sebagai organisasi yang memegang kunci dalam menentukan penyuluh dan mengupayakan izin penyelenggaraan penyuluhan kepercayaan di satuan pendidikan.

Upaya perwujudan inklusi yang dilaksanakan oleh MLKI dapat dikategorikan menjadi inklusi dua arah, yakni inklusi internal dalam tubuh MLKI sendiri, dan inklusi dalam kehidupan bernegara. Inklusi yang dilakukan secara internal terwujud dalam bentuk pemberlakuan kebijakan internal setiap paguyuban (self policy) yang kemudian direpresentasikan oleh elit mereka masing-masing dalam interaksi di internal MLKI. Integrasi para elit inilah yang menjadi pola mendasar dalam MLKI untuk mewujudkan solidaritas di antara keragaman paguyuban yang terafliasi.

Inklusi dalam kehidupan bernegara terwujud dalam bentuk keterkaitan antar kelompok (intercommunal engagement) dan peran MLKI sebagai komunitas kebijakan. Bentuk intercomunal engagement terbentuk dengan adanya interaksi antara MLKI dengan berbagai organisasi masyarakat dan masyarakat sipil lain. Di lain sisi, pola hubungan MLKI dengan pemerintah dapat dikategorikan sebagai bentuk keterkaitan yang bersifat formal, dimana MLKI menempatkan diri sebagai salah satu bagian dari komunitas kebijakan.

Perwujudan komunitas kebijakan yang dilakukan oleh MLKI adalah melalui perannya sebagai organisasi yang membantu terlaksananya kebijakan terhadap penghayat kepercayaan. Pelaksanaan kebijakan tersebut salah satunya melalui penyuluhan kepercayaan. MLKI memiliki peran vital dalam pelaksanaan penyuluhan kepercayaan, baik sebagai pelaksana, maupun sebagai salah satu pihak yang ikut andil dalam penentuan kebijakan.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.