Nancy Fraser adalah titik berangkat yang efektif untuk merespon isu fragmentasi masyarakat sipil, karena persis persoalan itulah yang ingin diatasinya, dimulai pada sekitar tahun 1980-1990an. Ia mengamati adanya fragmentasi dalam gerakan sosial, khususnya feminisme gelombang kedua. Inti persoalan yang dilihatnya adalah perpecahan antara perhatian pada dimensi kultural dan politik-ekonomi dalam gerakan sosial, hingga ke ranah praktis dan strategi advokasi. Belakangan ia menyebut keduanya sebagai isu rekognisi dan redistribusi, dan lebih belakangan lagi, ia menambahkan satu dimensi dalam teorinya, yaitu representasi (Dahl et.al. 2004).

Selain dalam gerakan feminisme, ia melihat fenomena yang sama dalam perpecahan antara gerakan buruh dengan gerakan multikultural, misalnya (Fraser 1996; 2009). Awalnya gerakan yang memperjuangkan politik redistribusi mendominasi, dan munculnya politik identitas (rekognisi) dianggap sebagai unsur yang memperkaya, namun kecenderungan berikutnya justru politik rekognisi menyingkirkan redistribusi. Pertentangan tak selesai; pejuang multikultural dianggap terjebak dalam perjuangan identitas, sembari melupakan isu keadilan sosial. Solusi untuk ini, bagi Fraser, adalah menteorikan keduanya secara bersama-sama dan terpadu.

Fraser menerima politik identitas yang dipahami lebih sebagai transformatif, bukan afirmatif, yang cenderung mengesensialisasi atau mereifikasi perbedaan. Baginya, rekognisi suatu identitas adalah persoalanMASYARAKAT SIPIL DALAM PERJUANGAN UNTUK KEADILAN DAN KEWARGAAN 7 keadilan—bukan terutama persoalan pemenuhan-diri (self-realization), sebagaimana diajukan pemikir multikulturalis seperti Charles Taylor. Kegagalan rekognisi (misrecognition) perlu diperbaiki bukan karena ia merupakan hambatan bagi aktualisasi diri kelompok yang tertindas, tapi karena ia merupakan sebentuk ketidakadilan yang menyebabkan suatu kelompok tak dapat berpartisipasi secara setara (parity of participation) atau mendapatkan keadilan sosial (redistribusi) sebagaimana kelompokkelompok lainnya (Fraser 1996, 2-3).

Strategi transformatif mengakui efektifitas identitas, namun menganggap bahwa bukan identitas kelompok itu sendiri yang penting. Alih-alih mengesensialisasi identitas itu, strategi ini berusaha mengubah institusi sosial agar dapat memperlakukan kelompok identitas itu secara setara dengan kelompok-kelompok lain yang lebih dominan. Dalam situasi tertentu, ketika identitas dinafikan oleh kelompok lain, ia dapat ditegaskan; namun dalam situasi lain, ketika kelompok lain memaksakan pelekatan suatu karakteristik pada suatu identitas, si pemilik identitas dapat melepaskannya; atau bahkan ia dapat didekonstruksi. Identitas tidak tetap; yang terpenting adalah tuntutan rekognisi mereka sebagai mitra setara dengan kelompok identitas lain. Dengan demikian, rekognisi (suatu identitas) selalu terkait dengan redistribusi, dan representasi.

A. Konteks sejarah politik keadilan Indonesia

Seperti disampaikan Fraser, meskipun ia memulai dari menganalisis fragmentasi yang ada dalam gerakan feminisme (lebih spesifik lagi, di Amerika Serikat), analisisnya tak berbeda dengan gerakan-gerakan sosial lain. Analisis ini pun bermanfaat untuk melihat situasi fragmentasi gerakan sosial di Indonesia. Jika di atas kita memulai dari Reformasi, maka dapat dilihat bahwa momen itu mempertemukan mempertemukan tuntutan
redistribusi, representasi dan rekognisi. Namun dalam perkembangan
yang belakangan, fragmentasi terjadi, karena beberapa hal.

Di antara yang cukup menonjol pada tahun 1990an adalah kegagalan representasi—tertutupnya saluran warga untuk berpartisipasi, dan ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak padanya. Di masa itu tentu demokrasi bukanlah sesuatu yang asing, namun ia kerap diberikan kualifikasi yang membatasi seperti “terpimpin” atau “Pancasila” (tentu dalam tafsir yang terutama dinominasi pemerintah). Demokrasi yang substantif, sebagaimana akan dibahas lebih jauh nanti, adalah jawaban bagi kegagalan representasi, dan sekaligus menjadi prasyarat bagi aspek-aspek lainnya.

Rekognisi terkait penghormatan dan pengakuan adanya kelompokkelompok yang amat beragam dalam masyarakat, yang dalam situasi tertentu mungkin berada dalam persaingan. Selain diungkapkan dalam konstitusi, hukum atau bentuk kebijakan lain, rekognisi juga terkait dengan bagaimana antar anggota masyarakat saling mengakui dan menghormati. Pemerintahan yang otoriter mengakui keragaman itu, namun menyederhanakannya menjadi sejumlah entitas (budaya, agama) yang diakui sekaligus dikontrol—persis inilah cerita Orde Baru mengelola keragaman identitas.

Tuntutan lain yang sebetulnya lebih menonjol di masa Reformasi adalah terkait redistribusi, seperti tercermin pada kenyataan adanya kesenjangan sosial yang buruk dan penumpukan kekayaan di tangan segelintir elit. Tuntutan redistribusi mempertanyakan siapa yang menguasai sumberdaya—apakah ada kesetaraan, atau adakah kelompok yang diuntungkan dan dirugikan karena struktur ekonomi-politik tertentu atau pengelompokan tertentu dalam masyarakat? (Bagir et. al. 2011).

Kegagalan dalam representasi, rekognisi dan redistribusi bukanlah fenomena yang berdiri sendiri-sendiri, karena dalam banyak kasus korban dari kegagalan keadilan dalam ketiga dimensinya itu adalah kelompokkelompok yang sama. Tak hanya berjalan parallel, ketiga dimensi keadilan itu sesungguhnya saling terkait. Kegagalan rekognisi dapat berakibat pada kegagalan representasi dan distribusi (seperti dalam kasus adat dan agama leluhur); kegagalan redistribusi biasanya memperlemah rekognisi dan representasi. Ketiga dimensi itu saling terkait, meskipun dalam kasuskasus tertentu ada penekanan pada satu ada dua dimensi, dan mungkin tak terlalu tampak pada dimensi lainnya.

Reformasi, sebagai peristiwa sosial-politik yang dramatis membantu melihat konstelasi permasalahan kita. Analisis serupa membantu melihat situasi sebelum dan sesudahnya, hingga hari ini. Dengan menggunakan lensa teori tentang dimensi-dimensi keadilan di atas, kita dapat melihat bagaimana isu-isu terkait mengambil bentuk dan diperdebatkan di Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia, muncul perdebatan yang berbedabeda, yang juga menunjukkan keterkaitan rekognisi, redistribusi dan representasi sejak masa pra-kemerdekaan, kemerdekaan, Orde Baru, hingga Reformasi (Hiariej, Alvian, Ardhani, Taek 2016).

Masa Reformasi menunjukkan perubahan yang amat signifikan dengan perdebatan mengenai ketiga dimensi politik keadilan itu yang makin intens (setidaknya jika dibandingkan dengan periode yang mendahuluinya). 20 tahun setelah Reformasi, seperti digambarkan Jamie Davidson (2018), apa yang disebut sebagai masa “pasca-Reformasi” sebetulnya tidak menunjukkan gambaran tunggal, tapi sudah melewati tiga periode yang berbeda (Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi).

Pertama, periode Inovasi (masa transisi dari Orba hingga 2004) diwarnai dengan ide-ide baru dan segar mengenai proses demokratisasi dan desentralisasi yang mengubah modus representasi, redistribusi maupun rekognisi. Masa ini diwarnai dengan bangkitnya gerakan berbasis identitas yang cukup menonjol, khususnya kelompok Islam politik, yang mencoba masuk panggung lagi melalui saluran politik formal maupun tidak; kelompok keturunan Cina, yang di masa akhir Orba sempat dilemahkan rekognisinya; juga, yang sangat menonjol, kebangkitan adat, yang secara langsung mengaitkan tuntutan rekognisi mereka dengan redistribusi (isu tanah, pengelolaan hutan).

Dalam periode berikutnya (di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2004-2014), yang terjadi adalah meredupnya upaya-upaya inovasi. Tampak ada stabilitas dalam dua periode presiden SBY ini, tapi juga dalam beberapa hal, terkait representasi dan redistribusi, dapat dikatakan yang terjadi adalah status quo. Terkait isu identitas, kecenderungan di periode sebelumnya berlanjut terus, bahkan dapat dikatakan, sejauh menyangkut kelompok Islam politik yang konservatif dan bergaris keras, ada peningkatan. Sebagian pengamat lain (misalnya lihat Bush 2014) melihat justru di masa SBY inilah kelompok yang terakhir itu seperti disemai dan ketika bangkit di periode berikutnya, mengejutkan banyak orang.

Periode terbaru, ditandai dengan persaingan sengit calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada tahun 2014, yang meninggalkan jejak polarisasi hingga saat ini. Di masa ini, “status quo” periode SBY menunjukkan dampak yang serius. Persaingan politik membuka jalan kolaborasi partai politik dengan kelompok-kelompok yang mengusung identitas supremasi Islam, dan memperkuatnya. Bahkan setelah Jokowi menang, pertentangan terhadapnya tak berhenti; setelah parlemen berhasil “ditundukkan”, gerakan politik jalanan ganti mengancamnya, ditandai dengan Aksi 212 yang cukup fenomenal.

Penjelasan atas perkembangan itu menunjukkan persaingan antara penjelasan dari sisi isu rekognisi dan redistribusi. Gerakan itu jelas-jelas menggunakan bahasa agama dan, dengan mengusung identitas keislaman, memobilisasi kelompok-kelompok Muslim yang berbeda afiliasi, yang dalam konteks berbeda akan sulit bertemu. Namun ada perdebatan: factor apa yang sesungguhnya menyumbang pada perkembangan tersebut. Sebagian pengamat melihat bahwa isu utamanya di sini bukanlah politik identitas, tapi ungkapan keresahan dan perlawanan kaum miskin kota yang menjadi korban kebijakan agresif pembangunan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. (Wilson 2017) Bagi Vedi Hadiz, rekognisi dan redistribusi tak terpisahkan. “Isu-isu ketimpangan dan ketidakadilan di Indonesia akan makin kerap diungkapkan atas dasar identitas ras maupun agama” (Hadiz 2018a; bdk. Warburton and Gammon 2017; Bagir 2017).

Akhirnya, sulit dipungkiri bahwa Aksi 212, hasil aliansi beragam kekuatan yang sebetulnya tidak berumur panjang, memaksa Jokowi mengambil tindakan-tindakan pembatasan yang dinilai sebagai tandatanda kemerosotan demokrasi, khususnya sejauh menyangkut kebebasan.

Tak dapat dipungkiri bahwa bukan hanya kelompok-kelompok identitas keagamaan yang eksklusif yang bertumbuh di masa ini. Organisasi masyarakat sipil pun tumbuh amat pesat di masa setelah 1998, dari segi jumlah dan keragaman isu yang diangkat. Meskipun demikian, pada saat yang sama juga terjadi fragmentasi. Sebagaimana dicatat Hiariej (2016 dan 2017), fragmentasi terjadi dalam banyak hal, termasuk dalam pilihan pendekatan atau strategi advokasi, juga dalam isu-isu spesifk yang diangkat, sembari ada kelemahan serius dalam soal koordinasi lintas isu/sektor. Sesekali tampak ada peristiwa-peristiwa yang mampu menyatukan mereka, seperti dalam Gerakan penguatan KPK atau “Koin untuk Prita” pada 2008 dan 2009, namun ini semua sifatnya terbatas dan tidak bertahan lama, sehingga tidak menghasilkan perubahan kebijakan yang

signifkan. Perkembangan signifkan lain yang lebih belakangan (2019-2020) adalah #ReformasiDikorupsi, yang disebut sebagai demonstrasi mahasiswa dan aktivis organisasi masyarakat sipil terbesar sejak Reformasi 1998. Gerakan ini tak dapat dikatakan berhasil, karena tuntutan-tuntutan utamanya untuk perubahan kebijakan juga tak dipenuhi, namun ia mengisyaratkan bahwa polarisasi dapat dilampaui—meskipun, dalam kasus ini, usianya singkat (Robet 2020).

Dalam konteks ini, advokasi penguatan rekognisi untuk penghayat kepercayaan (termasuk dalam kemenangan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017) penting dicatat sebagai salah satu keberhasilan kolaborasi lintas isu dan lintas sektor, yang berhasil mengubah kebijakan. Benar, ini bukan “keberhasilan yang sempurna”, karena problem tak semuanya diselesaikan, tapi mampu membuka jalan bagi perubahan kebijakan yang lain maupun pelayanan publik yang lebih baik bagi para penghayat. Cerita itu belum selesai, dan ada banyak pelajaran yang masih perlu terus digali, sebagaimana akan dibahas lebih jauh di bawah. Di bagian berikutnya, pembahasan akan bergeser pada wacana baru tentang kewargaan, yang kemudian dikaitkan dengan politik keadilan dalam tiga dimensinya.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.