Bagian ini mengusung gagasan bahwa kajian tentang demokratisasi Indonesia penting memperhatikan bukan hanya pada interaksi negara dan warga dalam konteks legal dan formal yang berdasarkan regulasi dan kebijakan, tetapi lebih serius pada ragam bentuk performa keseharian warga, baik konteks interaksi dengan negara (politik), dengan sesama warga (sosial), maupun pergulatan mereka dengan keberlanjutan komunitasnya (budaya). Beberapa sarjana yang mengusung teori klientelisme dengan tegas bahkan menyatakan bahwa perjalanan demokratisasi Indonesia ditentukan umumnya oleh apa yang mereka sebut sebagai “informalitas” atau kewargaan informal (Berenschot & Klinken 2018). Informalitas didefinisikan sebagai mode khusus dari interaksi negara dan warga negara yang ditandai dengan pemanfaatan koneksi-koneksi personal sebagai sarana untuk mempengaruhi implementasi kebijakan dan regulasi negara. Koneksi personal yang dimanfaatkan tersebut tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawab aparat negara, tetapi membentuk dan menentukan interaksi negara-warga. Elemen utama dari informalitas (atau kewargaan informal) adalah peran koneksi personal dalam relasi warga (tepatnya klien melalui broker) dengan pengambil atau pelaksana kebijakan dan regulasi negara. Keterlibatan koneksi personal, lebih lanjut dijelaskan, memiliki tiga dimensi: mediasi, norma sosial dan penggunaan afiliasi sosial (Berenschot & Klinken 2018, 99).

Bagian ini mengapresiasi ajakan dari pandangan di atas untuk melihat ragam performa warga dalam memahami praktik demokrasi Indonesia, terutama jika tujuan memahaminya adalah untuk ikut serta berupaya mentransformasinya. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan di atas, bagian ini mengajak untuk melangkah lebih jauh dari teori klientelisme. Sebagaimana diklaim oleh pengusungnya, ragam praktik demokrasi Indonesia dan umumnya di negara-negara dunia selatan adalah demokrasi broker atau praktik klientalistik kewargaan. Mereka memaparkan buktibukti yang valid, tetapi idealisasi teori klientelisme untuk demokrasi Indonesia (Berenschot & Klinken 2018) adalah selain lalai melihat kompleksitas kewargaan, pada dasarnya meremehkan peluang demokrasi Indonesia. Ajakan untuk melangkah setapak lebih maju adalah selain menghargai ragam praktik kewargaan, juga untuk berupaya memaksimalkan peluang performa warga untuk mentransformasi interaksi antara negara dan warga, terus berupaya mendorong transformasi institusi negara dan aparatnya dan perilaku kewargaan kearah yang lebih inklusif. Pada konteks tersebut, bagian ini melihat demokrasi Indonesia, yang diklaim baru sebagaimana negara-negara dunia selatan, memiliki tantangan dan peluang yang serupa dengan demokrasi-demokrasi yang diklaim mapan dalam konteks bahwa semuanya senantiasa berhadapan dengan isu dan fakta eksklusi dan ketidak-setaraan warga secara struktural dan kultural.

Di negara manapun, utara atau selatan, kelompok warga negara yang rentan akibat eksklusi struktural dan kultural adalah fakta sejarah politik yang panjang dan tak terbantahkan, dan entah kapan akan berakhir. Kelompok perempuan, kelompok ras tertentu, para pekerja berpenghasilan rendah, anak-anak, kelompok minoritas, imigran, dan seterusnya adalah di antara mereka yang senantiasa tereksklusi dalam pengambilan kebijakan politik dan perumusan norma sosial (Donaldson dan Kymlicka 2017, 839). Anak-anak dan orang-orang berkemampuan berbeda, misalnya, yang sekalipun mendapatkan rekognisi sebagai anggota masyarakat, tercatat dengan status resmi sebagai warga negara, bukan orang asing, atau bukan tanpa negara, dan bahkan bagian dari kelompok mayoritas, senantiasa diperlakukan sebagai warga parsial, dianggap tidak memiliki kapasitas kewargaan terkait hak untuk berpartisipasi, untuk terlibat bersama membentuk norma-norma sosial (Donaldson dan Kymlicka 2017, 842).

Di negara demokratis, yang diklaim mapan atau baru atau emerging, pengambilan keputusan dan kebijakan politik, atau pembentukan kesepakatan untuk norma sosial dan moralitas senantiasa hanya melibatkan (sebagian) mereka yang dianggap memiliki kapasitas berbicara, mampu berefleksi secara rasional, dan mampu bertanggung-jawab secara moral: hanya mereka yang diakui memiliki status kewargaan yang substantif dan utuh. Sebagian lainnya dianggap berkapasitas rendah, statusnya dianggap dan diperlakukan sebagai warga yang parsial, dan karenanya mereka hanya perlu diwakilkan (Donaldson dan Kymlicka 2017, 843). Bagi Donaldson and Kymlicka (2017), fakta politik tersebut mencolok di mana-mana, dan akan terus berlanjut karena teori dan praktik demokrasi yang dominan senantiasa berlandaskan pada “kontrak kapasitas” yang jarang dikritisi. Warga negara yang rentan dan tereksklusi oleh “kontrak kapasitas” tidak mendapatkan perhatian, diterima begitu saja sebagai bukan cacat demokrasi. Perlakuan terbaik terhadap mereka yang rentan dan tereksklusi adalah sebagai warga yang statusnya pasif (Donaldson dan Kymlicka 2017, 844). Teori kewargaan kontemporer, menurut Donaldson dan Kymlicka (2017, 855), masih terus dibebani oleh komitmen kontrak kapasitas, yang mengidealkan ‘agen politik independen’, termasuk seperti peran ‘broker’, dengan standar ukuran argumen rasional dan relasi personal sebagai pre-kondisi dan tujuan kewargaan, sebagaimana diidealkan oleh teori klientelisme. “Kontrak kapasitas” dan konsep agensi politik yang mendasarinya –yang juga kental pada teori klientelisme—layak dipersoalkan karena hanya melanggengkan norma dan praktik kewargaan yang diskriminatif.

A. Kewargaan sehari-hari (Lived Citizenship)

Seperti disinggung sebelumnya, bagian ini menyambut baik gagasan terkait pentingnya mencurahkan perhatian pada kewargaan informal. Hanya saja, karena konsep kewargaan informal yang ditekankan pada teori klientelisme adalah ketergantungan warga (klien) pada yang lain (broker) melalui sistem khusus yang dipahami baku seperti relasi personal, tulisan ini memilih konsep “kewargaan sehari-hari” (lived citizenship) yang sudah ekstensif dalam literatur (Kallio, Wood, & Häkli, 2020; Baraldi & Cockburn, 2018; Cherubini, 2011; Kallio, & Mitchell, 2016; Kallio, Häkli, & Bäcklund, 2015;; Laksana & Wood, 2019; Warming, 2019; Marchand, 2018; Rodina & Harris, 2016; Rubin, Smilde & Junge, 2014; Warming & Fahnøe, 2017). Selain sebagai kerangka analisis dalam melihat kompleksitas kehidupan kewargaan Indonesia, kewargaan sehari-hari juga dapat digunakan untuk menunjukkan potensi pengembangan dan transformasi dari demokrasi yang diklaim broker dan diperjual-belikan menuju demokrasi yang diidealkan, sebagaimana dicita-citakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk tujuan tersebut, bagian ini menempatkan warga, masyarakat Indonesia yang memiliki ragam identitas dan aspirasi sebagai subjek utama, tetapi tentu saja dalam konteks keterkaitannya dengan negara, sekalipun keterkaitannya tidak linier sebagaimana akan ditunjukkan. Dalam konteks tersebut, kewargaan dengan segala aktifitas pengembangannya, khususnya terkait dengan pengembangan kualitas kewargaan bagi kelompok rentan, dipahami sebagai proses, dinamika, pergulatan dan tempaan dalam relasirelasi keseharian and interaksi-interaksi yang melibatkan emosi, afeksi, rasionalitas, materialitas dan kuasa (Warming, & Fahnøe, 2017, 249-50).

Sebagai kerangka analisis, kewargaan sehari-hari menuntut perhatian pada kompleksitas kehidupan sosio-kultural warga sebagai hasil dari relasi dan interaksi lintas subyek, lintas isu dan lintas sektor antara individu dan kelompok warga secara internal dan secara eksternal, misalnya dengan aparat negara pelaksana kebijakan, pekerja sosial dari masyarakat sipil, dan pihak-pihak lainnya. Relasi dan interaksi tersebut saling membentuk dan menciptakan dinamika inklusivitas, sekaligus eksklusifitas satu sama lain. Fokus pengamatan kewargaan sehari-hari terletak pada praktik dan pengalaman keseharian yang padanya individu dan kelompok mempraktikkan, menegosiasikan, memahami dan merasakan kewargaannya (Warming, & Fahnøe, 2017, 249). Kaitannya dengan itu, konsep kewargaan sehari-hari menaruh perhatian pada situasi ruang sosialnya (socio-spatially situated). Ia memberi perhatian pada fakta bahwa segala praktik kewargaan oleh setiap warga, termasuk kelompok rentan, selain karena adanya kesepakatan politik, misalnya kebijakan dan aturan tentang subjek seperti yang diakui dan diistimewakan atau sebaliknya, dan kesepakatan sosial, juga selalu disituasikan oleh kondisi tempat (ruang dan waktu) yang padanya melekat karakter materialitas, aspirasi dan relasirelasi kuasa. Pada saat yang sama, ruang dan waktu tersebut senantiasa terbuka, bergerak dan tidak pernah rampung. Ruang dan waktu senantiasa terisi dengan pertentangan, perebutan dan juga kesepakatan-kesepakatan yang direproduksi oleh relasi-relasi sosial dan kultural yang melampaui lokalitas spesifik, yang berhubungan dengan tempat, ruang dan waktu lainnya (Warming & Fahnøe, 2017, 250).

Argumen utama yang diajukan dengan kerangka kewargaan seharihari adalah bahwa betapapun suatu kelompok warga tereksklusi dan terdiskriminasi secara struktural dan kultural, mereka senantiasa memiliki ruang dan kesempatan untuk memanifestasikan kewargaannya, berpartisipasi dalam aktivitas kewargaan, mengklaim, menuntut dan mengakses hak kewargaannya. Kecil, jarang atau bahkan tidak terpikirkan, tetapi selalu ada. Warga memiliki agensi yang dengannya ruang dan peluang diciptakan, atau dengannya relasi dan interaksi terbangun dan melaluinya ruang dan kesempatan (berkewargaan) tercipta. Argumen tersebut tidak dimaksudkan untuk memaparkan bahwa situasi kewargaan di Indonesia misalnya sudah pada tahap ideal, tetapi lebih untuk menegaskan bahwa kewargaan dan demokrasi adalah proses yang terus bergerak di antaranya karena adanya kelompok rentan, dan ruang dan kesempatan warga yang selalu tersedia dalam setiap relasi dan interaksi (struktural dan/atau kultural) patut dan penting diperhatikan, dimanfaatkan, dan dioptimalkan sebagai bagian dari proses menuju kewargaan yang diidealkan.

Agensi individu dan kelompok warga dapat ditemukan dalam ragam bentuk. Ketika misalnya suatu individu atau kelompok rentan tidak diakui aspirasi, kebutuhan, peran atau bahkan eksistensinya, dan tidak diberi alternatif kecuali mengikuti tuntutan pendisiplinan dengan rangkaian retorika moralitas dan politik seperti kerukunan, harmoni, ketertiban, dan seterusnya, mereka kadang diam di depan tetapi beraksi sesuai kebutuhannya di belakang, mereka menghindari pelanggaran disiplin (struktural atau kultural), tetapi melakukan aktifitas yang tidak diatur, hingga protes dan perlawanan yang frontal jika mereka memahami bahwa kapasitasnya cukup dan situasinya memungkinkan (Warming & Fahnøe, 2017, 251). Mereka mampu menentukan kewargaannya dengan memasuki arena di ruang-ruang publik tanpa harus merubah identitas diri mereka atau menderita secara material (Painter & Philo, 1995, 115; Hopkins & Blackwood, 2011, 217). Agensi individu dan kelompok rentan semacam itu ditemukan dimana-mana, baik di negara-negara dengan demokrasi yang diklaim mapan, maupun di negara-negara yang diklaim baru atau emerging, seperti Indonesia. Kelompok rentan semacam itu termasuk dari kelompok agama dan etnis minoritas, kelompok dengan identitas gender, mereka yang dianggap kapasitas kewargaannya kurang seperti anak-anak dan pemuda, kelompok imigran, kelompok sosial yang sarat dengan stigma seperti pemulung, pekerja seks, yang tidak memiliki rumah, dan seterusnya.

Sekali lagi, manifestasi bentuk agensi warga tersebut tidak untuk dijustifikasi sebagai kewargaan yang ideal atau bahkan sah. Ia adalah realitas sosio-politik yang penting dipahami bahwa 1) demokrasi, betapapun mapannya, senantiasa berhadapan dengan kompleksitas realitas sosiopolitik tersebut, yang sesungguhnya realitas kewargaan. Poin ini berkaitan dengan fakta lain bahwa manifestasi kewargaan selain beragam, juga terus berubah dan berkembang. Karakterisasi demokrasi Indonesia sebagai broker atau kewargaan sebagai klientalistik adalah esensialisasi yang tendensius, simplistik yang mereduksi kompleksitas realitas dan karenanya generalisasi. 2) Kewargaan tidak pernah pasif, tetapi senantiasa aktif karena ia, bagi individu dan kelompok, adalah hidup itu sendiri. Semapan apapun sistem kewargaan diklaim, ia adalah tetap potensi yang selalu rentan berubah dan berkembang. Seseorang yang hari ini memangku kewargaan yang utuh (Stokke 2017, Marshal 1950) tetap potensial mengalami pengurangan hak, atau merasa tidak aman dan karenanya menuntut hak yang lebih. Presiden AS, Donald Trump, yang selama empat tahun seakan bahkan melampaui segala hak kewargaan yang dapat dimiliki oleh siapapun, menjadi warga negara dengan penuh cemoohan dan celaan dan (hak) bersosial medianya dihilangkan, beberapa hari sebelum masa jabatannya berakhir. Sebaliknya juga demikian. Perempuan yang dominan dipersepsi dan diperlakukan secara timpang, diskriminatif dan kelas kedua setelah laki-laki dimanamana telah menjadi presiden, termasuk di Indonesia.

Kewargaan sehari-hari adalah rangkaian proses yang berlangsung melalui praktik, performa sosial, budaya, dan politik, dan relasi-relasi keseharian antara dan lintas ruang, obyek, warga dan non-warga yang senantiasa pasang surut (Lewis 2004, 3; Spinney, Aldred & Brown. 2015, 325). Keseharian adalah pasang-surut dan karenanya merupakan domain penting dimana kewargaan dimanifeskan, diabaikan, atau ditolak. Kewargaan sehari-hari dengan demikian penting dilihat sebagai kajian tentang potensi yang mengusung harapan, termasuk melampaui kewargaan klientalistik yang disematkan pada kewargaan Indonesia yang diklaim baru. Potensi tersebut dengan demikian tidak sekedar untuk diidentifikasi dan dipahami, tetapi untuk dikembangkan, bukan hanya, tetapi termasuk yang klientalistik.

B. Dimensi Kewargaan Sehari-hari

Secara konseptual, lived citizenship memiliki empat (4) dimensi (Kallio, Wood, and Häkli 2020). Pertama adalah dimensi ruang (spasial). Ia merujuk pada ruang dan temporalitas keseharian yang mencakup kecarutmarutan, dimana upaya masing-masing individu dan kelompok mencari cara terbaik untuk hidupnya yang bermakna. Perhatian pada dimensi ruang selain memungkinkan untuk menangkap kompleksitas pola relasi sosial, ekonomi dan politik di masyarakat, juga dapat menyingkap interseksi antara yang privat dan yang publik, yang individual dan yang institusional (Kallio, Wood, and Häkli 2020, 717). Pada dimensi ini, pandangan individu dan kelompok, termasuk yang tidak pernah didengarkan di forum-forum formal, potensial mendominasi. Di tempat kerja seperti sawah, kantor dan dimanapun, warung-warung kopi, tempat-tempat ronda warga, sumur tempat mandi, hingga dapur tempat memasak sering menjadi ruang penempaan kewargaan dan ekspresi yang memuji hingga mencela praktik politik formal, termasuk yang klientalistik. Di ruang-ruang tersebut, makna kewargaan diciptakan, perasaan menjadi sebagai warga dipersoalkan atau ditumbuhkan, dan gagasan resistansi terhadap kebijakan dan subjek yang diistimewakan dikembangkan. Dalam kewargaan formal, ruang-ruang tersebut disepelekan, atau tidak penting bagi politisi dan mungkin bagi pekerja sosial karena jauh dari jangkauan perdebatan kebijakan. Persis karena anggapan tersebut lived citizenship dengan dimensi ruang dan temporalitas tersebut ditekankan. Ketika penghayat kepercayaan belum direkognisi oleh negara melalui Putusan MK 97/2016 atau bahkan sebelum UU Adminduk 23/2006, beberapa penghayat justru menuliskan nama kepercayaan/agama leluhurnya di KTP mereka. Sebelum Permendikbud tentang pendidikan kepercayaan dikeluarkan, pendidikan kepercayaan, bukan pendidikan agama, sudah dijalankan di beberapa sekolah. Tidak banyak, tetapi yang sedikit itu, yang melampaui kebijakan (kewargaan formal), adalah fakta-fakta praktik kewargaan. Praktik-praktik tersebut dapat terjadi karena situasi spasial dan temporalitas, dimensi penting dari kewargaan keseharian. Terlalu fokus pada kewargaan formal lalai melihat dimana agensi warga justru memanifes: haknya diakui dan terpenuhi. Perhatian pada dimensi ini, selain dapat membantu untuk memahami agensi warga secara konkrit, adalah untuk membantu pengembangan kewargaan dari bawah, dari agensi itu sendiri.

Kedua adalah dimensi relasi lintas-subjek. Dimensi ini merujuk pada realitas relasi-relasi sosial dimana warga terlibat dalam interaksi sosial, kultural, ekonomi dan/ataupun politik dengan siapapun (tetangga, aparat negara, hingga orang asing) dalam keseharian. Berdasar pada dimensi ini, kewargaan dimaknai sebagai relasi antara semua subjek (dan/atau obyek) dan cara-cara subjek berjuang untuk menjadi warga setara (Spinney, Aldred & Brown 2015, 326; Cresswell 2013, 81). Kewargaan tidak berhenti pada (jaminan) status legal, misalnya, identitas seorang individu atau kelompok telah diakui, atau layanan yang senantiasa terbatas pada definisi kebijakan/ aturan atau yang dikenal dengan istilah nomenklatur. Kewargaan bukan sesuatu yang fixed, tetapi merupakan negosiasi relasional yang terus berlangsung antara individu dan kelompok dari berbagai identitas dan perbedaan dalam memperebutkan sumber daya (Isin dan Wood 1999, 21- 22). Ia bukan sekedar status atau identitas legal yang sudah ada sebelumnya tetapi muncul melalui praktik. Ia di(re)produksi dalam hubungannya dengan relas-relasi dan interaksi-interaksi, berikut norma-norma perilaku yang ada di dalamnya. Kewarganegaraan lebih merupakan ‘ansambel’ perasaan memiliki yang berbeda dan mencair daripada sebuah ketetapan (Spinney, J., Aldred , R., & Brown, K. 2015, 326)

Lintas subjek mencakup relasi gender, agama, antar generasi, lintas suku, dan seterusnya. Relasi gender misalnya terus dikonstruksi yang sekalipun perempuan umumnya diposisikan sebagai subordinat, kadang-kadang melampaui peran yang diberikan kepada laki-laki yang diposisikan paling berkuasa termasuk atas laki-laki lain. Pengalaman seorang anak perempuan pimpinan adat Ammatoa, Sulawesi Selatan adalah ilustrasi penting untuk poin ini. Sebagaimana diceritakan (interview informal, Desember 2019), dia telah dijodohkan beberapa kali, tetapi selalu berhasil menolak. Bahkan sekali waktu, segalanya sudah disiapkan dan tinggal menunggu pernikahannya di esok harinya, tetapi dia pun berhasil membatalkannya, sekalipun semuanya, khususnya orang tuanya memarahinya. Menurut norma sosial dan budaya di komunitasnya, apa yang dia lakukan adalah aib keluarga dan komunitas. Dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan saudara dan teman perempuan lainnya. Dia menolak pernikahan karena cita-citanya. Dia ke kota untuk sekolah, dan setelah kembali ke komunitas, dia bersama teman-teman perempuannya membentuk kelompok dan organisasi untuk memajukan diri, kelompok dan komunitasnya. Masa lalunya yang dianggap aib seakan telah terlupakan. Dia justru jadi kepala dusun. Dia dicibir karena posisinya sebagai kepala dusun, tetapi dihormati karena dipilih oleh mayoritas anggota komunitasnya.

Si anak perempuan tersebut bertransformasi karena ragam relasi lintas subjek yang dia gulati. Di komunitasnya dia bergulat dalam berbagai interaksi sosial dan kultural. Dengan kesempatan yang sesekali datang, dia pun bergulat dalam interaksi lintas sosial dan kultural. Dia diundang untuk berkonsolidasi bersama dengan kelompok rentan lainnya. Sebagai anggota komunitas adat, keberagamaannya sering dipersoalkan. Singkat cerita, dia adalah di antara sedikit orang yang diundang Presiden Jokowi untuk menerima sertifikat pengakuan hutan adatnya.

Cerita serupa dapat ditemukan dalam kategori kelompok rentan lainnya. Presentasi sepotong pengalaman kelompok rentan ini sekedar untuk menunjukkan bahwa betapapun mapannya sebuah sistem yang mengeksklusi, padanya melibatkan relasi dan interaksi lintas subjek yang senantiasa membuka ruang dan kesempatan bagi individu dan kelompok untuk menempa diri, memerankan agensinya, mentransformasi posisinya dan bahkan sistem yang lama mapan. Ruang dan kesempatan tersebut tidak untuk diselebrasi tentu saja, tetapi untuk dipahami, dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk pengembangan kewargaan.

Relasi-relasi lintas subjek dibentuk, dipraktikkan, dihidupi dan juga dimaknai secara terus menerus. Selain berkaitan dengan status kewargaan (formal, yang selalu penting diperhatikan), dimensi lintas-subjek memperhatikan relasi-relasi antar individu (warga) yang dengannya keanggotaan dikonstruksi (secara fisik dan/atau metaforis) dan praktikpraktik dimana makna (kewargaan) di(re)produksi. Perhatian pada dimensi ini memungkinkan untuk menyingkap interseksi bidang politik formal, relasi dan koneksi warga di ruang publik, bahkan pengalaman-pengalaman relasional yang secara langsung dan kongkrit di lapangan yang membentuk kewargaan (Kallio, Wood, and Häkli 2020, 717).

Dimensi lived citizenship ini semakin penting khususnya dalam memahami, terutama jika dimaksudkan untuk mengembangkan (kapasitas agensi) individu dan kelompok rentan dan pemajuan kewargaan dari bawah. Penghayat kepercayaan yang sepanjang sejarah Indonesia dieksklusi dan didiskriminasi oleh negara atau berdasarkan kewargaan formal, tetapi faktanya bahwa mereka bertahan dengan vitalitasnya masingmasing melintasi sejarah tersebut hingga diakui sejak tahun 2017, dapat diklaim bahwa ruang penting kebertahanan dan keberlanjutan mereka adalah pada lived citizenship. Sebelum diakui secara tegas pada tahun 2017 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 97/2016, di antara mereka ada yang dapat memiliki KTP kepercayaan, melaksanakan perkawinan dan mencatatkannya berdasarkan kepercayaan. Ketika mereka dipaksa berafiliasi ke salah satu dari lima agama di masa Orde Baru, sebagian besar penghayat tetap menjalankan kepercayaannya, sekalipun di KTP mereka tercantum salah satu agama atau sebagian mereka dilabeli dengan ragam macam stigma negatif. Cerita dan pengalaman serupa, sekali lagi, melintasi ragam kategori kelompok rentan seperti perempuan, waria, disabilitas, minoritas agama, dan seterusnya.

Cerita dan pengalaman mengharukan, menyedihkan dan menjengkelkan tentu saja selalu menjadi bagian dari pengalaman kelompok rentan. Karenanya, ragam cerita mereka yang menyenangkan tentu bisa diklaim sebagai kasuistik, kebetulan, atau senantiasa terancam. Persis pada kasuskasus tersebut, yang kebetulan dan senantiasa terancam dianggap krusial dalam perspektif lived citizenship. Di saat mereka yang berdasarkan kewargaan formal tereksklusi, mereka bisa mentransformasi situasinya menjadi menyenangkan, atau minimal aman untuk sementara. Setiap kasus melibatkan relasi lintas-subjek, dan bagaimanapun cerita dan pengalamannya, menyenangkan atau mengharukan, kasus-kasus tersebut adalah hasil dari keterlibatan individu-individu dan/atau kelompok dengan kapasitasnya masing-masing, relasi antar subjek, dan relasi agensi. Yang tereksklusi sekalipun telah dimapankan secara struktur senantiasa memiliki ruang dan kesempatan untuk bernegosiasi dan resisten terhadap dominasi. Alasannya, setiap agensi selalu disituasikan dalam setiap relasi antar subjek yang juga disituasikan dengan ruang (spasial) dan waktu. Pengalaman kami dalam menjalankan program pengelolaan sampah di Jayapura pada tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa ketika awalnya ruang relasi dan interaksi membahas isu agama, ekonomi, politik, konflik, dan perdamaian, kelompok perempuan di komunitas Organda, tempat program dijalankan, selalu tersisih. Tetapi setelah program tersebut mulai berkembang, peran mereka menjadi kunci, yang dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada isu program (pengelolaan sampah), tetapi menjangkau isu-isu yang sebelumnya meminggirkan mereka. Mereka, para perempuan, sesekali melampaui peran posisi seperti suami, RT, RW dan Lurah, agensi yang secara struktural dan kultural telah dimapankan sebelumnya di komunitas mereka dalam komunikasi dengan pihak luar, misalnya. Kasus ini pun sekedar ilustrasi. Contoh serupa dan bahkan lebih dahsyat dari itu tersebar di banyak tempat yang juga telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian. Situasi tersebut tentu saja tidak bebas dari kemungkinan untuk berubah seperti sebelumnya. Lived citizenship tidak untuk meromantisasi kasus-kasus semacam itu, tetapi mendorong untuk memberi perhatian pada dimensi relasi lintas-subjek yang selalu terjadi dalam keseharian yang memungkinkan perubahan dan transformasi seperti pada kasus yang dicontohkan: kewargaan direformulasi dari bawah.

Ketiga adalah Dimensi performatif. Performatif merujuk pada aksiaksi atau praktik-praktik terkait kewargaan. Merujuk pada Isin (2008), Kirsi P. Kallio dkk. (2020, 718) menjelaskan bahwa aksi-aksi kewargaan mencakup momentum-momentum dimana individu-individu menegaskan kewargaannya sekalipun status kewargaannya tidak diakui. Selain itu, dimensi performatif juga mencakup praktik klaim hak melalui berbagai strategi di berbagai ruang. Menurut Isin (2017, 501), kewargaan sebagai performatif mencakup tiga komponen yang saling beririsan: Aksi, subjek, dan relasional. Aksi (sosial, kultural, ekonomi dan politik) melibatkan individu-individu yang terdiri dari mereka yang mendapatkan jaminan status legal dan sebaliknya, yang tereksklusi atau terdiskriminasi. Individu-individu yang sebelumnya tidak dapat bertindak sebagai subjek karena eksklusi struktural dan kultural bertransformasi menjadi subjek melalui pelibatan dirinya pada aksi-aksi, baik yang mereka rencanakan ataupun direncanakan oleh yang lain. Subjek-subjek (individu yang hak kewargaannya diakui dan yang tidak) adalah aktor-aktor ‘relasional’ yang berasal dari kelompok sosial dan budaya yang beragam. Sebagai subjek dalam konteks relasional, mereka menyatakan (status) kewargaan dengan menuntutnya, mengklaimnya, dan menunjukkan hak dan kewajiban dalam bentuk performa, dan ketika semua itu dilakukan mereka secara kreatif mentransformasi makna dan fungsi kewargaannya (Sanghera 2018, 542).

Kewargaan inklusif yang performatif melampaui definisi dan konsep kewargaan tradisional yang secara sempit membatasinya sebagai semata isu legalistik dan konstitusional atau tentang hak dan kewajiban yang berpusat pada negara. Kewargaan, bersamanya tentang isu hak yang terus berkembang, adalah praktik keseharian dalam membentuk rasa kepemilikan yang terus menerus dinegosiasikan. Dalam konteks itu, hak tidak hanya dituntut, terkait apa yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan/ kebijakan politik dan norma sosial, tetapi juga diklaim, sesuatu yang belum ada atau dieksklusi oleh keputusan politik dan norma sosial (Isin 2017; Lister 2007). Ia adalah tentang bagaimana orang memahami dan menegosiasikan hak dan kewajibannya, membangun rasa kepemilikan, menjadi bagian, dan berpartisipasi dalam keseharian. Kewargaan performatif yang berbasis kehidupan sehari-hari (lived citizenship) tentu saja tidak dipahami di luar konteks negara karena negara, secara konseptual, tidak pernah terpisah dari warga. Intinya, kewargaan performatif adalah keseharian dan caracara individu dan kelompok menjalani kehidupan berdasarkan latar belakang budaya dan situasi materialnya yang mereproduksi dinamika kehidupannya sebagai warganegara (Hall & Williamson, 1999, 2; Lewis, 2004; Lister 2007, 55).

Lebih lanjut, kewargaan performatif adalah momentum (Hoffman 2004; Lister 2007; Rissanen 2020). Sebagai momentum, kewargaan performatif bukan berian (not given), tetapi harus dikerjakan dan diciptakan. Ia terkait dengan dan tergantung pada banyak faktor. Ragam faktor tersebut adalah peluang sekaligus ancaman. Ketika seorang warga yang secara struktural dan kultural tereksklusi menemukan atau menciptakan faktor yang memberinya peluang, dia menemukan atau menciptakan momentum untuk mengekspresikan dan menegaskan kewargaannya. Dalam momentum tersebut, kewargaan tercipta sekalipun warga yang

menciptanya ada dalam posisi tereksklusi menurut kewargaan formal.
Kongres Marapu pada akhir Juni tahun 2019 yang menghadirkan puluhan
komunitas dari empat kabupaten (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba
Barat, dan Sumba Barat Daya) adalah momentum bagi warga Marapu
yang hingga pada saat itu kewargaan mereka dieksklusi secara berlapislapis menurut kewargaan formal. Hak adat dan keberagamaannya tidak
diakui. Jika pandangan Hoffmann (2004, 138) dirujuk, kongres Marapu
tersebut merupakan momentum kewargaan yang menyingkap rangkaian
masalah dan peluang solusi. Salah seorang di antara tokoh atau pemimpin
komunitasnya menegaskan bahwa kongres tersebut sangat penting
karena ia mempertemukan saudara-saudara Marapu lintas komunitas
dan daerah, berbagi cerita dan pengalaman terkait masalahnya, dan
berembuk bersama, termasuk pihak-pihak yang diundang dan hadir dari
aparat negara, pusat dan daerah, tokoh Marapu dan non-Marapu dari
Sumba dan selainnya, untuk mencari solusi. Kongres tersebut menuntut
aksi, usaha dan kerja lanjutan untuk menciptakan relasi kesetaraan dan
mengikis relasi hirarkis, dan menyuarakan serta mempromosikan keadilan
sosial. Sebelumnya tidak pernah terjadi, dan bahkan tidak terpikirkan,
sebagaimana diakui oleh perwakilan Marapu tersebut. Bagi Lister (2007,
49), momentum (kewargaan performatif) karenanya dapat menjadi alat
khususnya bagi kelompok rentan untuk menyuarakan, mempromosikan
dan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Apakah berhasil
dengan tuntutannya? kewargaan tidak terletak pada hasilnya, tetapi proses
dan praktiknya.

Dimensi performatif darilived citizenshipjuga dapat dilihat dari performa kewargaan oleh agensi cerdik atau ajeg-ajegan (ingenious agency) (Lee, 2016). Kata ingenious bermakna cerdik, orisinil, berdaya temu (inventive), dan banyak akal (resourceful) (Lee, 2016, 9). Agensi cerdik adalah kapasitas yang dapat secara kreatif merancang dan menciptakan berbagai cara dan kesempatan dan menemukan ruang untuk melibatkan diri secara politis dengan alat dan sumber daya yang sekalipun terbatas untuk mendorong dan menghasilkan perubahan di lingkungan terdekatnya dan bahkan lingkungan sosial yang lebih besar (Lee, 2016, 9). Menurut Charles Lee (2016, 14), yang paling produktif dengan agensi cerdiknya adalah mereka yang dia sebut sebagai “abject subject”. Mereka adalah individu atau kelompok rendahan (dengan berbagai kategori), terpinggirkan, dan termiskinkan secara struktural dan sosio-kultural. Relasi mereka dengan subjek lain yang secara normatif diakui atau bahkan dimuliakan secara struktural dan kultural cenderung timpang, tetapi dengan kecerdikannya mereka dapat menavigasi relasinya menjadi dinamis, dimana mereka kadang-kadang diterima, dihormati dan bahkan dominan. Pangestu yang menempa ruang antara agama dan kepercayaan (Laelafitrianisahronie 2021), seorang waria di Sulawesi Selatan yang memiliki keahlian dekorasi dicari dan dimuliakan setiap ada acara pernikahan, sekalipun di ruangruang lain sering dilecehkan (bullied) karena kewariaannya. Kelompok rentan seperti waria senantiasa bertindak cerdik untuk bertahan hidup dalam tatanan sosial yang secara struktural dan kultural mengeksploitasi dan menekan mereka. Bagi Lee, agensi cerdik adalah modal penting untuk transformasi sosial (2016, 14), dan dalam perspektif lived citizenship modal tersebut pun layaknya dioptimalkan untuk transformasi kewargaan formal.

Dimensi performatif ini pada dasarnya bukan semata gambaran realitas atau gagasan idealitas, tetapi fakta empirik yang cenderung lalai dipedulikan, alih-alih dimanfaatkan dan dioptimalkan untuk pemajuan kewargaan. Di antara sebabnya adalah kepedulian secara dominan terhadap kewargaan formal. Ia tentu saja penting dan tidak boleh direduksi, tetapi terlalu fokus padanya menyebabkan porsi perhatian tercurah lebih banyak pada peran negara, dan menyisakan sedikit, jika ada, porsi perhatian pada peran warga, agensi individu dan kelompok. Fakta empirik kewargaan performatif adalah keseharian yang arenanya dalam aktivitas seni, sosial, kultural dan ekonomi, termasuk politik. Ia dapat dilihat dari kehidupan keluarga, komunitas, dan lintas komunitas. Kegiatan-kegiatan warga seperti bersih desa, nyadran, ritual-ritual laut seperti larung saji, pesta rakyat untuk peringatan hari nasional, hari raya agama, hari jadi kampung dan kota, dan festival-festival seni dan budaya adalah di antara arena yang tampak menonjol untuk kewargaan performatif.

Pada momen-momen tersebut, kewargaan ditempa melalui berbagai bentuk performa. Setiap individu memiliki peluang menjadi subjek untuk mengklaim atau menegaskan kewargaannya, termasuk mereka yang secara formal tereksklusi. Sebagai momentum, kegiatan budaya bahkan seringkali memfasilitasi individu-individu yang terpinggirkan secara normatif (berdasarkan kewargaan formal) meminggirkan mereka yang statusnya diistimewakan oleh kewargaan formal, termasuk mereka yang memiliki otoritas (politik). Festival Sungai Santan, Kalimantan Timur yang dilakukan kelompok pemuda setiap akhir tahun dengan dana swadaya melibatkan semua warga dengan perannya masing-masing menjadi ajang untuk menegaskan kedaulatan warga melawan korporasi tambang batu bara yang super power dan otoritas-otoritas politik yang memberi izin pertambangan. Pertunjukan budaya adalah momen penempaan agensi, negosiasi posisi, perebutan status dan sumber daya, perubahan relasi sosial, hingga mobilisasi sosial. Ia adalah momen inklusivitas, tetapi sekaligus eksklusivitas, yang acapkali memanifes. Karakter kewargaan performatif tersebut menegaskan signifikansinya untuk negosiasi kewargaan formal yang mengeksklusi dan mendiskriminasi. Ia adalah tentang agensi yang sesungguhnya aktif, dan karenanya memerlukan kanal menuju kewargaan yang berkeadilan untuk semuanya.

Masih terkait dengan kewargaan performatif, kasus Mama Aleta Baum dari komunitas Mollo, Nusa Tenggara Timur yang dikenal dunia layak menjadi pelajaran penting. Performa budayanya efektif membatalkan penambangan marmer oleh korporasi pemilik modal yang telah mendapatkan izin dari pemilik otoritas politik (pemerintah daerah). Mama Aleta, seorang perempuan dari kampung bersama warga kampung lainnya melakukan mobilisasi sosial melalui pertunjukan budaya, menenun di jalan yang dilalui kendaraan penambang, dan berhasil menempa agensinya, mentransformasi diri menjadi subjek yang memenangkan klaim hak yang sebelumnya dinafikan oleh otoritas politik, negara. Dalam konteks konflik agraria, kasus Mama Aleta Baum mungkin dapat dilihat secara sepele. Ia bagai titik kecil yang kabur dalam peta perebutan tanah dan konflik agraria yang ratusan jumlahnya. Namun demikian, poin yang ditekankan di sini bukan mereduksi kerumitan atau kejahatan perebutan tanah dan konflik agraria, tetapi sebuah pelajaran penting terkait penempaan agensi individu yang awalnya dipersepsi lemah dan tereksklusi secara struktural dan kultural, lalu selanjutnya dapat bertransformasi menjadi subjek yang tidak hanya mampu mengklaim tetapi memenangkan klaim status dan hak (kewargaan). Kasus tersebut menginspirasi tentang cara menempa agensi, dan mentransformasi status kewargaan.

Keempat, dimensi terakhir dari lived citizenship, adalah pengalaman afektif. Jika kewargaan yang menekankan status (legal) tidak peduli dengan aspek emosional, lived citizenship justru menekankan pentingnya melihat perasaan-perasaan (emosional) yang muncul karena menjadi seorang warga. Rasa (tidak) memiliki berkaitan erat dengan menjadi dan merasa sebagai warga (Kallio, Wood, and Häkli 2020, 718). Kaitannya dengan itu, setiap orang dari Aceh hingga Papua yang menyatakan diri “saya Indonesia” adalah tentang emosi dan penempaan kewargaan. Betapapun itu, pernyataan tersebut patut dilihat sebagai pengalaman afektif yang menubuh. Rangkaian pengalamannya, dari yang mengharukan hingga menyenangkan, dieksklusi, didiskriminasi, atau bahkan dipersekusi, menciptakan rasa yang mengerucut pada pernyataan tersebut. Sekalipun hak mereka dipreteli, pernyataannya adalah bentuk “klaim” yang mengisyaratkan hasrat menuntut, melawan, atau ikut mengimajinasikan tentang Indonesia ideal. Pernyataan serupa itu sering didengarkan dari mereka yang tinggal di sudut-sudut negeri yang terisolasi. Mereka bercerita kepada kami yang ber-KKN tentang pengalaman pahitnya yang tidak pernah masuk dalam peta “negara mensejahterakan setiap warga negara”. Sesekali diungkapkan bahwa mereka tidak paham apa itu negara. Akan tetapi, kepada kami yang ber-KKN mereka menegaskan ke-Indonesia-annya. Kami diterima sebagai saudara atau keluarga, dan bersama mereka merasa sebangsa dan setanah air, sebangsa Indonesia. Melalui KKN, komunitasnya tersambung dengan institusi-institusi negara, yang melaluinya kewargaan formal bertransformasi, ikut dirasakan dan dialami.

Pengalaman afektif (merasa sebagai warga) dapat terjadi melalui relasi personal dengan subyek warga lain, dan tidak harus aparat negara. Pengalaman efektif selanjutnya dapat menjadi sumber daya memaknai ulang ke-Indonesia-annya, menempanya hingga berwujud tuntutan hak. Dengannya, seseorang mencari tahu strategi tuntutannya, dan berhasil melalui interaksinya dengan subjek warga lain, dan tidak melulu atau tidak harus dengan aparat negara. (Aparat) negara tentu tidak boleh dinafikan, tetapi dalam kewargaan ia adalah salah satu dari beberapa kunci.

keempat dimensi lived citizenship di atas adalah basis argumen bahwa lived citizenship pada dasarnya adalah tentang norma agensi kewargaan yang krusial dikembangkan, namun lalai diperhatikan, menuju kewargaan ideal. Secara normatif, idealitas kewargaan ada pada kehidupan keseharian warga, dalam artian, ia sebagaimana dipahami, dihidupi dan dinikmati warga sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya. Kewargaan formal sekali lagi sama pentingnya, tetapi ia penting dipahami bahwa tujuan utamanya adalah menuju idealitas sebagaimana dipahami, dihidupi dan dinikmati warga. Lupa pada tujuan utamanya berakibat pada pemahaman dan praktik bahwa kewargaan formal bertujuan untuk negara, sehingga segala sumber daya dan daya upaya dikerahkan semata untuk tujuan tersebut. Pemilu/pilkada seakan dijadikan tujuan utama politik. Ia harus dimenangi sekalipun polarisasi sosial hingga pengorbanan jiwa terpaksa dianggap wajar. (Untuk kepentingan) rakyat dijadikan retorika verbal belaka. Berbagai aturan dan kebijakan dirumuskan dan dikeluarkan, sekalipun harus tumpang tindih dan bahkan saling berbenturan satu sama lain, karena dengan itu negara tampak gagah. Implementasinya belakangan, atau jika implementasinya tidak jalan, ia dijadikan alat dorong untuk aturan dan kebijakan baru. Terlalu fokus pada kewargaan formal, sedikit banyaknya, langsung atau tidak, berkontribusi pada reduksi terhadap signifikansi kewargaan informal, agensi kewargaan, basis utama pemajuan kewargaan dalam perspektif lived citizenship.

Kewargaan sehari-hari sebagaimana diuraikan sebelumnya menegaskan pentingnya memperhatikan agensi dan praktik sosial kritis warga sebagai basis pemajuan kewargaan. Keempat dimensinya adalah realitas konkrit yang menunjukkan peluang, tetapi sekaligus ancaman kewargaan jika tidak dikelola. Beberapa kasus/isu sederhana yang dipaparkan adalah sebagai bukti, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa realitas kewargaan tersebut bersifat sporadis, spontanitas dan tidak langgeng. Praktik kewargaannya berjalan terus, tetapi arahnya tak terprediksi. Hak kewargaan hari ini terpenuhi, berikutnya kemungkinan hilang. Bagian selanjutnya adalah untuk menguraikan bagaimana menavigasi peluang yang selalu ada pada kewargaan sehari-hari agar mewujud secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, kewargaan sehari-hari yang spontanitas akan dinavigasi menuju kewargaan inklusif, tepatnya pengembangan kewargaan inklusif dari bawah, melalui agensi warga. Kewargaan inklusif juga bisa dimaksudkan sebagai alternatif dari kewargaan klientelisme. Ia adalah idealitas dan harapan, yang mungkin sebagian kalangan akan menganggapnya utopis untuk demokrasi Indonesia. Ia penting diidealkan, dan idealisasi tersebut secara faktual layak karena telah diinisiasi, dapat diwujudkan, dan perlu diupayakan terus menerus. Selain itu, ia juga merupakan upaya dan strategi transformasi kewargaan. Karena kewargaan (informal) tidak terlepas dari negara (kewargaan formal), strategi kewargaan inklusif juga mencakup kewargaan formal, dan karena itu sekaligus strategi transformasinya juga dari atas, selain dari bawah.

C. Kewargaan inklusif

Kewargaan inklusif adalah konsep yang berkaitan dengan pengalaman dan praktik sosial kritis, baik menyangkut rekognisi (oleh negara dan masyarakat), hak-hak formal (lihat Kabeer 2005; Lister 2007, Rissanen 2020, 136). Sebagai konsep, kewargaan inklusif menuntut bukan hanya memikir ulang tentang siapa yang direkognisi sebagai warga negara, tetapi juga apa yang dimaksudkan ketika seseorang mengklaim dan menjalankan kewargaan (Donaldson and Kymlicka 2017, 842). Kewargaan inklusif pada hakikatnya adalah proses “warganisasi” (citizenization) yang senantiasa mempertanyakan dan menegosiasikan konsep yang ada atau yang sedang berlaku terkait hak, tanggung-jawab, dan kewargaan (Donaldson and Kymlicka, 842). Ia adalah praktik dan karenanya menuntut transformasi, perubahan sosial, dan perubahan kebijakan secara berkelanjutan menuju pada situasi dimana warga, apapun latar belakangnya, merasakan kesetaraan dan keadilan sosial karena adanya kesepakatan politik (regulasi, kebijakan) dan norma sosial yang menjamin.

Tujuan moral yang fundamental dan utama dari konsep kewargaan inklusif adalah untuk memastikan semua warga, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang setara untuk merealisasikan ide kebaikan sesuai yang dipahami dan dipercayai, mengelola dan mengontrol hidup mereka, dan berpartisipasi dalam pembentukan norma sosial dan pengambilan keputusan politik untuk hidup bersama sebagai basis rujukan bagi semuanya dalam menjalani kehidupan kewargaan (lihat Donaldson and Kymlicka 2017, 841; 855).

Kewargaan inklusif dengan demikian menekankan perspektif warga, subjek utama demokrasi dan negara, yang menjalani kehidupan kewargaan dalam keseharian. Ia adalah bangunan konsep kewargaan “dari bawah”. Terkait itu, Naila Kabeer (2005) menegaskan bahwa kewargaan inklusif adalah tentang bagaimana kelompok marjinal memahami dan mengklaim kewargaan (hak dan rekognisi) kaitannya dengan visi mereka tentang masyarakat inklusif, tentang hidup bersama. Kabeer mengidentifikasi empat nilai kunci dari kewargaan inklusif, yang dapat dianggap sebagai kewargaan “dari bawah”. Pertama adalah keadilan. Keadilan adalah ketika orang merasa adil baik ketika ia diperlakukan sama atau diperlakukan secara berbeda (2005, 3). Dalam konteks kewargaan sehari-hari, setiap warga memiliki status yang rentan berubah akibat berbagai faktor (spasial/ temporal, relasi lintas subjek, momentum, afektif). Secara spasial, seorang warga yang berasal dari daerah A dimana ia misalnya memperoleh perlakuan istimewa baik secara struktural maupun kultural potensial mengalami perubahan kewargaan ketika pindah ke daerah B. Kasus tersebut terkait isu (penduduk) asli dan pendatang yang hangat di beberapa daerah. Dalam situasi tersebut, keadilan tidak harus berarti bahwa yang asli dan pendatang harus disamakan. Keduanya bisa diperlakukan berbeda, dan keadilan tetap bisa dihadirkan. Strateginya berkaitan dengan nilai berikutnya.

Nilai kedua adalah rekognisi. Ia adalah nilai intrinsik bagi setiap manusia. Setiap orang memiliki kebutuhan sosial dan psikologis untuk diakui (dan mengakui). Tanpa pengakuan, seseorang akan teralienasi dan dapat berdampak fatal hingga bunuh diri. Terkait dengan nilai sebelumnya, pengakuan bersifat sosial, psikologis, dan tentu saja politis. Secara sosial dan psikologis, tarap pengakuan adalah subjektif dan relatif. Seseorang bisa dibedakan, tetapi dia tetap bisa merasa nyaman dan puas. Kaitannya dengan itu, pengakuan adalah penghargaan terhadap keunikan yang berbeda (Kabeer 2005, 4). Seseorang yang di(ter)paksa menyembunyikan keunikannya untuk pengakuan (sosial dan politik) akan mengalami penderitaan, dan kewargaannya tentu saja tereduksi. Nilai ketiga adalah determinasi diri (self-determinism). Ia merupakan kapasitas untuk mengelola dan mengontrol hidup sendiri (Kabeer 2005, 5). Setiap individu dan kelompok tumbuh dan berkembang dengan pandangan hidup, nilai dan cita-cita hidup yang ditempa setiap hari. Hanya dengan nilai dan citacita tersebut, misalnya yang diwarisinya dari leluhur atau yang diadopsi belakangan, mereka menjalani hidup secara bermakna (Kapai 2012, 292). Kewargaan inklusif meniscayakan penerimaan warga, betapapun berbedanya, untuk menjalankan nilai yang diyakininya. Nilai ini tentu tidak perlu dipahami sebagai ancaman eksklusivisme, apalagi separatisme. Nilai determinasi diri tidak dipahami akan mengarah untuk hidup sendiri, tetapi lebih tentang nilai kebebasan dan kemandirian, seperti ditegaskan Kabeer. Dengan nilai yang dipegangnya, orang tidak hanya bersemangat dan berenergi dalam bertindak, tetapi juga memahami strategi menjalani hidup menuju cita-citanya. Selain itu, nilai ini tidak terpisah, tetapi berkaitan dengan sebelumnya. Saat mereka diakui dan dihargai, mereka mengakui dan menghargai. Dalam interaksi itu, antar warga akan saling berbagi, tetapi tentu tidak (boleh) saling memaksa. Ia pun berkaitan secara signifikan dengan nilai berikutnya.

Nilai keempat adalah solidaritas. Nilai ini adalah tentang kemampuan untuk mengidentifikasi bersama orang lain dan bertindak bersama untuk keadilan, saling mengakui dan menghargai (Kabeer 2005, 7; Rissanen 2020; 136) sebagai basis untuk hidup bersama. Nilai ini ditempa setiap hari, setiap saat mengikuti arus dinamika keseharian. Kompleksitas keseharian yang karakternya spontan menuntut ketelatenan warga untuk senantiasa melihat ulang nilai solidaritas. Teori konflik, yang mengajarkan bahwa konflik melekat dalam kehidupan sosial, dan karena itu ia tidak untuk dihindari tetapi dikelola, penting dijadikan alarm oleh setiap warga. Jangankan dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan keluarga saja rentan dengan konflik. Apalagi dalam kehidupan antar kelompok identitas, benturan senantiasa di hadapan mata. Dalam konteks itu kewargaan inklusif dibutuhkan. Nilai solidaritas harus terus dirumuskan, ditempa dan dihidupi. Pengembangan nilai dan sikap solidaritas mencakup pengembangan rasa memiliki atau perasaan sebagai bagian, dan saling percaya lintas kelompok. Manifestasinya adalah keterikatan dan keterlibatan lintas kelompok identitas yang berbeda (sosial budaya dan keagamaan) dalam interaksi dan tindakan di berbagai ruang, privat dan publik, untuk menghasilkan masyarakat inklusif, menempa identitas individu dan/atau kelompok menuju kolektivitas melalui pengenalan terhadap ragam identitas dan sistem nilai. Identitas-identitas ditempa secara diskursif dan performatif berdasarkan komitmen pada keterlibatan kewargaan (civic engagement) (Kapai 2021, 291).

Dengan prinsip kewargaan inklusif, kepercayaan misalnya tidak harus bermasalah jika dibedakan dengan agama. Syaratnya, pembedaan tersebut sedikitpun tidak boleh mengurangi rasa keadilan, meniadakan penghormatan, atau merintangi determinasi diri. Masyarakat adat yang hidup berdasarkan nilai-nilai warisan leluhur wajib diakui dan dihormati, bahkan didorong untuk mengembangkan kehidupan sesuai determinasi dirinya, tetapi pada waktu yang sama, mereka terlibat dalam upaya bersama merumuskan nilai solidaritas atas nama kewargaan Indonesia. Demikian juga untuk semua kelompok rentan yang tereksklusi. Semuanya harus dalam proses menjadi subjek keempat nilai di atas untuk menuju kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua.

Berkaitan dengan itu, Indonesia faktanya kaya dengan nilai-nilai kewargaan inklusif. Nilai solidaritas misalnya sepadan dengan motto gotong-royong, nilai dasar dari Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kata lain, rakyat Indonesia yang kaya dengan keragamannya memiliki modal untuk meneguhkan kewargaan inklusif. Catatan penelitian terkait kearifan lokal atau bahkan praktik baik untuk hidup bersama cukup ekstensif. Nilai kearifan lokal seperti manyama-braya (persaudaraan) Hindu dan Muslim di Bali (Parimartha, Putra and Ririen 2012), badingsanak (saudara) Muslim Banjar dan Dayak Kaharingan dan Kristen di Kalimantan Selatan (Mujiburrahman 2011), sipakatau (saling memanusiakan) di Sulawesi Selatan (Herlin, Nurmalasari, Wahida & Mamonto 2020), tiga tungku satu batu di Papua (Ernas 2018), pela gandong di Maluku (Hehanussa 2009; Titaley 2018), dan lain-lain adalah nilai-nilai yang terus ditempa oleh warga bangsa untuk hidup bersama. Kesemuanya penting dilihat sebagai bentuk upaya pengembangan kewargaan inklusif. Nilai-nilai tersebut tentu saja tidak diterima begitu saja (taken for granted), tetapi penting dilihat
sebagai ruang aktualisasi agensi warga untuk kewargaan inklusif. Nilai-nilai tersebut, sebagaimana nilai-nilai demokrasi di negara-negara yang
demokrasinya diklaim mapan, tidak selalu mewujud karena tantangannya
yang selalu melekat. Kearifan lokal sendiri tidak dapat dipahami sebagai
sekedar nilai warisan masa laluhur yang kental dengan konteks masa lalu,
tetapi rangkaian gagasan dan praktik yang terus berdialektika merespon
tuntutan ruang dan waktu (ke-disini-kini-an) untuk memenuhi aspirasi dan
cita-cita kelompok atau komunitas (Maarif 2014), serupa dengan prinsip
kewargaan inklusif di atas.

D. Kewargaan kolaboratif.

Cita-cita kewargaan inklusif sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dicapai jika hanya dibangun “dari bawah” (kewargaan informal). Potensinya besar seperti telah dipaparkan dan karenanya perlu dikembangkan, tetapi ia bergantung pada upaya “dari atas” (kewargaan formal), dan sebaliknya juga demikian. Mencapai cita-cita kewargaan inklusif mutlak melalui kerja kolaboratif, yang selanjutnya mewujud dalam bentuk kewargaan kolaboratif. Bagian ini mengusung argumen bahwa kewargaan kolaboratif adalah arah yang perlu dikembangkan sekarang dan kedepan. Ia adalah situasi dimana pelayan publik (aparat sipil) berinteraksi dengan warga sebagai pihak yang (keduanya sama-sama) bertanggung-jawab (sesuai wewenang) dalam proses deliberasi dan percakapan untuk mengidentifkasi isu utama, rangkaian aksi yang diperlukan, dan cara terbaik implementasi kesepakatan (kebijakan) dengan berbasis pada kekuatan-kekuatan, seperti modal sosial, yang sudah dimiliki oleh komunitas dan individu-individu warga (Smith 2010, 240). Sebagaimana aparat sipil, rakyat adalah warga aktif dalam kewargaan kolaboratif. Ia intinya menekankan keaktifan warga dengan melihat individu warga sebagai agen yang memiliki kapasitas kemanusiaan tertinggi. Ia karenanya bahkan mengusung kebajikan hidup, gagasan yang melampaui gagasan kesetaraan. Negara dalam kerangka tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi peran aktifnya dimana warga tidak hanya dapat mengakses hak-hak dasarnya tetapi juga hidup dengan baik, aman, dan nyaman (Stivers 1990, 87) sesuai dengan cita-cita dan determinasi dirinya.

Kewargaan kolaboratif seturut dengan gagasan “ko-produksi” (kewargaan). Konsep ko-produksi telah diperdebatkan oleh para sarjana sejak tahun 1970an, tetapi kembali dipopulerkan sejak dua dekade terakhir (Nabatchi et al 2017, 7). Salah satu alasannya adalah karena kewargaan tampak semakin merosot dan individu (warga) tampak semakin terikat dengan komunitas/kelompoknya (Nabatchi et al 2017, 7). Fakta tersebut memancing para sarjana untuk mencari mekanisme penyaluran layanan publik yang baru yang dapat menghidupkan peran warga di komunitasnya, melampaui peran klasiknya sebagai pemberi suara (voter) dan penerima layanan semata. Secara umum, ko-produksi minimal melibatkan aparat negara dan warga dalam aktivitas layanan publik, dimana warga bukan sekedar pengguna atau penerima layanan, tetapi bekerja sama untuk menciptakan keuntungan kewargaan (Nabatchi et al 2017, 11). Contohnya mencakup banyak aktivitas, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, usaha ekonomi, hingga pengelolaan sampah. Aktornya, oleh karena itu, menjangkau ragam komponen, termasuk khususnya kelompok atau organisasi masyarakat sipil (Nabatchi et al 2017, 9), tetapi syaratnya melibatkan warga (Nabatchi et al 2017, 13; Sancino dan Jacklin-Jarvis 2016). Ko-produki dalam pemaknaan di abad ini adalah redefinisi berbagai peran, bukan hanya peran pemerintah, tetapi juga peran masyarakat sipil, warga, dan semua subjek layanan publik (Nabatchi et al. 2016). Sebagian mengusungnya karena ia mencakup nilai normatif terkait misalnya modal sosial (kohesivitas, hidup bersama) (Marschall 2004; Jakobsen 2013; Meijer 2011) dan pengelolaan demokratis (Dunston et al. 2009) dan nilai instrumental bagi warga, misalnya dalam hal kepuasan, pemenuhan kebutuhan dan penguatan (Needham 2008; Sancino 2016). Ia adalah gagasan bahwa masyarakat memiliki sumber daya yang penting dimanfaatkan untuk mendorong inovasi radikal dalam layanan publik (Boyle dan Harris 2009; Osborne dan Strokosch 2013).

Kewargaan kolaboratif dengan demikian adalah ko-produksi kewargaan dan demokrasi. Bagaimana memulai dan mengerjakannya? Umum disaksikan bahwa kolaborasi lintas sektor tidak mudah. Lintas lembaga saja, misalnya antara lembaga negara, banyak tumpang tindih atau berbenturan. Lembaga-lembaga negara seakan memiliki aturan masing-masing, yang antara satu dengan lainnya sering seakan tanpa ada hubungan, sekalipun isunya beririsan. Isu masyarakat adat yang aturan dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelolanya masing-masing berjumlah belasan, tetapi isu dan masalah yang dihadapi masyarakat adat sendiri justru semakin rumit. Kasus yang dihadapi oleh komunitas adat Kinipan, Kalimantan Tengah menunjukkan kerumitan tersebut. Mereka harus lompat dari lembaga negara yang satu ke lainnya. Kolaborasi lintas lembaga masyarakat sipil juga tidak kalah menantangnya. Bagaimana membayangkan lintas sektor?

Di sini, dua praktik advokasi dipaparkan secara singkat sebagai ilustrasi. Pertama adalah advokasi penghayat kepercayaan dengan pendekatan inklusi sosial. Seperti dilaporkan (Maarif dkk. 2019), advokasi penghayat di beberapa daerah: Kulonprogo Yogyakarta, Brebes Jawa Tengah, Medan Sumut, dan Sumba NTT menunjukkan bahwa di antara strategi utama yang efektif, selain penguatan anggota komunitas menuju warga aktif, adalah koordinasi lintas lembaga masyarakat sipil yang mendampingi komunitas di masing-masing daerah kerjanya, pelibatan aparat negara, hingga ragam aktor dari media, kampus dan figur-figur terkait. Komunitas diproyeksikan untuk menjadi warga aktif yang memiliki kapasitas bernegosiasi dengan negara dan terlibat dalam relasi sosial lintas subjek, dan di sisi lain, aktoraktor lintas sektor diproyeksikan sebagai mitra relasi lintas subjek melalui rangkaian intervensi sosial, budaya, ekonomi hingga politik. Audiensi, pertemuan warga, forum diskusi, usaha ekonomi, hingga festival budaya dijadikan ruang aktualisasi agensi warga dampingan dan yang lainnya. Ruang-ruang tersebut senantiasa dikonstruksi dalam perspektif kolaboratif dengan berupaya untuk melibatkan subjek-subjek terkait, bukan hanya warga dampingan. Tentu saja perdebatan dan ketegangan adalah bagian dari kolaborasi penciptaan ruang untuk relasi lintas subjek, tetapi prosesproses itulah yang menampa kewargaan inklusif.

Di Kulonprogo Yogyakarta, festival kearifan lokal menjadikan kelompok warga penghayat yang lama tereksklusi secara struktrul dan kultural sebagai pemain penting. Dari beberapa rangkaian kegiatan festival, mereka adalah subjek utamanya, sebagaimana warga lainnya yang juga merupakan subjek utama untuk kegiatan lainnya di festival. Penghayat diterima dan dihargai, dan bahkan dielukkan ketika dipersilahkan menyampaikan doa sesuai kepercayaannya di panggung besar, di hadapan publik festival, termasuk pihak aparat negara. Pengelolaan festival tentu saja rumit, tetapi pada kerumitannya ia efektif menempa kewargaan inklusif melalui kolaborasi. Dalam konteks itu, festival adalah bentuk “ko-produksi” dari lintas subjek. Festival tentu tidak boleh dilihat sebagai peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari kerja kolaborasi sebelumnya yang rumit dan mahal. Ia juga adalah milestone untuk penempaan kewargaan inklusif berikutnya (hingga saat ini). Seperti disinggung pada bagian sebelumnya, Kongres Marapu di Sumba memiliki fungsi yang serupa. Ia adalah hasil koproduksi kerja kolaborasi lintas subjek. Advokasi penghayat Marapu dapat dipelajari lebih lanjut dalam monograf inklusi sosial dan kewargaan Seri #1(Husni 2021).

Poin lain yang penting digaris-bawahi dari pengalaman advokasi penghayat kepercayaan adalah Putusan MK 97/2016. Dari cerita pendampingan di lapangan, di antara yang menentukan lahirnya kesepakatan advokasi untuk mengajukan judicial review terhadap UU Adminduk 23/2003, khususnya pasal-pasal pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 adalah hasil pertemuan dan pembicaraan antara pendamping, warga dan Kepala Dinas Dukcapil, Sumba Timur, NTT. Sebagai aparat negara, sang Kadis merasa sangat berdosa karena terpaksa mendiskriminasi warga (saudarasaudaranya sendiri, meminjam bahasanya). Dia menjalankan aturan yang berlaku, tetapi berdosa di hadapan Tuhan dan saudaranya (komunikasi personal, November 2018). Di hadapan hakim MK, sang Kadis menjadi saksi mendukung petisi yang diajukan oleh perwakilan penghayat, komunitas dampingan. Dalam konteks advokasi, pengalaman judicial review tersebut menyimpan banyak cerita dan pembelajaran penting, dan salah satu yang terpenting dalam kaitannya dengan tema bagian ini adalah bahwa Putusan MK 97/2016 merupakan ko-produksi hasil kerja kolaboratif lintas subjek. Proses seperti itu adalah yang dimaksudkan oleh kewargaan kolaboratif, menuju kewargaan inklusif.

Praktik kedua adalah advokasi terhadap komunitas Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Advokasi tersebut dilakukan oleh Lakpesdam NU Cabang Tasikmalaya yang juga dengan pendekatan inklusi sosial, tetapi berkolaborasi dengan Peradi Cabang Tasikmalaya dengan pendekatan hak/legal (Maarif, dkk. 2020; Mursyidi 2020b; 2020b; Inasshabihah 2020; Arizandy 2020). Kedua lembaga berbagi peran dalam hal ranah intervensi: Lakpesdam NU misalnya mendampingi komunitas dalam ketahanan sosial dan budaya, sementara Peradi berperan dalam penguatan pengetahuan hak/legal, termasuk keterampilan dalam menyalurkan hak (litigasi dan non-litigasi). Lakpesdam NU menggunakan modal sosial, budaya dan agama yang dimiliki oleh warga lintas kelompok seperti perayaan hari besar agama, hari besar nasional, pesta budaya, dan seterusnya sebagai arena penempaan agensi untuk ketahanan sosial dan budaya. Peradi melakukan pertemuan dan pelatihan paralegal yang mencakup kanal relasi warga-negara (dalam menuntut dan mengklaim hak). Berdasarkan kerja kolaborasi keduanya, ranah apapun yang diintervensi diproyeksikan untuk berkontribusi pada ranah lainnya. Luaran atau perubahan hasil advokasi oleh Peradi juga ditujukan untuk berkontribusi pada tujuan capaian advokasi Lakpesdam NU, dan demikian juga sebaliknya. Berkaitan dengan itu, subjek di setiap ranah yang diintervensi tidak terbatas pada warga dampingan, komunitas Ahmadiyah, tetapi menjangkau subjek-subjek lain, warga lain, termasuk yang diidentifikasi sebagai excluder dan bahkan aparat negara. Ranah yang diintervensi dengan kata lain adalah ruang yang diciptakan untuk relasi lintas subjek. Ada banyak perubahan yang dicapai, dan di antara yang penting adalah institusionalisasi ruang relasi lintas subjek dalam bentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Institusionalisasi lainnya adalah asosiasi kelompok sosial yang juga lintas subjek dalam bentuk Forum Bhinneka Tunggal Ika. Agenda, aktivitas, dan tujuan dari keduanya, yakni desa inklusi sadar hukum, adalah bentuk praktik kewargaan kolaboratif. Keduanya adalah ko-produksi dari kerja kolaboratif lintas subjek.

Kedua praktik advokasi di atas adalah contoh praktik baik untuk kewargaan kolaboratif seperti yang dibayangkan oleh Neale Smith (2010). Rangkaian intervensi kedua advokasi di atas adalah sarana sekaligus tujuan kewargaan inklusif. Perlu ditegaskan bahwa kewargaan kolaboratif lebih fokus pada prosesnya menuju situasi idealnya. Situasi ideal adalah cita-cita yang mewujud dalam proses reproduksi yang terus berlanjut dan berkembang, yang padanya senantiasa disertai tantangan dan bahkan ancaman. Kedua advokasi tersebut berhasil menciptakan rangkaian perubahan dari eksklusi ke inklusi, dari pelanggaran hak ke pemenuhan hak, dan seterusnya bagi penghayat kepercayaan dan komunitas Ahmadiyah di Tasikmalaya. Tentu saja semua aspirasi atau hak kedua kelompok warga negara tersebut belum terpenuhi. Kewargaan kolaboratif, jika konsisten dikembangkan, secara teori akan efektif mengembangkan hasil perubahan positif yang sudah dicapai, termasuk menfasilitasi munculnya klaim-klaim hak yang baru. Hanya saja pada waktu yang sama, situasinya senantiasa terancam menuju pada arah sebaliknya.

Potensi menuju arah sebaliknya -dari inklusi ke eksklusi- bahkan senantiasa ada dalam internal komunitas. Monograf inklusi sosial dan kewargaan Seri #2 yang membahas tentang MLKI Yogyakarta (Mujahidah 2021) mengilustrasikan potensi tersebut. Inklusi sosial, basis teori untuk kewargaan inklusif, senantiasa menuntut komitmen dan integritas semua kelompok terhadap nilai keadilan, rekognisi, determinasi diri dan solidaritas. Puluhan paguyuban penghayat kepercayaan yang bergabung dalam MLKI Yogyakarta, atau ratusan dalam MLKI pusat, pada dasarnya telah menunjukkan praktik kewargaan inklusif secara internal. Namun, dengan keragaman yang melekat padanya, nilai kewargaan inklusif justru menjadi semakin mutlak diterapkan. Lalai menerapkan keempat nilai tersebut secara simultan akan berdampak pada eksklusi dari dalam. Terkait dengan itu, “kepercayaan” sebagai indeksasi kewargaan, nomenklatur negara, penting menjadi perhatian serius. Secara diskursif, kepercayaan memiliki irisan kental dengan “adat” dan “agama”, bahkan beberapa terminologi lainnya seperti agama suku, agama leluhur, spiritualitas, budaya, tradisi dan kearifan lokal. Dalam konteks itu, kepercayaan potensial dimaknai secara distingtif agar dapat dibedakan dari semua istilah lainnya yang beririsan. Ia bahkan dapat dipurifikasi, sebagaimana agama diperlakukan selama ini, di antaranya untuk memenuhi fungsinya sebagai alat indeksasi warga.

Kewargaan kolaboratif, sebagai sarana dan tujuan kewargaan inklusif, perlu jadi pedoman bagi kelompok warga jika berharap aparat negara, atau pelayan publik terlibat di dalamnya, sebagaimana sebaliknya. Hanya dengan demikian, pengembangan kewargaan “dari bawah” dan “dari atas” dapat dilakukan, dan kewargaan formal dan kewargaan informal dapat dipertemukan untuk saling berdialektika.

© 2022 Program Peduli. All rights reserved.