Monograf ini diawali dengan perumusan masalah terkait perkembangan masyarakat sipil Indonesia saat ini dan isu fragmentasi yang dihadapinya maupun kebutuhan akan penyegaran orientasi gerakan. Persoalan ini diungkapkan terutama dengan menggunakan lensa teoritis keadilan dan kewargaan.

Ada beberapa penyimpulan yang ingin ditarik dari pembahasan sejauh ini. Di bagian awal, kami menawarkan teori keadilan yang diungkapkan dalam tiga dimensi (representasi, redistribusi, dan rekognisi) sebagai sebuah cara melihat banyak dimensi gerakan sosial sebagai bagian perjuangan untuk keadilan. Dengan itu, fragmentasi gerakan masyarakat sipil, jika dipandang dari kesalingterkaitan ketiga dimensi keadilan itu, sebetulnya dapat dipadukan, tanpa mesti menafikan bahwa setiap gerakan mau tak mau harus memilih fokus perhatiannya sendiri dan tak bisa mencakup semuanya. Meskipun demikian, kesalingterkaitan ketiga dimensi itu mengingatkan bahwa suatu persoalan dalam sektor tertentu tidak bisa diatasi secara penuh dan memuaskan tanpa menyadari adanya ketiga dimensi yang saling terkait itu.

Lebih jauh, perjuangan untuk keadilan sesungguhnya adalah perjuangan untuk menjadi warga negara. Paralel dengan banyak dimensi keadilan, kewargaan pun memiliki banyak dimensi. Ia tak hanya bersifat legal, tetapi juga kultural; ia mencakup klaim mengenai hak sosial, politik, ekonomi, maupun partisipasi dalam pengambilan kebijakan yang akan menentukan nasib dan kelompoknya. Adanya banyak dimensi menunjukkan bahwa kewargaan bukanlah sesuatu yang hitam-putih, ada sepenuhnya atau tidak ada sepenuhnya (all or nothing). Karakter terakhir ini sekaligus menjelaskan tentang selalu adanya ruang bagi perjuangan kewargaan, untuk mencapai kewargaan yang penuh.

Perjuangan kewargaan juga menaruh perhatian yang cukup besar pada informalitas kewargaan, yang mencakup hubungan sehari-hari warga dengan warga, tak selalu dengan negara. Informalitas tak selalu menandakan penyimpangan, atau ketidakpenuhan kewargaan secara formal, tetapi ia adalah bentuk lain kewargaan. Dalam banyak momen, kewargaan bahkan dapat dikonstruksi, ditransformasi dan dimanifeskan dalam keseharian, termasuk oleh yang status legal kewargaannya dipersoalkan. Kewargaan keseharian (lived citizenship) bersifat performatif, momentum dan cerdik, tetapi sekaligus spontan dan karenanya selalu berproses. Inklusifitas dan eksklusifitas dalam kewargaan keseharian pun dinamis. Perhatian pada kewargaan informalitas, oleh karena itu, semakin penting, tidak hanya untuk memahaminya, tetapi menjadikannya salah satu lokus pemajuan kewargaan inklusif. Kewargaan inklusif adalah situasi dimana setiap warga melibatkan diri dalam perjuangan keadilan bagi dirinya dan warga lainnya, adanya jaminan dan kenyamanan bagi diri dan warga lainnya dalam menegaskan determinasi diri, diakui/mengakui dan dihormati/ menghormati determinasi dirinya dan warga lainnya, dan bersama warga lainnya membangun etika bersama, solidaritas dan bergotong-royong untuk hidup bersama. Situasi tersebut adalah dinamis, mengikuti dinamika relasi dan interaksi antar warga yang memiliki keragaman aspirasi, dan merupakan basis transformasi dan perubahan sosial dan kebijakan untuk keadilan sosial untuk semua.

Sarana menuju kewargaan inklusif adalah kewargaan kolaboratif, yang juga merupakan tujuan kewargaan inklusif. Kewargaan kolaboratif adalah situasi kolaborasi lintas subjek, minimal aparat negara, pelayan publik dan warga, tetapi mencakup masyarakat sipil dan lain-lainnya. Ia adalah bentuk dari pengembangan kewargaan “dari bawah” (informal) dan “dari atas” (formal) secara simultan. Kewargaan kolaboratif adalah masa depan kewargaan Indonesia.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.