Sekitar setengah abad pertama dalam sejarah Indonesia merdeka dapat ditandai dengan mudah: 20 tahun pertama adalah masa ketika Soekarno menjadi presiden, dan sisanya ketika Soeharto menjadi presiden. Dalam masa 20 tahun berikutnya, sejak 1998, telah ada lima presiden. Reformasi 1998 jelas merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia, dan sekaligus menjadi penanda jalannya sejarah yang semakin dinamis, bergejolak, dan riuh. Merefleksikan ulang lebih dari 20 tahun usia Reformasi, kita juga sudah bisa melihat bahwa ada beberapa periode yang bisa dibedakan dari era ini.

Perubahan-perubahan mendasar dalam Konstitusi dan kelembagaan negara yang berlangsung sejak tahun-tahun awal masa itu mengisyaratkan Indonesia yang ingin dibentuk ulang, cita-cita mengenai masa depan yang dirumuskan dengan lebih lugas, tapi juga, dengan itu, masa lalu yang ditilik kembali, sejarah yang ditafsirkan ulang dan tak sedikit persoalan-persoalan warisan lama yang harus dibicarakan kembali.

Cita-cita Indonesia itu tampak cukup jelas dalam alasan dan sebab terjadinya Reformasi. Ada persoalan distribusi kesejahteraan dan kesenjangan sosial yang

2. Dalam Bahasa Indonesia ada dua istilah berdekatan untuk mengungkapkan konsep ini, yaitu “kewarganegaraan” dan “kewargaan”. Dalam tulisan ini kami memilih menggunakan “kewargaan”, sebagiannya karena konsep yang dibahas di sini (yang dalam Bahasa Inggris diungkapkan dengan citizenship) tak niscaya terkait dengan negara, namun bisa juga menggambarkan hubungan antarwarga sendiri.

buruk, kemarahan akibat penumpukan kekayaan di tangan segelintir elit (yang muncul dalam singkatan KKN—korupsi kolusi dan nepotisme), pelanggaran hak-hak asasi manusia, kebebasan yang terlalu dibatasi atas nama stabilitas untuk pembangunan, termasuk kebebasan untuk berpendapat tentang ide mengenai seperti apa Indonesia akan dibentuk. Namun, sementara hal-hal yang tak diinginkan bisa didaftar dengan cukup mudah, upaya mendefnisikan secara positif apa yang diinginkan, cita-cita apa yang ingin dicapai, lebih sulit.

Apakah semua warga bahkan dapat bersepakat mengenai apa cita-cita Indonesia sesungguhnya? Sejumlah kata kunci bisa disebut: adil, sejahtera, merdeka, bebas, berdaulat, berkesetaraan, dan rukun atau damai. Untuk masing-masing kata kunci itu, saat ini bisa ada banyak diskusi mengenai apa indikatornya? Bagaimana bentuk realisasi konsep-konsep itu dalam kenyataan? Apakah ada urutan prioritasnya? Dan bagaimana cara mencapainya?

Persoalan persoalan multidimensi ini sebagiannya ingin diungkapkan dalam bahasa konseptual keadilan dan kewargaan. Demokratisasi, sebagai pendorong utama momen sejarah Reformasi, adalah konteks sosial-politik utama Indonesia yang membuka jalan yang alamiah untuk perbincangan mengenai keadilan dan kewargaan. Tuntutan Reformasi adalah tuntutan bagi keadilan sekaligus demokrasi—meskipun bagaimana hubungan keduanya masih menjadi perdebatan.3 Di sisi lain, demokrasi mensyaratkan afrmasi kewargaan—seperti apa bentuk kewargaan yang dikembangkan di Indonesia akan mempengaruhi norma dan praktik demokrasi. Kewargaan (yang penuh dan setara) menandai berhasilnya konsolidasi demokrasi. Keadilan dan kewargaan diharapkan menyediakan kerangka konseptual yang cukup membantu, jika tidak komprehensif, untuk memahami persoalan-persoalan yang digambarkan

3 Dalam hal ini, ada perdebatan mengenai apakah demokrasi adalah (sekadar) jalan atau instrumen untuk keadilan, ataukah ia memiliki nilai kebaikannya sendiri, terlepas dari isu keadilan? Apakah keadilan mensyaratkan demokrasi? Apakah demokrasi pasti membawa pada keadilan? Dan banyak pertanyaan lainnya, yang tidak akan dibahas lebih jauh di sini. Lihat, misalnya, Dowding, K., Goodin, R E., Pateman, C., eds. (2004). Justice and Democracy. Cambridge University Press.

di atas. Dalam bagian ini, pertama akan dibahas mengenai kerangka analisis keadilan, lalu kewargaan, dan bagaimana keduanya terkait.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.