Agama dan kepercayaan merupakan dua ekspresi keberagamaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Dengan disahkannya Putusan MK No. 97 pada 7 November 2017, alian kepercayaan yang sebelumnya tereksklusi perlahan meraih rekognisi formal dan berhasil memulihkan hakhak kewarganegaraannya. Sayangnya, pembatasan pengakuan bagi agama dan kepercayaan saja juga menyisakan beberapa masalah baru. Kelompokkelompok spiritual di luar agama dan kepercayaan yang belum diakui secara formal harus bernegosiasi dengan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu dari kelompok spiritual tersebut adalah Pangestu, yang secara eksplisi menolak penyematan identitas agama maupun kepercayaan bagi organisasinya. Merespon putusan MK dan kebijakan terkait dengan aturan agama, Pangestu tidak bernegosiasi secara halus layaknya kelompok spiritual lain yang kemudian memilih untuk melebur sebagai organisasi penghayat, dan tidak pula melakukan resistensi dengan menuntut diberikannya ruang bagi kelompok spiritual. Melainkan, Pangestu berusaha memanfaatkan celah diantara banyaknya aturan, undang-undang dan kebijakan tersebut demi meneguhkan eksistensinya dan dapat terus berorganisasi. Karena tesis ini ingin melihat bagaimana relasi antara pemerintah dan warga negara terbentuk, khususnya terkait dengan adanya politik agama, serta bagaimana kelompok spiritual bernama Pangestu merespon kontrol ekspresi keberagamaan tersebut, maka dapat ditarik dua kesimpulan.

Pertama, bahwa di Indonesia, fenomena pendefnisian agama dan kepercayaan merupakan salah satu bentuk dari governmentalitas pemerintah yang ingin mengatur ekspresi keberagamaan warga negaranya. Relasi kuasa antara pemerintah dengan warga negara terjalin lewat dibentuknya undangundang, limitasi defnisi serta implementasinya lewat kebijakan, khususnya yang terkait dengan agama dan kepercayaan. Sebab menurut Foucault (2009: 108), governmentalitas merupakan pelaksanaan bentuk kekuasaan kompleks yang ditargetkan untuk mengelola populasi oleh ansambel-ansambel berikut: lembaga, prosedur, analisis dan refleksi, perhitungan dan taktik, yang menggunakan ekonomi politik sebagai dasar pengetahuan dan aparat keamanan sebagai instrumen teknis. Segala macam alat kontrol pemerintah tersebut merupakan ‘naskah’ yang menjadi gambaran dari warga negara ideal. Dalam prakteknya, kita dapat melihat bagaimana pemerintah mendirikan Departemen Agama sebagai lembaga khusus untuk menaungi agama-agama formal di Indonesia, mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu dengan keutamaan hak, juga menciptakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai rumah tersendiri bagi aliran kepercayaan dan adat. Selain memanfaatkan lembaga negara, pemerintah juga mengontrol ekspresi keberagamaan dengan menciptakan defnisi minimum agama oleh Depag, yaitu bahwa agama harus diwahyukan dari Tuhan, memiliki Nabi sebagai penuntun, kitab suci, sistem hukum yang sah untuk para penganutnya, dan mendapat rekognisi serta penganut internasional. Mengiringi proses rekognisi aliran kepercayaan, pemerintah juga tidak luput memberikan defnisi terlebih dahulu bagi kelompok kepercayaan yang ingin diakui. Menurut Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, suatu aliran kepercayaan seharusnya menyembah Tuhan YME dan bukan merupakan ajaran animisme, serta ajaran, nama maupun lambang-lambang yang digunakan tidak serupa dengan agama manapun.

Dengan adanya ‘naskah’ tersebut di atas, beberapa kelompok tereksklusi dari status kewarganegaraannya, seperti organisasi spiritual Pangestu. Kelompok abjek seperti Pangestu kemudian harus menggunakan jalan pintas untuk memenuhi hak-hak administratifnya dan mengembalikan status mereka ke dalam ‘naskah.’ Pangestu sebagai warga negara merespon kebijakan pemerintah yang mengeksklusi tersebut bukan melalui negosiasi maupun resistensi, tetapi dengan menunjukkan pola sebagai kelompok ingenious citizen. Bagaimana kemudian ingenuitas Pangestu dalam merespon pemerintah digambarkan akan menjadi temuan kedua dari tulisan ini. Menurut Lee (2016), ingenious citizenship adalah keadaan dimana kelompok abjek yang tersingkirkan dari ‘naskah’ dan memiliki kekurangan status, kekuatan serta sumber daya untuk mengakses hak-hak yuridis yang penuh serta pengakuan sosial sebagai warga negara yang normatif, muncul dengan cara-cara asli dan kreatif untuk memasukkan diri mereka kembali kedalam ‘naskah.’ Dalam konteks governmentalitas pemerintah yang ditunjukkan melalui pendefnisian agama dan kepercayaan, entitas Pangestu sebagai organisasi spiritual merupakan abjek. Sebab organisasi spiritual tidak termasuk kedalam ‘naskah’ negara yang hanya merekognisi dua kelompok tersebut di atas saja. Karena menjadi warga negara abjek, Pangestu mendapatkan beberapa rintangan dalam mengakses beberapa hak administratif, seperti ijin pembangunan gedung pertemuan dan pembuatan akta organisasi. Di sisi lain, Pangestu juga tidak dapat tedaftar baik di Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Oleh karena keterbatasan itu, Pangestu melakukan berbagai upaya cerdik untuk memulihkan haknya. Demi mengantisipasi kecurigaan dan penolakan masyarakat, Pangestu membangun relasi dan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di setiap daerah, meminta surat ijin beraktivitas kepada Kepolisian sebagai ganti akta organisasi, dan melakukan dialog dengan Kemenag, Bakorpakem serta Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan YME terkait dengan identitas spiritualnya. Mengenai tindak keperdataan, Pangestu mendirikan Yayasan Andana Warih yang terdaftar secara resmi di Kemenkumham sebagai perantara pembuatan ijin mendirikan bangunan dan melakukan aktivitas sosial. Dengan mendirikan yayasan terpisah, Pangestu tidak perlu mengorbankan identitas atau melebur ke dalam kelompok kepercayaan seperti yang dilakukan beberapa organisasi spiritual lainnya.

Sikap ingenious Pangestu dapat menjadi gambaran bahwa warga negara sejatinya juga ikut andil dalam proses governmentalitas. Apa yang dilakukan Pangestu dengan terus mempertahankan identitas sebagai organisasi spiritual di tengah masifnya pengakuan kepada agama dan kepercayaan dan mempertahankan eksistensi meski tanpa pengakuan resmi, telah menunjukkan celah dimana governmentalitas negara tidak sepenuhnya berhasil. Bagaimanapun giatnya negara berusaha mengontrol, mengeluarkan berbagai macam perundangundangan dan kebijakan, selalu akan ada celah dimana kelompok warga negara seperti Pangestu untuk memperjuangkan hak-haknya dan menginterpelasi tatanan ‘naskah’ yang sudah ada. Walaupun dianggap sebagai nonexistent citizen, Pangestu di sisi lain telah menciptakan ‘naskah’ defnisi tersendiri terkait dengan ekpresi keberagamaan masyarakat, yaitu melalui identitas organisasi spiritual.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.