Pemerintah Indonesia adalah sebuah institusi yang hadir untuk melayani sekaligus mengatur warga negara. “Pemerintah,” sebagaimana sebutannya memiliki wewenang untuk mengatur warga negara lewat aturan, kebijakan dan defnisi-defnisi, di semua ranah kehidupan, tak terkecuali yang berkaitan ekspresi keberagamaan. Sebagai contoh, agama di Indonesia sejak masa kolonial telah menjadi alat kontrol politik dengan adanya pembedaan antara ‘agama’ dan ‘adat’ yang digunakan penjajah untuk memecah belah masyarakat (Ma’arif, 2017: 12). Pasca kemerdekaan, kata adat mengalami penyempitan defnisi yang bahkan tidak dapat disandingkan dengan agama, namun menjadi sesuatu yang hanya mewakili tradisi lokal, dan tidak memiliki unsur keagamaan samasekali. Setelah mempersempit defnisi adat, pemerintah Indonesia yang meneruskan kendali kontrol pemerintah kolonial menempatkan kepercayaan dalam polarisasinya dengan agama, sebagai ganti adat. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan istilah ‘agama’ dan ‘kepercayaan’ dalam UUD 1945 sebagai kategori terpisah. Selanjutnya, untuk mengukuhkan pembedaan tersebut, TAP MPR IV/1978 dalam GBHN yang menegaskan pengakuan terhadap lima agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) sebagai agama resmi yang diakui di Indonesia (Sihombing, Parulian dkk, 2008: 32). Dengan dikeluarkannya TAP MPR di atas, kelompok agama dan kepercayaan di luar agama tersebut mengalami diskriminasi pelayanan hak administratif kewarganegaraan, seperti kepengurusan KTP dan Kartu Keluarga.

Di tahun yang sama, kepengurusan kepercayaan yang sebelumnya berada dalam wilayah Departemen Agama dialihkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Bina Hayat Kepercayaan) berdasarkan Keppres 40/1978 (Picard dan Madinier, 2011: 15-16). Pengalihan kepengurusan tersebut menjadi tanda bahwa kepercayaan bukanlah bagian dari agama, dan pemerintah tidak memberikan hak yang sama kepada penghayat kepercayaan layaknya pemeluk agama yang diakui. Sebelumnya, pada tahun 1966 saat terjadi pembantaian massal terhadap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia, penghayat kepercayaan turut menjadi korban sebab dicurigiai telah berafliasi dengan PKI (Sihombing, Parulian dkk, 2008: 30). Akibatnya, penghayat kepercayaan secara massif terpaksa mendaftarkan diri sebagai peganut salah satu agama legal untuk menyelamatkan diri.

Namun pada tahun 2009, pemerintah pusat yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengakui dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak sipil penghayat kepercayaan, meskipun mereka masih tidak dapat mencantumkan kepercayaan mereka di kolom agama KTP (Maarif, 2017). Kemudian, pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan Putusan MK No. 97 yang menandai progres dalam pengakuan terhadap status administratif penghayat kepercayaan, sekaligus memberi babak baru dalam diskursus politik agama di Indonesia. Dalam keputusan tersebut, MK menjamin kesetaraan antara agama dan kepercayaan, dan pengembalian kolom agama bagi para penghayat. Sejak itu, penghayat bisa mencantumkan status kepercayaan dalam kolom agama KTP mereka, yang kemudian dapat mempermudah proses pendaftaran perkawinan, sekolah, pekerjaan, asuransi dan lain sebagainya.

kepercayaan, sekaligus memberi babak baru dalam diskursus politik agama di Indonesia. Dalam keputusan tersebut, MK menjamin kesetaraan antara agama dan kepercayaan, dan pengembalian kolom agama bagi para penghayat. Sejak itu, penghayat bisa mencantumkan status kepercayaan dalam kolom agama KTP mereka, yang kemudian dapat mempermudah proses pendaftaran perkawinan, sekolah, pekerjaan, asuransi dan lain sebagainya.

Sayangnya, putusan MK tersebut juga menghasilkan masalah baru. Setelah adanya pengakuan antara agama dan kepercayaan, pemerintah menciptakan beberapa persyarat dan aturan bagi kelompok kepercayaan untuk dapat mendaftarkan diri. Persyaratan tersebut antara lain: membentuk organisasi dan mendaftarkannya kepada Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan YME dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan status majelis/ organisasi kepercayaan. Sebelum mendaftarkan diri, komunitas kepercayaan perlu menyesuaikan diri dengan karakter dasar aliran kepercayaan yang ditentukan oleh pemerintah. Menurut Wigati selaku Kasubdit Kelembagaan Direktorat Kepercayaan, suatu aliran kepercayaan seharusnya menyembah Tuhan YME dan bukan merupakan ajaran animisme, serta ajaran, nama maupun lambang-lambang yang digunakan tidak serupa dengan agama manapun. Syarat dan karakter standar yang ditetapkan menjadi bukti bahwa pemerintah dapat menggunakan berbagai macam alat serta produk hukum untuk mengontrol warga negara, bahkan terkait dengan keyakinan yang harus dianut serta bagaimana selayaknya keyakinan tersbut dapat diakui.

A. Sebuah Diskusi Teoritis: Governmentality dan Bentuk Kepatuhan

Mengutip Michel Foucault, tulisan ini mendefnisikan governmentality (governmentalitas) sebagai model relasi kekuasaan dimana subjek “bertindak dalam ranah tindakan orang lain atau bahkan posisi dimana subjek menentukan ranah yang harus dilalui pihak lain” (Foucault, 2007: xxii). Kemudian dalam kaitannya dengan moral, Foucault juga mendefnisikan governmentalitas sebagai proses “mengarahkan seseorang kepada spesifkasi moral tertentu” (Foucault, 2007: 121). Dengan menerjemahkan subjek kuasa sebagai pemerintah dan berhadapan dengan masyarakat, maka pemerintah di sini memiliki kekuatan untuk mengatur ranah gerak warga negaranya.

Lebih lanjut secara epistemologis, Foucault (2009: 108) juga menambahkan bahwa governmentalitas merupakan “pelaksanaan bentuk kekuasaan kompleks yang ditargetkan untuk mengelola populasi oleh ansambel-ansambel sebagai berikut: lembaga, prosedur, analisis dan refleksi, perhitungan dan taktik, yang menggunakan ekonomi politik sebagai dasar pengetahuan dan aparat keamanan sebagai instrumen teknis.” Membaca bagaimana pemerintah Indonesia mengatur ekspresi keberagamaan lewat institusi dan elemen negara, kemudian membuat defnisi terbatas atas agama dan kepercayaan, maka tulisan ini berargumen bahwa politik agama di Indonesia merupakan salah satu bentuk govermentalitas pemerintah yang bertujuan untuk mengatur warga agar menjadi populasi yang patuh.

Di sisi lain, pola kepatuhan warga negara dalam mengikuti aturan juga dapat dilihat sebagai bentuk ketertundukan atas hegemoni dan kekerasan simbolik yang mendominasi. Merujuk kepada Gramsci, hegemoni tidak selalu terjadi dalam bentuk kekerasan dan paksaan, namun juga dapat diciptakan lewat jalur intelektual, ideologis dan moral. Hegemoni juga dapat merujuk kepada arah kesadaran yang diciptakan oleh sumber dari hegemoni, seperti pemerintah misalnya, untuk menciptakan kesatuan tujuan dan paham politik maupun kultural (Gramsci, 1971: 207, 350). Bourdieu menambahkan, bentuk dominasi berupa persepsi dan ideologi yang digunakan untuk menciptakan tatanan sosial tertentu juga dapat dianalisis sebagai kekerasan simbolik (Bourdieu, Wacquant, 1992: 167, Rowlands, 2015: 1024). Dalam hal ini, ideologi negara terkait agama dan kepercayaan merupakan bentuk dari dominasi tersebut.

Sebagai kelompok terhegemoni, warga negara mengalami sebuah kesadaran kontradiktif yang merupakan campuran antara persetujuan dan apati, serta resistensi dan pengunduran diri (Lears, 1985: 570). Kelompok warga yang kekurangan sumber daya dan kesadaran kritis atas dominasi berakhir menciptakan konsensus semu, bersikap pasif dan menerima praktik dominasi yang terjadi. Namun di sisi lain, layaknya kelompok teropresi atas kekerasan simbolik, beberapa mampu bersikap defensive dan memiliki kemampuan untuk melakukan resistensi (Schubert, 2002: 1097).

B. Ingenious Citizenship dan Resisensi

Kemudian untuk menguji bagaimana govermentalitas pemerintah Indonesia terkait agama dan kepercayaan telah mengubah beberapa warga negara sebagai subjek poilitik menjadi kelompok abjek, penulis menyandingkannya dengan teori ingenious citizenship miliki Charles T. Lee (2016). Menurut Lee (2016: 27), ingenious citizenship berusaha menjelaskan bagaimana “abjek, yang berada di luar ‘naskah’ dan kekurangan status, kekuatan serta sumber daya berusaha mengakses hak-hak yuridis secara penuh serta pengakuan sosial sebagai warga negara, muncul dengan cara-cara kreatif dan original untuk memasukkan kembali diri mereka ke dalam ‘naskah’.”

Dalam tulisan ini, ‘naskah’ diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai macam defnisi, peraturan dan perundang-undangan terkait dengan agama dan kepercayaan di Indonesia, sekaligus menjadi bentuk dari hegemoni dan kekerasan simbolik negara. Dengan adanya ‘naskah’, kelompok yang tidak sesuai dengan naskah tersebut akan tereksklusi dari pengakuan negara, tidak terlihat, tidak memiliki hak penuh kepada akses kewarganegaraan, bahkan statusnya berubah menjadi ‘warga negara tanpa eksistensi’ (nonexistence citizenship).

Sebagai proses operasional teori dan keterkaitan antara keduanya, teori governmentality digunakan untuk membantu menunjukkan bahwa kontrol negara sesungguhnya tidak bisa lepas dari peran warga negara yang terus melakukan berbagai macam negosiasi, resistensi serta sikap ingenious di mana warga negara secara aktif dan kreatif mencari celah dari kekosongan kontrol pemerintah. Berbagai macam sikap yang ditunjukkan oleh warga negara tersebut kemudian menjadi pertimbangan pemerintah terhadap proses kontrol, yang mana pemerintah dapat menciptakan aturan dan undang-undang, bahkan menghapus atau merevisi, membuat defnisi mengenai agama dan kepercayaan, berdasarkan kebutuhan warga ataupun sebagai konsekuensi dari apa yang terjadi di masyarakat.

C. Spiritualitas Pangesu antara Agama dan Kepercayaan

Terkait dengan diskusi tentang abjek dan kategori warga negara tanpa eksistensi, monograf ini secara khusus membahas sebuah kelompok spiritual bernama Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu). Pangestu lahir pada tahun 1949 di kota Solo, melalui wahyu yang diterima oleh Soenarto Mertowardojo dan kemudian diabadikan ajarannya oleh para penerusnya. Tidak seperti kelompok spiritual lain yang bergabung dengan kelompok kepercayaan, Pangestu menolak identitas kepercayaan, kebatinan maupun agama. Meski memiliki sistem ajaran tentang olah rasa, spiritualitas dan batin layaknya komunitas kebatinan/ kepercayaan, Pangestu menegaskan diri bahwa kelompoknya berbeda dengan kepercayaan, dan merupakan sebuah organisasi spiritual atau biasa disebut oleh pengikutnya sebagai sekolah psikologi (Indrakusuma, 1972).

Dengan status sebagai organisasi spiritual, Pangestu menjadi lebih inklusif dan dapat menerima anggota dari berbagai macam latar belakang agama. Identitas organisasi spiritual tersebut dinilai lebih mudah diterima oleh penganut agama daripada identitas sebagai ‘aliran kepercayaan.’ Lebih lanjut, bahasan mengenai praktik spiritualisme dan ajaran-ajaran Pangestu akan dibahas di bagian berikutnya.

Selanjutnya, penulis kemudian ingin mengurai mengenai berjalannya praktik kepemerintahan di Indonesia dan kaitannya dengan pengaturan agama dan kepercayaan, serta respon sekelompok warga negara abjek yang berusaha memenuhi hak-hak administratif organisasnya melalui cara-cara unik di luar ruang yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mengkaji fenomena tersebut dalam tataran analitis, penulis menggunakan kedua teori tersebut di atas untuk membantu dalam proses elaborasi tulisan.

Dalam konteks Pangestu, negara membuat ‘naskah’ agama dan kepercayaan dengan memberikan pengakuan kepada dua kelompok tersebut, berikut memberikan lembaga kementerian yang menanungi. Pangestu yang bukan merupakan agama maupun kepercayaan berada di luar ‘naskah,’ dan mendapati kelompoknya tidak memiliki kesempurnaan hak layaknya warga negara lain. Demi memenuhi hak admnistratif organisasinya, Pangestu kemudian melakukan berbagai upaya keratif dan manuver politis demi menciptakan jalan kepada akses hak yang tidak disediakan pemerintah.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.