Sebelum menjelaskan proses advokasi penghayat Marapu di tanah Sumba, bagian ini akan memaparkan terlebih dahulu sejarah advokasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Bagaimana penghayat kepercayaan bertahan hidup di tengah “persaingan” ideologis maupun politis kepada mereka? Serangan ideologis di sini berarti tuduhan bahwa penghayat kepercayaan identik dengan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), yang distigma tak beragama. Sementara itu, serangan politis berarti sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap keberadaan mereka, pada satu waktu mengakui setara dengan agama lain dan pada waktu lainnya meletakkan di bawah terminologi budaya, yang pelayanannya di bawah “kelas” agama.

Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan konteks sosial politik status penghayat kepercayaan setelah rezim Orde Baru tumbang. Konteks tersebut memberi peta jalan untuk memahami bagaimana advokasi penghayat kepercayaan isuarakan para aktivis CSO, politisi, dan akademisi yang memegang prinsipprinsip hak asasi manusia pada masa transisi hingga saat ini. Penelitian ini berargumen bahwa penghayat kepercayaan sejak kemerdekaan telah terbiasa mengadvokasi diri sendiri untuk memperjuangkan nasib komunitasnya di hadapan berbagai rezim dengan berbagai pendekatan yang disesuaikan. Peran aktivis CSO dan akademisi lebih sebagai sistem pendukung atas keputusan komunitas penghayat kepercayaan menghadapi perubahan struktur politik dan politik agama yang berkembang di era reformasi. Sebagai sistem pendukung, hubungan CSO-akademisi sebagai pendamping dan para penghayat yang didampingi cenderung dinamis: kadang sejalan, kadang tidak.

A. Advokasi Penghayat Kepercayaan: Kemerdekaan hingga Orde Baru

Dalam sejarahnya, pengakuan negara terhadap eksistensi agama leluhur di Indonesia saat ini merupakan hasil pergulatan politik penganut agama leluhur itu sendiri dalam konteks politik agama. Politik pengakuan agama leluhur di Indonesia, menurut Maarif (2017), bisa ditelusuri sejak polarisasi antara santri dan abangan pada era penjajahan belanda dan Jepang. Sementara abangan lebih mengutamakan budaya lokal, santri mengampanyekan purifkasi agama. Polarisasi abangan dan santri ini berlanjut pada masa awal kemerdekaan khususnya dalam perdebatan di BPUPKI. Professor Supomo, anggota BPUPKI yang juga pembela hukum adat, menentang Piagam Jakarta yang berupaya memasukkan syariat Islam ke dalam konstitusi Indonesia.

Polarisasi santri dan abangan bertransformasi menjadi polarisasi baru antara agama dan kepercayaan. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang kemerdekaan menganut dan menjalankan keyakinan menyebut agama dan kepercayaan secara terpisah. Penyebutan kepercayaan terpisah dari agama itu merupakan usulan dari kelompok “abangan” yang merasa terancam oleh agenda kelompok santri (Maarif, 2017:19). Ancaman tersebut mencuat menyaksikan sejumlah aksi kelompok santri setelah mereka kecewa karena Piagam Jakarta dicoret pada konstitusi. Mereka misalnya mengusulkan pembentukan Departemen Agama (Depag) yang dibentuk pada 1946, yang pada masa awalnya hanya melayani umat Islam. sebagai lembaga baru, Depag kemudian merumuskan defnisi agama pada 1952 untuk memperjelas posisinya. Mereka mengusulkan tiga kriteria agama: nabi, kitab suci, dan jaringan internasional. Sekalipun pada awalnya ditolak sejumlah pihak, defnisi tersebut lambat laun menjadi pemahaman bersama yang kemudian menjadi alat ukur mana agama dan mana yang bukan agama (Moulder, 1978: 4, sebagaimana dikutip Maarif, 2017:25).

Konteks sosial politik ini, menurut Maarif, mendorong komunitas kepercayaan di Jawa berkumpul dan membentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BPKI) pada kongres pertama di Semarang pada 1955. Kongres yang dihadiri 680 perwakilan dari sekitar 60an organisasi kebatinan ini memilih Mr. Wongsonegoro sebagai ketua. Di bawah kepemimpinan Wongsonegoro, BPKI menyelenggarakan kongres lima kali hingga tahun 1960 yang diikuti peserta lebih dari dua juta peserta. Perkembangan pesat kelompok kebatinan ini menarik perhatian Depag yang kemudian mengumumkan 61 aliran kebatinan yang bukan pemeluk agama Islam, Protestan, dan Katolik. Merespons pengumuman tersebut, BPKI mendeklarasikan diri sebagai aliran kebatinan dan tidak berencana menjadi agama (Subagya 1981, 76; Patty 1986, 70; Dwiyanto 2010, 285; Maarif 2017, 29). Deklarasi ini dengan sendirinya memperlihatkan bahwa BPKI pada akhirnya seakan menerima defnisi agama yang dirumuskan Depag.

Polarisasi agama dan kepercayaan sejak saat itu semakin terlembagakan. Pemerintah untuk pertama kalinya menyatakan pengakuan terhadap kelompok kebatinan dalam regulasi negara. Pengakuan tersebut terekam pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Pasal 2 ayat 1 GBHN ini merumuskan Mental, Agama, dan Kerohanian dengan menggunakan garis miring sebagai pertanda kesetaraan ketiganya. Sementara itu, pada pasal 3, ketentuan mengenai pendidikan, menyatakan bahwa setiap anak akan mendapatkan pendidikan agama, betapapun tak mereka yakini. Meski begitu, pasal tersebut juga menjamin kelompok kebatinan untuk tidak mengikuti pelajaran agama tersebut (Suhadi 2014). Dinamika hubungan agama dan kepercayaan berkembang dengan munculnya Biro Pakem di Departemen Kejaksaan Pusat, yang salah satu kewenangannya mengawasi perkembangan kelompok kebatinan. Pengawasan tersebut semakin intensif setelah UU No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama disahkan. UU tersebut secara tegas melegitimasi agama dan mendelegitimasi aliran kepercayaan, bahkan ada kemungkinan mengkriminalisasi kelompok kepercayaan.

Peristiwa 30 September 1965 menandai babak baru hubungan agama dan kepercayaan. Peristiwa ini mendorong tentara membersihkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan unsur-unsurnya, yang mana aliran kepercayaan dihubungkan dengan partai tersebut (Moulder, 1978: 8-10; Sihombing, 2008: 30; Maarif 2017). Asosiasi antara penganut kepercayaan dengan PKI mengakibatkan para penganut kepercayaan bermigrasi ke agama-agama yang diakui sebagai strategi untuk menghindari tak beragama dan karenanya komunis. Tekanan dari kelompok Muslim agar penganut Islam memperlihatkan diri keislamannya mengakibatkan sebagian besar penganut kepercayaan di Jawa berpindah ke agama Kristen atau Katolik. World Council of Churches (WCC) melaporkan jumlah penganut Kristen meningkat 2,5 juta sepanjang 1986-1968 (lihat Ricklefs, 1979: 124; Willis 1977; Maarif 2017).

Aliran kepercayaan mendapat peluang baru pada rezim Orde Baru khususnya setelah Partai Golongan Karya (Golkar) berdiri. Satu di antara komunitas yang bergabung pada sekretariat bersama (Sekber) Golkar adalah organisasi aliran kebatinan. Golkar membentuk BK5I (Badan Kongres Kepercayaan Kejiwaan Kerohanian Kebatinan Indonesia). Pada 1971, BK5I bertransformasi menjadi Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK), yang diketuai Wongsonegoro serta R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo, mantan Kapolri pertama, sebagai sekretaris jenderal (Aryono, 2018:61).

Dukungan elit Golkar kepada aliran kebatinan ini memperlihatkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, aktor politik Orde Baru di level elit bisa membedakan dengan tegas beda antara aliran kebatinan dan unsur-unsur komunisme, yang mana sebelumnya diasosiasikan antara keduanya. Hal ini dimungkinkan karena di antara anggota aliran kebatinan adalah elit di partai, seperti R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai sekretaris jenderal SKK merupakan mantan Kapolri pertama. Sementara itu, masyarakat pada umumnya menganggap aliran kebatinan dan komunisme berasosiasi satu sama lain. Kemungkinan kedua, massa aliran kebatinan di pulau Jawa signifkan untuk mendukung pengembangan Golkar sehingga satu cara mendapat suara mereka adalah dengan memasukkan aliran kebatinan menjadi bagian dari Golkar.

Sesuai saran Golkar, BK5I mengganti kebatinan menjadi kepercayaan sebagai dengan konstitusi pasal 29 ayat 2. Melalui Golkar, pemerintah mengakui kembali aliran kepercayaan secara formal, yang pada gilirannya mendapat dukungan fnansial dari pemerintah. Hal ini menandai babak baru pengakuan terhadap penganut agama leluhur di Indonesia. Pada kongres Subud, salah satu aliran kepercayaan pada 1971, Presiden Soeharto menyatakan untuk menerima organisasi kepercayaan secara wajar (Dwiyanto 2010, 288 dikutip oleh Maarif 2017;). Pemerintah menunjukkan semakin kuat untuk mengakui aliran kepercayaan setara dengan agama-agama dilihat dari TAP MPR 1973 yang menyatakan akan memberikan sejumlah sarana dan prasarana terhadap aliran kepercayaan (Maarif 2017, 45).

Kecenderungan pengakuan setara terjadi pada aspek kewarganegaraan lainnya, perkawinan. Hal ini tercermin pada UU perkawinan yang telah disusun pada 1952 dan direvisi pada 29174. Sementara UU perkawinan 1952 hanya berlaku bagi umat Islam, pada UU 1974 mencakup seluruh warga negara, yang terkait dengan perkembangan aliran kepercayaan. Pada UU 1974, pemerintah mengatur bahwa perkawinan dilakukan oleh masing-masing pemuka agama. Pencatatan pernikahan penganut agama Islam dilakukan oleh petugas khusus, sementara penganut agama lainnya dan kepercayaan dicatat di kantor pencatatan sipil. Sampai sini, penganut kepercayaan dijamin haknya setara dengan agama lain. Pengakuan terhadap aliran kepercayaan surut kembali ketika pengakuan pada dokumen paling dasar, Kartu Tanda Penduduk (KTP dan Kartu keluarga (KK). Pemerintah tidak mencatatkan kolom agama di luar UU PNPS 1965. Sejak saat itu, penganut aliran kepercayaan tidak punya pilihan kecuali mengikuti aturan tersebut dengan berpura-pura masuk salah satu agama, atau sama sekali tidak memiliki dokumen legal sebagai warga negara.

B. Advokasi Penghayat Kepercayaan: Pasca Reformasi

Sementara komunitas penghayat mengadvokasi diri sendiri pada masa kemerdekaan hingga Orde Baru, pada era reformasi beberapa lembaga non pemerintah turut serta mendampingi klaim kelompok penghayat kepercayaan menyatakan klaim hak kewarganegaraannya. Pendampingan masyarakat sipil itu bisa ditelusuri pada perubahan struktur sosial politik pasca reformasi, yakni terbentuknya UU HAM 1999 dan amandemen UU konstitusi pada 2000-2002 yang memasukkan dimensi HAM di dalamnya.

Advokasi terhadap komunitas penghayat kepercayaan bisa ditelusuri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang terbentuk pada kongres pertama1999.AMAN tidak spesifk mengadvokasi hak beragama,melainkan hak atas tanah ulayat masyarakat adat yang saat itu banyak diambil alih perubahanperusahaan besar atas nama pembangunan dan investasi. Pada kongres pertama, misalnya, AMAN menyatakan “Kami tidak mengakui negara jika negara tidak mengakui kami” (Moniga, 2007:275; Maarif, 2017:74). AMAN memandang negara telah abai terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat. Fokus pada hak ekonomi dan kebudayaan juga tampak dari penamaannya, masyarakat adat. Tidak semua masyarakat adat menganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan, dan tidak semua penghayat kepercayaan tinggal di lingkungan masyarakat adat. Tetapi, penghayat kepercayaan yang berada di wilayah pedalaman yang memiliki tanah ulayat adalah komunitas yang didampingi AMAN.

Pada perkembangannya, Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-5 pada 2017, penyelenggara mulai menyediakan ruang bagi diskusi dengan topik tentang spiritualitas dan kebudayaan. Pada sarasehan tersebut, sejumlah tokoh khususnya komunitas penghayat kepercayaan yang selama ini mengampanyekan kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi pembicara. Gagasan tersebut sebetulnya sudah ada pada kongres sebelumnya pada 2012 di Halmahera, yang pada dokumen deklarasi menyatakan bahwa pemerintah agar tidak mengintervensi spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat nusantara (Resolusi Tobelo, 2012). Sementara pada kongres ke-5 kongres mendiskusikan hak sipil politik, khususnya hak kewarganegaraan terkait kebebasan beragama/ berkeyakinan Pada diskusi tersebut, Sebagian komunitas masyarakat adat tidak ingin bertransformasi menjadi komunitas agama tertentu. Kelompok lain menyatakan ingin pemerintah mengakui eksistensi komunitasnya sebagai salah satu agama di Indonesia. Kelompok lainnya cenderung mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, walaupun mereka memiliki dimensi spiritualitas tertentu.11 Singkatnya, AMAN telah mengadvokasi kelompok agama leluhur dengan fokus pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi belum membahas implikasi perbedaan keyakinan spiritualitas para penghayat. Meski diskusi tentang hak kewarganegaraan dari segi agama telah muncul, Resolusi Wanua Koha, hasil rapat kerja nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-5 itu, tidak memasukkan isu agama dan keyakinan sebagai agenda gerakan (Resolusi Wanua Koha, 2018).

11 wawancara bersama Samsul Maarif, dosen CRCS UGM, 25 Maret 2019

Sementara itu, advokasi yang fokus penghayat kepercayaan dari sudut pandang pluralisme agama sudah mulai didiskusikan pada acara-acara dialog antar agama. CSO yang bergerak dalam bidang dialog antar keyakinan meletakkan penghayat kepercayaan sebagai agama leluhur yang derajatnya setara dengan agama-agama lain. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Djohan Effendi, misalnya, melalui Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang didirikan pada 2000 menggugat klaim agama resmi yang meminggirkan sejumlah agama yang ada di Indonesia, termasuk agama leluhur. Djohan Effendi, selama menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama (1998-2000) mengusulkan dialog antar iman, alih-alih antar agama. “Saat itu, usulan narasi dialog antar iman, bukan antar agama, adalah sebagai cara untuk memberi ruang kepada komunitas agama leluhur untuk menyampaikan pandangan keagamaannya.”12 Meski tidak ada pendampingan khusus kepada komunitas penghayat, ICRP melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan, tidak saja menjadi peserta tetapi juga sebagai panitia yang turut serta merumuskan substansi kegiatan. “Saat itu, bersama aliansi lintas iman belum mendiskusikan agama leluhur dalam kerangka kebebasan beragama/ berkeyakinan (KBB).”13

Wacana KBB menjadi kerangka analisis dalam advokasi setelah pemerintah Indonesia meratifkasi kovenan internasional tentang hak sipil politik. Ratifkasi itu kemudian tertuang dalam UU no 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik). Wacana HAM pada mulanya muncul sebagai respons terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan pada masa transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Belakangan wacana HAM berkembang menjadi landasan untuk klaim atas hak asasi warga negara, termasuk beragama/ berkeyakinan. Pada dua ketentuan internasional itu, setiap negara yang meratifkasi wajib memenuhi, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Setelah UU ratifkasi terbit, aliansi yang bekerja untuk dialog antar agama (seperti Dian Interfdei, ICRP, Madia, dan lainnya) dan aktivis HAM (Lembaga Bantuan Hukum (LHB), Elsam, ILRC, dan lainnya), yang sebelumnya bekerja di wilayah masing-masing, bertemu di bawah kerangka kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Pada kerangka KBB inilah wacana mengenai hak beragama penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan mulai mendapat perhatian khusus.

12 Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

13 Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) adalah satu di antara CSO yang mengadvokasi komunitas penghayat kepercayaan dari aspek hak sipil politik, khususnya sebagai komunitas agama. Kongres pertama, yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan ANBTI pada 2006, merekomendasikan agar penghayat kepercayaan menjadi satu di antara komunitas yang didampingi dan diperkuat. “Kami yang sejak saat itu lebih suka menggunakan istilah agama leluhur daripada penghayat kepercayaan, menaruh perhatian khusus pada kelompok agama leluhur,” tutur Nia Syarifuddin, direktur ANBTI.14 Setahun berselang, ANBTI menyelenggarakan Sarasehan Kebhinekaan, yang melibatkan 33 komunitas agama leluhur di Indonesia seperti Sunda Wiwitan, Marapu, Kaharingan, dan lainnya. ANBTI berperan sebagai penguat jaringan di antara berbagai elemen masyarakat, khususnya mereka yang terdiskriminasi. ANBTI saat itu mengidentifkasi empat aktor yang melanggengkan diskriminasi terhadap agama leluhur: pemerintah, agama dunia, media, dan peneliti. Keempat aktor ini diyakini sebagai pihak yang melanggengkan stigma terhadap penganut agama leluhur. Oleh sebab itu, ANBTI kemudian menyelenggarakan sejumlah workshop pendokumentasian sebagai alternatif bagi penganut agama leluhur membuat dokumentasi dan media sendiri sebagai sarana menyuarakan kebenaran.

14 Wawancara Nia Syarifuddin, Direktur ANBTI, 28 Maret 2019

Bersama lembaga antar iman lainnya, ANBTI juga terlibat dalam sarasehan nasional yang secara mendiskusikan hak keberagamaan penghayat kepercayaan pada 2005 sebagai respons atas rancangan UU tentang adminduk. Saat itu, permintaan CSO adalah menghapus kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang dinilai sebagai titik masuk diskriminasi penganut agama dan kepercayaan di luar enam agama, yang menjadi salah satu pasal dalam RUU tersebut. Menurut Anick HT, direktur ICRP 2008-2010, “Kami waktu itu menolak RUU tersebut karena di dalam UU tersebut ada penegasan mengenai agama resmi dan lainnya. jika sebelumnya tidak pernah ada pernyataan khusus mengenai agama resmi, RUU adminduk menegaskan hal itu dengan memisahkan mana agama dan mana budaya.”15

CSO dalam proses advokasi RUU tersebut berperan sebagai pendamping bagi komunitas penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Badan Perjuangan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (BPKBB). BPKBB diketuai Dr. Wahyono Raharjo, penganut Kapribaden, satu di antara penghayat kepercayaan di Indonesia. Pemerintah bersama DPR akhirnya mengesahkan UU Adminduk 2006 dengan catatan bahwa penganut kepercayaan boleh tidak mengisi kolom agama atau menandai (-). Berbagai komunitas di BPKBB merespons keputusan tersebut secara beragam. Di antara mereka, ada komunitas yang bersikukuh ingin agar pemerintah mengakui mereka sebagai agama. komunitas lain tunduk terhadap keputusan tersebut, dan memilih mengosongkan kolom agama.

15 Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

Sementara itu, banyak di antara penghayat kepercayaan yang akhirnya mengisi dengan satu di antara enam agama, meski tidak meninggalkan tradisi dan ajaran kepercayaannya. “Kami, karenanya, tidak hanya mengadvokasi agar pemerintah mengakui dan melayani penghayat, tetapi juga mengadvokasi komunitas di dalam penghayat itu sendiri agar betapapun ada perbedaan internal, perjuangan tetap di bawah kerangka hak asasi manusia,” tutur Anick.16

UU Adminduk 2006, saat itu, dinilai sebagai setengah “kemenangan” kampanye KBB. Yakni, penghayat kepercayaan diberi keleluasaan memilih untuk mengosongkan kolom agama yang sebelumnya mereka terpaksa mengisi dengan satu dari enam agama yang diakui. Setengah “kekalahan” lainnya, pengosongan kolom agama belum menyelesaikan status kewarganegaraan penghayat. Menurut Anick “Mereka boleh mengosongkan kolom agama, tetapi mereka tidak bisa memiliki Akta Pernikahan setara dengan penganut agama lain. begitu juga dengan Akta Kelahiran anak-anak agama leluhur yang tidak setara. Belum lagi pendidikan agama mereka di sekolah-sekolah yang akan menjadi masalah atas dasar UU Adminduk 2006.”17

16 Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

17 Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

Di tengah euforia UU Adminduk, pemerintah Indonesia memasukkan RUU anti-pornograf dan anti-pornoaksi dalam program legislasi nasional 2007. Satu di antara pasal yang akan diatur adalah cara berpakaian. Jika UU tersebut disahkan dengan pasal cara berpakaian yang dasarnya perspektif agama tertentu, maka praktik berpakaian di berbagai wilayah termasuk kelompok adat dan komunitas penghayat kepercayaan akan menjadi korban. Lagi-lagi, aktivis KBB dan masyarakat adat mengadvokasi RUU yang berpotensi mengebiri kebebasan masyarakat adat dan komunitas penghayat (Taufqurahman, 2006).

Di lingkungan akademik, program studi agama dan lintas budaya (Center for Religions and Cross-cultural Studies – CRCS) UGM adalah program studi yang untuk pertama kalinya menawarkan mata kuliah indigenous religion (agama lokal). Indigenous religion terdiri dari tiga topik: “(1) mempersoalkan paradigma agama dunia yang dominan digunakan dalam studi agama, dan karenanya telah berkontribusi pada marginalisasi kajian agama local; (2) pendekatan yang memungkinkan produktivitas kajian agama lokal, dan agar terhindar dari bayang-bayang perspektif agama dunia; dan (3) pandangan dunia yang melaluinya dapat ditunjukkan perbedaan antara paradigma agama dunia dan paradigma agama lokal” (Maarif, 2016:37).

Sampai di sini, kita menyaksikan pendampingan penghayat kepercayaan dilakukan di level nasional. Lebih dari itu, advokasi lebih banyak menyangkut status penghayat pada kebijakan nasional. Sejauh ini, belum ada CSO yang bekerja di tingkat lokal atau komunitas yang secara langsung mendampingi hak kewarganegaraan. Mengisi kekosongan tersebut, sejumlah CSO di lima wilayah melakukan advokasi penghayat kepercayaan menggunakan inklusi sosial sebagai perspektif di bawah payung program Peduli.

C. Advokasi Penghayat Kepercayaan Terkini: Program Peduli

Program Peduli merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang pada 2011 meluncurkan program turunan yakni PNPM Peduli. Program ini sedari awal dirancang untuk mendukung masyarakat sipil yang selama ini mendampingi kelompok termarjinalkan di Indonesia. Kegiatan pada program ini saat itu mengutamakan kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas mereka yang terpinggirkan. Program ini memulai dengan penguatan kapasitas para pemdamping, dalam hal ini organisasi masyarakat sipil. PNPM Peduli didukung berbagai donor internasional yang dikelola World Bank. Tiga organisasi masyarakat sipil yang menerima hibah ini adalah Kemitraan, Association for Community Empowerment – ACE, dan Lakpesdam, sayap organisasi intelektual Nahdlatul Ulama (NU). Program ini menjangkau 15.000 penerima manfaat melalui 29 mitra lokal dan 20 cabang Lakpesdam di Indonesia.18

Pemerintah Indonesia melanjutkan inisiatif tersebut karena sejalan dengan “Nawa Cita” pemerintahan Joko Widodo. Pada Nawa Cita, presiden keyang menyatakan bahwa negara harus hadir melindungi segenap warga negara; negara hadir dalam menciptakan tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari wilayah pinggiran; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; serta, memperteguh kebhinekaan dan restorasi Indonesia. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membidangi program Peduli atas dukungan pemerintah Australia melanjutkan program Peduli dengan menggandeng The Asia Foundation sebagai mitra pengelola program ini. Program Peduli jilid dua ini dilaksanakan sepanjang 2014-2018 dibagi ke dalam dua fase. Program ini mengidentifkasi enam kelompok yang dinilai selama ini terpinggirkan: Anak dan remaja rentan, (2) masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam, (3) korban diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama, (4) orang dengan disabilitas, (5) hak asasi manusia dan restorasi sosial, dan (6) waria (The Asia Foundation, 2016: 6).

Program yang melibatkan 72 organisasi masyarakat sipil dan tersebar di 84 kabupaten atau kota di Indonesia ini mengharapkan peningkatan inklusi sosial bagi warga atau kelompok termarjinalkan. Tujuan ini dicapai melalui perubahan dengan tiga indikator berikut: meningkatnya akses yang termarjinalkan pada layanan publik dan penerimaan sosial, meningkatnya pemenuhan hak asasi manusia, dan kebijakan publik tentang inklusi sosial. Berdasarkan tiga hal ini, program Peduli merumuskan tiga hal: penerimaan, pelayanan, dan kebijakan sebagai pendekatan. Ketiganya kemudian disebut sebagai trilogi inklusi sosial

sebab satu tergantung pada yang lain, atau satu mempengaruhi yang lain. Penerimaan sosial hanya bermakna jika pemerintah memberi akses seluasluasnya untuk pelayanan publik. Layanan publik sangat tergantung pada kebijakan yang tersedia sejauh mana memungkinkan akses tersebut terbuka bagi kelompok termarjinalkan. Kebijakan publik dan layanan sosial tidak bisa jalan jika penerimaan sosial kepada mereka masih bermasalah. Program ini menggambarkan trilogi inklusi sosial dengan gambar di bawah ini (The Asia Foundation, 2016: 7).

Gambar 2.1

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu penerima manfaat program ini adalah masyarakat adat, yang beririsan dengan komunitas penganut agama leluhur. Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memperkirakan jumlah penghayat di Indonesia sekitar 10-12 juta penduduk. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah lebih kecil dari perkiraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 299.617 orang yang mengaku “Lainnya” diasosiasikan dengan aliran kepercayaan. Kesimpangsiuran angka ini mencerminkan ketidak jelasan pendataan terhadap penganut aliran 1 kepercayaan di Indonesia. Situasi ini lebih jauh menandakan pemerintah tidak secara resmi memasukkan penganut aliran kepercayaan pada kategori dalam sensus data kependudukan. Meski demikian, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencatat 187 organisasi aliran kepercayaan di Indonesia.19

Pilar penghayat kepercayaan dikoordinir oleh Yayasan Satunama, CSO di Yogyakarta yang berperan sebagai executive organizer (EO), menjalankan program ini pada pilar agama dan menggandeng enam CSO lokal sebagai pelaksana advokasi: LKIS di Yogyakarta, Aliansi Sumut Bersatu (ABS) di Sumatera Utara, eLSA, Jawa Tengah, Yasalti dan Donders di Pulau Sumba. “Mayoritas penganut Marapu tinggal di Pulau Sumba. Semua penganut Marapu pasti orang Sumba, sebaliknya tidak semua penduduk Sumba adalah penganut Marapu,” tutur Peter Mikhael (Wawancara bersama Pater Mikhael, direktur Yayasan Donders, pada 25 November 2018). Meski diakui keberadaannya di masyarakat, penganut Marapu di antara golongan yang termarjinalkan dari sisi akses terhadap layanan publik sebagai warga negara. Di Pulau Sumba, Community Service Organization (CSO) yang melakukan advokasi lapangan adalah Yasalti dan Donders.

Donders lahir dari kegelisahan Peter Michael atas keterbelakangan masyarakat Sumba Barat Daya pada 2008. Saat itu, sekembalinya Italia setelah menyelesaikan program doktor, Peter menyaksikan kemiskinan, kebodohan, dan kejahatan berkelindan. Di keuskupan, dia memilih untuk mendirikan lembaga sosial dengan etnograf sebagai pendekatan untuk mengurai benang kusut. Pada 2010, bersama beberapa kolega, Peter mendirikan Donders dan telah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Melalui lembaga ini, Peter sudah bekerja sama dengan para Rato, tetua adat Marapu, untuk beragam program yang fokus pada pemberdayaan. Ketika peluang mendampingi penganut

Marapu muncul, mereka Donders segera mendaftar dan merancang program untuk Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Berdiri sejak 2002, Yasalti merupakan CSO yang mendampingi penganut Marapu di Kabupaten Sumba Timur. Lahir dari keprihatinan terhadap ketimpangan sosial politik yang berakibat pada orang miskin, difabel, dan perempuan. Pada 2012, Yasalti memperoleh pendanaan inti yang mereka pergunakan untuk penelitian kebijakan. Menurut Rambu Ninu, direktur Yasalti, Awal cerita advokasi orang Merapu sebenarnya dimulai ketika kami kerjasama dengan Dispenduk untuk pelayanan dokumen kependudukan penganut agama pada 2013. Di Sumba Timur, itu ada 87.000 pasangan yang menikah menggunakan adat kemudian menikah lagi di gereja pada tahun 2013. Nggak ada yang pencatatan perkawinan atau pencatatan sipil bagi mereka. Jadi, pikiran mereka waktu kita sosialisasi itu dikira hanya penganut, hanya pegawai negeri sipil saja yang catat perkawinan. Pada 2015 itu kita sudah mulai bekerja tentang tidak saja penganut agama. Tapi kemudian ada soal ketika kita dari beberapa tahun itu, ada soal di mana pasangan penghayat Merapu itu tidak bisa dicatat perkawinannya saat itu. Kenapa? Memang Undang-Undang dasar 45 itu menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menganut agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya (Wawancara Rambu Ninu, Direktur Yasalti, 01 Desember 2018).

Pada bagian ini, kita telah mendiskusikan sejarah advokasi agama leluhur sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi. Hingga rezim otoriter Orde Baru tumbang, penganut agama leluhur memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri, yang pada satu saat mendapat dukungan dan di saat lainnya tekanan dari pemerintah dan militer. Reformasi telah membuka ruang advokasi dengan menyediakan kesempatan politik lebih luas, yang memungkinkan berbagai pihak

terlibat dalam advokasi memperjuangkan kewarganegaraan penganut penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan pada dasarnya selalu mengadvokasi nasibnya sendiri, tetapi CSO yang bergerak dalam bidang antar iman, berbasis HAM, berbasis kampus turut serta mendampingi untuk memperkuat peran dan posisinya. Pada 2015, CSO yang mengadvokasi dan mendampingi penghayat kepercayaan bertambah banyak, salah satunya CSO yang bekerja di bawah Program Peduli. Putusan MK yang mengabulkan atas gugatan penghayat kepercayaan tentang hak sipil pada UU Adminduk bisa diatribusikan pada aksi kolektif yang ada di bawah program tersebut. Bagaimana proses dan metode advokasi kedua CSO di Pulau Sumba akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.