A. Kompleksitas Kewarganegaraan Penghayat Marapu

Sebelum mendiskusikan lebih jauh tentang politik kewarganegaraan pada advokasi penghayat Marapu di pulau Sumba, bagian ini akan mendiskusikan kompleksitas konsep politik kewarganegaraan (citizenship). Sebagaimana dijelaskan pada BAB 1, kewarganegaraan mulai popular dalam perdebatan ilmu politik pada akhir abad ke-20. Hannah Arendt mendefnisikan kewarganegaraan sebagai rights to have rights (hak untuk memperoleh hak-hak). Dalam pengertian khusus, kewarganegaraan merujuk pada hubungan antara seseorang dengan komunitas politik yang melahirkan hak dan kewajiban yang saling berkaitan, dan aktif sejauh anggotanya berperan dalam kehidupan politik di komunitasnya. Hubungan antara seseorang dengan komunitas politiknya itu tersebut diatur dalam hukum yang menjamin hak atas identitas, properti, keamanan, dan kesejahteraan (Berenschot, Nordholt, & Bakker 2016, 4).

Kewarganegaraan menurut Marshall berkaitan dengan konsep tentang hak dan kewajiban. Warga berhak atas pelayanan dasar yang harus disediakan negara, yang pada gilirannya mengandung implikasi kewajiban warga melakukan kewajiban seperti membayar pajak atau berpartisipasi dalam urusan publik. Pemerintah berhak menagih apa yang menjadi kewajiban warga dan berkewajiban menyediakan pelayanan terbaik sebagai penyelenggara negara (Marshall, 1983).

Kewarganegaraan menurut Marshall berkaitan dengan konsep tentang hak dan kewajiban. Warga berhak atas pelayanan dasar yang harus disediakan negara, yang pada gilirannya mengandung implikasi kewajiban warga melakukan kewajiban seperti membayar pajak atau berpartisipasi dalam urusan publik. Pemerintah berhak menagih apa yang menjadi kewajiban warga dan berkewajiban menyediakan pelayanan terbaik sebagai penyelenggara negara (Marshall, 1983).

  1. Berstatus anggota masyarakat, memiliki dokumen legal, dan haknya sebagai warga terjamin, namun tidak bisa berpartisipasi di ruang publik, maka ia adalah warga negara yang mengalami eksklusi dari segi politik.
  2. Memiliki dokumen legal, hak-haknya terjamin, dan terbuka untuk berpartisipasi di ruang publik, namun tidak diakui sebagai anggota warga setempat, maka ia adalah warga negara yang mengalami eksklusi secara kultural.
  3. Diakui sebagai anggota masyarakat, hak-haknya terjamin, dan terbuka peluang berpartisipasi, namun tidak memiliki dokumen legal, maka ia adalah warga negara yang mengalami eksklusi sebagai penduduk.
  4. Diakui sebagai anggota, memiliki dokumen legal, dan terbuka lebar untuk berpartisipasi, namun hak-haknya tak terjamin, maka ia adalah warga negara mengalami eksklusi secara kewarganegaraan.
  5. Jika semua terpenuhi, yakni mereka yang tidak mengalami eksklusi dari sisi keanggotaan di masyarakat, dokumen legal ada, hak sipil politik terpenuhi, serta berpartisipasi dalam berbagai keputusan publik, inilah warga yang memperoleh kewarganegaraan penuh.

Secara ringkas, kerangka analisis Stokke di atas membantu memetakan kewarganegaraan inklusif dan eksklusif. Kewarganegaraan disebut inklusif apabila warga negara telah memenuhi empat unsur di atas atau telah menjadi warga negara penuh. Jika masih ada warga negara yang belum memenuhi keempat unsur, maka kewarganegaraan di negara tersebut masih eksklusif. Politik kewarganegaraan dalam konteks ini menemukan relevansinya. Empat unsur di atas membuka kemungkinan akan selalu ada kelompok tak beruntung, yang status dan hak kewarganegaraannya perlu dan harus diperjuangkan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kerangka Stokke dipakai untuk memahami status kewarganegaraan penghayat Marapu di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya? Penghayat Marapu adalah komunitas yang mengalami eksklusi pada aspek dokumen legal, hak sipil, dan politik tersebut. Satu-satunya, pengakuan terhadap eksistensi penghayat Marapu sehingga mereka masih ada adalah aspek kultural. Perlakuan diskriminatif terhadap penghayat Marapu pertama-tama dari segi dokumen legal. Sebagaimana diuraikan pada BAB 1, Marapu adalah sistem nilai dan ajaran keagamaan yang dihayati penduduk Sumba secara turun temurun. Sebagai ajaran agama, Marapu tidak diakui pemerintah, sementara pemerintah mewajibkan warga negara menuliskan agama/keyakinannya pada dokumen legal seperti KTP dan KK. Akibatnya, mereka harus memilih salah satu agama yang “diakui” pemerintah atau tidak memiliki KTP dan KK. Hingga 2006, mereka hanya ada dua pilihan tersebut. Setelah pemerintah mengeluarkan UU no 12 tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, yang direvisi tahun 2013 dan diuji di Mahkamah Konstitusi, penghayat Marapu memiliki alternatif ketiga, yakni mengosongkan kolom agama pada KTP dan KK.

Banyak penghayat Marapu tidak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) demi mempertahankan keyakinannya. Meski pemerintah telah menyatakan boleh mengisi kosong (-) pada kolom agama, di antara mereka dengan sengaja tidak mengurusnya. “Mereka baru mengurus KTP hanya ketika anak mereka mulai tumbuh besar dan ingin agar mereka sekolah atau melamar pekerjaan,” tutur pendeta Okto (Wawancara Pdt. Okto, tim lapangan Donders, 28 November 2018). Mereka, akibatnya, tidak memiliki hak berpartisipasi baik memilih atau dipilih dalam berbagai kesempatan politik, bahkan politik di tingkat desa. Lebih jauh, warga penghayat Marapu tidak pernah diikutsertakan dalam Musrembang desa, apalagi di tingkat kabupaten.

Pengosongan KTP dan KK menjadi alternatif baru bagi penghayat Marapu, hanya saja persoalan kewarganegaraan dari segi dokumen legal belum selesai. Mengingat kolom agama kosong dan agama Marapu tidak dianggap agama resmi oleh pemerintah, pernikahan pasangan penghayat Marapu tidak bisa dicatatkan oleh negara. Pemuka agama yang menikahkan tidak memiliki wewenang, sebagaimana pemuka agama arus utama. Menurut regulasi baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penghayat kepercayaan bisa dicatatkan pernikahannya sejauh organisasinya terdaftar di Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Penghayat Marapu tidak memiliki organisasi yang tergabung dengan MLKI yang diakui negara. Sebab pasangan penghayat Marapu tidak dicatat pernikahannya, mereka tidak mendapat Akta Pernikahan. Akibatnya, anak pasangan penghayat Marapu hanya memperoleh Akta Kelahiran yang tidak menyertakan nama ayah karena pernikahannya tidak dianggap. Penghayat Marapu hanya bisa memperoleh KTP, KK, Akta Pernikahan, dan Akta Kelahiran setara warga lain hanya jika mengisi salah satu agama yang diakui pemerintah.

Cerita di atas sudah menunjukkan kewarganegaraan penghayat Marapu juga tereksklusi dari segi hak. Sebagai warga negara, mereka seharusnya diakui dan dilayani secara setara. Mereka lahir, tumbuh, dan besar di Indonesia, namun hak memperoleh perlakuan yang sama tidak mereka peroleh. Selama mereka menyatakan sebagai penghayat Marapu, hanya jika mengaku sebagai penganut salah satu dari enam agama, mereka akan mendapat hak sipil, politik, dan ekonomi. Jika tidak, entah tidak punya kartu identitas atau mengosongkan kolom agama, mereka tidak akan dilayani seperti warga penganut agama lain.

Dari segi partisipasi politik, khususnya dalam politik elektoral, penghayat Marapu terpinggirkan. Penghayat Marapu yang memiliki KTP dengan mengisi salah satu agama dunia atau mengosongkan kolom agama memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik presiden, gubernur, walikota/bupati. Mereka juga boleh memilih anggota DPR baik pusat maupun daerah. Meski demikian, mereka tidak memiliki kesempatan dipilih. Tidak ada syarat status agama pada UU No. 7 tahun 2017 untuk menjadi kandidat dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan hingga memiliki modal sosial untuk menjadi kandidat. Sampai penelitian ini dilakukan, belum ada penghayat Marapu yang menjadi calon gubernur, bupati atau anggota legislatif.

Satu-satunya aspek kewarganegaraan penghayat Marapu yang terpenuhi adalah segi kebudayaan. secara kultural, ajaran Marapu melekat pada penduduk Sumba betapa pun mereka tidak lagi menganut Marapu. Mereka mempraktikkan adat dan tradisi Marapu dalam kehidupan sehari-hari mulai dari kelahiran, pernikahan, dan kematian. Mereka juga bahkan menggunakan tradisi Marapu sebelum melakukan perjalanan atau memulai pekerjaan. Mereka, oleh karenanya, membutuhkan pemuka dan tetua Marapu. Meski secara kewarganegaraan formal mereka tak diakui, secara kultural penduduk Sumba tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari adat dan tradisi Marapu.

Advokasi Yasalti dan Donders di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya sejak 2015-2018 mengubah status kewarganegaraan penghayat Marapu. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penghayat Marapu kini telah memiliki Akta Kelahiran setara dengan Akta anak penganut agama lainnya. Secara legal, kini mereka memiliki dokumen yang sama tanpa harus berpindah keyakinan seperti sebelumnya seperti tampak di Sumba Timur. Pasca putusan MK tentang KTP, penghayat Marapu kini telah mendaftarkan diri untuk mengubah KTP dengan identitas baru. KTP baru dengan identitas agama baru melengkapi kewarganegaraan penghayat Marapu.

Dari segi partisipasi politik, penghayat Marapu kini telah dilibatkan dalam Musrembang Desa seperti di Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya. Sekarang, di antara penghayat Marapu menjadi staf desa melayani keperluan warga. Dari segi partisipasi pemilu, tidak ada data yang memadai. Meski demikian, partai politik dan tim sukses kandidat pada pemilihan umum untuk memilih eksekutif di tingkat pusat dan daerah maupun anggota legislatif pusat dan daerah akan membantu agar penghayat Marapu memilih sebab populasinya signifkan.

Status kewarganegaraan penghayat Marapu juga berubah setelah diperjuangkan bersama tim Donders. Penghayat Marapu di Sumba Barat Daya kini percaya diri berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi pada Musrembang tingkat desa setelah bertahuan-tahun tidak mendapat kesempatan. “Sayangnya, penghayat Marapu di Sumba Barat Daya masih belum bisa memproses perubahan KTP karena Kepala Dispendukcapil masih kosong. Setelah Kepala Dispendukcapil wafat, pemerintah daerah belum melantik yang baru. Jika pejabat baru dilantik, semua perlengkapan perubahan KTP telah siap,” papar Peter Michael (Wawancara 25 November 2018).

Kerangka analisis Stokke, dengan demikian, membantu memahami kompleksitas status kewarganegaraan penghayat Marapu. Dari segi dokumen legal, hak sipil, dan politik, penghayat Marapu tereksklusi, namun dari segi kultur di masyarakat mereka memiliki kedudukan penting. Pengalaman advokasi 2015-2018, aspek dokumen legal dan hak sipil perlahan berubah tanpa harus mengubah keyakinannya. Hak politik belum tampak perubahannya karena hal ini agenda jangka panjang.

B. Kewarganegaraan Formal dan Informal

Setelah mengenali kompleksitas kewarganegaraan penghayat Marapu, penelitian ini akan menguji bagaimana implikasi pengalaman advokasi penghayat Marapu terhadap perdebatan di kalangan sarjana tentang kewarganegaraan. Para sarjana terbagi ke dalam dua aliran besar dalam memahami politik kewarganegaraan. Pertama, aliran kewarganegaraan formal yang berangkat dari sudut pandang negara. Jika ada warga negara yang tereksklusi, masalah terletak pada lembaga negara atau legal formal. Cara mengatasinya, ubah regulasi legal dan formal untuk mengakomodasi warga negara yang termarjinalkan. Jika bukan pada legal formal, maka periksa elemen implementasi dalam pemenuhan hak warga negara.

Sementara itu, aliran kedua menekankan pada kewarganegaraan informal. Betapapun pada level kebijakan dan secara formal telah baik, sejumlah sarjana lainnya meragukan implementasi kewarganegaraan formal tersebut. Berenschot Nordholt, dan Baker (2017) menilai kewarganegaraan formal seperti di Eropa tidak bisa terlaksana di negara bekas jajahan (post-colonial state) seperti Indonesia. Interaksi warga-negara sehari-hari dibentuk bukan oleh aturan dan hukum, melainkan hubungan personal dan norma-norma resiprokal antara warga dan agen negara. Akses kepada sumber tertentu tidak didasarkan pada nilai kewarganegaraan nasional, tetapi nilai yang didasarkan usia, gender, dan etnis. Hubungan tersebut bersifat subjektif. Kedekatan seseorang dengan pejabat negara memungkinkan dia mendapatkan kewarganegaraan penuh. Mereka yang jauh dari jaringan ke kekuasaan, betapa pun telah memenuhi persyaratan, memerlukan hubungan resiprokal dengan di pemerintahan. Situasi ini terjadi pada masyarakat yang sistem pemerintahannya korup dan penegak hukumnya lemah. Karenanya, van Klinken dan Berenchot (2018) mengajak pengamat atau peneliti memindahkan fokus kajian dari institusi formal ke pengalaman warga biasa berhubungan dengan kekuasaan atau mereka sebut sebagai demokratisasi dari bawah, yang cenderung informal.

Pada kasus advokasi Marapu, atau inklusi sosial secara nasional, tampak jelas bukan kasus kewarganegaraan informal. Pertama, advokasi ini berhasil mengubah kebijakan yang sistematis dan berlaku nasional. CSO tingkat lokal dan nasional menyadari bahw tanpa perubahan UU, advokasi untuk mendapat pelayanan publik tidak mungkin dilakukan. Latar belakang ini yang mendorong uji materi UU Adminduk ke MK. Para pengaju gugatan tidak kesulitan menghadirkan saksi ahli. Mereka harus berkali-kali melatih saksi lapangan, misalnya kepala desa dari Sumba Timur, untuk menyampaikan fakta di lapangan karena kemampuan Bahasa Indonesia yang terbatas. Bahkan tim Yasalti sempat kehilangan kepala desa di bandara karena dari Sumba ke Jakarta adalah perjalanan pertama seumur hidupnya.35

Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, MK menerima permohonan tersebut seluruhnya. Penghayat kepercayaan yang sebelumnya paling jauh mengosongkan kolom agama, kini diakui keberadaanya dengan menyebutkan “aliran kepercayaan kepada Tuhan YME”. Implikasi perubahan kebijakan tersebut membuka jalan bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh dokumen kependudukan sebagaimana warga lainnya. Secara formal, seluruh blanko elektronik kependudukan di seluruh Indonesia ada kolom untuk kepercayaan. Kartu keluarga, KTP, Akta pernikahan, Akta kelahiran, dan sebagainya. Di Sumba Timur, implikasi perubahan formal, SMA Negeri menerima anak didik penganut Marapu tanpa harus mengubah data kolom agama menjadi satu dari enam agama seperti praktik sebelum putusan MK.

35 Wawancara Rambu Ninu, Direktur Yasalti, 01 Desember 2018

Kemudian, pihak ketiga yang menjembatani antara penghayat Marapu dengan negara adalah CSO. Pertanyaanya, apakah aktivis CSO bagian dari kewarganegaraan informal? CSO adalah bagian penting dari sistem politik demokrasi. Demokrasi membutuhkan CSO sebagai penyambung lidah antara keluarga (komunitas terkecil) dengan negara (Weller 2005:11). CSO, karenanya, berkontribusi pada proses demokratisasi. Sebagai pihak di tengah anara warga yang didampingi dan aktor, CSO tidak mendasarkan relasinya nya dalam kerangka politik elektoral untuk meraih kekuasaan, melainkan pemenuhan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. CSO juga bukalah kasus bagi kewargaan informal karena mereka bekerja bukan karena kesekatan, melainkan berlatar belakang norma dan pelanana negara yang tidak setara dan adil.

Yasalti mendorong pemerintah Sumba Timur mengeluarkan surat keputusan bahwa organisasi penghayat Marapu terdaftar. Keputusan Kesbangpol sumba Timur yang mengakui organisasi penghayat Marapu memperlihatkan analisis kewarganegaraan formal valid. Selain itu, Yasalti juga emmboyong penganut Marapu dan saksi dari Sumba ke Jakarta untuk uji materi UU Adminduk. Citacita Yasalti bersama lintas CSO dalam kasus ini bukan untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu, melainkan kebijakan yang dapat menyetarakan warga penghayat kepercayaan di Indonesia.

Perubahan kebijakan secara formal tersebut, sayangnya, tidak selalu terealisasi sebagaimana seharusnya. Putusan MK bahwa pengahayat kepercayaan diakui pada dokumen dasar seperti KTP dan KK, idealnya, berarti nama kepercayaan yang disebut di kolom tersebut, layaknya Islam yang berbeda dari Kristen. Kemendagri memutuskan bahwa kolom agama bagi penghayat digeneralisasi dengan sebutan “Aliran Kepercayaan kepada YME”. Akibat keputusan tersebut, komunitas Sunda Wiwitan misalnya menolak mengikuti perubahan kependudukan tersebut. Mereka menginginkan mengisi kolom agama dengan “Sunda Wiwitan”. Bagaimana warga Sunda Wiwitan memperoleh hak kewargnegaraannya, pendekatan informal dapat memahami bagaimana relasi dengan pemerintah dalam situasi tersebut. Jika demikian, apakah kewargaan formal dan informal yang sejatinya berjalan dalam advokasi penghayat kepercayaan, khususnya Marapu, di Indonesia?

C. Demokrasi Inklusif

Penelitian ini mengusulkan konsep demokrasi inklusif sebagai cara untuk memahami advokasi penghayat Marapu di pulau Sumba. Tidak hanya melampaui kedua model analisis, formal dan informal, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, demokrasi inklusif mensyaratkan deliberasi dan differentiated solidarity. Demokrasi deliberatif mengandaikan empat nilai: inklusi, kesetaraan, kemasukakalan, dan bersifat publik. Deliberasi baru bisa terjadi jika di dalamnya ada kesadaran bahwa setiap kebijakan haruslah inklusif. Deliberasi juga mengandaikan kesetaraan di mana berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Setelah semua orang/kelompok masuk arena dan bisa berargumen secara setara, setiap pihak harus bisa menunjukkan kemasuk-akalannya. Kebijakan yang masuk akal adalah jika usulan dibaca, dikritik, dan dievaluasi pihak lain yang tidak sejalan atau berseberangan dengan usulan kita. Deliberasi juga mensyaratkan bahwa kebijakan yang sedang dibicarakan bersifat publik, dapat diakses semua pihak, dan dapat dievaluasi pihak lainnya.

Dilihat dari empat nilai di atas, demokrasi di Indonesia problematis. Penghayat Marapu, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, adalah komunitas yang selama bertahun-tahun berada di luar arena kebijakan publik. Mereka juga diperlakukan tak setara sejak rezim Orde Lama, Orde Baru, dan orde reformasi hingga saat ini. Penghayat kepercayaan tidak dilayani setara dengan penganut agama lainnya tanpa argumen yang masuk akal. Penghayat kepercayaan pada akhirnya persoalan publik karena menyangkut pengalaman komunitas di banyak tempat. Dari empat nilai yang menjadi nilai utama demokrasi deliberatif, advokasi penghayat kepercayaan memenuhi persyaratan. Advokasi penghayat berangkat dari pemetaan masalah eksklusi kepada mereka dan perlakuan tak setara.

Advokasi yang dilakukan Yasalti dan Donders merupakan bagian dari deliberasi masyarakat sipil memperjuangkan komunitas penghayat. Advokasi ini, sebagaimana telah ditunjukkan pada bab sebelumnya, melibatkan komunitas penghayat. Artinya, kedua CSO tidak hanya mengatasnamakan, tetapi juga berpartisipasi bersama-sama penghayat Marapu. Mereka bersamasama mengklaim haknya di depan pemangku kepentingan, khususnya negara. Misalnya, penghayat berani mengklaim haknya pada Musrembang desa. Contoh lain adalah klaim Rato bahwa Pasola, kegiatan adat, hanya bisa dilakukan jika mereka telah menerima petunjuk secara kultural dari leluhur. Setelah beberapa kali diskusi dengan pemerintah desa, mereka menyerahkan penanggalan Pasola kepada Rato.

Inklusi sosial, bingkai konseptual advokasi penghayat Marapu, yang mengagendakan perubahan kebijakan memperlihatkan bahwa aspek deliberasi advokasi penghayat Marapu. Yasalti misalnya menggunakan berbagai ruang politik yang dimiliki untuk mengubah kebijakan pemerintah daerah Sumba Timur atas penghayat Marapu. Keputusan Kesbangpol menyatakan bahwa Badan Pengurus Marapu terdaftar adalah perubahan kebijakan yang secara signifkan mempengaruhi perubahan nasib penghayat bukan saja di tempat yang mereka advokasi, tetapi juga kecamatan lainnya. penghayat Marapu di kecamatan lain dapat mengurus Akta Pernikahan setelah pemuka Marapu diakui bisa menikahkan secara adat atas dasar keputusan Kesbangpol tersebut.

Young mensyaratkan dua hal untuk mencapai keadilan bagi kelompok termarjinalkan: kebebasan (self-determinism) dan berdaya (self-development). Inklusi sosial yang diterapkan dalam advokasi di pulau Sumba pada dasarnya sudah menyasar kedua syarat tersebut. Melalui pendampingan untuk hak dilayani dan penerimaan sosial, advokasi ini berusaha meyakinkan sema pihak bahwa penghayat berhak menjalankan ajaran agama dan keyakinannya sendiri. dalam konteks ini, self-determinism adalah target utamanya. Advokasi ini juga menyentuh aspek pemberdayaan, namun tidak dilanjutkan. Yasalti telah memasukkan pemberdayaan ekonomi berupa tenun dan pertanian dalam program advokasi. Hasilnya cukup signifkan sebagai permulaan tahun program. Namun, aktivitas pemberdayaan tersebut hilang dari rancangan program pada fase kedua. Sebagaimana dijelaskan Young, kebebasan tidak cukup untuk menghasilkan keadilan jika warga yang didampingi tak memiliki daya untuk bertahan, salah satu daya tahan tersebut terletak pada mata pencaharian (livelihood).

Konsep inklusi sosial pada advokasi ini juga telah menerapkan prinsip differentiated solidarity. Betapapun masing-masing berafliasi pada komunitasnya sendiri-sendiri, mereka bergerak di atas keresahan bersama dan solidaritas kepada kelompok paling tidak beruntung, dalam hal ini penghayat Marapu. Advokasi di Donders misalnya memperoleh dukungan dari komunitas keagamaan untuk mengklaim hak kewarganegaraan Marapu memperlihatkan prinsip differentiated solidarity sebagai konsep dasar inklusi sosial advokasi ini. Yasalti dan Donders tidak berpretensi mengintegrasikan penghayat Marapu sebagai bagian dari komunitas bersama, melainkan tetap membiarkan masingmasing bergerak pada komunitasnya sekaligus menyatakan dukungan sebagai solidaritas bagi mereka yang tidak beruntung.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.