Pulau Sumba terdiri dari empat kabupaten: Sumba Barat Daya (selanjutnya disebut SBD), Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Tiga kabupaten pertama adalah area kerja Donders, sementara Sumba Timur menjadi area di mana Yasalti melakukan pendampingan. Studi ini mempelajari pengalaman advokasi di kabupaten Sumba Barat Daya (Donders) dan di Sumba Timur (Yasalti). Sumba Timur adalah kabupaten dengan populasi penduduk nomor sembilan di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 63 persen pulau Sumba ini berbatasan dengan Selat Sumba di utara, Laut Hindia di selatan, Laut Sabu di timur, dan Kabupaten Sumba Tengah di Barat. Sumba Timur adalah kabupaten terluas di Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah 14 persen, diikuti Kupang 11 persen, dan lainnya rata-rata dua sampai tiga persen dari total luas Provinsi.

. Profil Sumba Timur

Ketersediaan irigasi tersebut tidak berimplikasi pada tingkat kemiskinan di wilayah ini. Sumba Timur adalah peringkat keempat terbanyak se-provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diukur berdasarkan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan per kapita, yakni 31,03 persen pada 2017. Angka ini sedikit menurun, 0,40 persen, dibanding pada 2016. Meski demikian, Sumba Timur adalah kabupaten yang juga peringkat kelima Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2016 dan 2017.

Dari segi politik, Golongan Karya adalah partai dominan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan hasil pemilihan umum 2014, yakni 26.67 persen. Sementara itu, Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Gerindra berbagi jumlah perwakilan yang sama, yakni 13.33 persen. Urutan berikutnya terdiri dari Partai Amanat Nasional [PAN] (10 persen), Partai Hati Nurani Rakyat [Hanura] (6.6 persen), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia [PKPI] (3.3 persen). Tidak mengherankan pasangan Gidion Mbilijoro – Umbu Lili Pekuwali, yang diusung Golkar, PDIP, Partai Demokrat, dan Hanura memenangi pemilihan kepala daerah sebagai bupati terpilih dengan dukungan suara 54,85 persen. Selain didukung partai-partai dominan, pasangan ini juga merupakan kandidat petahana.

Dari segi budaya, ajaran Marapu melekat pada praktik dan tradisi sehari-hari masyarakat di Sumba Timur, dan pulau Sumba pada umumnya. Misalnya, orang meninggal yang menganut Marapu akan diperlakukan pemakaman sebagaimana ajaran Marapu, betapapun seluruh keluarga telah beralih ke agama lain. Jika setelah diproses pemakamannya, lalu pemimpin adat Marapu menyebut ada yang tidak beres dengan arwahnya, maka sejumlah ritual harus dilakukan agar arwah tersebut kembali ke rumah bersama para Marapu dengan tenang. Pada setiap ritual pemakaman, keluarga harus menyediakan hewan seperti kerbau, babi, dan ayam. Selain untuk dimakan, daging hewan tersebut dibagikan kepada anggota kampung. Hak serupa terjadi pada ritual-ritual lain seperti pernikahan, ritual berdasarkan kalender Marapu, dan ritual-ritual lainnya yang bersifat sehari-hari.

Berdasarkan data 2016, penduduk Kabupaten Sumba Timur mayoritas beragama Kristen Protestan, 179.199 jiwa. Yang menarik adalah penganut aliran lainnya, diberi keterangan Marapu, adalah penganut terbesar kedua, 31.476 orang. Katolik menyusul dengan jumlah penganutnya 23.282 jiwa dan Islam sebanyak 15.429 orang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar mereka yang tinggal di Sumba Timur, berada di bawah garis kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan pemilih utama dalam politik adalah penganut Marapu. Ironinya, sampai 2017, penganut Marapu di Sumba Timur tidak diakui negara sehingga mereka tidak memperoleh layanan publik kecuali mereka berpindah agama ke salah satu agama yang “diakui”, Buddha, Hindu, Islam, Kristen Katolik, atau Kristen Protestan.

. Profil Sumba Barat

Kabupaten Sumba Barat Daya adalah kabupaten dengan luas wilayah 3.02 persen dari total wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang curah hujannya paling tinggi di bulan Februari dan rendah pada Agustus ini terdiri dari 11 kecamatan, 173 desa dan 2 kelurahan. Jumlah desa terbanyak di Kecamatan Kodi Utara (21 desa) dan paling sedikit di kecamatan Tambolaka (8 desa). Pada umumnya, penduduk SBD adalah petani. 96.079 penduduk SBD adalah hidup dari pertanian, sementara itu 13 ribuan warga lainnya menggantungkan hidup pada industri pengolahan, seperti tenun dan kerajinan lainnya. Sementara itu, penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 3.215 orang. Mereka yang bekerja di SBD pada umumnya tidak memiliki ijazah sekolah dasar, yakni 59.577 jiwa. Sementara itu, pekerja yang memiliki ijazah diploma dan strata 1 sebanyak 6.605 orang. Ini artinya, kombinasi antara dominasi pekerjaan pertanian dan tak berijazah menunjukkan tingkat penghasilan yang juga masih rendah.

Menurut laporan BPS, SBD merupakan kabupaten di mana angkat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah kedua seprovinsi, yakni 0,24 persen. Rata-rata lulus sekolah di SBD ada di usia 6,3 tahun. Ini artinya, tingkat pendidikan paling tinggi di SBD adalah sekolah dasar. Sementara itu, harapan pendidikan SBD 13 tahun, yang artinya paling tinggi lulus sekolah menengah pertama (SMP). Adapun angka harapan hidup rata-rata usia 67 tahun, termasuk angka paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, IPM Kabupaten SBD mendekati kategori rendah, 61,46 di mana nilai terendah <60.

Dari segi politik, anggota DPRD kabupaten SBD terdiri dari Partia Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing lima (5) kursi, Partai Nasional Demokrat (Pati Nasdem) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing empat (4) kursi. Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat masing-masing diwakili tiga anggota dewan. Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, masing-masing memperoleh dua (2) kursi. Partai Bulan Bintang (PBB) paling sedikit dengan perolehan satu kursi.

Pada pemilihan kepala daerah 2018, pasangan Kornelius Kodi MeteMarthen Christian Taka, yang diusung Partai Demokrat, Hanura, PAN, dan PDIPerjuangan unggul dari pasangan lain dengan total pemilih, 67.764 suara. Sampai penelitian ini dilakukan, pasangan bupati-wakil bupati 2018-2023 ini belum dilantik, meski Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan. Kedua pasangan ini akan dilantik pada September 2019. Kabupaten SBD untuk sementara dipimpin oleh pelaksana tugas Ndara Tanggu Kaha, yang mana beberapa SKPD seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga diemban oleh pelaksana tugas.

Dari segi agama, mayoritas penduduk SBD beragama Kristen Katolik, 171.858 jiwa, disusul Kristen Protestan 164.712 jiwa. Urutan ketiga ditempati ‘Lainnya’ dengan total 7.748 jiwa. 6.564 jiwa penduduk SB beragama Islam. Adapun penganut Hindu sebanyak 148 dan Buddha 4 orang. Dilihat dari komposisi ini, penganut agama ‘lainnya’ yang menempati urutan ketiga patut diduga adalah penganut Marapu, meski tidak ada keterangan jelas seperti pada Laporan BPS Kabupaten Sumba Timur. Betapapun empat orang, penganut agama Buddha diakui sehingga bisa memperoleh hak sipil dan politiknya. Sebagaimana di Sumba Timur, penganut agama lainnya diperlakukan berbeda dari penganut agama besar lainnya.

Dengan demikian, Kabupaten SBD dan Sumba Timur adalah dua kabupaten yang sumber penghasilannya mengandalkan hasil bumi. Profesi paling banyak adalah petani dan nelayan. Dari sisi IPM, Sumba Barat Daya lebih rendah skornya dibanding Sumba Timur. Ini artinya, besar kemungkinan skor rendah tersebut mencerminkan IPM penganut Marapu yang dari sisi jumlah mayoritas kedua atau ketiga di kedua kabupaten tersebut. Secara umum, penduduk di kedua kabupaten ini mayoritas memilih partai politik berlatar belakang nasionalis. Sementara itu, Dispenduk memasukan penganut Marapu yang secara sengaja mengosongkan kolom agama di KTP ke dalam kategori “lainnya”. Alih-alih memasukkan penghayat kepercayaan sebagai agama tersendiri, pemerintah Indonesia menempatkan aliran kepercayaan bukan agama, melainkan budaya.

. Baseline: Identifkasi Diskriminasi

Meski dari segi agama populasinya mayoritas kedua atau ketiga di kedua kabupaten, penghayat Marapu merupakan korban eksklusi sosial dilihat dari tiga segi: penerimaan sosial, pelayanan publik, dan kebijakan negara (BPS Provinsi NTT, 2018). Pertama, penerimaan sosial. Meski tradisi dan budaya Marapu melekat dalam kehidupan sehari-hari penduduk Sumba secara umum, persepsi tentang penganut Marapu cenderung negatif. Di Sumba Timur misalnya, narasi bahwa penganut Marapu adalah kafr, terbelakang, dan tak berpendidikan begitu kuat di masyarakat. Menurut Ninu, gambaran bahwa penganut Marapu sebagai kafr muncul dalam beberapa kali khotbah gereja ketika membahas penganut agama leluhur, seperti Marapu. “Beberapa pendeta mempertanyakan, kenapa saya bersama lembaga mau mengadvokasi penganut agama yang sesat menurut Kristen. Saya katakan bahwa apapun agama atau keyakinan yang dipeluk, saya bersama Yasalti akan membela kewarganegaraan yang merupakan hak mereka sebagai warga negara,” tuturnya (Wawancara Rambu Ninu, Direktur Yasalti, 01 Desember 2018). Menurutnya, stigma kafr berimplikasi dalam banyak hal. Misalnya, agama-agama merasa mereka boleh mendakwahi atau melakukan misi kepada penganut Marapu dengan berbagai cara. Dia mempertanyakan hal itu sebab keyakinan adalah hak individu yang masing-masing kita harus saling hormat.

Stigma serupa juga melekat pada penganut Marapu di SBD. Tak hanya kafr, penganut Marapu juga dianggap primitif, kolot, dan ketinggalan zaman karena ajarannya tidak merujuk kitab suci. Menurut Peter Mikael, tradisi dan budaya Marapu pada dasarnya dipakai dalam berbagai kehidupan sehari-hari di SBD dan Sumba pada umumnya. Bahkan, lanjutnya, masyarakat Sumba diamdiam mempraktikkan flosof warisan dan peradaban leluhur Marapu. Ritual kematian, ritual kelahiran, dan di beberapa tempat jika ada keluarga yang hendak bepergian, mereka menggunakan sejumlah tradisi Marapu yang diajarkan secara turun temurun. Sayangnya, pada saat yang sama, masyarakat luas banyak yang menyangkal kekuatan flosof dan budaya Marapu (Wawancara Peter Mikael, Direktur Donders, 25 November 2018). Menurut catatan teori perubahan Donders, sarana penyembahan (kahale) dan barang-barang keramat komunitas Marapu di beberapa lokasi hilang. Di tempat lainnya, situs ritual Marapu dirusak pihak tertentu dan tidak pernah terungkap siapa pelakunya. Seperti halnya ajaran lain yang mendapat stigma negatif, ritual Marapu di pantai (Kawoking) sering diganggu pihak tertentu. Stigma lain yang melekat pada komunitas Marapu di SBD adalah bahwa ritual Marapu dianggap terlampau boros, meski tetap mereka adakan jika ada keluarga yang diidentifkasi menganut Marapu meninggal dunia. Akibatnya, pemuka Marapu tidak pernah diajak dalam pertemuan seperti musyawarah desa, pertemuan kelompok tani, serta forum kerukunan umat beragama (FKUB) di tingkat kabupaten.

Kedua, akses ke layanan publik. Penganut Marapu baik di Sumba Timur maupun SBD kesulitan mengakses sejumlah layanan publik karena dokumen legal paling dasar, KTP dan Kartu Keluarga, tidak setara dengan penganut agama lain. Penganut Marapu sejak 2006 bisa memperoleh KTP tanpa harus pindah agama ke salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah, dengan catatan mereka memberi tanda strip. Sampai di sini mereka memperoleh dokumen legal dasar, tetapi implikasi pengosongan kolom agama mendasari diskriminasi pada dokumen legal lainnya. Sebagian anak Marapu di Pulau Sumba, misalnya, memperoleh Akta Kelahiran, namun hanya nama ibu yang tercantum, tanpa ayah, karena pernikahan orang tuanya yang menggunakan adat Marapu dianggap tidak sah menurut hukum negara. Akta Kelahiran yang tidak ada nama ayah tidak bisa dipakai untuk mengakses sejumlah layanan publik, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, atau membuka tabungan di bank. Akibatnya, anak penganut Marapu meminta surat keterangan terdaftar sebagai anggota gereja tertentu untuk melengkapi Akta Kelahiran yang tidak utuh. Implikasi keanggotaan gereja adalah mereka wajib ikut dalam pelajaran agama Kristen Protestan atau Katolik, tergantung gereja mana yang mengeluarkan surat keterangan. Tak hanya itu, penganut Marapu juga tidak bisa memperoleh KTP kecuali kolom agama dikosongkan atau mengisi salah satu agama yang diakui di Indonesia.

Terakhir, segi kebijakan. Pemerintah SBD maupun Sumba Timur tidak memiliki kebijakan khusus yang memungkinkan pelayanan dan perlakuan setara terhadap penganut Marapu. Sebagaimana telah diuraikan di atas, UU Adminduk tahun 2006 yang kemudian direvisi 2013 memungkinkan penghayat mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan, namun disitulah pangkal persoalannya. Dispendukcapil di kedua kabupaten tidak bisa mencatat lebih dari apa yang tercantum pada kebijakan. Perihal pernikahan, pemerintah pusat sebetulnya sudah memberi ruang agar Dinas Kependudukan mencatatkan pernikahan penghayat kepercayaan seperti Marapu. Salah satu syaratnya adalah pemuka penghayat diakui yang ditandai organisasi yang memayungi mereka diakui negara. Persoalannya, Yasalti dan Donders mengakui bahwa organisasi penghayat Marapu belum ada yang akibatnya pemuka Marapu belum mewakili komunitas Marapu. Menurut Yasalti dan Donders, pangkal persoalannya, pemerintah pusat belum atau tidak mengakui Marapu sebagai agama. Di SBD, Donders mencatat kebijakan pemerintah yang membatasi penyembelihan hewan belum dicabut. Kebijakan lain yang merugikan komunitas Marapu adalah penentuan tanggal pelaksanaan Pasola, tradisi Marapu yang belakangan dikelola Dinas Pariwisat. Padahal, sebagai peristiwa adat, pemuka Marapu mewanti-wanti agar Pasola tidak melanggar adat sebab akan ada bahaya besar jika melewatkan ritual.

Tabel 2.1

. Rute dan Transformasi Advokasi Inklusi Sosial

Berdasarkan data awal di atas, Yasalti dan Donders menjalankan aneka aktivitas yang menyasar tiga ranah: penerimaan sosial, layanan publik, dan kebijakan. Advokasi ini menargetkan perubahan sosial penghayat Marapu. Yasalti menempuh rute yang berbeda dengan Donders dalam menjalankan program inklusi sosial. Sementara Yasalti memulai porogram dari pelayanan publik lalu kebijakan dan pengakuan sosial, Donders berangkat dari rekognisi sosial kemudian kebijakan dan pelayanan publik.

Donders melaksanakan program Inklusi Sosial tidak dari ruang kosong. Lembaga yang berbasis di Sumba Barat Daya ini melanjutkan program pemberdayaan dan pendampingan di masyarakat Sumba Barat Daya yang umumnya penganut Marapu. Donders memiliki kepercayaan dari komunitas penghayat Marapu sebagai modal sosial. Peter Michael membangun kepercayaan tersebut berliku dan berdarah-darah. Peter harus meyakinkan bahwa posisinya sebagai tokoh Katolik di Keuskupan bukan ancaman bagi komunitas Marapu.

“Saya memberanikan diri datang ke kecamatan Kodi, daerah yang
dikenal sebagai wilayah perampok, pada 2008. Saya mendalami
benang kusut antara kemiskinan, kebodohan, kejahatan. Saya pelajari,
penduduk Sumba yang menganut Marapu pada dasarnya memiliki
nilai yang luhur. Setelah berdialog dua tahun, hubungan saya dengan
penganut Marapu di Kodi semakin dekat. Saya mengerti akar teologi
mereka. Sebaliknya, mereka mengerti teologi Katolik. Dan, kami bisa
berkolaborasi agar warga keluar dari kemiskinan, kebodohan, dan
kejahatan” (Wawancara bersama Pater Mikhael, direktur Yayasan
Donders, pada 25 November 2018).

Donders menyebarkan staf tinggal di komunitas Marapu sebagai pendamping lapangan. Setiap pendamping bertugas menggali kebutuhan dan harapan penduduk Marapu, yang setiap desa berbeda-beda. Lebih jauh, mereka berdiskusi dengan penduduk Marapu tentang hak yang seharusnya mereka peroleh, mulai dari hak memperoleh layanan publik, hak ekonomi, hingga hak menjalankan agama sesuai dengan keyakinan. Pemberdayaan kapasitas penganut Marapu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bagi wilayah yang menginginkan pemberdayaan ekonomi, Donders membantu komunitas membentuk kelompok tani dan kelompok tenun. Pada wilayah yang ingin fokus pada pendidikan, Donders membantu membangun rumah untuk mengajarkan pendidikan kemarapuan kepada anak-anak. Setelah komunitas dinilai telah siap, tim Donders kemudian menghubungkan dengan kantor desa dan advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Di SBD, pemuka dan penganut Marapu menempati posisi strategis di desa yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Misalnya, beberapa tokoh Marapu menjadi perangkat desa, pengurus dusun dan kaur di desa. Salah satu di antara kepala dusun adalah seorang perempuan penganut Marapu. Penganut Marapu juga kini selalu ada perwakilan dalam Musrembangdes. “Lebih dari sekadar hadir, pada musyawarah perencanaan desa yang saya dampingi, saya melihat pemuka Marapu yang hadir sudah lebih percaya diri. Sebelum kami dampingi, mereka tak berani bilang sebagai penganut Marapu. Keberanian mengemukakan pendapat dan harapan atas nama komunitas Marapu adalah kemajuan berharga,” papar Elton (Wawancara Elton, pendamping lapangan Donders, 27 November 2019). Menurut Elton, Persepsi penganut Marapu sebagai kafr masih ada, tetapi pandangan tersebut tidak lagi dikemukakan di ruang yang terbuka. Stigma yang mulai terurai itu memberi keleluasaan pemuka Marapu terlibat pada peran strategis di masyarakat. Tidak heran jika pada aspek layanan publik, pemerintah desa melayani penganut Marapu sesuai dengan rencana pembangunan daerah tingkat desa.

Capaian berikutnya terletak pada pelayanan di mana warga Marapu dipertimbangkan menjadi target grup dalam anggaran desa yang dibahas pada Musrembang desa. Perbaikan kampung adat dan rumah Marapu menjadi bagian dari RPJMD dan masuk ke APBN setelah intervensi tim Donders. Pemerintah desa juga telah memasukkan perbaikan jalan kampung Marapu dalam program kerja tahunan. Bentuk pelayanan lainnya adalah pemerintah kini berperan sebagai fasilitator dalam kalender Pasola, alih-alih mengintervensi untuk kepentingan pariwisata. Kapan pelaksanaan Pasola sepenuhnya ditentukan oleh pemuka Marapu melalui ritual yang mereka yakini. Pelayanan lain yang perlu dicatat di sini adalah pengadaan listrik bagi kampung Marapu yang belum tersentuh listrik untuk revitalisasi situs.

Sementara itu, perubahan kebijakan di tingkat nasional, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status penghayat kepercayaan pada dokumen legal KTP dan Kartu Keluarga. Putusan tersebut singkatnya mewajibkan penganut kepercayaan mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di KTP dan KK. Perubahan kebijakan tersebut kini telah berdampak ke berbagai layanan. Sementara di Sumba Timur, layanan terhadap perubahan KTP dan KK berjalan dengan baik, di SBD implementasi kebijakan ini masih terhambat hal teknis seperti pejabat sementara belum bisa ambil keputusan sampai pejabat baru dilantik. Selain itu, implementasi juga terhambat ketersediaan server yang tidak memadai mengingat curah hujan di Sumba cukup tinggi. Meski demikian, keputusan ini tidak hanya memungkinkan penghayat Marapu di SBD dan Sumba Timur yang akan menerima manfaat, tapi hampir semua penghayat Marapu, dan penghayat kepercayaan lainnya di seluruh Indonesia.

Donders semakin giat memperkuat komunitas, termasuk pembentukan organisasi Marapu lintas komunitas di tingkat kabupaten, yang kelak diakui pemerintah daerah agar memiliki kewenangan menikahkan. Penguatan tersebut memanfaatkan putusan MK yang telah dengan nyata dan gamblang pemerintah wajib memberi ruang bagi penganut Marapu untuk memperkuat diri dan komunitas. Donders juga mengajukan Perda tentang inklusi sosial, yang sampai penelitian ini dilakukan masih mendiskusikan rancangannya ke arah mana. Namun, beberapa dinas di pemerintah daerah seperti dinas pariwisata berkeinginan untuk memperkuat penghayat Marapu sebab tradisi dan budaya berdasarkan ajaran Marapu merupakan daya tarik pariwisata nusantara.

Sementara itu, Yasalti menempuh jalan yang berbeda. Modal sosial yang dimiliki Yasalti adalah kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang sebelumnya telah bekerjasama untuk membantu warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, seperti akta nikah dan sebagainya. Relasi yang sudah baik dengan pejabat kependudukan dan elit kabupaten Sumba Timur merupakan gerbang kesempatan bagi yasalti untuk memulai perjalanan program Inklusi Sosial. Rambu Ninu, direktur Yasalti saat itu, bergerak cepat menghubungi berbagai pihak, termasuk bupati Sumba Timur, Gidion Mbiliyora, yang saat itu hendak maju lagi pada Pilkada 2015. Berkat kegigihan Rambu Ninu, bupati menandatangani Surat Keputusan bahwa dokumen kependudukan penghayat Marapu dilakukan. Langkah ini mendorong agenda lebih besar, yakni perubahan kebijakan melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi bersama Yayasan Satunama dan Lakpesdam PBNU. Setelah uji materi berhasil pada 2017, tim Yasalti melanjutkan pemberdayaan komunitas yang sebelumnya telah mulai dirintis. Mereka juga mengadvokasi agar siswa dan siswi penganut Marapu dapat bersekolah tanpa harus mengubah kolom agama pada data diri anak didik menjadi salah satu agama, dimensi pengakuan di komunitas.

Untuk pertama kalinya, penganut Marapu memperoleh dokumen legal berupa Akta Perkawinan pasangan suami-istri dan Akta Kelahiran bagi anak penganut Marapu sejak kemerdekaan. Hingga September 2018, Yasalti mencatat 2.349 orang mendapatkan Akta Pernikahan dan Akta Kelahiran Anak, yang terdiri dari lebih dari 500 pasangan penganut Marapu telah dicatatkan sebagai pasangan sah melalui surat keterangan yang dikeluarkan pemuka agama Marapu, yang dilegitimasi pihak kelurahan atau desa. Lebih dari 1.100 Akta Kelahiran anak penganut Marapu terbit selama proses advokasi. Jumlah penerima manfaat bisa lebih banyak saat ini mengingat layanan pencatatan pernikahan dan kelahiran terus berjalan.

Pasca putusan MK, Yasalti mengusulkan gagasan kebijakan baru, Raperda Kabupaten Inklusi, dengan tujuan meningkatkan daya jangkau advokasi ke wilayah lain di luar kecamatan dampingan. Melalui wacana “Kabupaten Inklusi” ini, Yasalti mengharapkan pemerintah secara otomatis melayani penganut Marapu sebab kebijakannya sudah tersedia. Yasalti juga menggunakan putusan MK untuk meyakinkan pemuka-pemuka agama lain agar keluar dari stigma kafr dan penganut bukan agama. Hasilnya, seperti telah dipaparkan sebelumnya, pemuka agama Kristen mengharapkan tidak lagi menggunakan kata kafr untuk menandai aktivitas dan identitas penghayat Marapu.

Pemuka Marapu mulai terlibat lebih intensif dalam proses penyusunan RPJMD desa. Penganut Marapu tidak saja memperlihatkan pengakuan sosial, ide dan gagasan para pemuka Marapu pun telah diakomodasi secara formal dalam RPJMD Kabupaten Sumba Timur. Pengakuan dan akomodasi ini merupakan hasil proses pendampingan Yasalti berupa diskusi intensif bersama pemuka desa tentang hak sipil politik dan peran UU desa bagi warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, perubahan sosial lainnya adalah respons positif dari pemuka agama arus utama terhadap penganut Marapu. “Kami bangga juga karena ada teman kami Pendeta yang turut memberikan dukungan ya. Sampai di Gereja Kristen Sumba (GKS) waktu sidang sinode untuk di Sumba Barat, mantan ketua PGI-nya sudah menghimbau secara tegas, bahkan dia masuk dalam salah satu pernyataan sikap, untuk tidak lagi menjadikan mereka (penganut Marapu) sebagai objek penginjilan,” tutur Rambu Ninu (Wawancara bersama Rambu Ninu, Direktur Yasalti, 01 Desember 2018).

Komunitas Marapu di Sumba didampingi Yayasan Donders dan Yasalti, dua CSO yang sudah malang melintang mengadvokasi kelompok termarjinalkan. Meski demikian, kedua CSO tersebut baru kali ini secara khusus mendampingi komunitas penghayat untuk memperoleh hak sipil kewarganegaraan yang penuh. Setelah mendampingi sepanjang 2015-2018, penghayat di Sumba Timur telah berhasil dilayani pemerintah untuk keabsahan pernikahan sehingga anakanak mereka memperoleh Akta kelahiran layaknya penduduk lain. Penghayat Marapu di Sumba Barat Daya setelah diadvokasi memiliki keberanian tampil secara terbuka sebagai penghayat Marapu yang sebelumnya tidak berani seterbuka itu sebab stigma buruk melekat pada penganut Marapu. Apa faktorfaktor yang mendukung advokasi menghasilkan perubahan sosial di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya?

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.