Sebagaimana dan pengamat mengartikan advokasi dalam pengertian luas, yakni dipaparkan pada bagian awal monograf ini, para sarjana upaya memperjuangkan kepentingan pihak atau kelompok yang dirugikan di masyarakat. Pengacara mengadvokasi komunitas yang dirugikan di hadapan pengadilan. Aktivis lingkungan mengadvokasi komunitas yang dirugikan di hadapan pembuat kebijakan dan kelompok kepentingan lainnya seperti korporasi. Aktivis HAM misalnya mengadvokasi kelompok yang dirugikan karena hak asasinya direnggut negara atau kelompok bisnis. Beragam aksi yang memperjuangkan pihak paling tidak beruntung dipahami sebagai advokasi.

Berdasarkan defnisi, kriteria, tipe, dan model-model dan pendekatan advokasi pluralisme agama di atas menaruh perhatian peran CSO. CSO dalam konteks ini merupakan pihak ketiga menjembatani kepentingan komunitas yang termarjinalkan dengan pemerintah atau kalangan bisnis. Pandangan ini mengakibatkan analisis tidak mampu menangkap peran kelompok rentan yang mulai berpartisipasi melakukan advokasi sendiri, betapapun seluruh aktivitasnya menunjukkan langkah dan metodologi advokasi. Kelompok rentan karenanya tidak dilihat sebagai subjek advokasi, melainkan objek. Berbagai kegiatan CSO karenanya akan dievaluasi berdasarkan janji yang diajukan pada perencanaan dilihat dari apa yang telah dihasilkan. Penilaian keberhasilan, efektivitas, dan pencapaian advokasi tergantung pada proses yang dijalankan CSO dan abai terhadap aktivitas dan respons kelompok rentan dan pemerintah. Respons kelompok rentan tidak bisa dianggap kecil sebab menentukan pelaksanaan berbagai kegiatan para pendamping. Respons pemerintah juga menentukan arah strategi dan taktik para pendamping melaksanakan berbagai rencana advokasi.

Mengatasi keterbatasan advokasi di atas, penelitian ini meletakkan advokasi dalam perspektif aksi kolektif (collective action) (Prakash and Guberty, 2010). Sebagai aksi kolektif, penelitian ini akan memanfaatkan teori yang berkembang untuk menjelaskan gerakan sosial yang lebih luas. Sebagai aksi kolektif, advokasi tidak hanya akan dilihat apa yang dikerjakan aktivis CSO, tetapi juga bagaimana respons kelompok rentan dan pemerintah. Aktivitas CSO dalam kerangka ini hanya bisa dijalankan jika kelompok rentan yang hendak didampingi merespons, atau terlibat lebih jauh dalam berbagai aktivitas. Aktivitas CSO jug tidak akan efektif jika pemerintah tidak merespons sama sekali atau resistant terhadap beragam upaya yang akan dijalankan. Perspektif aksi kolektif ini menekankan bahwa kemungkinan berhasil tidaknya advokasi ditentukan seberapa responsif satu pihak kepada pihak lainnya, dalam hal ini CSO, kelompok rentan dan pemerintah.

Sebagai gerakan sosial, advokasi inklusi sosial berhasil karena mengkombinasikan pembingkaian, mobilisasi sumber daya, dan pemanfaatan kesempatan politik. Hal ini tampak pada advokasi penghayat Marapu di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya berhasil mengubah relasi sosial dan status kewarganegaraan mereka.

Gambar 3.1

A. Pembingkaian: Inklusi sosial

Faktor pertama yang mendukung keberhasilan advokasi penghayat Marapu adalah inklusi sosial sebagai bingkai konseptual, sekaligus pendekatan, aksi kolektif. Sebagaimana telah disinggung pada BAB sebelumnya, advokasi penghayat Marapu dalam peneliti ini merupakan bagian dari advokasi kelompok termarjinalkan di bawah payung Program Peduli. Program yang didukung pemerintah Indonesia dan Australia ini bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui promosi inklusi sosial. Gagasan ini berangkat dari asumsi bahwa kelompok miskin selama ini tidak bisa keluar dari kemiskinannya karena mereka tereksklusi atau termarjinalisasi. Menarik kembali mereka ke masyarakat secara inklusif adalah cara terbaik untuk memungkinkan kelompok termarjinalkan terlibat dalam keputusan-keputusan publik, termasuk kemungkinan mereka mengakses sumber daya dan pelayanan publik (Mosse, 2007). Semakin inklusif, singkatnya, semakin terbuka akses bagi kelompok tereksklusi. Enam kelompok yang teridentifkasi: anak-anak dan anak muda rentan; komunitas agama leluhur; minoritas agama yang terdiskriminasi, korban pelanggaran HAM; waria, dan orang berkebutuhan khusus. Keenam kelompok ini berada di dalam kubangan kemiskinan karena selama ini tidak memperoleh akses yang sama terhadap pelayanan publik baik dalam bidang hukum, pendidikan, sosial, dan ekonomi (The Asia Foundation, 2016:2).

World Bank mendefnisikan inklusi sosial sebagai “proses peningkatan kemampuan, kesempatan, dan martabat orang yang tak beruntung berdasarkan identitas untuk lebih berperan di masyarakat” (World Bank, 2013:4 seperti dikutip The Asia Foundation, 2016:12). Pada defnisi ini, inklusi sosial adalah hasil sekaligus proses. Ia adalah hasil dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mengubah hubungan sosial dari eksklusif ke inklusif. Ia juga sekaligus proses bagi mereka yang tereksklusi memperoleh akses pada layanan publik, yang pada gilirannya memobilisasi status sosialnya di masyarakat. Konsep inklusi sosial juga bisa dipandang lebih politis ketimbang analitis sebab konsep ini adalah hasil dari relasi kuasa sosial di masyarakat yang tidak setara. Mengubah relasi dari eksklusi ke inklusi tidak hanya dialami kelompok miskin, tetapi mereka yang selama ini termarjinalkan hak-hak dasarnya secara ekonomi, sosial, dan politik di mana mereka tinggal (Oyen, 1997; Young, 2000; Mayes at. al., 2001; Atkinson et. al., 2002).

Konsep inklusi sosial tidak imun terhadap kritik. Pertanyaan yang sering diajukan kepada konsep inklusi sosial adalah bagaimana menetapkan siapa melakukan inklusi dan eksklusi? Jika secara nasional misalnya Kristen adalah korban eksklusi, tidakkah ketika di beberapa wilayah sebagai Kristen sebagai mayoritas bertindak serupa, meminggirkan pihak yang dianggap belum masuk akal. Inklusi dan eksklusi juga tidak imun terhadap ruang dan waktu. Seseorang dipinggirkan pada saat dan di tempat tertentu, tetapi diperlakukan inklusif pada saat dan konteks tertentu. Secara umum, kelemahan inklusi sosial adalah ketidakmampuan konsep ini melihat kompleksitas hubungan antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah, warga dengan CSO, serta CSO dengan pemerintah (Rawal, 2008: 175-176).

Berdasarkan perdebatan di atas, program Peduli merumuskan defnisi inklusi sosial pada dua dimensi. Pertama, membangun relasi sosial yang didasarkan pada penghormatan terhadap individu maupun komunitas sehingga mereka dapat berpartisipasi mengambil keputusan secara penuh dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya serta memiliki kedudukan setara dalam mengakses dan mengontrol sumber daya dalam rangka menikmati kehidupan yang layak di masyarakat. Kedua, inklusi sosial memajukan ide, nilai, dan tujuan kebebasan, kesetaraan, demokrasi, dan pengakuan, yang karenanya harus sejalan dengan empat point: kapabilitas, keadilan distributif, partisipasi, dan hak asasi manusia. Program Peduli mengakui bahwa perubahan dari eksklusi ke inklusi atau sebaliknya tidak ada yang terjadi dalam satu malam. Itulah sebabnya, program ini melihat inklusi sosial ini sebagai hasil sekaligus proses (The Asia Foundation, 2016:14-15).

Sebagai proses sekaligus hasil, inklusi sosial pada advokasi ini dicapai melalui tiga ranah berikut: penerimaan sosial, pelayanan publik, dan kebijakan. Secara ringkas, inklusi sosial tercapai apabila masyarakat kembali mengakui mereka yang selama ini dipinggirkan atau dieksklusi, petugas pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan melayani hak dasarnya yang selama ini terabaikan karena identitas, serta kebijakan publik yang akomodatif dan inklusif terhadap mereka yang termarjinalkan. Ketiga ranah ini saling berkaitan satu sama lain. Aspek penerimaan sosial tidak akan terpenuhi jika petugas negara tetap mengabaikan pelayanan kepada kelompok termarjinalkan. Pelayanan publik juga tidak akan pernah inklusif jika kebijakan negara tidak memberi ruang kepada kelompok termarjinalkan. Kebijakan tidak bisa berubah untuk mengakomodasi kelompok tidak ada nilai insentif politik seperti tampak pada penerimaan sosial di masyarakat (Maarif, belum diterbitkan).

Konsep inklusi sosial di atas kemudian menjadi bingkai advokasi penghayat Marapu di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Sebagai bingkai, konsep inklusi sosial diinternalisasi sebagai perspektif kepada seluruh aktor, bukan saja bagi pelaku eksklusi (excluder), melainkan juga aktor pemerintah, CSO pelaksana advokasi, pendamping lapangan, bahkan penghayat Marapu sebagai pihak yang tereksklusi. Pada perencanaan awal advokasi, Yasalti dan Donders mengidentifkasi sejumlah stigma dan pandangan negatif masyarakat umum terhadap penganut Marapu. Di kedua wilayah, mereka menangkap istilah kafr disematkan kepada penghayat Marapu. Meski berasal dari bahasa Arab dan biasanya digunakan komunitas Islam kepada penganut iman yang berbeda, masyarakat yang beragama Kristen Protestan maupun Katolik di Sumba menggunakan istilah tersebut kepada penghayat Marapu. Stigma lain yang melekat pada penghayat Marapu adalah terbelakang dan cara berpikirnya serba tidak masuk akal. Persepsi ini sangat kuat. Menurut Elton, project offcer program Peduli di Donders, “Meski demikian, mereka [di Sumba Barat Daya] yang memandang penganut Marapu dengan stigma buruk itu tetap melaksanakan semua adat Marapu jika ada rintangan dan kematian keluarga yang menganut Marapu”.20

Stigma yang sama terhadap penganut Marapu melekat di masyarakat Sumba Timur. Menurut Gega, tidak sulit mendapati orang memandang bahwa penganut Marapu kafir dan berada di dunia gelap. Menurutnya, “Dalam kepercayaan Kristen menganggap bahwa ajaran Yesus itu membawa terang dunia. Mereka yang masih menganut Marapu tinggal di dunia yang masih gelap. Penerimaan sosial dari masyarakat sangat penting. Membangun kesadaran masyarakat dalam berbagai diskusi awal”.21 Sementara itu, Rambu Ninu yang juga adalah terlibat dalam majelis gereja di Gereja Kristen Sumba (GKS) menghadapi tantangan dari majelis gereja. Dia menuturkan, Kami tahu bahwa sebenarnya tantangannya tidak sedikit. Saya di gereja majelis Gereja. Dan semua pendeta itu tentang saya. Rambu Ninu itu orang Merapu. Dan teman-teman majelis itu ngomong-nya, mereka [orang Marapu] itu orang kafr. Saya bilang, hati-hati, tarik kembali bahasa itu. Siapa yang kafr, saya bilang. Jangan sampai kita yang ada di sini yang mengkafrkan orang atau jangan-jangan kita yang kafr sebenarnya dan mereka itu lebih mengenal Allahnya. Allahnya mereka saja tidak pernah disebut langsung namanya. Mereka bilang yang lebar telinga, itu artinya maha mendengar, yang besar matanya maha melihat dan ada di tempat paling tinggi. Semuanya tertawa. Nah karena itu saya bilang kita hati-hati mencap mereka kafr. Tuhannya mereka itu, Tuhan kita itu tahu sebenarnya bahwa kita sedang mengkafrkan orang”.22

Meskiexcludermemandang penganut Marapu dengan stigma buruk, perspektif inklusi sosial tidak menempatkan mereka sebagai musuh. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan lain yang menempatkan excluder, pemerintah maupun non pemerintah, sebagai pihak yang paling harus bertanggung jawab. Mereka akan selalu menjadi “musuh” hingga yang akan terus dimintai pertanggungjawaban. Excluder berubah dahulu, dianggap mitra kemudian. Konsep inklusi sebaliknya. Seberapa besar pun peran excluder, inklusi sosial mengasumsikan mereka besar peluang akan berubah. Konsep ini mensyaratkan CSO menempatkan excluder sebagai calon mitra potensial, yang harus didekati agar kelak berjumpa dengan penghayat Marapu yang termarjinalkan. Rumusannya, mendekati sebagai mitra potensial dahulu, berubah kemudian.

20 Wawancara Elton, project ofcer Donders, 26 November 2018
21 Wawancara Gega, project ofcer Yasalti, 29 November 2018
22 Wawancara Rambu Ninu, Direktur Yasalti, 01 Desember 2018

Selain kepada mereka yang disebut sebagai excluder, pembingkaian inklusi sosial juga dialamatkan kepada staf CSO, Yasalti dan Donders, yang menjalankan advokasi ini. Yasalti menetapkan salah satu kualifkasi bagi memilih staf pendamping lapangan harus punya pandangan bahwa penganut Marapu sama, setara, dan tidak memelihara stigma kafr. “Waktu itu, kami memilih mereka yang siap bekerja sama dengan penganut Marapu. Kalau masih menganggap agamanya paling benar, bagaimana bisa bekerja sama?” tutur Gega. Selain itu, mereka pertama-tama membedah konsep dan rencana advokasi bersama staf lapangan. Selain pandangan terhadap Marapu harus jelas, menurut Gega, mereka juga mengetahui dan memahami pendekatan yang juga inklusif.23

Pembingkaian inklusi sosial itu mendorong pergulatan batin aktivis yang ambil bagian dalam advokasi ini. Sebut saja Tinus, satu di antara pendamping lapangan penganut Marapu di Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya. Dia menganut Kristen dan menjadi pelayan umat di gereja. Pandangan orang Kristen pada umumnya di Kodi memandang penganut Marapu sebagai kafr. Dia mendampingi dan memperjuangkan inklusi bagi penghayat Marapu sementara dia pelayan di gereja, yang pada umumnya berpandangan demikian. Dia sendiri juga tinggal di kecamatan yang sama dan leluhurnya penganut Marapu.

23 Wawancara Gega, project ofcer Yasalti, 29 November 2018

Menurutnya, “Mengingat saya ada darah Marapu, saya kembali belajar tentang apa dan bagaimana ajaran Marapu sambil pendampingan. Sekarang saya sudah tidak jelas lagi. Meski iman saya Kristen, saya kini merasa bagian dari Marapu. Sejumlah ajarannya melekat pada diri saya”.24

Pembingkaian konsep inklusi sosial juga dialamatkan kepada penghayat Marapu. Di kalangan Marapu, telah lama mereka menerima kenyataan bahwa sanak keluarganya harus berpindah keyakinan. Pindah agama demi masa depan. Sejak rezim Orde Baru berkuasa, mereka tidak bisa masuk ke dunia pendidikan kecuali pindah ke salah satu agama yang “diakui” pemerintah. Bukan perkara sulit mendapati bahwa keluarga penghayat Marapu sebagian menganut Marapu, sebagian lainnya beragama Kristen atau Katolik. Seorang Rato di Kecamatan Kodi, misalnya, mempunyai anak delapan. Anak pertama beragama Kristen dan baru saja menyelesaikan pendidikan tinggi di Surabaya. Kini dia kembali ke kampung halaman. Dia berencana ingin mengabdi sebagai guru. Anak-anak yang lain juga beragama Kristen. Hanya Rato dan istrinya yang menganut Marapu. Di matanya, “semua agama dan keyakinan sama. Sama-sama menghadap yang Maha Kuasa. Kami menyebutnya Marapu. Dia bermata besar dan bertelinga besar. Maha Mengetahui dan Maha mendengar,” tutur Rato di Kodi. Sikap dan pandangan inklusif sudah melekat dalam diri Rato.25

24 Wawancara Tinus, pendamping lapangan Donders, 26 November 2018

25 Wawancara Rato, tetua Marapu di Kodi, Sumba Barat Daya, 28 November 2018

Meski demikian, internalisasi inklusi sosial di penghayat Marapu bukan tanpa tantangan. Para penghayat Marapu mendiamkan atau secara tidak langsung membenarkan stigma yang dialamatkan kepada mereka. Sepanjang perjalanan ke pulau Sumba, penelitian ini menemukan kalimat: “masih Marapu” dan “sudah beragama…” Penggunaan istilah ini dipakai pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, dan penghayat Marapu sendiri. penggunaan istilah “masih Marapu” menandakan bahwa Marapu adalah ajaran masa lalu dan “sudah beragama…” mengisyaratkan agama lain sebagai agama baru. Yang pertama ketinggalan, yang belakangan lebih maju. Stigma yang lebih luas seperti kafr diafrmasi oleh narasi yang meletakkan Marapu yang diletakkan sebagai ajaran masa lalu. “Masyarakat di sini semua masih Marapu,” tutur seorang Rato.26

Pada ritual, penghayat Marapu berpotensi mengeksklusi. Misalnya, di Sumba Barat Daya ada seorang pendeta yang secara publik menyatakan bahwa tugasnya adalah mengkristenkan seluruh penghayat Marapu, termasuk kedua orang tuanya, namun hingga akhir hayat, orang tuanya tidak bergeming. Mereka tetap menganut Marapu. Ketika ayahnya meninggal, mau tidak mau ritual penguburan harus mengikuti aturan ritual Marapu. Pada ritual kematian, adat Marapu mewajibkan keluarga menyediakan sejumlah hewan untuk disajikan bagi mereka yang terlibat dalam penguburan. Selain daging, semua orang yang ada di dalam ritual harus makan daging olahan bersama-sama, termasuk sang pendeta. Mengingat dia meyakini masakan orang Marapu tidak membawa berkah, diam-diam dia memakan makanan yang dipesan sebelumnya dan makan di belakang rumah. “Pendeta tersebut seketika tidak dilibatkan lagi dalam proses ritual, betapapun dia adalah anak orang yang akan dikubur. Dalam konteks ini, pendeta tersebut dieksklusi,” demikian penuturan Elton, “dari ritual tersebut”.27

26 Wawancara Rato, tetua Marapu di Kodi, Sumba Barat Daya, 28 November 2018

27 Wawancara Elton, project ofcer Donders, 26 November 2018

Aktor lain yang juga menjadi agenda pembingkaian inklusi sosial adalah aktor negara. Pandangan dan pemahaman aktor pemerintah terhadap Marapu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang sudah sejalan dan ada yang tidak sejalan dalam memandang inklusi terhadap penghayat Marapu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Sumba Timur, Christofel A Praing adalah di antara pejabat pemerintah yang pandangan terhadap penghayat Marapu sejalan dengan bingkai inklusi sosial. Sebenarnya saya sejak ketika saya mulai mengerti bahwa ketika kehidupan hakiki itu adalah ketika kita harus hidup, bekerja dan memilih agamanya dan lain sebagainya, ini sebenarnya semua orang harus mendapatkan hal yang sama. Ketika saya merasa menjadi PNS bukan hanya yang beragama mainstream yang memiliki peluang untuk menjadi polisi, tentara dan pegawai negeri. Saya bertanya kepada dandim pekan lalu, “pak, bagaimana sekarang ini saya didatangi banyak orang yang ingin menjadi tentara, sementara mereka itu masih Marapu, bagaimana ini pak? Masa iya negara mendiskriminasi?” Saya beranggapan sejauh saya melakukan dengan baik untuk masyarakat banyak, saya juga beragama yang benar ini ketika saya bertoleransi dengan orang lain. Justru sebenarnya gagal beragama jika tidak bertoleransi, tidak ada agama yang menyatakan “kau harus mengganggu agama lain.” Seperti dalam keyakinan saya justru harus menyayangi semua manusia sebagai ciptaan Tuhan.28

28 Wawancara Christofel A. Praing, Kepala Dukcapil Sumba Timur, 29 November 2018

Selama tiga tahun advokasi penghayat Marapu menggunakan inklusi sosial sebagai perspektif membuahkan hasil, meski belum sempurna. Beberapa pihak yang dikategorikan excluder di Sumba Timur mulai berubah pikiran. Menurut penuturan Rabu Ninu,

Ada teman saya, pendeta Herlina Ratukenya, dia kan salah satu yang ikut waktu sidang sinode. Dia pada pointers-pointers yang akan diperhatikan oleh jemaat, keseluruhan di Sumba ke depan itu, tidak lagi menjadi pelaku stigmatisasi buat umat penganut kepercayaan. Kemudian ada satu pendeta yang akhirnya memahami bahwa ‘oh kalau begitu Rambu ini lebih kerja pada aspek hukumnya.’ Iya saya bilang saya lebih pada aspek hukumnya. Sedangkan aspek rohaninya tetap menjadi kewajiban gereja. Saya aspek hukumnya, kemudian aspek rohaninya itu tetap oleh gereja begitu. Jadi sebenarnya bukan juga dimaksudkan gereja tidak boleh melakukan penginjilan, tidak juga. Tapi pola penginjilannya yang sudah berbeda. Karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu, Bimas Katolik dan Kristen sudah memanggil beberapa tokoh-tokoh senior untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai putusan MK.29

Di kalangan aktivis, baik Yasalti maupun Donders, inklusi sosial telah menjadi bingkai pergerakannya. Mereka tidak saja fokus pada pelayanan publik dan perubahan kebijakan, tetapi terlibat dalam pergulatan batin mengenai identitasnya. Elton dan Tinus di Donders serta Dadi dan Gega di Yasalti mengalami pergulatan batin tentang siapa mereka. Ketika ditanya, akankah kembali menjadi penghayat Marapu, mereka menjawab beragam. Ada yang memilih tetapi dengan ajaran yang kini dianut, ada juga yang mengatakan mungkin suatu hari kembali ke ajaran nenek moyang. Meski tidak menjalankan ritualnya, mereka menyatakan darah Marapu mengalir dalam tubuh mereka. Terlepas dari jawaban tersebut, pergulatan batin yang mereka alami selama proses advokasi membuka kemungkinan kerja advokasi penghayat Marapu sejalan dengan dilema identitas mereka.

Pembingkaian inklusi sosial di kalangan penghayat Marapu relatif produktif, meski bukan tanpa tantangan. Para penghayat Marapu sudah terbiasa dengan perbedaan. Sudah bertahun-tahun sanak saudara mereka menganut agama dunia. Bahkan seorang Rato di Sumba Barat, yang sehari-hari memimpin ritual keagamaan, menganut agama Kristen. “Bagi saya Kristen itu ibarat ayah, dan Marapu layaknya Ibu,” tuturnya. Rato lain membiarkan anak-anaknya menganut agama dunia demi masa depan mereka yang lebih cerah. Rato lainnya memilih salah satu anaknya untuk meneruskan kemampuan sebagai pemimpin Marapu di komunitasnya dan membiarkan anak lainnya menganut agama lain demi pendidikan. Sampai di sini, kita menyaksikan inklusi sosial menjadi perspektif dan bingkai advokasi penghayat Marapu. Bingkai ini, pada gilirannya, menjadi modal sosial dalam proses mobilisasi sumber daya yang ada.

29 Wawancara Rambu Ninu, Direktur Yasalti, 01 Desember 2018

nklusi sosial sebagai bingkai di sini meliputi pendekatan dan metodologi. Transfer pengetahuan tentang pendekatan dan metodologi advokasi berbasis nilai inklusi sosial dilakukan secara bertahap. The Asia Foundation sebagai pelaksana program mendiskusikan nilai, pendekatan dan metodologi inklusi sosial kepada Satunama selaku executive organization (EO). Satunama mendiskusikan dalam beberapa kali lokakarya kepada beberapa Civil Society Organization (CSO), termasuk Yasalti dan Donders, yang menaungi pilar agama leluhur atau penghayat kepercayaan. Bersama lembaga-lembaga lain yang juga menjalankan advokasi penghayat kepercayaan, perwakilan Yasalti dan Donders menghadiri diskusi-diskusi awal tentang konsep inklusi sosial. Di antara pendekatan inklusif adalah menempatkan pemerintah tidak lagi sebagai musuh, melainkan aktor potensial untuk mencapai tujuan utama, yakni promosi inklusi sosial. Inklusi sosial mensyaratkan kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama kata kunci utama. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengadvokasi penghayat Marapu, menurut Rambu Ninu, Direktur Yasalti, merupakan pendekatan baru di Sumba Timur. Menurutnya,

Kalau kita banyak ribut, energi lebih banyak terserap, tetapi tidak didengarkan, tidak diakomodir. Tapi kalau kita…mampu menjelaskan, baru kita masuk, itu lebih mudah. Pemda (pemerintah daerah, ed.) itu ternyata tidak mau sebelum kita diskusikan secara kekeluargaan. Mereka bilang kalau itu masih bisa kita diskusikan, ya mari kita diskusikan. Kalau kami benar-benar bilang tidak bisa ya tidak bisa. Oleh karena itu, pihak lainnya, pihak ketiga wajib membantu kami juga, karena kita adalah mitra juga. Tapi kalau ribut duluan sebelum kita ngomong, itu susah. Dan kami juga bilang bahwa yang kami kerjakan ini sebenarnya tidak jauh dari tiga catur program utamanya dia atau tiga agenda utamanya Bupati Sumba Timur. Akhirnya penerimaannya dapat juga.30

Sementara itu, Peter Michael, direktur Yayasan Donders, memaparkan latar belakang dan model pendekatan lembaganya sejak berdiri yang sudah mempraktikkan inklusi sosial. Dia mengisahkan bahwa sejak berdiri, dia bersama pendiri lain gelisah dengan sikap dan perilaku masyarakat penganut agama-agama dunia yang meminggirkan dan mengeksklusi penghayat Marapu. Lebih jauh, lanjutnya, mereka bumbui dengan stigma terhadap komunitas sebagai terbelakang, kafr, dan penjahat. “Alih-alih mengembalikan mereka ke masyarakat untuk membangun Sumba Barat Daya lebih maju, stigma malah mengukuhkan mereka untuk bersikap eksklusif juga,” tutur Peter. Dia mulai melakukan pendekatan etnografs untuk mengetahui akar masalah kemiskinan penduduk yang kebetulan penghayat Marapu. Setelah beberapa kali observasi, dia menemukan bahwa eksklusi sosial sebagai sumber penyakitnya. Program Peduli yang menawarkan konsep inklusi sosial itu, karenanya, sejalan dengan apa yang telah dan sedang mereka kerjakan, namun pendekatan inklusi sosial versi Donders lebih banyak mengadopsi pendekatan teologi ketimbang ekonomipolitik. Misalnya, Peter mengakui bahwa kerjasama dengan pemerintah bukanlah prioritas, melainkan membangun kepercayaan diri dan soliditas komunitas. Program Peduli turut mendorong terbukanya ruang kerjasama dengan pemerintah baik tingkat kabupaten, kecamatan atau desa dalam mengadvokasi penghayat Marapu di sana.31

30 Wawancara Rambu Ninu, Direktur Yasalti, 01 Desember 2018
31 Wawancara Peter Michael, Direktur Donders, 25 November 2018

B. Mobilisasi Sumber Daya

Faktor kedua yang menunjang keberhasilan advokasi penghayat Marapu adalah memobilisasi sumber daya. Mobilisasi ini tidak bisa dilepaskan dari proses pembingkaian inklusi sosial di berbagai pemangku kepentingan. Setelah gagasan inklusi sosial diterima dan diakui baik oleh pemerintah, excluder (di antaranya tokoh agama), aktivis CSO, maupun penghayat Marapu sendiri, advokasi ini memobilisasi sumber daya untuk mengklaim hak konstitusional penghayat Marapu. Dengan demikian, advokasi ini berhasil mulai menarik penghayat Marapu kembali ke ruang publik sebagai warga yang setara, meski belum sepenuhnya setara.

Komunitas penghayat Marapu adalah sumber daya yang pertama-tama dimobilisasi dalam advokasi ini. Para aktivis Yasalti dan Donders menyadari bahwa penghayat Marapu memiliki aset yang memadai untuk aksi kolektif. Aset tersebut adalah kekuatan kultural dan secara statistik populasi penghayat Marapu sangat besar di Pulau Sumba. Kekuatan kultural yang dimaksud di sini, masyarakat baik mereka yang menganut kepercayaan Marapu atau penganut ajaran agama lainnya mengakui bahwa tetua Marapu adalah orang yang secara kultural paling bisa dipercaya. Mereka memiliki legitimasi kultur. Kelahiran, pernikahan, hingga kematian melibatkan adat dan tradisi Marapu dan para pemukanya. Kepercayaan Marapu bahkan masih dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. “Misalnya, jika ada tamu tak dikenal, mereka akan memotong ayam. Mereka akan membaca struktur isi perut ayam tersebut. Jika strukturnya bagus, mereka percaya kehadiran tamu tersebut akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Sebaliknya, struktur buruk akan membawa keburukan bagi kampung,” tutur Pater Michael.32

32 Wawancara Peter Michael, Direktur Donders, 25 November 2018

Kekuatan kultural ini amat disadari pimpinan dan tim lapangan Yayasan Donders dalam mengadvokasi komunitas Marapu di Sumba Barat Daya. Bagi Peter Michael, kegiatan advokasi penghayat Marapu tidak bisa dilakukan tanpa restu para Rato. Pada tahap awal advokasi, mereka melakukan diskusi bale-bale hingga dua bulan. Diskusi bale-bale artinya berbincang-bincang tentang keluhan dan kebutuhan komunitas Marapu bersama Rato dan penghuni kampung di bale rumah tetua adat. Sambil mengunyah sirih pinang, mereka membicarakan apa hal-hal yang paling diperlukan untuk kemajuan para penghayat Marapu. Di Sumba Barat Daya, para Rato menginginkan agar ajaran leluhur Marapu bisa diwariskan dan diajarkan kepada generasi muda, selain masalah dokumen legal sebagai warga negara. Atas restu para Rato, kegiatan advokasi awal adalah pembentukan Lumbung Informasi Marapu (LIM).

Kekuatan kultural tampak pada festival Pasola, kegiatan tahunan penduduk Sumba di kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya. Kegiatan ini telah menjadi objek pariwisata nasional di pulau Sumba. Sebagai peristiwa pariwisata, pemerintah melakukan berbagai intervensi dalam kegiatan tersebut. Pemerintah daerah mengabaikan pemuka Marapu yang pada masa silam pihak penentu tanggal berapa Pasola bisa diselenggarakan. Mereka memiliki kalender tersendiri dan ditentukan oleh izin leluhur pada masa tenang. Perebutan legitimasi antara pemuka Marapu dengan pemerintah menjadi satu di antara arena advokasi. setelah negosiasi panjang antara pemerintah dan pemuka Marapu yang difasilitasi pendamping dari Donders, pemerintah akhirnya menerima bahwa otoritas menentukan waktu Pasola tergantung pemuka Marapu. Masyarakat mendukung keputusan ini karena mereka percaya Fasola akan membawa bencana jika dilakukan tanpa restu para leluhur (Yayasan Donders, Mei-Juli 2015).

Puncaknya, Donders memobilisasi para Rato dalam Festival Way Humba. Festival yang diselenggarakan per tahun ini menjadi momentum di mana para Rato dari berbagai etnis di Sumba berkumpul dan menyampaikan pendapat. Melalui berbagai kegiatan, para Rato mengutarakan keinginan dan harapan di masa depan lebih baik pagi penghayat Marapu. Pada festival Way Humba pertama, pada 13-15 November 2015. Festival ini terdiri dari sumpah Adat Marapu dan pembentukan Asosiasi Komunitas Marapu (AKOMAS). Para Rato selalu hadir pada setiap Festival Way Humba. Hal ini menunjukkan di hadapan berbagai pemangku kepentingan, pemuka Marapu terbuka dan mampu bersuara dalam hal pengelolaan ruang publik (Yayasan Donders, September-November 2015).

Setelah kepercayaan diri penghayat Marapu tumbuh, tim Donders mendampingi wakil penghayat Marapu ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat desa. Menurut Elton, pemuka Marapu tidak sungkan memperkenalkan diri sebagai penganut Marapu. “Sebelumnya pemuka Marapu tidak diajak bicara dalam Musrembang. Setelah berhasil difasilitasi, pemuka Marapu percaya diri menyatakan identitasnya dan mengutarakan kepentingan penganut Marapu dalam pembangunan desa,” tutur Elton (Wawancara Elton, project offcer Donders, 26 November 2018). Pada pertengahan 2018, beberapa penghayat Marapu menjadi staf desa yang terlibat dalam berbagai pelayanan kepada masyarakat, termasuk komunitas Marapu.

Sementara itu, mobilisasi penghayat Marapu di Sumba Timur menghasilkan Badan Pengurus Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Marapu). Diskusi tahap pertama Yasalti bersama pemuka Marapu terkait advokasi inklusi sosial penghayat Marapu menyimpulkan bahwa komunitas Marapu selama ini tercerai berai. Kekuatan komunitas Marapu melemah karena setiap komunitas tidak saling terhubung. Pertemuan itu bersepakat bahwa komunitas Marapu membutuhkan organisasi. Selain itu, Marapu perlu membentuk organisasi sebagai syarat pelayanan dokumen legal penghayat Marapu. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tahun 2015, penghayat Marapu bisa dilayani pencatatan pernikahannya apabila pemuka yang menikahkan memperoleh rekomendasi organisasi penghayat.

Salah satu pendekatan inklusi sosial adalah penguatan kapasitas komunitas penghayat Marapu sehingga memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dan menyalurkan aspirasi di masyarakat. Berorganisasi adalah kapasitas yang paling diperlukan komunitas Marapu di sumba Timur. Organisasi dalam pengertian modern yang mengharuskan surat menyurat, kepengurusan berjenjang, pengelolaan keuangan yang tercatat, dan lainnya merupakan hal baru bagi anggota Badan Pengurus Marapu. Setelah berhasil mendirikan kepengurusan tingkat kabupaten, pembentukan kepengurusan tingkat kecamatan menjadi tantangan berikutnya. Sampai penelitian ini dilakukan, 13 cabang tingkat kecamatan telah terbentuk. Sembilan kecamatan lainnya masih dalam proses pembentukan organisasinya.

Yasalti memanfaatkan sumber daya lainnya untuk memuluskan advokasi penghayat Marapu adalah jaringan. Yasalti sejak 2012 telah bekerja sama dengan Dukcapil Kabupaten Sumba Timur untuk legalisasi pernikahan penduduk. Ketika tim Yasalti mulai menaruh perhatian khusus kepada penghayat Marapu, mereka baru sadar bahwa penghayat Marapu juga menghadapi problem yang sama. Mereka juga menyadari bahwa penghayat Marapu tidak dicatatkan karena agama dan kepercayaan mereka tidak diakui negara. Meski demikian, mereka tidak patah arang. Tim Yasalti memanfaatkan hubungan dengan kepala dinas kependudukan yang sudah terjalin cukup lama dan baik. Seperti dipaparkan sebelumnya, Christofel A. Praing, kepala Dukcapil Sumba Timur, berpandangan yang sama perihal inklusi sosial bagi penghayat Marapu. Diskusi intensif dengan kepala Dukcapil menghasilkan kesimpulan bahwa organisasi kepengurusan Marapu harus terbentuk dan disahkan pemerintah agar Dukcapil bisa mencatatkan pernikahan penghayat Marapu.

Berdasarkan diskusi tersebut, tim Yasalti mengusahakan agar kepengurusan Marapu mendapat legitimasi pemerintah. Mereka kembali memobilisasi jaringan. Rambu Ninu, selaku direktur Yasalti, memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Sumba Timur. Dia bisa dengan mudah menghubungi bupati untuk menyampaikan keperluan pembentukan kepengurusan Marapu. Rambu Ninu kemudian menyampaikan surat permohonan pengesahan badan pengurus Marapu. Menurut Ninu,

Setelah mengawal proses surat keterangan Kesbangpol atas nama Bupati Sumba Timur tentang kepengurusan Marapu, saya bersama teman-teman senang sekali. Sesudah Kepengurusan Marapu diakui sebagai organisasi masyarakat, Dispendukcapil langsung bekerja secara cepat. Jadi kami yang memang membantu untuk sosialisasi sama dengan Dispenduk, tapi untuk menghimpun semua persyaratan yang dimintai oleh Dispenduk itu terus-terang adalah bersama dengan teman-teman Yasalti.33

Mobilisasi jaringan itu membuahkan hasil. Setahun kemudian, Dispendukcapil menerbitkan 524 Akta Pernikahan pasangan Marapu dan 611 Akta Kelahiran anak penghayat Marapu. “Ini merupakan pelayanan pertama itu di Kecamatan Hahar. Mereka bilang kami baru kali ini setelah Indonesia berusia 71 tahun. Bayangkan, mereka bilang Indonesia ini merdeka 71 tahun, tapi kami baru merasakan kemerdekaan secara individu. Kenapa? Karena kan selama ini mereka tidak punya, tidak pernah dapat apa yang menjadi hak mereka,” lanjut Rambu Ninu. Akta Pernikahan yang segara pasangan penganut agama lain, Akta Kelahiran anak-anak mereka juga sama dengan anak-anak penganut agama lain. Untuk pertama kali, anak penganut Marapu tertulis nama ayah di Akta Kelahiran mereka, betapapun mereka tetap menyatakan diri penganut Marapu.

Setelah aspek pelayanan publik sukses, Yasalti menghadapi tantangan membangun engagement antara penghayat Marapu dengan masyarakat penganut agama lainnya. Upaya tersebut telah dilakukan melalui kegiatan ekonomi, seperti kelompok tenun dan kelompok tani. Menurut catatan Yasalti, kelompok tenun telah menghasilkan penghasilan kotor 85 juta. Sementara itu, hasil penjualan sayuran kelompok tani telah berhasil membeli bibit untuk lahan baru. Sayangnya, kedua program livelihood ini berhenti pada fase pertama. Potensi kelompok tenun dan tani ini menjadi alat untuk menjembatani penghayat Marapu dengan penganut agama lainnya. Dimensi jembatan tersebut merupakan tantangan bagi Yasalti, namun tidak bagi Donders. Donders berhasil membangun hubungan antara komunitas Marapu dengan penganut agama lain di beberapa titik. Namun demikian, Donders menghadapi tantangan bagaimana membentuk organisasi Marapu yang diakui pemerintah seperti yang terjadi di Sumba Timur. Mobilisasi lain atas dasar konteks ini adalah saling belajar dan melengkapi antar CSO yang bekerja dalam perspektif dan kerangka kerja yang sama dengan konteks yang berbeda. Yasalti belajar dari Donders, dan sebaliknya.

33 Wawancara Rambu Ninu, Direktur Yasalti, 01 Desember 2018

C. Struktur Kesempatan Politik

Advokasi penghayat Marapu di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya melibatkan banyak pihak. Mobilisasi sumber daya dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kekuatan pendukung bagi capaian-capaian. Setelah bingkai inklusi sosial dan mobilisasi sumber daya, faktor terakhir yang mungkin turut mendukung keberhasilan advokasi penghayat Marapu membawa perubahan adalah struktur kesempatan politik. Struktur kesempatan politik di sini merujuk pada kesempatan yang dimiliki aliran kepercayaan untuk memperoleh hakhak sipil politik yang tersedia di dalam struktur pemerintahan. Struktur yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, yang menjadi payung hukum pelayanan terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Sebagaimana dibahas pada bab 2, pengakuan dan pelayanan pemerintah terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia mengalami pasang surut. Pada periode tertentu, pemerintah tidak mengakui dan memberi pelayanan khusus kepada penganut aliran kepercayaan. Pada periode lainnya, pemerintah memberi pengakuan dan melayani kebutuhan dasar penganut aliran kepercayaan. Tidak lama, pemerintah merevisi regulasi tersebut yang menyurutkan pengakuan dan pelayanan kepada kelompok aliran kepercayaan.

Berikut ini regulasi negara yang membuka kesempatan politik bagi advokasi agama leluhur seperti Marapu: UUD 1945 pasal 28A-28J tentang hak asasi manusia; UU no 23 tahun 2006 yang mengakui perlakuan diskriminatif terhadap agama leluhur, yang mana agama leluhur mengisi dengan strip (-) pada kolom agama Kartu Keluarga; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat juga ditetapkan pada 19 Juni 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan diundangkan pada 21 Juni 2013 oleh Menteri Hukum dan HAM; Regulasi lain yang tidak persis mengatur penghayat, tetapi menjadi kesempatan politik adalah UU no. 6 tahun 2014 tentang desa.

Yasalti menggunakan regulasi di atas sebagai materi dan sarana untuk mendorong pemerintah kabupaten Sumba Timur melayani penganut Marapu layaknya penduduk penganut agama lainnya. Mereka misalnya menggunakan pasal 28A-28J tentang hak asasi manusia sebagai materi dalam berbagai aktivitas lokakarya bersama ragam pemangku kepentingan di Sumba Timur, khususnya dinas kependudukan dan pencatatan sipil, mencatat dan mengeluarkan Akta Pernikahan penganut Marapu. Yasalti juga mendorong pemerintah mengeluarkan surat keterangan organisasi Marapu terdaftar di Sumba Timur dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat, yang di dalamnya memerintahkan agar pemerintah daerah membuat “inventarisasi dan dokumentasi, perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, dan advokasi” (Maarif 2017, 91).

Empat bulan advokasi, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar atas Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Marapu) dengan nomor: BKPB.220/365/B.3/VIII/2015 pada Agustus 2015. Setelah organisasi tersebut resmi diakui pemerintah, Yasalti mengumpulkan database penganut Marapu di Kecamatan Umalulu dan Kecamatan Haharu, wilayah pilot advokasi, dan mendampingi untuk memperoleh layanan pencatatan atas pernikahan mereka secara sah. Hasilnya, 500 pasangan penganut Marapu teridentifkasi untuk mendapat pelayanan dari Dispenduk, yang 262 pasangan di antaranya telah dicatat dan diberikan Akta Pernikahan, pada Agustus 2016. Setelah mencatatkan pernikahan penganut Marapu secara resmi, 1.135 anakanak yang lahir dari pasangan tersebut juga memperoleh Akta Kelahiran dan nama ayah telah tercantum yang sebelumnya tidak dicatat. Hingga Juli 2018, 2.349 orang menerima manfaat berupa akses kepada layanan identitas.

Di Sumba Barat Daya, Donders memanfaatkan regulasi di atas sebagai sarana untuk membangun kepercayaan diri penganut Marapu tampil di ruang publik. Pada rangkaian kegiatan penguatan kapasitas penganut Marapu di tingkat komunitas, tim Donders menerjemahkan regulasi-regulasi di atas sebagai alat advokasi selama live in di komunitas Marapu. Pada awalnya, tim Donders berdiskusi di bale-bale rumah adat Marapu untuk mendiskusikan hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya sebagai warga negara. Mereka kemudian memusatkan tempat diskusi di Lumbung Informasi Marapu (LIM). Sembilan bulan berselang, pada Januari 2016, penganut Marapu mulai terlibat dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrembang) tingkat desa di Buku Bani. Penganut Marapu, menurut catatan laporan Donders, sudah lebih percaya diri dan tidak khawatir dengan anggapan kafr, bodoh, atau terbelakang, stigma-stigma yang selama ini dilekatkan kepada mereka. Keterlibatan penganut Marapu pada Musrembang tersebut adalah kali pertama dalam sejarah Musrembang desa Buku Bani dan hal ini memperlihatkan penerimaan masyarakat setempat serta pengakuan pemerintah desa terhadap mereka, salah satu capaian advokasi Donders di Sumba Barat Daya.

Selain regulasi, struktur kesempatan politik yang juga membuka ruang advokasi adalah pejabat negara di tingkat lokal yang memiliki kesadaran bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama dan setara, apapun identitasnya. Christofel Praing, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Sumba Timur, adalah di antara pejabat negara yang membuka kesempatan politik bagi advokasi penghayat Marapu. Sejak menjabat pada 2013, dia menyambut ajakan dari Yasalti mendata dan melayani pencatatan bagi kelompok marjinal, termasuk penganut ajaran Marapu. Menurutnya, “tak seharusnya penganut Marapu diperlakukan tidak adil. Saya beragama Kristen, tetapi saya berkewajiban melayani setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Oleh sebab itu saya menyambut baik rencana Yasalti yang sudah bekerja sama dengan kami sejak 2013.”34

Keterbukaan dan dukungan terhadap perlakuan dan pelayanan yang sama kepada penganut Marapu menjadi alasan bagi Yasalti mengajak Christofel menjadi saksi ahli dalam mewakili pemerintah pada sidang gugatan pasal 61 dan 64 tentang kolom agama dalam pada Kartu Keluarga dan KTP di Mahkamah Konstitusi. “Saya itu ibarat saksi yang memberatkan lembaga di mana saya bekerja, dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mendasarkan seluruh pekerjaannya pada UU yang digugat itu. Saya rela diberhentikan atas keikutsertaan menjadi sakti ahli yang membenarkan diskriminasi terhadap penghayat,” tuturnya (wawancara bersama Christofel Praing, 29 November 2018). Pemahaman dan tindakan Christofel merupakan satu di antara struktur kesempatan yang mendukung advokasi, selain regulasi-regulasi di atas, yang mempercepat pelayanan publik kepada penghayat Marapu di Sumba Timur.

34 Wawancara bersama Christofel Praing, 29 November 2018

D. Kekuatan dan Keterbatasan Bingkai Inklusi Sosial

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini mencatat bahwa aspek paling menonjol advokasi penghayat Marapu adalah inklusi sosial sebagai bingkai konsep advokasi. Kedua CSO yang mendampingi penghayat Marapu, melakukan mobilisasi yang sama dan berada pada struktur kesempatan politik yang sama. Inklusi sosial bernada positif dan mempersatukan. CSO dan komunitas yang didampingi fokus pada masalah pelayanan dan kebijakan serta mengajak pemerintah menciptakan pelayanan inklusif. Mereka juga tidak boleh menggunakan istilah “musuh” bagi partner di pihak yang berlawanan karena inklusi sosial mengandaikan peleburan di tengah perbedaan. Narasi ini berbeda sekali dengan narasi advokasi agama lainnya yang menuding pemerintah intoleran atau pemerintah melanggar HAM.

Di samping kekuatan tersebut, advokasi inklusi sosial untuk jangka panjang. Tiga tahun tentu tidak cukup ini untuk mengubah pengakuan sosial, pelayanan, dan kebijakan. Aspek penerimaan sosial cenderung stagnan dan mungkin tidak sepenuhnya berubah. Penghayat Marapu memang mulai berani menyatakan diri sebagai Marapu, tetapi stigma belum hilang sepenuhnya. Setelah putusan MK dan regulasi turunannya, penghayat Marapu masih menghadapi sejumlah persoalan seperti di dunia pendidikan. Yasalti sudah berinisiatif merespons kebutuhan tersebut dengan membangun kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan workshop penyuluh penghayat kepercayaan. Penyuluh yang mempelajari kurikulum buatan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Yasalti melatih sekitar 20 orang yang satu di antaranya telah siap menjadi guru di sekolah yang sudah menerima penghayat Marapu tanpa pindah agama.

Di samping kekuatan tersebut, konsep inklusi sosial juga menghadapi dilema internal. Konsep inklusi yang menempatkan perubahan kebijakan sebagai rencana hasil, maka di dalam perubahan mengandung dilema. Keputusan MK dan pemerintah daerah siap melayani penghayat kepercayaan mengubah kolom agama pada KTP. Pertanyaannya, apakah semua penghayat siap dengan perubahan tersebut? Di antara penghayat ada komunitas yang bersikukuh ingin menjadi agama layaknya agama lain yang diakomodasi di Kementerian Agama (Kemenag). Ada juga komunitas yang tidak mau dikategorisasi penghayat kepercayaan setelah putusan MK karena mereka merasa ajaran spiritualitasnya bukan ajaran yang mengatasi agama yang ada. Dilema-dilema semacam ini akan terus muncul seiring pencatatan identitas agama/keyakinan yang memecah kemungkinan identitas ganda pada diri seseorang.

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.