A. Advokasi

Kata “advokasi” identik dengan profesi pengacara. Advokasi umunya merujuk pada pengacara yang membantu klien memenangkan perkara di pengadilan. Pengacara seringkali disebut sebagai advokat, pelaku advokasi. Meski demikian, advokasi pada dasarnya bermakna luas. Kata advokat dapat juga disematkan kepada aktivis, akademisi, jurnalis, pemerintah, manajer nirlaba dan profesi lain dalam konteks yang berbeda-beda, selain pengacara. Saking luasnya, para sarjana tidak sampai pada kata sepakat tentang apa itu advokasi. Meski demikian, penelitian ini akan menunjukkan beberapa defnisi yang relevan dan merumuskan defnisi tertentu sebagai kerangka konseptual untuk memahami pertanyaan pokok penelitian ini.

Advokasi biasanya merujuk pada pengertian sempit yang melibatkan aspek lobi di dalamnya. “Aksi mengimbau untuk mendukung atau menentang tujuan

tertentu, atau juga untuk mendukung atau merekomendasikan suatu posisi tertentu…menyampaikan pendapat kepada anggota parlemen dengan anggapan bahwa hal itu dapat mempengaruhi suara anggota parlemen yang bersangkutan.” Defnisi ini bernada elitis sehingga pakar lain memasukkan dimensi social engagement (keterlibatan sosial) pada defnisi advokasi yang menekankan pada berbagai kegiatan untuk dan bersama masyarakat akar rumput. Dimensi akar rumput ini pada gilirannya akan turut membentuk opini publik yang pada jangkauan paling jauh ikut mempengaruhi perubahan kebijakan akibat desakan massa (Jenkins, 2006:308, seperti dikutip Ali-Fauzi, 2014:50).

Ali-Fauzi merujuk advokasi pada “Sarana politik yang dapat digunakan oleh kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan yang terpinggirkan untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka atau yang mereka wakili” (Ali-Fauzi, 2014: 56). Defnisi ini menekankan pentingnya sistem demokrasi sebagai ruang politiknya. Semakin demokratis sistemnya, semakin demokratis cara penyelesaian berbagai persoalan, semakin gerakan advokasi tumbuh subur. Sebaliknya, tanpa sistem dan mekanisme demokratis, advokasi tidak akan mendapat relevansinya.

Sampai di sini, defnisi advokasi lalu identik dengan sekelompok orang yang mewakili suara dan kepentingan orang atau komunitas yang terpinggirkan. Kelompok tersebut biasanya non-pemerintah, non-bisnis, dan dari kalangan masyarakat sipil. Kelompok yang mewakili, langsung atau tak langsung itu, biasanya diasosiasikan dengan LSM. Mengingat advokasi diasosiasikan dengan aktor pendamping, analisis untuk menjelaskan advokasi pun akan cenderung memusatkan perhatian pada mereka, dan kurang menaruh perhatian pada peran aktor lainnya, seperti peran kelompok yang didampingi maupun pemerintah. akibatnya, analisis terhadap advokasi melulu diarahkan kepada kekuatan dan kelemahan para pendamping dan cenderung abai terhadap keseluruhan proses yang bisa menilai faktor yang menjelaskan perubahan yang dihasilkan.

Sementara itu, Save the Children10 mendefnisikan advokasi pada proses keseluruhan tanpa menekankan pada salah satu aktor. Lembaga ini merinci empat aspek berikut ini adalah batasan advokasi: (1) aksi yang mengubah kebijakan, posisi, atau program pemerintah, lembaga atau organisasi; (2) proses yang mempengaruhi secara terorganisir, sistematis, dan berpengaruh terhadap kepentingan publik; (3) meletakkan masalah pada agenda, menyediakan solusi pada persoalan tersebut; dan, (4) sebuah proses perubahan sosial yang berimplikasi pada sikap, relasi sosial, dan relasi kuasa, yang memperkuat masyarakat sipil dan membuka ruang-ruang demokratis (Save the Cildren, 2000:11). Berbeda dari defnisi sebelumnya, Save the Children tidak menyebut siapa dan pihak mana yang melakukan advokasi sehingga membuka ruang kepada pihak mana pun melakukannya. Perbedaan menonjol lainnya adalah relasi sosial dan relasi kuasa sebagai salah satu dampak yang diharapkan. Istilah relasi kuasa ini mengindikasikan bahwa kegiatan advokasi adalah kerja politis, kerja memperjuangkan dan menegosiasikan kepentingan yang akan diperjuangkan dan masalah yang hendak diselesaikan.

Merujuk pada Save the Children, penelitian ini mendefnisikan advokasi sebagai aksi bersama untuk mengubah kebijakan melalui proses yang sistematis dan berpengaruh terhadap kepentingan publik, yang menempatkan masalah sebagai agenda yang pada akhirnya menghasilkan perubahan sosial yang berimplikasi pada relasi sosial dan relasi kuasa dalam memperkuat masyarakat sipil dan membuka ruang-ruang demokratis. Advokasi yang mengusahakan perubahan kebijakan atas nama individu atau kelompok tertentu disebut direct advokasi. Sementara itu, advokasi juga memainkan peran partisipasi manakala fokus perhatian pada penguatan kapasitas kelompok termarjinalkan agar mereka mampu bersama-sama menegosiasikan perubahan kebijakan.

10 Save the Children adalah lembaga nirlaba yang telah berumur 100 tahun dengan misi anak-anak bertahan hidup, anak-anak berpengetahuan, dan anak-anak terlindungi. Lembaga ini kini tersebar di 117 negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Advokasi partisipasi biasa dinamai indirect advocacy. Kedua jenis advokasi ini bisa sendiri-sendiri, tetapi juga bisa jadi campuran, yang memerankan direct sekaligus indirect advocacy (Reid 2000, 4).

Bagaimana mengukur efektivitas advokasi? Para ahli evaluasi program pembangunan mengukur efektiftas advokasi melalui perbandingan antara apa yang direncanakan dengan capaian yang diraih pada akhir pelaksanaan program. Teori perubahan (theory of change) adalah di antara model alat ukur popular di dunia advokasi. Bagi teori ini, rute advokasi bisa beragam untuk mencapai outcome atau hasil perubahan yang hendak dituju. Reisman dkk. menyarankan untuk menentukan kategori hasil atau outcome yang hendak dievaluasi. Dia merumuskan ada enam kategori hasil: perubahan pada norma sosial; penguatan kapasitas organisasi, penguatan aliansi, penguatan dukungan warga; perubahan kebijakan; dan perubahan lingkungan (Reisman dkk., 2007: 17).

Untuk mengevaluasi hasil tersebut, Reisman mengidentifkasi lima rute evaluasi: mengukur capaian pada hasil; evaluasi pada progres strategis; identifkasi tujuan jangka pendek; ukur kapasitas dan kebijakan organisasi; dokumentasi studi kasus untuk melihat dampak. Pada setiap rute, para evaluator akan menguji pada jangka mana evaluasi akan dilakukan dan apa yang membuat hasilnya berbeda jika tidak ada intervensi atau advokasi tersebut (Reisman dkk., 2007: 23). Pada akhirnya rute pengukuran efektivitas tersebut bermuara pada dua aspek: kapasitas dan strategi. Kapasitas yang dimaksud adalah kemampuan aktivis organisasi tersebut dalam menjalankan program dan mencapai tujuan. Sementara, strategi adalah hal-hal terkait bagaimana pengorganisiran komunitas, membangun koalisi, kampanye media, dan advokasi kebijakan. Kapasitas dan strategi tersebut dilihat dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan pada perencanaan tercapai atau tidak (Morarui dan Brennan, 2009: 103).

Morarui dan Brennan mengidentifkasi tiga tipe evaluasi: evaluasi formatif (formative evaluation), evaluasi summative (summative evaluation), dan evaluasi berkelanjutan (developmental evaluation). Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program tengah berjalan. Evaluator mengecek dokumen-dokumen pelaksanaan program dan menguji sejauh mana pencapaian pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program dianggap selesai. Evaluator akan berbincang kepada para penerima manfaat dan melihat sejauh mana perubahan tampak pada mereka. Sementara itu, evaluasi berkelanjutan lebih menekankan pada progress dan memberikan ruang seluas-luasnya pada konteks. Perubahan sekecil apapun akan dinilai dari konteks yang melatarinya. Pada tipe evaluasi ketiga ini mensyaratkan kolaborasi antara pemberi dana, pelaksana advokasi, dan penerima manfaat untuk memaknai progress pencapaian berdasarkan perencanaan. Morarui dan Brennan menemukan bahwa para aktivis stress bila mendengar kata evaluasi. Mereka dapat lebih rileks bila menyebut proses evaluasi sebagai strategic learning (pembelajaran strategis) (Morarui dan Brennan, 2009: 105).

Buku ini tidak hendak mengevaluasi, melainkan mempelajari strategic learning, advokasi program inklusi untuk komunitas Marapu. Menilai sesuai tidaknya dengan apa yang telah direncanakan, baik formatif maupun sumatif, bukanlah arah dan tujuan buku ini. Sejak awal buku ini tidak fokus pada hasil perubahan, melainkan pada proses untuk menghasilkan pembelajaran strategis. Menggunakan pendekatan pembelajaran strategis, studi ini mengamati apa dan bagaimana konteks sosial politik yang melatari perubahan yang dihasilkan. Untuk itu, studi ini meletakkan advokasi penghayat Marapu sebagai gerakan sosial, bukan sekadar pelaksanaan program yang terbatasi ruang dan waktu. Advokasi penghayat Marapu karenanya dipandang sebagai bagian dari gerakan sosial untuk perjuangan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

B. Advokasi sebagai Gerakan Sosial

Sebagai gerakan sosial, advokasi meliputi ketiga aktor: LSM, masyarakat umum, dan pemerintah. Dari ketiganya, advokasi berangkat dari CSO. CSO lahir dari keprihatinan atas situasi sosial politik yang yang tidak menguntungkan seseorang atau sekelompok warga di masyarakat. Mereka memperjuangkan perlakuan adil kelompok termarjinalkan dan rentan dari pemerintah sebagai representasi negara. Aktor penting kedua adalah pemerintah yang membuat dan mengeksekusi kebijakan negara, termasuk mengenai nasib kelompok yang diperjuangkan CSO. Aktor penting lainnya adalah masyarakat di mana kelompok yang diperjuangkan CSO tinggal. Keputusan pemerintah pada tingkat tertentu bergantung pada dukungan masyarakat luas terhadap kebijakan yang mereka ambil. Semakin masyarakat mendukung, semakin pemerintah yakin dengan keputusannya. Interaksi dan relasi ketiganya menentukan hasil akhir gerakan menuju ke arah mana.

Penelitian ini akan meminjam rumusan Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald, ilmuan politik dari yang mengajar di tiga kampus ternama di Amerika Serikat, dalam buku Comparative Perspectives on Social Movements: political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing (1996) untuk menjelaskan advokasi sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial terdiri dari tiga dimensi: struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya, dan pembingkaian agar menjadi isu bersama. Pertama, struktur kesempatan politik (disingkat POS) berarti beragam peluang yang tersedia di ruang politik. Struktur kesempatan politik berbeda dari fasilitasi mobilisasi. Kesempatan politik di sini bukan sekadar hal-hal yang memfasilitasi mobilisasi, melainkan pra-kondisi politik yang memungkinkan gerakan mencapai tujuan atau tidak (McAdam, 1996: 26). POS biasanya diamati berdasarkan dua variabel: dimensi waktu dan aspek capaian gerakan. Para sarjana meneliti kemunculan gerakan sosial sebagai perlawanan terhadap rezim otoriter yang membatasi saluran politik melalui lembaga formal seperti partai politik. Sementara itu, dimensi capaian hendak melihat buah dari relasi antara gerakan dengan kesempatan politik tersebut. Bagi McAdam, mengusulkan untuk mengerucutkan POS pada perubahan kelembagaan atau kebijakan yang menjadi arena di mana gerakan akan dikembangkan (McAdam, 1996: 29).

Kedua, struktur mobilisasi. Struktur mobilisasi terdiri dari taktik repertoar, bentuk organisasi gerakan, dan panduan praktis alat-alat mobilisasi berdasarkan pengalaman. Struktur mobilisasi juga termasuk micro-mobilisasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang barangkali tidak dimaksudkan untuk mendukung gerakan, tetapi berkontribusi pada dukungan sumber daya dari berbagai pihak terhadap gerakan sosial. Misalnya, unit keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi sukarelawan, dan unit kerja. Taktik dan mobilisasi beragam dari satu gerakan ke gerakan lain. Struktur mobilisasi utama dan mikro mobilisasi kemudian menjadi alat ukur untuk membandingkan aneka gerakan (McCarthy, 1996: 142).

Terakhir, proses pembingkaian. Struktur kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya tidak akan berjalan kecuali isu yang diperjuangkan dibingkai sedemikian rupa sehingga menggerakkan banyak pihak. Pembingkaian berfungsi membentengi jaringan dari godaan sebagai “penumpang gelap”, yang berpandangan bahwa tanpa harus mengeluarkan ongkos terlalu besar, tanpa harus turun ke jalan, ia akan memperoleh manfaat dari gerakan tersebut. Selain itu, pembingkaian juga akan berhadapan dengan kontradiksi kultural di wilayah gerakan dilakukan. Karenanya, pembingkaian perlu dianalisis sebagai bagian dari strategi yang tidak dapat diabaikan mengingat tantangan-tantangan tersebut. Untuk mengatasi tantangan tersebut, gerakan akan mengamati bingkai dari pesaing, rumusan bingkai yang akan dikembangkan, dan memilih medium paling tepat untuk mengamati hasil perubahan baik pada perilaku maupun kebijakan (Zald 1996, 261).

Berangkat dari tiga dimensi gerakan sosial itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Seberapa besar peluang kesempatan politik yang tersedia sehingga advokasi komunitas Marapu di pulau Sumba berhasil? Seberapa besar ruang yang tersedia dalam kebijakan publik tentang penganut penghayat kepercayaan sehingga menopang perubahan relasi sosial dan hak kewarganegaraan penganut Marapu? Dari segi struktur mobilisasi, penelitian ini ingin mengetahui, pada prosesnya, siapa dan bagaimana menggerakkan kelompok mana dengan mekanisme seperti apa? Bagaimana advokasi ini menyiasati aktor yang dianggap sebagai penghambat? Dan, dari segi proses pembingkaian, penelitian ini ingin menelusuri bagaimana inklusi sosial menjadi perspektif yang menjadi basis aksi kolektif dan membawa perubahan sosial?

C. Politik Kewarganegaraan Inklusif

Selain proses advokasi, monograf ini juga hendak mendiskusikan sumbangsih perubahan status kewarganegaraan penghayat Marapu terhadap perdebatan tentang politik kewarganegaraan. Jika ditelusuri dalam sejarah, konsep kewarganegaraan bisa ditemui sejak zaman Yunani. Konsep politik yang dikemukakan Aristoteles dalam pengertian model Athena adalah kewarganegaraan dalam pengertian klasik (Bellamy, 2014, 2). Defnisi lain yang lebih sosiologis dikemukakan oleh Charles Tilly (1995) yang mengidentifkasi hubungan tertentu antara warga dengan negara. Hubungan tersebut merupakan kelanjutan dari transaksi antara warga dengan agen pemerintah yang dibalut hak dan kewajiban satu sama lain, yang mana seseorang itu anggota dari kategori eksklusif karena dia native (asli), dan hubungan agen kepada negara dengan otoritas tertentu (Tilly, 1995, 8). Mendiskusikan kewarganegaraan tidak mungkin tanpa melibatkan relasi kuasa antara warga dengan negara. Oleh karenanya, status kewarganegaraan yang menjadi subjek penelitian ini adalah politik kewarganegaraan (the politics of citizenship).

Dalam teori politik modern, ada tiga aliran untuk menjelaskan politik kewarganegaraan: Pertama, perspektif liberal. TS. Marshall (1950) menggambarkan perkembangan kewarganegaraan dari elit, kelas menengah, dan kelas bawah. Pada abad 18, hanya elit yang memiliki hak kebebasan dan hak kepemilikan; abad 19, kelas menengah sudah bisa berpartisipasi politik; abad 20, kelas bawah diperbolehkan berpartisipasi di negara sosial demokrat dan kesejahteraan. Tradisi kedua, republican. Tradisi menekankan pada jenis kewarganegaraan merujuk pada masyarakat itu sendiri yang ingin memenuhi keadaban publik daripada status legalnya. Status legal dengan sendirinya akan terpenuhi jika semua kalangan di masyarakat berusaha mewujudkan nilai dan keadaban publik. Berbeda dari dua tradisi sebelumnya yang menekankan pada status legal dan peran serta masyarakat sipil sebagai wujud kewarganegaraan, tradisi ketiga, komunitarian, menekankan pada identitas, ekspresi keanggotaan sebuah komunitas politik. Komunitas itu tidak ada yang universal, melainkan beragam tergantung praktik budaya masing-masing. Tradisi ini fokus pada pengelolaan masyarakat yang beragam. Tradisi komunitarian menekankan bahwa keragaman identitas yang terwakili dalam beragam ciri khas komunitas, yang pada kenyataannya tidak semua mendapat ruang yang sama.

Hubungan warga dan negara dalam teori kewarganegaraan mutakhir lebih rumit dari sekadar pertukaran hak dan kewajiban. Kristian Stokke merumuskan kerangka kewarganegaraan yang meliputi empat dimensi: Keanggotaan, status hukum, hak, dan partisipasi (Stokke, 2017).

ADVOKASI INKLUSI SOSIAL:

PRAKTIK BAIK ADVOKASI PENGHAYAT MARAPU DI SUMBA, NUSA TENGGARA TIMUR

Sebagaimana tampak pada gambar, Stokke membagi lima jenis warganegara. Berikut ini, stratifkasi kewarganegaraan:

1. Berstatus anggota, berstatus legal, dan memiliki hak, namun tanpa partisipasi (warga negara yang tereksklusi secara politik).

2. Berstatus legal, memiliki hak, dan dapat berpartisipasi, namun tanpa keanggotaan (warga negara yang tereksklusi secara kultural).

3. Berstatus anggota, memiliki hak, dan dapat berpartisipasi, namun tanpa status legal (warga negara yang tereksklusi sebagai penduduk)

4. Berstatus anggota, memiliki status legal, dan dapat berpartisipasi, namun tanpa memiliki hak (warga negara tereksklusi secara kewarganegaraan).

5. Berstatus anggota, memiliki status legal, dapat berpartisipasi, dan memiliki hak (warga negara penuh).

Kerangka konseptual ala Stokke ini akan dipergunakan untuk memetakan posisi status kewarganegaraan penghayat Marapu selama ini. Apakah mereka sudah memenuhi kriteria sebagai warga negara penuh? Ataukah mereka terpinggirkan pada satu atau lebih dimensi dan tidak pada dimensi lain? Pemetaan tersebut membantu penelitian ini untuk melihat perubahan setelah advokasi sepanjang 2015-2018. Peta dan gambar sebelum dan sesudahnya, sebagaimana akan ditunjukkan pada penelitian ini, berubah seiring pendampingan dan advokasi lembaga non pemerintah setempat.

Lalu bagaimana memahami perubahan status kewarganegaraan penghayat Marapu di Pulau Sumba tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, paling tidak ada dua tesis. Pertama, kewarganegaraan formal. Perubahan kewarganegaraan hanya bisa berubah seiring perubahan kelembagaan formal di tingkat negara. Argumen ini menekankan negara sebagai pusat penjelasan. Jika ada warga negara yang tereksklusi atau tidak mendapat hak kewarganegaraan, maka persoalan terletak pada kelembagaan formal, dalam hal ini bisa jadi regulasi, birokrasi, atau pada kemampuan petugas negara. Perubahan status kewarganegaraan, menurut tesis ini, terjadi karena perubahan pada regulasi legal formal negara. Jika bukan pada perubahan regulasi, kemungkinan lainnya adalah birokrasi yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Jika regulasi sudah memenuhi prinsip HAM dan birokrasi juga sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka elemen lain yang perlu diperiksa adalah kemampuan petugas menjalankan regulasi tersebut.

Kedua, kewarganegaraan informal. Argumen ini menyatakan bahwa perubahan status kewarganegaraan di negara paska kolonial seperti Indonesia hanya bisa ditempuh melalui politik sehari-hari yang informal. Pandangan ini meragukan bahwa konsep kewarganegaraan formal yang berpusat pada negara seperti di Eropa bisa menjelaskan perubahan status kewarganegaraan di negara bekas jajahan seperti Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan, hubungan antara masyarakat dan para petugas negara di Indonesia cenderung klientelisme, di mana perilaku politik warganegara sangat ditentukan hubungan saling menguntungkan antara patron dan klien. Alih-alih formal, hubungan antara masyarakat dan negara cenderung informal yang dilandasi pada kedekatan personal (Berenschot, Nordholt, & Baker, 2017; van Klinken & Berenschot, 2018).

Karena pendekatan kewarganegaraan formal kurang memadai dalam menjelaskan relasi warga dan negara, para sarjana seperti Berenschot, Nordholt, Baker, dan van Klinken menyarankan untuk menggeser studi kewarganegaraan dari model-model formal ke hubungan sehari-hari yang informal. Alihalih berjibaku menjelaskan dimensi legal formal, situasi kewarganegaraan di Indonesia semakin jelas jika kita amati hubungan warga dan negara dalam hal identitas, kelas sosial, maupun orientasi seksual, memperoleh hak kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari atau kewarganegaraan sehari hari (Berenschot, Nordholt, & Baker, 2017; van Klinken & Berenschot, 2018).

Model kewarganegaraan informal ini dicirikan tiga hal. Pertama, hubungan patron-klien masih sangat kuat, walaupun sistem pemerintahan telah berganti. Pada masa pra-kolonial, dinamika politik didominasi hubungan patron-klien dan persaingan intra elit. Kedua masyarakat di negara pasca kolonial adalah identitas. Identitas pada komunitas tertentu menjadi penantang utama bagi konsep otonomi dan emansipasi atau otonomi individu yang dikembangkan di Barat dalam rangka memperjuangkan kesetaraan hak. Warga yang hendak mengklaim atas tanah, penghidupan, kesejahteraan, dan pelayanan publik bergantung pada statusnya anggota komunitas apa, berasal dari etnis mana, dan anggota agama atau dan seterusnya. Kuatnya politik identitas di negara pasca kolonial telah mengubah makna siapa yang bisa akses layanan publik dari individu ke keanggotaan dengan komunitas tertentu. Berbeda dengan di Eropa yang klaim atas hak bertopang pada individu, hak kewarganegaraan di negara pasca kolonial cenderung melekat pada identitas tertentu, termasuk agama, termasuk identitas turunannya, aliran keagamaan tertentu. Terakhir, tumbuhnya kelas menengah baru, yang dipercayai sebagai penopang demokrasi. Kelas menengah dipercayai sebagai kelompok yang bisa berisik dan memiliki cukup kemampuan untuk menginterogasi dan mengevaluasi pemerintah. Sayangnya, kelas menengah baru di negara-negara pasca kolonial menaruh perhatian besar kepada persoalan korupsi dan pemerintahan bersih, tetapi kurang perhatian pada penguatan penegakan hukum atau pencapaian hak-hak warga.

Kekuatan pendekatan informal adalah kemampuannya memotret hubungan antara warga dan negara yang luput dari pantauan pendekatan formal. Sebagian masyarakat memang tidak selalu bisa mengklaim bahkan mengakses haknya tanpa kedekatan dengan petugas negara di pelayanan tertentu. Sebagian dari mereka bahkan rela menyediakan uang atau bantuan lainnya kepada pejabat negara demi memperlancar urusan. Pendekatan ini masalahnya mengabaikan kemungkinan variasi praktik hubungan warga dan negara di negara seluas Indonesia. Kita tidak bisa mengabaikan perilaku dan praktik korupsi di masyarakat, tetapi tidak seluruh hubungan pasti korup. Yang pasti adalah variasi, yang mana di satu tempat praktik korupsi ada di lain tempat tidak ada, di satu waktu korup di waktu lain tidak meskipun di tempat yang sama. Pendekatan informal kemungkinan mengabaikan fakta relasi warga dan negara yang bervariasi tersebut.

Untuk mengatasi keterbatasan argumen kewarganegaraan formal dan informal di atas, penelitian ini menggunakan teori kewarganegaraan inklusif sebagai jalan tengah. Penelitian ini menggunakan konsep kewarganegaraan inklusif sebagaimana dirumuskan Iris Marion Young, profesor ilmu politik di Chicago University dalam bukunya Inclusion and Democracy (2000). Sebagai jalan tengah, konsep kewarganegaraan inklusif menekankan pada ketersediaan ruang bagi kelompok marjinal untuk mendapat pelayanan dan hak yang sama, bukan pada formal dan informal dalam proses pemenuhannya. Konsep kewarganegaraan inklusif ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada satu pun negara demokratis yang sepenuhnya setara dan adil. Setiap negara demokratis memiliki persoalan ketimpangan dari berbagai segi dan dengan derajat yang berbeda-beda. Demokrasi inklusif, menurut Young, adalah jalan keluar yang paling memadai untuk menghasilkan keadilan bagi warganya di negara demokratis.

Pertama-tama, Young memaparkan dua model demokrasi: demokrasi agregatif dan deliberatif. Demokrasi agregatif menekankan pada preferensi dan kepentingan warga sebagai pertimbangan utama penyusunan dan pembuatan kebijakan. Setiap warga memiliki kepentingan, yang bisa jadi sama atau beda dengan kepentingan warga lainnya. Demikian halnya dengan politisi, yang juga memiliki kepentingan dan preferensi politik personal sebagaimana warga lainnya. Masing-masing pihak mengklaim kepentingannya valid dan bermuara pada keadilan jika dijadikan landasan kebijakan publik. Politisi dalam konteks ini berlaku layaknya broker yang bisa jadi mengabaikan kepentingan personalnya dan mengabdi kepada kepentingan sebanyak-banyaknya kepentingan warga yang mereka agregasi demi terpilih dalam proses pemilihan umum.

Young mencatat tiga kelemahan utama demokrasi agregatif. Pertama, preferensi politik dan kepentingan pada model ini diandaikan setara. Preferensi politik dan kepentingan itu bervariasi, mulai dari berdasarkan rasionalitas, keyakinan, atau ketakutan terhadap ancaman. Agregasi elit di parlemen tidak bisa menangkap nuansa beragam latar belakang tersebut. Kedua, model agregasi gagal mengidentifkasi apa yang disebut sebagai publik, hasil interaksi kepentingan antar-individu. Ketiga, model demokrasi agregatif cenderung skeptis terhadap kemungkinan objektivitas normatif. Konsep ini meragukan kemungkinan ada orang yang mengajukan klaim atas hak orang lain dengan alasan yang melampaui preferensi politik individual.

Model kedua adalah demokrasi deliberatif. Model ini menurut Young adalah bentuk akal praktis, yang mana seluruh anggota dalam proses demokrasi dapat mengajukan jalan keluar, argumen, serta usulan, yang melaluinya mereka mempersuasi orang lain agar mengikuti usulannya. “Proses demokrasi,” menurutnya, “utamanya adalah diskusi tentang masalah, konflik, dan klaim atas kebutuhan dan kepentingan anggotanya” (Young, 2000: 22). Berbeda dengan model demokrasi agregatif yang cenderung elitis, model deliberatif membuka ruang kepada setiap orang secara setara untuk mengusulkan alasan, usulan, dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah bersama.

Secara normatif, demokrasi deliberasi mengandung empat nilai utama: inklusi, kesetaraan politik, kemasukakalan, dan bersifat publik. Pertama, inklusi. Konsep ini mensyaratkan bahwa seseorang atau makhluk lainnya diperlakukan sama sebagai anggota yang tunduk pada hukum yang berlaku dan berkesempatan memperbaiki keputusan yang mendominasi suara dan kepentingan mereka yang telah dimarjinalisasi. Kedua, kesetaraan politik (political equality). Prinsip ini menekankan pada kesetaraan mengemukakan pendapat tanpa tekanan atau ancaman pihak lain. Ketiga, kemasukakalan (reasonableness). Prinsip ini tak hanya bahwa argumennya harus masuk akal bagi penyusunnya, tetapi juga terbuka terhadap koreksi atau kritik. Apa yang membuat mereka rasional adalah pada kesediaan mereka mendengar kepada pihak lain tentang kemungkinan usulan kita tidak benar atau tidak memadai. Dan, terakhir, bersifat publik. Prinsip ini berangkat dari kenyataan bahwa publik terdiri dari kepentingan dan pengalaman kolektif di masyarakat yang berbeda-beda, sejarah, komitmen, ide, dan tujuan yang saling berhadapan untuk memecahkan masalah sesama berdasarkan prosedur yang disepakati bersama (Young, 2000:23).

Bagi Young, tidak ada satupun negara demokratis yang berada pada kondisi ideal, yakni adil bagi semua warga negara. Negara paling maju seperti Amerika Serikat atau negara-negara di Eropa pun memiliki pengalamanpengalaman diskriminatif dan marjinalisasi kelompok tertentu. Diskriminasi dan marjinalisasi itu tidak melulu secara sengaja dilakukan kelompok atau pihak tertentu, melainkan struktur ekonomi politik yang memang tidak adil. Menurut Young, “structural social and economic inequalities thus often operate to exclude or marginalize the voice and influence of some groups while magnifying the influence of others” [ketidaksetaraan struktur sosial dan ekonomi selalu beroperasi mengeluarkan atau memarjinalisasi suara dan kepentingan kelompok tertentu selama memperbesar pengaruhnya kepada yang lain] (Young, 2000: 34). Oleh karenanya, demokrasi deliberatif membuka peluang membela pihak yang paling tidak beruntung, baik melalui lembaga formal maupun mekanisme non-formal untuk meningkatkan relasi sosial dan kelembagaan mereka di masyarakat (Young, 2000: 34).

Konsep demokrasi deliberatif ini menaruh perhatian pada struktur politik dan kebijakan publik sebagai arena strategis di satu sisi dan gerakan masyarakat sipil bersama komunitas termarjinalkan memperjuangkan keadilan di sisi lain. Young menjelaskan bahwa gerakan masyarakat sipil memiliki keterbatasan internal. Keadilan, bagi Young, harus terdiri dari self-determinism (mandiri dalam menentukan nasibnya) dan self-development (mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya). Alih-alih masyarakat sipil, negara lah yang memiliki kapasitas untuk menjamin self-determinism dan self-development. Tidak heran jika Young menyarankan bahwa “…democratic citizens should look to law and public policy to address these and related problems, and should consider state institutions and their actions major sites of democratic struggle…” (Young, 2000:187). Kata kunci pada pernyataan tersebut adalah hukum, kebijakan publik, dan institusi negara yang memainkan peran strategis untuk memenuhi kebutuhan warga. Meski demikian, Young menyadari peran masyarakat sipil amat penting sebagai “anjing” yang bertugas “menggonggongi” penyelenggara negara yang menghasilkan kebijakan tidak adil atau memprotes struktur politik yang tidak setara.

Sebagaimana dijelaskan di atas, inklusi adalah satu di antara empat prinsip utama demokrasi deliberatif. Bagaimana inklusi tersebut dipahami pada masyarakat yang berlatar belakang identitas plural? Young mengkritik konsep segregasi yang menurutnya melanggengkan eksklusi kelompok paling tidak beruntung. Konsep integrasi muncul sebagai jawaban atas persoalan segregasi penduduk berdasarkan identitas pasca perang saudara. Meski demikian, Young keberatan dengan konsep integrasi. Menurutnya, integrasi mengandaikan dominasi pihak tertentu di tengah perbedaan kelompok di masyarakat. Dominasi kelompok tertentu memaksa kelompok lain untuk menyatu yang diberi label integrasi. Integrasi juga mengabaikan kemungkinan hasrat orang yang berbedabeda dan keinginan mereka tetap bersama komunitas di mana mereka nyaman untuk beraktivitas. Jika ide integrasi gagal, kita cenderung menyalahkan kembali pada segregasi, padahal ada kemungkinan integrasi itu sendiri yang tidak kokoh sebagai jalan keluar.

Untuk mengatasi keterbatasan ide integrasi, Young mengusulkan ide tentang differentiated solidarity (solidaritas yang terdiferensiasi). Konsep ini, menurut Young, memberi peluang warga berkelompok berdasarkan kesamaan sosial atau kultural, yang mungkin tidak bisa dibagi dengan komunitas lain. Solidaritas yang terdiferensiasi itu mengakomodasi perbedaan antarkomunitas di satu segi dan mengakui kemungkinan kelompok-kelompok itu bergabung dalam gerakan sosial. Karena itu, solidaritas di sini mengandung makna sikap saling menghormati dan melindungi bersama mereka yang terasa asing seraya mengakui bahwa bagi mereka kita juga dirasa asing. Sementara itu, konsep diferensiasi mengandaikan bahwa segregasi jelas salah, tetapi pengelompokan masyarakat berdasarkan budaya dan sosial bukanlah kesalahan. Dengan demikian, Young menekankan bahwa kita tidak hanya mengakui perbedaan, tetapi juga menyadari bahwa setiap orang memiliki ragam keanggotaan identitas atau bahkan tidak bisa dilabeli dengan nama apapun (Young, 2000: 222-225).

© 2023 Program Peduli. All rights reserved.